Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Hukum Samudra Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Syiah Kuala Law Journal El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Radhali Radhali
Universitas Samudra
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Burning of a Sector Police Office by the Community from a Criminological Perspective Radhali Radhali; Wahyu Ramadhani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2388

Abstract

This study aims to identify the legal analysis of the burning of a Sector Police Office by the community from a criminological perspective as well as to analyze the level of community trust in police after the burning of the Sector Police Office based on criminological theories. This descriptive-analytical study applied a normative juridical approach. The results of the legal analysis of the burning of a Sector Police Office by the community from a criminological perspective showed that, according to the anomic theory, the burning is due to the influence of social structure as a correlative factor in the burning of the Sector Police Office of Bendahara. This influence can be seen from the disparity between the goals to be achieved and the means used in achieving these goals. Hence, the community took steps to burn down the Sector Police Office to achieve its goals. Further, the level of community trust in police after the burning of the Sector Police Office was demonstrated through association theory, social control theory, and neutralization theory. Based on the description of the criminological theories and its relation to the phenomenon of the burning of the Sector Police Office of Bendahara, there needs to be an evaluation of the application of the law as the harmonization of the law in the context of criminal provisions is needed. Pembakaran Kepolisian Sektor oleh Masyarakat dalam Perspektif Kriminologi Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis hukum terhadap pembakaran Kepolisian Sektor oleh masyarakat dalam perspektif kriminologi, untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pasca pembakaran Kepolisian Sektor menurut teori-teori kriminologi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dari analisis hukum terhadap pembakaran Kepolisian Sektor oleh masyarakat dalam kriminologi bahwa menurut teori anomi menekankan pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya mengambil langkah-langkah pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pasca pembakaran Kepolisian Sektor menunjukkan melalui teori asosiasi; teori kontrol social dan teori netralisasi. Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana
Law Enforcement Opens Medical Records through Public Relations Media of Langsa Hospital Tariadi Tariadi; Radhali Radhali; H.S Brahmana; Eko Hadiyanto
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2593

Abstract

Abstract: Medical record is a file that contains records and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions, and other services that have been provided to patients. This study aims to determine the legal arrangements regarding the medical record, to find out law enforcement against the Public Relations of Langsa Public Hospital publish patient medical records in online media and to find out the obstacles and efforts made in law enforcement against the Public Relations of Langsa Public Hospital that open patient medical records. The method used in this study is normative and empirical juridical. 1) In medicine, it is not permissible for a doctor or employee of a public hospital to open a medical record through the Public Relations media of Langsa Regional Hospital according to Law Number 29 of 2004 Article 51. 2) Law enforcement against someone who opens a medical record at Langsa Regional Hospital is considered ineffective because law enforcement officials, in this case, are not serious in handling cases that should be prosecuted. 3) Obstacles in law enforcement in Langsa Regional Hospital, namely that there are still overlapping laws by the police so that law enforcement cannot be carried out fairly and the efforts made in law enforcement against Langsa Regional Hospital that open medical records by means of supervision and coordination between leadership and staff in hospitals Langsa.Keywords: Law Enforcement, Medical Records, Media Abstrak: Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang rekam medis, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pihak Humas RSUD Langsa mempublikasikan rekam medis pasien di media online dan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pihak Humas RSUD Langsa yang membuka rekam medis pasien. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. 1) Dalam medis, tidak di bolehkan bagi seorang dokter maupun pegawai rumah sakit umum untuk membuka rekam medis melalui media Humas RSUD Langsa yang atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 51. 2) Penegakan hukum terhadap seseorang yang membuka rekam medis di RSUD Langsa dinilai tidak efektif dikarenakan aparat penegak hukum dalam hal ini tidak serius dalam menangani kasus yang seharusnya dapat di pidanakan. 3) Hambatan dalam penegakan hukum di RSUD Langsa yaitu masih adanya timpang tindih hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara adil dan adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pihak RSUD Langsa yang membuka rekam medis dengan cara adanya pengawasan dan koordinasi antara pimpinan dan staf di RSUD Langsa.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rekam Medis, Media
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. MEDCO DI KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Radhali; Wahyu Ramadhani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3198

