Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.735

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL GOVERNANSI Politicon : Jurnal Ilmu Politik Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Inovasi Penelitian International Journal of Social Science Jurnal Magister Administrasi Publik Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial

Sakti, Fadjar Tri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Author-ID : 826629

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Trisakti; Mohammad Robby Rodhiya
Jurnal Governansi Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 1 April 2019
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

The implementation of public information disclosure in State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung has not been optimal. At the time of initial observation, the researcher found some problems such as lack of UIN community participation and the public to request information, lack of some received informations, lack of supports from UIN officers and the government. The situation is also facilitated by lack of public information disclosure socialization conducted by UIN officers to UIN community and the public. The aim of the research is to describe the implementation of public information disclosure in UIN. The method of the research is a qualitative research. The informants of the research are 4 people who consist of the policy executives and the community who gets the impact of the policy. The data are collected from the field and library by interview, observation and documentation. The data are analyzed by Miles and Huberman’s analysis model including three lines of activity, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Viewed from aspects of sizes and standards of policy, resources, interorganizational communication and implementer activities, characteristics of implementer agents, implementer disposition/attitudes, and economic, social and political environments, the implementation of public information disclosure in UIN still finds many obstacles and lacks, so it has not been optimized. In order to be optimized, the research recommends to improve the public information disclosure socialization to UIN community and the public and the fulfillment of digital infrastructures in order to easily deliver information.Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Public Policy.

IMPLEMENTATION OF THE BANDUNG MASAGI POLICY IN THE MUNICIPALITY OF BANDUNG INDONESIA Engkus; Fadjar Tri Sakti; Andika Muhamad Rafi Annaafi; Soni Gunawan Somali
International Journal of Social Science Vol. 1 No. 1: Juni 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v1i1.28

The implementation of this policy is motivated by the still occurrence of problems in the educational environment such as in the school environment where cases of bullying or hazing still often occur to students, especially those who have just entered school so that seniority actions can have a negative impact on students. Therefore, a character education policy based on local wisdom of Sundanese culture was created, named Bandung Masagi with the aim of growing the perfect character of students. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the Bandung Masagi policy. The research method used by the researcher is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used: observation, interviews and literature study. The results of the study reveal that the implementation of Bandung Masagi's policy has been running, but not yet optimal, dimensionally there are still obstacles. In terms of Policy Content, Policy Executors & Target Groups and Environment The novelty of this research is a policy of character education based on Sundanese local wisdom.

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Jusman Iskandar; Engkus; Fadjar Tri Sakti; Nabilah Azzahra; Novianti Nabila
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.

PRILAKU KORUPTIF PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Fadjar Tri Sakti; Woerly Deti Lianawati; Diwanie Aulia Az Zahra; Izna Azzahra Nur Saputri; Jamsuni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu masalah karena mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi, korupsi yang terjadi saat pandemi di Indonesia termasuk skor CPI Indonesia tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data studi literatur dari berbagai artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah terdapat 7 jenis korupsi yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara rahasia, mengandung penipuan, mengkhianati kejujuran. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tindakan korupsi marak terjadi. Berdasarkan laporan Transparancy International, IPK Indonesia tahun 2020 mendapat skor 37 poin mengalami penurunan dari tahun 2019. Ada beberapa area dalam CPI yang harus diperhatikan serius 1) sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha 2) sektor penegakan hukum dan perbaikan birokrasi 3) integritas politik.

PERAN KEPEMIMPINAN PERANGKAT PEMERINTAH DESA DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN Fadjar Tri Sakti; Muhamad Rizki Paisal; Muhammad Rohmatullah; Nadiya Asyri Nur Fadillah; Putri Siti Nur Ihsani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Peran Kepemimpinan pemerintah desa yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan pada masa kepemimpinan pemerintah desa saat ini yaitu pemerintah desa terkhusus kepala desa yang mampu meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap pembangunan desa yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara aktif, sehingga masyarakat merasa dihargai keberadaanya. Tujuan dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui dan deskripsi kepemimpinan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mengetahui faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah desa, mengetahui apa saja bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Desa Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Teknik Pengumpulan data menggunakan data primer dihasilkan dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan pendekatakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal.

Komunikasi Organisasi Dalam Penanganan Ketidakpastian Pemberangkatan Ibadah Haji Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Kholishotul Amaliyah; Fadjar Tri Sakti; Khaerul Umam
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol 16, No 4: Al Qalam (Juli 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v16i4.1172

Komunikasi organisasi adalah suatu sistem komunikasi yang ada dalam suatu organisasi tertentu untuk mencapai apa yang diinginkan. Permasalahan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat adalah minimnya informasi dari pihak kerajaan Arab Saudi sehingga belum mendapat kepastian hukum keberangkatan jemaah haji, pemberangkatan haji saat ini masih tertunda dan sesuai dengan kuota yang ada dari Arab Saudi dan kuota yang diberikan terbatas. Pertimbangan mendasar antara lain melindungi warga negara dari kesehatan dan keselamatan keselamatan, hal ini diatur dalam peraturan kebijakan KMA Nomor 660 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang proses komunikasi organisasi dan fungsi komunikasi dalam menangani ketidakpastian. keberangkatan haji. selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data wawancara, data observasi, data dokumentasi, dan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi organisasi dalam sistem proses integratif sudah berjalan dengan baik dari dimensi analisis level sistem, level analisis dan dimensi struktural, sehingga komunikasi dalam penanganan ketidakpastian keberangkatan haji pada masa pandemi mendapatkan hasil yang baik.

