Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.859
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PUBLISITAS Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi LEGAL BRIEF Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) Kybernology : Journal of Government Studies SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Komunita: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Antasena: Governance and Innovation Journal Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Kenduri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Social Sciences and Humanities SEBA : Seputar Pengabdian Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Punggawa Global Research
Jaka Maulana
Universitas Pamulang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK PEMULA DALAM MERENCANAKAN USAHA (BUSINESS PLAN) KEPADA SISWA SMA N 1 LEBAKWANGI Ulvia Fadilah; Jaka Maulana; Nurul Jhoana Putri; Irfansyah
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2025): November 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i3.52326

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan siswa SMA Negeri 1 Lebakwangi melalui penyuluhan dan pelatihan penyusunan business plan. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar siswa memiliki minat terhadap kewirausahaan, mereka masih kesulitan dalam memahami dan menyusun rencana usaha yang sistematis. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kewirausahaan, workshop penyusunan rencana bisnis, dan simulasi presentasi usaha yang berlangsung selama tiga hari. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta penilaian dokumen business plan dan keterampilan presentasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang kewirausahaan sebesar 48%, terbentuknya beberapa proposal usaha aplikatif, serta peningkatan keterampilan komunikasi bisnis. Selain itu, kegiatan ini juga memunculkan inisiatif pembentukan komunitas kewirausahaan sekolah. Program ini terbukti mampu meningkatkan kesiapan siswa menghadapi dunia usaha dengan pendekatan praktis dan partisipatif.
SOSIALISASI FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN BANTEN, KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG Yohanes Oci; Jaka Maulana; Evarista Ndawa; Nurfatimah Tiara Cinta Humonggio
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2025): November 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i3.52424

Abstract

Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting untuk eksistensi kehidupan manusia, oleh karena itu melalui undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional dan Perda No.3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang menegaskan perihal ruang terbuka hijau harus sebesar 30% dari luas wilayah. Untuk itu pemerintah Kota Serang menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perda itu dan diberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ruang terbuka hijau, atas dasar itu maka tim pengabdi mengadakan sosialisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau kepada masyarakat di Kelurahan Banten, Kota Serang dan kepada seluruh jajaran aparatur kelurahan Banten terkait dengan pentingnya menjalankan pengawasan berkelanjutan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Serang. Metode yang digunanakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah atau memaparkan materi dan juga metode diskusi interaktif. Penggunakan kedua metode ini dengan alas an mendasar bahwa memberikan transfer keilmuan akan manfaat ruang terbuka hijau sekaligus mendapatkan unpan balik dari peserta pengabdian terkait dengan materi dan kendala yang sedang maupun yang akan dihadapi yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau dari segi pemeliharaannya. Ruang terbuka hijau di Kota Serang sampai tahun 2023 sebesar 59,63% artinya melebihi target yang ditentukan dalam undang-undang tata ruang dan juga peraturan daerah kota serang tentang rencana tata ruang wilayah. Sehingga tugas terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Serang yaitu pada pemeliharaan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Luaran dari PkM ini nantinya berupa Jurnal ISSN sebagai bentuk tanggungjawab akademik untuk kemanfaatan keilmuan serta eksistensi agar menjadi refrensi bagi penulis-penulis selanjutnya.
Penguatan Etika Islam dalam Birokrasi di Banten Feramahdalena, Elsa; Rosidin, Angga; Wahyudi, Heru; Maulana, Jaka
ANTASENA: Governance and Innovation Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Juni
Publisher : FIA Unkris Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61332/antasena.v3i1.292

Abstract

Islamic ethics reflect human behavior grounded in the values and teachings of Islam within social life—whether in the family, community, nation, or state. In the context of Indonesia's bureaucracy, applying Islamic teachings is essential to shaping bureaucrats who are not only competent but also possess strong moral integrity. High-quality public service depends not only on the technical abilities of bureaucrats but also on the ethical values that guide their conduct. Therefore, integrating Islamic values into the bureaucratic system is a necessary step toward improving the quality of governance. This study aims to develop bureaucrats with Islamic ethical character by referring to the primary sources of Islamic teachings, namely the Qur’an and Hadith. The method used in this research is a literature review, analyzing various references related to Islamic ethics and bureaucratic behavior. The findings reveal that ethics play a critical role in the success of bureaucratic functions. By internalizing Islamic values, bureaucrats can gain a religious understanding that guides them in distinguishing right from wrong and avoiding unethical behavior. The formation of Islamic ethics within the bureaucracy requires instilling noble traits such as honesty, trustworthiness, fairness, and responsibility. These values, deeply rooted in Islamic teachings, serve as a foundation for shaping ethical public officials. By integrating Islamic ethics into public administration, the behavior of bureaucrats can be directed toward greater integrity and accountability, thereby minimizing the potential for maladministration and contributing to a more effective and transparent government system.
IMPLEMENTASI DAN DINAMIKA DEMOKRATISASI WARGA DALAM PEMBENTUKAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN CILOANG RT. 05/09 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG KOTA SERANG Febryan Ajeng Ramdani; Jaka Maulana
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i1.43151

