Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Aspirasi MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Journal of Publicness Studies Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Ismanudin, Ismanudin
Universitas Wiralodra, Indramayu
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI MASA PANDEMIK COVID-19 TAHUN 2021: STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin; Ilham Setiawan
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dan menemukan model proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan tersebut, proses pelaksanaan dan tahapan penyelenggraan pemilihan kuwu serentak telah berjalan optimal, namum masih belum sepenuhnya efektif. Perumusan masalah penelitian, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu?; dan (2) bagaimana model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung, observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakuka dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sudah berjalan cukup efektif sesuai tahapan kebijakan/program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski masih adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan, namun dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan adanya komitmen para penyelenggara, serta dukungan dari berbagai sumber daya yang ada, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.
Effectiveness of Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) towards the Community (Case Study at CV Mekar Abadi Wonosobo) Ismanudin, Ismanudin
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i1.36939

Abstract

This research aims to investigate the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at CV Mekar Abadi using an approach of three main theories: legal effectiveness, management and Islamic business ethics. The main objective is to gain an in-depth understanding of the company's CSR practices and identify relevant barriers and solutions in the context of the wood industry. The research method used involved a field study approach with interviews and observations at CV Mekar Abadi. In addition, literature studies are used to support the identification of a conceptual framework in analyzing the company's CSR implementation. This triangulation approach allows researchers to gain a holistic and in-depth understanding of a company's CSR practices. The research results show that CV Mekar Abadi faces a number of challenges, including price fluctuations and market instability in the wood industry. Even though companies have managed to survive the COVID-19 pandemic, the impact of policy changes related to the pandemic has become an additional obstacle in implementing broader CSR programs. In overcoming these challenges, the proposed solutions include increasing transparency, developing inclusive CSR programs, and in-depth understanding of Islamic business ethics. The research conclusions emphasize the importance of adapting CSR according to the business context and provide useful recommendations for similar companies facing similar challenges.
IMPLEMENTASI PROGRAM LEDIG (LEBU DIGITAL) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA CANGKINGAN KECAMATAN KEDOKANBUNDER KABUPATEN INDRAMAYU Lurhfi Faisal Natsir; Ismanudin; Rizki Ilham Juliansyah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i1.4530

Abstract

The Ledig Program is an excellent program from the Indramayu Regent, the problems found in this program are the limited human resources and financial resources in Cangkingan Village, that the transition of services from manual to digital is not a small cost in addition to changing the mindset of village officials. With the problems that have been mentioned, the researcher has the aim of analyzing the Implementation of the Ledig Program in improving public services in Cangkingan Village. The research method used is descriptive qualitative. In the implementation of the Ledig Program in improving public services, Cangkingan Village has made self-service for residents who want to get services online and the results will be directly delivered by village officials to the applicant's home. In addition, with the Ledig Program, Cangkingan Village has developed online facilities by creating an “online lapak” marketpalce for villagers who are registered to have MSME businesses. The obstacle to implementation is that all digital development is charged to Village Fund sources, which is a challenge for the Cangkingan Village Head, where the budget is limited and not only for digitalization developers.
ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUATEN INDRAMAYU Sam’un, Muhamad; Ismanudin, Ismanudin; Rizkiyah, Wiji Febriyani
aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.123

Abstract

Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan Bupati Indramayu. Permasalahannya bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya efektif, diantaranya terlihat dari belum optimalnya produksi ikan, peningkatan PAD dari retribusi TPI, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 (tujuh) strategi yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun pihak lainnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian diperlukan penajaman untuk menghasilkan strategi implementasi pengelolaan pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kearifan lokal di daerah.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPRD MELALUI PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUNINGAN Ismanudin
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penylenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yaitu masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah. Hal itu diantaranya, yaitu masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan dalam penerapan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan selama ini dan sejauhmana kondisi serta pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan strategi dan upaya penanggulangannya. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung bagi kelancaran tugas-tugas DPRD, di mana Sekretariat DPRD bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama yang lain. Untuk itu diperlukan konsep peningkatan peran Sekretaris DPRD yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, dan mampu melaksanakan misi lembaga, serta melakukan pelayanan sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel.
Implementation of the Policy for Using Village Funds in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency Ismanudin; Ilham Stiawan
Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/policy.v2i2.28

