Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Murniyati Yanur; Dian Iskandar; Ricky Zulfauzan; Mahardiawan Putra; Charles Hutapea; Yunus Praja Panjika; Bismar Harris Satriawan; Jhon Retei Alfri Sandi; Anyualatha Haridiso; Wijoko Lestariono; M. Doddy Syahirul Alam; Yunita Asmawati; Erinda Alfiani Fauzi; Purnama Julia Utami; Andi Ilmi Utami Irwan; Edi Kahayanto; Mahmuddin Sirait
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/kp8crp08

Abstract

Kalimantan Tengah sebagai salah satu dari 37 Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serempak pada November nanti, memiliki beragam pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya masalah partisipasi pemilih. Berkaca dari pemilihan kepala daerah sebelumnya, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang tingkat partisipasi politik mayarakatnya selalu di bawah rata-rata nasional. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, secara berturut-turut tidak pernah mencapai Tingkat partisipasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum secara nasional yaitu 77,5 persen. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema pendidikan politik ini adalah masyarakat umum  yang  masuk daftar  pemilih tetap dalam pemilu dan menjadi pemilih potensial untuk  pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpatisipasi dalam proses politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Melalui program pendidikan politik masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi karena memahami bahwa pilihan mereka akan berdampak pada kualitas pemerintahan dan masa depan daerah, serta menjadi lebih sadar untuk meningkatkan partisipasi dalam proses politik yang ditunjukan dengan keputusan untuk berpartispasi pada hari pemungutan suara. Disamping itu kegiatan ini membuat masyarakat lebih melek politik yang nantinya tentu akan meningkatkan kualitas dari demokrasi pada masa mendatang sebagai hasil pendidikan politik yang berkelanjutan.  
IMPLEMENTASI RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (ADAT RECHT) SUKU DAYAK DUSUN MALANG DI DESA HURUNG ENEP KABUPATEN BARITO UTARA Zulfauzan, Ricky; Firman; Sunarno, Ali; Ikbal, Asep; prajapanjika, yunus
Jurnal Paris Langkis Vol 5 No 2 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/paris.v5i2.16980

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk memberikan gambaran dan analisis terkait implementasi resolusi konflik pada suku Dayak Dusun Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang langsung turun kelapangan dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat ataupun dari wawancara atau survei yang bersumber pada perilaku nyata dilakukan secara pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada resolusi konflik dalam perspektif  hukum adat Desa Hurung Enep Kabupaten Barito Utara yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian konflik-konflik sebelum masuk keranah hukum positif, yang menjadi menarik dalam penyelesaian tersebut ada namanya itikad baik, perjanjian adat tidak akan mengulang,  dan angkat hampahari supaya tidak terjadi dendam kedepan. Untuk menelisik resolusi konflik tersebut peneliti mencoba mengupas dengan membahas seperti mengenal hukum adat  dayak, resolusi konflik berbasis angkat hampahari, tahapan angkat hampahari (saudara) suku dusun malang, sanksi - sanksi didalam hukum adat dayak dusun malang, dan tantangan serta solusi dalam menangkal degradasi adat istiadat suku dayak dusun malang. Maka dengan adanya resolusi konflik berbasis angkat hampahari diharafkan akan tercapaianya kedamaian dan ketertiban didalam masayarakat Desa Hurung Enep hal ini perlu ada kekuatan peran dari lembaga adat dan semua Stake Holder.
Analisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Di Media Sosial Yanur, Murniyati; Zulfauzan, Ricky; Putra, Mahardiawan; Hutapea, Charles; Panjika, Yunus Prajaka
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.813-824

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa penyebaran berita hoax di media sosial. Untuk mengetahui faktor-faktor dari penyebaran berita hoax, dan strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya dalam menangani berita hoax pada media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti, data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari data primer yang meliputi Diskominfo Kota PalangkaRaya. Sumber data juga diperoleh dari data sekunder seperti arsip-arsip atau bahan pustaka yang dijadikan pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Diskominfo Kota Palangka Raya menjalankan strategi dengan menggunakan literasi digital dengan mengandalkan media sosial milik Diskominfo, serta melakukan edukasi kemasyarakat baik melalui seminar dan webinar. Diskominfo juga membuat forum khusus untuk layanan aduan masyarakat mengenai seputaran berita hoax yaitu aplikasi span lapor. Faktor penghambat Diskominfo Kota Palangka Raya dalam penanganan berita hoax pada media sosial adalah masih minimnya partisipasi atau tingkat kesadaran dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi anti hoax dan menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi sehingga sering terhambatnya proses penanganan penyebaran berita hoax