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05/09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, dan mengidentifikasi tantangan yang mempengaruhi partisipasi warga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa meskipun pemilihan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi warga masih rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran warga akan pentingnya pemilihan tersebut. Warga yang lebih muda dan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif, sementara warga dengan tingkat sosial-ekonomi yang lebih rendah kurang berpartisipasi. Analisis juga mengungkapkan bahwa calon Ketua RT yang proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat mendapatkan dukungan lebih besar. Rendahnya partisipasi berdampak negatif pada legitimasi pemimpin yang terpilih, yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Pengabdian ini menyoroti perlunya peningkatan strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi yang lebih merata. Dengan partisipasi yang lebih tinggi, pemilihan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan memiliki legitimasi yang kuat, serta mendukung pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan di tingkat lokal. Kata Kunci : Pemilihan Ketua RT, partisipasi warga, demokrasi lokal, sosialisasi, legitimasi.
MEMBANGUN BUDAYA KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DI LINGKUNGAN SEKOLAH Jaka Maulana; Evarista Ndawa
SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2025)
Publisher : SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community engagement program addresses communication challenges in schools, particularly low confidence in public speaking, lack of understanding of communication ethics, and limited use of digital platforms for organizational communication. Conducted over three days at SMA Negeri 8 Kota Serang, the program applied participatory training in interpersonal communication, public speaking, and digital ethics. The methods included simulation, group discussion, and content creation. Results show a significant improvement in students’ confidence (92%), understanding of ethical communication (78%), and utilization of school digital media (85%). The project produced a draft code of communication ethics and initiated a communication club. These results indicate that training based on values, practice, and digital media is effective in fostering inclusive, ethical, and democratic communication culture in schools.Keywords: school communication, public speaking, communication ethics, interpersonal skills, digital culture
Sosialisasi Penguatan Komunikasi Aparat Desa Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Transparan Jaka Maulana; Heru Wahyudi; Ulvia Fadilah; Rafif Prayata Nurbintan; Firzan Zakky
KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Mei
Publisher : PELITA NUSA TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60004/komunita.v5i2.570

Abstract

Public service delivery at the village level requires effective organizational communication to ensure consistent internal coordination and transparent dissemination of service information to citizens. In Kramatwatu Village, Serang Regency, key challenges include unstructured internal communication among village officials, suboptimal external communication with the community, limited use of information media, and the absence of standardized communication flows that support service accountability. This community service program aimed to strengthen village officials’ internal and external communication as a prerequisite for more transparent public services and improved public trust. The program employed a participatory socialization approach through structured presentations, interactive discussions, case studies, role-play simulations of service communication, and guided reflection to formulate follow-up actions. The results indicate improved participants’ understanding of organizational communication, heightened awareness of service-information transparency, and emerging commitments to enhance communication channels (information boards, village social media, and deliberative forums) as well as initial steps toward developing a communication flow/SOP. These findings are significant as they highlight organizational communication strengthening as a practical foundation for sustaining improvements in village public service quality.
Sosialisasi Penerapan Tata Kelola BUMDes yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Prinsip Administrasi Publik Ulvia Fadilah; Jaka Maulana; Iif Marifatul Halifah; Nurhidayati Nurhidayati
KENDURI : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): January-April
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/kenduri.v6i1.1972

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) continue to face a number of challenges, particularly weak organizational governance, limited managerial capacity, and inadequate implementation of transparency and accountability principles. These conditions have led to unprofessional business practices that have not yet generated optimal benefits for the community. This community service program is designed to strengthen the understanding and capacity of BUMDes managers in implementing transparent and accountable governance based on public administration principles. The program employs participatory methods, including training, interactive discussions, simulations, and question-and-answer sessions. Results indicate an increased managerial understanding of structured procedures, proper administration, and accountable reporting. Furthermore, the program fosters collective awareness of the importance of implementing openness and responsibility in organizational management. Overall, this initiative contributes to strengthening the governance of Village-Owned Enterprises, enabling them to become more professional, credible, and sustainable in supporting rural economic development.
Legal and Administrative Analysis of Ombudsman’s Role in Resolving Public Service Maladministration in Indonesia Jaka Maulana; Heru Wahyudi; Angga Rosidin
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 2 (2026): Juni: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i2.1647

