Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PENDEKATAN EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA Fadjar Tri Sakti; Engkus Engkus; Misbahul Munir
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i3.9434

Abstract

Kampung Naga merupakan slah satu Bumi Cantik yang berada di tanah Pasundan, kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adatistiadat warisan nenek moyang yang menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  mengeluarkan peraturan daerah untuk Kampung Naga Tasikmalaya. Masalah penelitian ini adalah masih banyak hal yang belum terungkap mengenai Nilai Budaya pada Kampung Naga di Tasikmalaya karena masyarakatnya yang sangat menjaga dan merahasiakan informasi mengenai Kampung Naga. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan mensdeskripsikan apa saja nilai budaya yang dimiliki oleh Kampung Naga Tasikmalaya,sehingga menjadi nilai-nilai lokal daya tarik wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  menggunakan observasi,wawancara, dan  studi dokumentasi/studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam kajian Ekologi Administrasi melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Taikmalayan cukup ampuh dalam melestarikan dan merawat  Kampung Naga yang memiliki Nilai dan Budaya yang unik, kebudayaan serta kesenian yang beragam,sehingga menjadi daya tarik wisata.Kata Kunci : Ekologi Administrasi, Kebijakan, Nilai Budaya   Kampung Naga
Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia Fadjar Tri Sakti; Ardiansyah; Citra Dwi Lestari; Enan Sumarni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i2.170

Abstract

Abstract This study is motivated by the social and state damaging behavior of abuse of power (abuse of power) by Indonesian civil servants. This is partly due to the poor system of checks and balances in the government system. The purpose of this study is to explore and discuss the role of public accountability in efforts to address and prevent abuse of power by public officials. The research methodology used is a qualitative approach, descriptive in nature, using techniques for collecting data from library research. The results of this study show that accountability plays a role in eliminating abuse of power by public officials. We need to improve the system of public organizations. Public organizations must be held accountable for everything they do or tell the public to prevent manipulation and fraud. The study concludes that the principle of public accountability is an important key to improving the quality of civil servants who are accountable and transparent in the performance of their government duties. Therefore, in order to end this abuse of power, we need to be transparent about the budgets spent and the programs implemented to minimize fraud. Keywords: Public Accountability, Abuse Of Power, Public Official Abstrak Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penguasa Indonesia yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh sistem pengendalian yang kurang baik dalam sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendiskusikan peran akuntabilitas publik dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Sistem organisasi publik harus diperbaiki, organisasi publik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan atau dikomunikasikan kepada publik, sehingga tidak ada manipulasi atau kecurangan. Studi ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas publik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas operasional. pejabat yang bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut, transparansi anggaran dan program anti fraud yang dijalankan harus dipastikan. Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Publik
Effectiveness Of Land And Building Tax Revenue Acceptance In The Regional Revenue Agency Of Bekasi City Fadjar Tri Sakti; Engkus; Muhammad Farras Chaidar Lahay
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i1.218

