Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal ABDIMAS MUTIARA

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN DI KELURAHAN SEI SEKAMBING C Hutagalung, Maltus; Micael Jeriko Damanik; Erpita Sinaga; Owen De Pinto Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran apparat hukum dalam mengatasi perampasan kemerdekaan orang lain didaerah kelurahan sei sekambing. Dalam hal pemberian melaksanakan penyuluhan hukum dalam hak perampasan kemerdekaan orang lain, perlu dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya ketidaksadaran oleh para pelaku tentang apa yang telah dimiliki untuk hidup, untuk berkarya dalam memajukan diri sendiri. Dalam konteks sosial, perampasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik atau ekonomi mengambil hak atau kebebasan individu atau kelompok yang lebih lemah. Untuk mencegah perampasan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan perampasan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko nya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Individu perlu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Satu sisi juga Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran kepolisian maupun masyarakat dalam hal memberi bantuan hukum kepada subjek hukum yang mengalami perampasan kemerdekaan orang lain di Kelurahan Sei Sekambing C.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Perumahan Dan Pemukiman Di Kelurahan Martubung Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Aulia Rahmayanti; Mutia Nilam Absari
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman di kelurahan martubung. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar banyaknya permasalahan yang tertera didalam proses penerbitan iklan perumahan dan pemukiman. Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan-aturan yang tidak tertulis terjadi kepada para pemilik iklan maupun pengguna iklan yang menerapkan secara salah sehingga mengakibatkan sanksi hukum yang terjadi. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang berada dikelurahan martubung.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Polrestabes Medan Hutagalung, Maltus; Micael Jerico Damanik; Zeno Eruno Zalukhu; Restika Ndruru
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polrestabes Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran kepolisian untuk memberikan hukuman pidana pelanggaran bagi korban yang mengalami kekerasan. Dalam hal pemberian perlindungan anak yang terkena kekerasan, alangkah lebih baiknya diperlukan perlindungan kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran kepada anak-anak secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kepolisian dalam hal memberi perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum diwilayah hukum Polrestabes Medan.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.
Sosialisasi Kesadaran Hukum Dalam Jual Beli Tanah Secara Legal Pada Masyarakat Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Hutagalung, Maltus; Elizabeth Haloho; Saut Purba; Robinson Sipahutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Kegiatan ini diikuti 128 peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 96% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal. Sedangkan 4% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal. Sedangkan pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG DAN RUSAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hutagalung, Maltus; Parlindungan Purba; Bornok Simanjuntak; Elani Zega; Yanita Hulu
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Dilaksanakan Bertujuan Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Tanggungjawab PT. Jne Express Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Hilang Dan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Permasalahan yang dihadapi adalah lebih mendalami peran tanggung jawab PT. JNE dalam mengirimkan barang yang hilang dan juga rusak Ketika diterima konsumen. Dalam pengiriman barang kepada konsumen sering terdapat barang-barang yang rusak dan hilang sehingga mengakibatkan ketidakpuasan yang diterima konsumen dalam barang yang telah dipesan. Pihak JNE harus diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran PT. JNE terhadap konsumen dalam pengiriman barang yang telah hilang dan rusak dalam prakteknya, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut secara benar.