Abstract

The problem with this research is that the implementation of the policy of using village funds in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency still seems less than optimal. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The analysis unit in this research includes all implementing elements and village communities in the use of Village Funds in Pabean Udik Village. Data collection techniques are library studies and field studies using direct interview techniques, field observations, and documentation techniques. Data analysis using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this research show that the implementation of the policy for using village funds in Pabean Udik Village is quite good, but there are still several obstacles in implementing this policy. However, there have been efforts made by the village government to overcome every problem that arises and develops at the village community level in the use of village funds in accordance with the village's authority.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Wilayah Pesisir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Ismanudin; Soleh; Fitriyah, Ayu
JPS: Journal of Publicness Studies Vol 2 No 3 (2025): Journal of Publicness Studies
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The tidal floods that often hit Kandanghaur Subdistrict require the involvement of the Indramayu District Disaster Management Agency (BPBD) in mitigation efforts. Therefore, this study aims to determine the role of the Indramayu District BPBD as a regulator, dynamizer, and facilitator in mitigating tidal floods in the villages of Eretan Wetan and Eretan Kulon, as well as to identify the inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that BPBD has carried out its role as a regulator, facilitator, and dynamizer in tidal flood mitigation. In its role as a regulator, there is already a clear legal basis and implementing organization for tidal flood mitigation. The role as a catalyst has been carried out through the dissemination and training of the Destana program to the community. Meanwhile, the role as a facilitator is carried out through assistance and the provision of aid or facilities in the form of evacuation, the establishment of command posts and public kitchens, as well as the preparation of Jitupasna documents and Rehabilitation and Reconstruction Plan documents. However, the implementation of these roles has not been optimal due to constraints such as limited budgets, low community participation, inter-agency coordination challenges, and social and cultural resistance from the community.
Public Service Management Reform for District Regional Work Units (SKPD) in Indramayu Regency Ismanudin; Luthfi Faisal Natsir
Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/service.v1i1.1

Abstract

This article discusses the efforts of regional governments in realizing good governance through improving the performance of sub-district government officials. Regional governments need to carry out service reform as an effort to improve things that focus more on achieving the vision, mission and goals of government organizations in accordance with the main tasks, functions and authority and strive to provide services to the community, including the District SKPD within Indramayu Regency. The results of this research show that the sub-district is a regional apparatus as a regional technical implementer which has a certain work area led by the sub-district head and has a strategic position.  Public service management reform in the District SKPD as all forms of change efforts in public (public) service management are implemented by the District Government to the community in the form of providing government administration services, either with payment or without payment to meet community needs or interests. One type of public service that can be provided by the District Government to the wider community is government administrative services, such as providing KTPs, Family Cards (KK), and other civil services. However, the need for the sub-district government to improve service reform strategies that refer to the Total Quality Service (TQS) concept, by improving the quality of public service management in the sub-district SKPD can include aspects of human resource capabilities, facilities and infrastructure, procedures implemented, and administrative services provided by service providers (District Government).
Accountability for the Performance of Government Apparatus in Regional Financial Management Asep Hikmat; Ismanudin
Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/service.v1i1.2

Abstract

Accountability for the performance of government officials plays an important and decisive role in achieving organizational goals in regional government, both in the fields of service, empowerment and development. This article attempts to discuss or explain several things related to accountability for the performance of government officials in regional financial management with the focus being APBD management.  The aim is to develop insight, both normatively, theoretically and empirically related to the quality of the APBD, especially shopping issues and the integration of planning and budgeting (the process of preparing and determining the APBD) as well as the quality of the apparatus' human resources (competence and character) as implementers or managers of the APBD. The results of this study show that the quality of regional spending in the APBD can determine whether the performance of government officials is good or bad in managing regional finances.  The quality of spending in this APBD includes optimal fulfillment of 6 (six) quality elements, namely economic values, efficiency, effectiveness, equity, accountability and responsibility.  The existence of a larger proportion of public spending than personnel/apparatus spending and the integration of planning and budgeting in the process of preparing/determining APBD can also be a determining factor in the quality of this spending. The realization of good and adequate quality of the apparatus' human resources which is built from high competence and good character is the main factor and determines the optimal implementation of administrative reform in general, especially in terms of realizing accountability for the performance of government officials in regional financial management (APBD).
Strategic Planning in the Performance Accountability System of Government Agencies Rahmah Maulani Oktaviyanti; Ismanudin
Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/service.v1i1.5

Abstract

The effectiveness of administering government affairs is largely determined by the quality of public services by the government agency concerned. The government sector continuously needs to carry out strategic planning, and evaluate itself and improve performance on an ongoing basis so that government goals according to their main tasks and functions and authority can be achieved effectively, efficiently and accountably. In order to create a clean and good government, synergy between three basic elements is needed, namely participation, transparency and accountability. The element of accountability has been outlined in Presidential Instruction No. 7 of 1999 concerning Accountability for the Performance of Government Agencies (AKIP), which essentially requires every government agency as an element of state government administration to be responsible for the implementation of its main tasks and functions, as well as resource management authority based on strategic planning determined by each agency. The accountability in question is in the form of a report submitted to each superior, supervisory institutions and accountability assessors, and finally submitted to the President as Head of Government. The report describes the performance of the government agencies concerned through the Government Agencies Performance Accountability System (SAKIP). It is hoped that this article can add to the repertoire and understanding of related concepts at theoretical and practical levels.
Co-Authors Acmad Taryono Asep Hikmat Ayu Rochani Sujadi Diah Nurwitasari Fitriyah, Ayu Ibrahim Ibrohim Ilham Setiawan Ilham Setiawan Ilham Setiawan Ilham Stiawan Lurhfi Faisal Natsir Luthfi Faisal Natsir Mulyati Kartini NUR FADILAH Rahmah Maulani Oktaviyanti Rizki Ilham Juliansyah Rizkiyah, Wiji Febriyani Sam’un, Muhamad Setiawan, Ilham Soleh Soleh, Soleh Ulya Azkiya