Abstract

PT Medco baru-baru ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang terjadi di kabupaten Aceh Timur dengan meninggalkan bau busuk sehingga pencemaran lingkungan terabaikan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah terkait pencemaran lingkungan oleh PT Medco. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar perusahaan dapat mengantisipasi pencemaran lingkungan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Medco yaitu dalam melakukan pencegahan secara administratif, teknologis dan edukatif.
Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh Wahyu Ramadhani; Said Iskandar; Radhali Radhali
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.82 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i3.11604

Abstract

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan.Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah illegal.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP dan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah Controlled Delivery. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder. Dari analisis yang dapat dipahami maka OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa Pasal 111 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 butir 19 KUHAP diatas dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dianggap illegal serta memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Kemudian OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah Controlled Delivery sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (interdiction and entrapment) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (interdiction, entrapment dan dalam proses penyelidikan). Rampant catching lately done by KPK is known by the term Operation Catch hand or OTT gave rise to polemic whether legitimate or illegitimate. Parties who consider that OTT is illegal basing on arguing that the absence of a Capture Operation term of hands in the code of criminal procedure, only Caught hand. The difference is then inferred that OTT is illegal. This research aims to clarify OTT corruption eradication Commission Against the Governor of Aceh in relation to the term caught on hand in the code of criminal procedure  and OTT in relation to special investigation techniques that are known with the term Controlled Delivery. Research methods the research methods used are normative legal (juridical normative) and conduct studies of materials libraries in order to collect data on the secondary. Normative legal research done by researching library materials (library) which is a secondary data. From the analysis that can be understood then the OTT corruption eradication Commission against the Governor of Aceh in relation to the term caught on hand in the code of criminal procedure  that Article 111 paragraph (1) of the code of criminal procedure and the code of criminal procedure article 1 19 rounds above the legal basis for the The corruption eradication Commission in conducting Operation Catch hands (OTT) that are considered illegal and looked at that Capture different Hand Operation with Hand Caught on the articles. Then OTT in relation to special investigation techniques that are known by the term Controlled Delivery is often used by BNN, the investigators argued that the practice of KPK in the OTT has been using these two acts (interdiction and entrapment) which means investigators KPK has been adopted without the authority that has been owned by the investigator so that the KPK, BNN has conducted three types of actions that violate the ACT (entrapment, interdiction and investigation in the process).
Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Studi di Kota Langsa) Radhali Radhali; Hanri Aldino; Muhammad Iqbal; Zaki Ulya
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6684

Abstract

Cigarette consumption among teenagers has become a trend in itself, causing them to forget about health. This problem in the regulations for controlling addictive substances in tobacco products as contained in Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is in the public spotlight. In particular, regulations regarding retail cigarette sales, restrictions on cigarette advertising, and health warnings on cigarette packaging have been regulated in accordance with the norms of Article 434 paragraph (1). In this PKM activity, carrying out cigarette consumption literacy among teenagers in Langsa City aims to increase teenagers' knowledge about the dangers of consuming cigarettes and regulations regarding the prohibition of consuming cigarettes for teenagers in Langsa City, as well as encouraging teenagers to protect their health from the dangers of consuming cigarettes. In this way, teenagers in Langsa City are expected to be aware of the importance of maintaining health and regulating cigarette consumption for teenagers in Langsa City.
Rekognisi Hukum Terhadap Adat Haria Peukan dalam Praktik Perdagangan Tradisional di Aceh: Studi dalam Perspektif Hukum Dagang dan Hukum Adat Iqbal, Muhammad; Muksalmina, Muksalmina; Radhali, Radhali
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21941

Abstract

Artikel ini mengkaji rekognisi hukum terhadap adat haria peukan dalam sebuah sistem perdagangan tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh dalam perspektif hukum dagang dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dagang nasional dengan keberadaan haria peukan sebagai praktik ekonomi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah membuka ruang bagi pengakuan masyarakat adat, rekognisi terhadap bentuk konkret seperti haria peukan masih bersifat normatif simbolik dan belum diikuti oleh pengaturan teknis yang mendukung perlindungan serta penguatan peran hukum adat dalam sistem ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam sistem hukum ekonomi nasional secara lebih substantif. Temuan ini penting untuk mendorong harmonisasi antara sistem hukum formal dengan praktik ekonomi berbasis komunitas adat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan pluralisme hukum di Indonesia.
Co-Authors Eko Hadiyanto H.S Brahmana Hanri Aldino Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muksalmina Muksalmina Said Iskandar Tariadi Tariadi Wahyu Ramadhani Wahyu Ramadhani Wahyu Ramadhani Zaki Ulya