Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Notaire Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Innovative: Journal Of Social Science Research Dialogia Iuridica
Fatria Hikmatiar Al Qindy
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG Umami, Allan Mustafa; Qindy, Fatria Hikmatiar Al
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4946

Abstract

       Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian dapat mengalami kerusakan saat terdapat cacat kehendak dari para pihak. Cacat kehendak tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian kehendak ataupun tipu muslihat dan keadaan yang menurut undang-undang dalam proses dibuatnya perjanjian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG menerangkan kasus antara PT PT Istana Niaga Pratama sebagai Penggugat melawan Wildan Purnaditto sebagai tergugat. PT Istana Niaga Pratama menganggar Wildan Purnaditto melakukan wanprestasi, sedangkan Pihak Wildan Purnaditto menganggap perjanjian yang dibuat dengan PT Istana Niaga Pratama terdapat unsur cacat kehendak di dalamnya sehingga meminta untuk membatalkan perjanjian. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah 1. Apa dasar hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? 2. bagaiamanakah kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG dan kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dalam melakukan analisa dan mendapatkan hadil penelitian.
Counseling on the Ptsl (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin, Wahyuddin
Abdi Masyarakat Vol 6, No 1 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i1.6860

Abstract

 The majority of the people of Central Kalijaga Village work in the agricultural sector, where each head of the family owns/or controls agricultural land with varying areas, ranging from 500 M2 to 2000 M2. Based on data, there are 590 community members with a total area of 117,400 M2 (11.74 Ha). The total area referred to has not yet been registered for rights. Meanwhile, there are only 367 community members who have registered land objects that they obtained by inheritance, gift, will and sale and purchase with a total area of 10,665 M2 (1.0665 Ha). Based on the data, the achievement of land rights registration carried out by members of the Central Kalijaga Village community on land rights objects under their control has only reached 10%. There are still 90% of land rights objects whose rights have not been registered. For this reason, in order to realize guaranteed certainty of land, rights owned by members of the community, including the status of the land, the basis for obtaining land rights, who has rights to the land and third parties who are burdened. In such a situation, public awareness and knowledge will increase about the importance of registering land rights through a complete systematic land registration program (PTSL. The formulation of the problem in this research is 1. How is the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program implemented in Kalijaga Tengah Village, Aikmel District, Regency East Lombok? The aim of this research is to determine the implementation of the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency. This research method uses empirical legal research methods. One of the land registration processes in Indonesia is through the complete systematic land registration program (PTSL).     
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama : Analisis Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Sel. Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to explain the legal position of joint ownership certificates as collateral for debt and receivable agreements based on the judge's considerations. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The land rights in this certificate include collateral for which the agreement is accessoir. Inherited property as joint ownership requires heirs to take legal action over joint property. In Decision Number 66/Pdt.G/2020/PN.Sel, regarding the plaintiff's claim regarding the collateral object, this was rejected. In Civil Procedure Law, the plaintiff should apply for collateral confiscation. Based on Article 8 Paragraph (1) UUHT, the parties providing guarantees in APHT are all heirs. So, this guarantee agreement is not legally valid.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Abstract

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.
Regulation of Customary Law Communities' Ulayat Rights in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8467

Abstract

Customary law community customary rights are the right to manage customary land. Customary land is land that is occupied, managed, passed down from each generation of customary law communities who have a connection to the realm of spirituality. Customary land is very important, not only valuable materially, but non-materially or in terms of spiritual relationships. The existence of customary rights is recognized by the highest regulations in Indonesia, however, in lower regulations, customary rights must obey and submit to government rules and policies. Since the promulgation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) it should be the basis for recognizing customary rights. The provisions of the articles in the UUPA do not regulate in detail regarding customary rights, resulting in the dynamic formation of legislation in the land sector and related matters. The formulation of the problem in this research is how are the customary law communities' customary rights regulated in Indonesia? The research method used in this research is normative legal research, namely a statutory approach and a conceptual approach.
Halal Tourism Settings on Lombok Island Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8468