Abstract

Public service maladministration remains a significant challenge in Indonesia because it undermines citizens’ rights, weakens administrative justice, and reduces accountability in public service governance. This study aims to analyze the legal and administrative role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in resolving public service maladministration. The research employs a normative juridical approach complemented by qualitative administrative document analysis, using statutory regulations, scholarly literature, and institutional documents related to the Ombudsman’s authority, complaint-handling mechanisms, and institutional effectiveness. The findings show that the Ombudsman holds a strategic position as an independent external oversight institution with authority to receive complaints, examine allegations of maladministration, conduct investigations, facilitate corrective actions, and issue recommendations. Administratively, the Ombudsman functions as a complaint-resolution mechanism, an accountability forum, and a preventive institution for improving public service governance. However, its effectiveness is constrained by uneven compliance with recommendations, limited coercive enforcement, incomplete regulatory support for certain remedies, restricted institutional capacity, and variations in bureaucratic responsiveness. This study concludes that the effectiveness of the Ombudsman in resolving maladministration depends on the interaction between legal authority, administrative capacity, institutional compliance, and sustainable follow-up mechanisms
Administrative Discretion and the Risk of Abuse of Authority in Indonesian Public Administration Heru Wahyudi; Jaka Maulana; Angga Rosidin
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 2 (2026): Juni: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i2.1648

Abstract

Administrative discretion is essential in public administration because government officials must often respond to concrete problems, regulatory gaps, urgent situations, and administrative stagnation that cannot be fully addressed through rigid legal rules. In Indonesia, discretionary authority is formally recognized under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration as a lawful mechanism to maintain responsive governmental action. However, discretion also creates a risk of abuse of authority when it is exercised beyond its legal purpose, detached from public interest, or conducted without accountability and adherence to the General Principles of Good Governance. This study aims to analyze the legal position of administrative discretion in Indonesian public administration, examine its potential transformation into abuse of authority, and formulate a balanced legal and governance framework for controlling discretionary power. This research employs normative legal research supported by a conceptual public administration approach through statutory, conceptual, and analytical methods. The study finds that discretion is indispensable for adaptive governance, but its legitimacy depends on clear legal boundaries, transparent reasoning, proper documentation, effective oversight, and a precise distinction between lawful discretion and unlawful misuse of authority. This article concludes that strengthening these safeguards is necessary to support responsive, accountable, and rule-based governance in Indonesia
Legal and Administrative Analysis of Discretion in Public Policy Implementation in Indonesia Heru Wahyudi; Jaka Maulana
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v4i2.2693

Abstract

A This study analyzes administrative discretion in public policy implementation in Indonesia from legal and administrative perspectives. Discretion is an essential instrument in government administration because public officials often face legal gaps, unclear norms, urgent public needs, and complex implementation contexts that cannot always be fully regulated by written laws. However, discretion also creates legal risks when it is exercised beyond the scope of authority, contrary to the purpose of authority, in violation of procedures, or without adequate accountability. This study uses normative juridical research with a qualitative approach, applying statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, administrative law principles, public policy implementation, abuse of authority, accountability, and the protection of citizens’ rights. The findings show that discretion has a dual position. On the one hand, it functions as an instrument of administrative responsiveness in policy implementation. On the other hand, it may become a source of abuse of authority if it is not controlled by legality, public interest, proportionality, accountability, and the general principles of good governance. Therefore, administrative discretion must be regulated, documented, supervised, and open to legal and administrative review. This study contributes to administrative law and public policy studies by offering an integrated legal-administrative framework for understanding discretion as both a public authority and an administrative instrument in Indonesian public administration.
Co-Authors Ade Alfiyah Suliawati Afiyah Nabilah Agus Sjafari Agus Sjafari Ahmad Ginanjar Aprilia , Ageung Putri Ash Shifatuz Zuhroh Aslihatul Haikah Ayi Susanti Della Nur Savira Dina Awalia Duandika, Reyhansa Elsa Peramahdalena Erlina Apsari Putri Evarista Ndawa Evarista Ndawa Febriansyah, Rizki Dwi Febryan Ajeng Ramdani Feramahdalena, Elsa Firzan Zakky Fitri Meliyana Gunawan, Jholly Putra Heru Wahyudi Iif Marifatul Halifah Iip Mualip, Angga Rosidin Ilham Mustofa Ilham, M. imam maulana, imam Irfansyah Lena, Elsa Fera Mahda Mia Marliana Naibaho, Diana Stevany Nida Silvia Lestari Nurfatimah Tiara Cinta Humonggio Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurul Jhoana Putri Rafif Prayata Nurbintan Rahmawati, Hilda Rofah Siska Marlina Siti Istiqomah Suwaib Amiruddin Suwaib Amiruddin Tegar Trihadi Ulvia Fadilah Ulvia Fadilah Wijaya, Sultan Hadi Yohanes Oci Yulvia Chrisdiana