Abstract

Abdusattorovich, B. A. (2024). Tax Control And Its Implementation In The Conditions Of The Shadow Economy. International Journal of Engineering Mathematics (Online), 6(1). Adams, C. F., & Adams, J. Q. (2024). Letters and addresses on Freemasonry. BoD–Books on Demand. Engkus, E., & Syamsir, A. (2021). Public organizational performance: Policy implementation in environmental management in Bandung City. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 34(4), 380. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394 Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Cano, G. M., Savage, M., ... & Funk, M. (2024). Bringing together the World Health Organization's QualityRights initiative and the World Psychiatric Association's programme on implementing alternatives to coercion in mental healthcare: a common goal for action. BJPsych Open, 10(1), e23. Huang, P., Lin, X., Liu, C., Fu, L., & Yu, L. (2024). A real-time automatic fire emergency evacuation route selection model based on decision-making processes of pedestrians. Safety science, 169, 106332. Kurniawan, A., Akbar, B., & Sinurat, M. (2024). Regional Tax Management Optimization Model to Realize Regional Financial Independence in Pekanbaru City, Riau Province. Influence: International Journal Of Science Review, 6(1), 18-32. Lubis. (2014). Perkembangan Teori Organisasi. Universitas Terbuka, Jakarta. Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Maulana, I. T., Ambiyar, A., & Yulianti, R. (2024). Strategi Pengumpulan Data. Nurfadilah. (2022). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Nalurita, A. S. (2024). The Market Traders' Perceptions of Land and Building Tax Collection (Case Study of Traders at Cicalengka Market). Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 22(2), 405-414. Pratiwi, I. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul. Putri, R. A. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 14-23. Saputri, R. D. A., & Nugraha, F. K. (2024). Analysis of the effect of tax rates and understanding of taxation on MSME taxpayer compliance in Lamongan Regency. Review: Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 1(03), 56-65. Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.  Sriyanti, G. A. A. K., Dewi, N. D. U., & Widanti, N. P. T. (2024). Effectiveness Of Digital Culture Services At Village Credit Institutions (Lpd Samsat) In Improving Motor Vehicle Tax Revenue At The Regional Revenue Agency Of Bali Province. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 22(1), 123-131. Suandy, E. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Supriyatin, T. (2021). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia dan Implementasi Kebijakan Dinas PUPR Terhadap Pembentukan Pola Ruang Di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Makassar. Makassar. Verweij, S., Haverhoek, V., Bergman, E., Westman, G., & Bloem, L. T. (2024). A natural language processing approach towards harmonized communication of uncertainties identified during the European medicine authorization process. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 115(4), 871-880. Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 39. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43 Yang, C. (2024). Interval strategy-based regularization approach for force reconstruction with multi-source uncertainties. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 419, 116679. Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1). Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif). Journal of International Multidisciplinary Research, 2(3), 161-173.
Perspective of Public Financial Management: The Role of the Ministry of Finance and the Supreme Audit Agency in Indonesia Fadjar Tri Sakti; Ahmad Rizki Mubarok; Dena Irawan; Hani Anas Setia; Zaidiah Nur Afifah
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i2.284

Abstract

The Ministry of Finance (Kemenkeu) and the Financial Audit Agency (BPK) have a very important role in Indonesia's central government, especially in managing and supervising state finances. The Ministry of Finance has a central role in managing state finances, including planning, budgeting and financial reporting. Meanwhile, the Financial Audit Agency is responsible for conducting audits of state financial management to ensure accountability and transparency. This research aims to analyze the role of the Ministry of Finance and the Financial Audit Agency in central government. The research method used is descriptive analysis, namely by collecting data from various sources related to the role and function of the Ministry of Finance and the Financial Audit Agency. The results of the analysis show that the Ministry of Finance and the Supreme Audit Agency have a very important role in maintaining state finances and encouraging efficiency and transparency in public financial management. This research provides a better understanding of how the two institutions work together to manage state finances effectively
New Service Development: Innovation in Information Equity Through the Public Information Openness Ambassador Program at the Information and Documentation Management Officer of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung Fadjar Tri Sakti; Ludiana; Muhammad Ilham Septianan; Putri Rabbani Kurnia; Raissya H Danies K; Wangsa Merta Kusuma
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 3 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i3.370

Abstract

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, as a public service institution, must provide excellent public services, especially in information distribution. However, there are still inconsistencies in delivering important information, particularly to students. Therefore, innovation in New Service Development of the Public Information Disclosure Management (PPID) at UIN Sunan Gunung Djati Bandung is needed through the Public Information Disclosure Ambassador program to overcome barriers and improve the efficiency of information dissemination on campus. This research aims to analyze the effectiveness of the Public Information Disclosure Ambassador program in enhancing information distribution at UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The research method used is a qualitative approach that is descriptive in nature, utilizing data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The selection of informants employs purposive sampling techniques. The results of this study indicate that the Public Information Disclosure Ambassador program successfully improved accessibility and equitable information, as well as encouraged active participation of the academic community in information dissemination. This study concludes that the New Service Development through this program has proven effective in realizing transparency and openness of information within the UIN Sunan Gunung Djati Bandung environment.
Effectiveness of Non-ASN Recruitment in Human Resources Placement in Village Government Fadjar Tri Sakti
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 1 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i1.729