Abstract

Halal tourism arrangements are included in the tourism agenda on Lombok Island. Lombok Island, since the inauguration of international events such as the GP series and super bikes organized by international parties with high reputations, must continue to adjust the provisions regarding halal tourism amidst liberalization in all sectors. The entry of international events is a challenge for the Indonesian government, especially the Lombok region. Lombok, which has a lot of potential for world-class tourist areas and has received world-class awards several times, needs to think about the conditions for halal tourism plans. Halal tourism has different standards, of course the effect of the word halal must be able to prove the quality and quantity of tourism based on halal standards. The formulation of the problem in this research is how is halal tourism regulated on the island of Lombok? The aim of this research is to determine the regulation of halal tourism on the island of Lombok. The research method used in this research is normative legal research methods. The results of this research reveal that the regulation of halal tourism in Lombok is not yet perfect due to the absence of statutory regulations equivalent to laws that specifically regulate halal tourism. Tourism regulations in New Lombok are based on regional government regulations of West Nusa Tenggara province and West Lombok Regency. There are several different definitions between these two rules in regulating halal tourism. Policy regarding the tourism industry in Lombok is still very dependent on the DSN-MUI which does not have a very strong position in making regulations and implementing halal tourism.
Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN Kencana Adi, Morista; Dilaga, Zaenal Arifin; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.
Penyuluhan Hukum Tentang prosedur Pendaftaran tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Keluarahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Hikmatiar Fatria, Al Qindy; Mustafa Allan, Umami; Alvina Hera, Satriawan; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2453

Abstract

Pendaftaran tanah adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukuhkan kepemilikan dan hak atas suatu tanah secara resmi di hadapan pihak berwenang. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Di Kelurahan Karang Pule masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat dan belum didaftrakan. Maka Pemerintah wajib memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses penyelesaian sertifikat. Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah penting untuk dilakukan sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Warga Kelurahan Karang pule mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurang mendapatkan informasi mengenai mekanisme, tidak memperbaharui data yuridis dalam sertifikat tanah dan pentingnya pendaftran tanah untuk menjamin kepastian hukum.Mekanisme pendaftran tanah yang dilakukan Masyarakat adalah: Pendaftran Tanah untuk pertama kalinya, Pemeliharaan pendaftran tanah, pembuatan peta dasar, Penentapan batas bidang-bidang tanah, Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, Pembuatan Peta pendaftran, Pembuatan daftar tanah, Pembuatan surat ukur, Pembuktian hak baru.
Tanggung Jawab Hukum Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Terhadap Peredaran Daging Sehat Konsumsi Zuliya Rohman, Izza; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama : Analisis Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Sel. Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/rdqqm551

Abstract

This research aims to explain the legal position of joint ownership certificates as collateral for debt and receivable agreements based on the judge's considerations. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The land rights in this certificate include collateral for which the agreement is accessoir. Inherited property as joint ownership requires heirs to take legal action over joint property. In Decision Number 66/Pdt.G/2020/PN.Sel, regarding the plaintiff's claim regarding the collateral object, this was rejected. In Civil Procedure Law, the plaintiff should apply for collateral confiscation. Based on Article 8 Paragraph (1) UUHT, the parties providing guarantees in APHT are all heirs. So, this guarantee agreement is not legally valid.
Co-Authors ALLAN MUSTAFA UMAMI Allan Mustafa Umami Alvina Hera, Satriawan Alvina Satriawan, Hera Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin DIMAS WAHYU PUTRA Febrihadi Suparidho H. Zaenal Arifin Dilaga HERA ALVINA SATRIAWAN Kencana Adi, Morista Mustafa Allan, Umami Mustafa Umami, Allan Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu NOVITA MARASTI Raodah, Putri Satriawan, Hera Alvina Sekar Dita Utari Umami, Allan Mustafa Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Zuliya Rohman, Izza