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KAER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI Liana Herawati; Fadjar Tri Sakti; Aldim Aldim
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 2: Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i2.1750

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ialah program yang diusung oleh Bapenas dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Permasalahan di Bawaslu Kabupaten Bekasi yaitu kurang optimalnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahun 2019-2020 pasca melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), yang disebabkan karena Bawaslu tidak menyediakan Tim Pemantau khusus kader terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sehingga banyak kader yang tidak melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bahkan jika kader yang sudah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) banyak yang tidak melaporkan hasilnya. Belum optimalnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi menimbulkan pemikiran solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pegumpulan data yaitu menggunakan tringulasi data : observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data yang ada bahwa banyak kader yang tidak melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sehingga dikatakan belum optimal.

Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang Fadjar Trisakti; Herabudin Herabudin; Zulfa Irnawati
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2019): Governansi dan Pelayanan Publik
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v11i1.7635

This research is motivated by problems in village programs that have not been effective, the program is a village financial management training program and capacity building for the apparatus and facilitation of community empowerment. must go through several dimensions to improve the program effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, the accuracy of the results of this evaluation which will later be used as input for the next village government apparatus. So that the researchers are interested in examining the Program for Professionalism Improvement of Village Government Apparatus with qualitative methods in a descriptive approach with good results. Because this can be maintained in implementing programs held by villages to improve the program to run effectively. It is better and more effective with what was done before, before the program. Because the program is indeed very important.

TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM Fadjar Trisakti; Adnin Dikeu Dewi Berliana; Al Bukhori; Alya Fitr
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.61

AbstrakTransparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparaturnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat). Namun demikian, kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi ditambah banyak keluhan dari masyarakat yang kurang puas akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya dan masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Pelayanan Publik. AbstractTransparency is a principle that guarantees access or freedom for everyone to obtaininformation about the administration of government. One of the central and important roles of government institutions and their apparatus is to provide the best service to the public (community). However, the condition of public services that are less transparent and less accountable makes the demands for the best services difficult to fulfill plus many complaints from the public who are not satisfied with the public services provided by service providers. Transparency has an important role in the development of public accountability because by realizing transparency, the government does not do it by making it easier for citizens to know their actions and the public knows everything that is done by the government. Good governance will be realized if the implementation of services is carried out well, and the government must be open and also responsible for providing the best service for the realization of transparent and accountable service practices. The government must apply the principle of transparency in order to create mutual trust between the government and the public through the provision of information and ensuring the ease of obtaining accurate and adequate information. Keywords: Transparency, Accountability, Public Service.

ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Fadjar Trisakti; Ayyil Basyar; Agung Rahmat Fathurohman; Alfat Sahrajaz Chafshof; Delia Tasyali
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.77

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran struktur organisasi di Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupeten Sumedang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah penelitian ini adalah adanya penambahan tugas bagi pejabat di Kantor Desa Gudang sehingga membuat spesialisasi aktivitas menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Data diperoleh dari informan yang berjumlah tiga orang dan berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi berkaitan erat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Desa Gudang Kecamatan. Struktur organisasi di Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupeten Sumedang dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat penambahan aktivitas bagi pejabat organisasi di masa pandemi. Abstract This study aims to determine the role of the organizational structure at the Gudang Village Office, Tanjungsari District, Sumedang Regency on the implementation of public services. The problem of this research is that there are additional tasks for officials at the Gudang Village Office so that specialization of activities becomes an obstacle in carrying out tasks. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and observation methods. Data were obtained from three informants and various literatures. The results of the study indicate that the organizational structure is closely related to the implementation of public services at the Gudang Village office, District. The organizational structure at the Gudang Village Office, Tanjungsari District, Sumedang Regency can run well even though there are additional activities for organizational officials during the pandemic.

Co-Authors Adnin Dikeu Dewi Berliana Afrilia, Astri Agung Rahmat Fathurohman Ahmad Rizki Mubarok Al Bukhori Aldim Aldim Alfat Sahrajaz Chafshof Alya Fitr Andika Muhamad Rafi Annaafi Ardiansyah Ayyil Basyar Citra Dwi Lestari Dea Fitri Aulia Delia Tasyali Dena Irawan Diwanie Aulia Az Zahra Enan Sumarni Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus Engkus, Engkus Fetty Patimah Lestary Firda Lestari Hani Anas Setia Herabudin, Herabudin Husen Saeful Anwar, Husen Saeful Izna Azzahra Nur Saputri Jamsuni Juana, Tedi Jusman Iskandar Khaerul Umam Kholishotul Amaliyah Liana Herawati Ludiana Misbahul Munir Mohammad Robby Rodhiya Muhamad Rizki Paisal Muhammad Farras Chaidar Lahay Muhammad Ilham Septianan Muhammad Rohmatullah Nabilah Azzahra Nadiya Asyri Nur Fadillah Nanang Suparman Nanang Suparman Nanang Suparman Novianti Nabila Putri Rabbani Kurnia Putri Siti Nur Ihsani Raissya H Danies K Soni Gunawan Somali Suparman, Nanang Suparman, Nanang Wangsa Merta Kusuma Woerly Deti Lianawati Zaidiah Nur Afifah Zulfa Irnawati

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search