Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pentingnya Beretika yang Baik dan Benar dalam Bermedia Sosial di Kalangan Mahasiswa Havita, Deandra Najwa; Nurwati, Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.447-454

Abstract

Berkembangnya internet, maka meniimbulkan dampak positif dan negatif terutama dalam masalah etika. Etika merupakan suatu hal pentiing yang harus diilakukan oleh mahasiswa dalam bermedia sosial. Jurnal inii menggunakan metode studii liiteratur dengan mengumpulkan beberapa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika sangat penting untuk diterapkan dalam berpendapat atau berkomentar di media sosial. Pemeriintah juga mengeluuarkan atuuran Undaang-Undaang Nomor 11 Taahun 2008 tenttang Inforrmasi dan Transaaksi Elekktronik dimana untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam bermain media sosial. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan di dalam media sosial. Mahasiswa juga harus lebih sadar akan etika dengan memperbarui pengetahuan tentang etika dan mengajak orang lain untuk berperilaku positif di lingkungan media sosial agar tercipta lingkungan media sosial dengan positif.
Implikasi Hukum dan Etika dari Kecerdasan Buatan dalam Aspek Penegakan Hukum Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid; Nurwati; Aridhayand, M. Rendi; Prasja, Teguh Rama
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18630

Abstract

Kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi banyak industri, termasuk  penegakan hukum. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan  proses hukum, seperti analisis data, memprediksi pola kejahatan, dan menerapkan prediksi sistem peradilan (prediksi polisi). Namun, penerapan AI juga menyebabkan konsekuensi hukum dan etika yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak AI pada penegakan hukum dari perspektif hukum dan etika, dengan fokus pada masalah transparansi, akuntabilitas, diskriminasi algoritmik, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara hukum, dalam pemanfaatannya AI membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Ketidakjelasan peraturan dapat menyebabkan resiko pelanggaran  privasi, penyalahgunaan data, dan potensi bias algoritmik yang dapat membahayakan keadilan hukum. Dari perspektif etika, tantangan utama meliputi keadilan sosial, integritas proses hukum, dan tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum, tanpa pengawasan dan manajemen yang tepat, teknologi ini dapat memperburuk ketidakadilan dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ditemukan pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan prinsip hukum dan etika. Artikel ini merekomendasikan penetapan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam penegakan hukum, pengembangan algoritma yang transparan, dan keterlibatan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab.
Ancaman Cyberpornografi pada Anak-Anak: Identifikasi dalam Hambatan Penanganan Cyberpornografi Uapaya Penyelesaian Bilqis, Renata Farha; Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi , M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18634

Abstract

Cyberpornografi merupakan penyebaran atau konsumsi konten pornografi melalui media digital, seperti internet dan aplikasi media sosial. Kejahatan siber ini menjadi salah satu kejahatan siber yang banyak memakan korban, mulai dari wanita, pria, lansia, bahkan anak-anak yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku cyberporn. Selain itu, cyberpornografi juga menjadi kejahatan siber yang sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga sulit untuk hukum mengikuti perkembangan tersebut dengan sama cepatnya. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan  cyberporn serta menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberpornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana anak anak dapat menjadi sasaran empuk untuk terkena cyber crime, khususnya cyberpornografi. Banyak dari anak-anak yang belum cukup usia menjadi korban kejahatan cyberpornografi, kurangnya pengawasan dari orang dewasa serta minimnya pemahaman mereka terkait hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak anak-anak terkena cyberpornografi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai maraknya kejahatan siber pornografi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring media sosial.
Pengaruh Hukum ITE terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kinerja dan Efektivitas Maricar, Yasmin; Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18502

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Tansaksi Elektronik (UU ITE) 11  Tahun 2008 yang mengatur tentang tentang pemanfaatan informasi  dan  transaksi elektronik di Indonesia. UU Informasi Teknologi elektronik memiliki peran penting, apalagi dimasa sekarang banyak sudah menggunakan teknologi dan juga elektronik, Banyak pengaruh yang terjadi dengan perkembangan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi hukum dan sosial mengalami perkembangan pesat. UU ITE hadir sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum karena besarnya potensi penyalahgunaan. Undang-Undang ITE mencakup pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta tindakan yang dilarang. UU ini juga mengatur berbagai kejahatan siber, seperti konten yang melanggar hukum, akses tanpa izin, penyadapan ilegal, gangguan terhadap data dan sistem, serta penyalahgunaan alat. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pengaturan ruang digital untuk mewujudkan kepastian hukum. Perubahan kedua atas UU ITE diharapkan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan dibutuhkannya peran pemerintah diperlukannya juga pengawasan terhadap pemerintahan itu sendir, apakah tindakan pemerintah bisa efektiv dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode literatur dari berbagai sumber yang dapat dipercaya Maka kemudian disusunlah makalah ini untuk mengetahui hal tersebut.