Abstract

The recruitment of Non-Civil Servant Employees (Non-ASN) has become a crucial issue in local government human resource management due to the limited number of civil servants that affects public service effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of the Non-ASN recruitment system in human resource placement at Pungkur Village, focusing on the lock-regional practice prioritizing local residents. Theoretically, this study refers to recruitment theory, job placement theory, and organizational effectiveness theory. A qualitative case study method was employed, using interviews, observations, and document analysis, with data analyzed through Miles & Huberman’s interactive model. Findings reveal that local-based Non-ASN recruitment effectively reduces unemployment, strengthens social cohesion, and supports public service delivery. Employee placement is carried out flexibly, both in skilled positions and general tasks, facilitating local HR management. This study highlights Non-ASN recruitment as an adaptive strategy for local bureaucracies.
Implementation of The Policy on Appointment Of Honorary Teacher PPPK and Its Implications on The Quality of Education in The City of Bandung Fadjar Tri Sakti
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.730

Abstract

Honorary teachers play a crucial role in Indonesia’s education system; however, their limited employment status and welfare have posed serious challenges to teaching quality. The government addressed this issue through the appointment policy of Government Employees with Work Agreements (PPPK) for honorary teachers, which needs to be analyzed specifically within the context of Bandung City as an educational hub. This study aims to examine the implementation of the PPPK teacher appointment policy and its implications for improving education quality. The theoretical framework includes Edward III’s policy implementation theory, Herzberg’s motivation theory, and Juran’s quality theory. This research employed a descriptive qualitative method using interviews, observations, and document studies, analyzed through Miles & Huberman’s interactive model. The findings indicate that PPPK appointments enhance teacher motivation, stability, and dedication, though challenges remain in terms of administration, budget, and teacher distribution. Therefore, PPPK policy can strategically contribute to strengthening education quality if accompanied by continuous evaluation.
The Relationship Between Recruitment and Selection Practices and Employee Performance: A Study at The Margaya Community Health Center an Majalengka Fadjar Tri Sakti
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 3 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i3.731

Abstract

Recruitment and selection of human resources are crucial factors in ensuring the quality of public services, particularly within primary health care. The urgency of this study arises from the case of Puskesmas Margaya Majalengka, where employee performance is closely linked to recruitment and selection mechanisms that still face challenges of transparency and competency alignment. This research aims to analyze the relationship between recruitment and selection practices and employee performance, drawing on Human Capital, Person-Job Fit, and Merit System theories. The study employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that non-merit-based recruitment and selection lead to decreased productivity, mismatched placement, and reduced service quality. The discussion highlights that strengthening competency-based recruitment and selection systems is essential for improving the quality of health services at the primary level.
Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Persepektif Publik Digital dalam Kerangka Public Value Hutama, Ferdian Al Ghifari Ganda; Rizki, Annur Muhammad; Sakti, Fadjar Tri
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/vcjgky02

Abstract

The policy to increase the Value Added Tax (VAT) rate to 12%, as stipulated in Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, has generated diverse public responses, particularly regarding its impact on purchasing power, fiscal fairness, and policy legitimacy. This study aims to analyze public perceptions of the 12% VAT policy and assess the formation of public value using the Public Value framework. The research employs a mixed-methods approach with concurrent triangulation, combining quantitative sentiment analysis with qualitative content analysis of secondary data derived from public comments on Instagram. The findings indicate that public perception is predominantly negative, reflecting a low level of perceived policy value. Qualitative analysis further reveals that the VAT 12% policy is perceived as weak across the three dimensions of Public Value: policy benefits (value), legitimacy and public support (legitimacy and support), and governmental operational capacity (operational capabilities). The study concludes that the success of fiscal policy depends not only on legal validity and revenue objectives but also on the government’s ability to deliver tangible benefits, secure social legitimacy, and ensure effective implementation. Accordingly, this research recommends strengthening policy communication strategies, enhancing transparency and public participation, and improving economic mitigation mechanisms to increase public value and societal acceptance of the VAT 12% policy
PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA KEISTIMEWAAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Puteri, Winaya Miranda Eka; Isnaeny, Maunty; Sakti, Fadjar Tri
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.27855

Abstract

This study examines how the Special Autonomy Fund (Danais) and Regional Own-Source Revenue (PAD) contribute to the dynamics of economic growth in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the period 2021–2024, using a quantitative descriptive–causality approach. The findings indicate that although Danais, PAD, and GRDP all show year-to-year increases, their patterns of change do not demonstrate a direct relationship that explains the influence of Danais or PAD on economic growth. A flypaper effect may occur when regional economic activity is more strongly influenced by central government transfers than by the region’s own revenue capacity. Further investigation is needed to understand how reliance on Danais shapes spending priorities and economic development in DIY.Keywords:Economic Growth , Special Autonomy Fund, Own Source Revenue