Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Central Publisher
Muhammad Azrul Amirullah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
FENOMENA KEGELAPAN DASAR LAUT PERSPEKTIF AL-QUR`AN: (STUDI TAFSĪR AL-ĀYĀT AL-KAWNIYYAH FĪ AL-QUR’ĀN AL-KARĪM KARYA ZAGHLŪL AL-NAJJĀR) Muhammad Azrul Amirullah; Arcandra Titan Gustama; Muhammad Sabilillah
Journal Central Publisher Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i3.410

Abstract

Latar Belakang : Fenomena kegelapan dasar laut merupakan salah satu rahasia alam yang menarik untuk diteliti, mengingat laut menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap oleh manusia. Dalam Al-Qur'an, fenomena ini memiliki makna yang lebih yang menarik dan mendalam, mencerminkan Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan ibrah. Setiap yang diciptakan pasti memiliki rahasia dan hikmah yang tersembunyi. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kegelapan dasar laut dari perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada Tafsir Āyāt al-Kawniyyah fi al-Qur'an al-Karim verses by Zaġlūl an-Najjār. Metode : Metode yang digunakan adalah pendekatan studi Pustaka (library research) yang mencakup analisis isi dan pengumpulan data dari penafsiran Surah An-Nur ayat 40 dan mengunakan pendekatan Tafsir bil Ma`tsur. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zaglur An-Najjar memberikan interpretasi yang selaras dengan pengetahuan ilmiah yang akurat tentang kondisi alam di laut juga menyampaikan pesan spiritual mengenai cahaya rohani dari Allah sebagai petunjuk kehidupan. Kesimpulan : Perbandingan antara perspektif sains modern dan penafsiran terkait kegelapan serta gelombang internal di kedalaman laut menunjukkan keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena alam, khususnya interaksi cahaya matahari dengan air laut.
HUBUNGAN TEORI DEMOKRASI DAN TEORI ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN KAITANNYA DENGAN PANCASILA Muhammad Azrul Amirullah; Muhammad Sabilillah; Muhammad Akbar Hilman
Journal Central Publisher Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i3.411

Abstract

Latar Belakang : Agama Islam mengatur sistem pemerintahan untuk melindungi hak umatnya, ada seorang tokoh muslim yang sangat terkenal akan pemikiran politiknya yaitu Ibnu Khaldun, pada analisis kali ini bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap sistem demokrasi yang sudah lama berkembang sejak Yunani kuno hingga sekarang dan penerapan pemikiran demokrasi menurut Ibnu Khaldun terhadap Pancasila. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan teori demokrasi dan teori Ashabiyah Ibnu Khaldun dan kaitannya dengan pancasila. Metode : Metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan sumber yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori demokrasi dan teori Ahabiyah. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi Pancasila, yang didalamnya terdapat asas-asas kemanusiaan, kebersamaan, kekuatan pemerintahan, hal tersebut mmeiliki kesamaan pada karakter Ashabiyah yang di cetuskan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke 13 M berupa tatanan kebersamaan dalam bermasyarakat serta sistem pemerintahan. Kesimpulan : Teori Ashabiyah dan teori demokrasi memiliki kesamaan dalam pemberian jaminan kebersamaan terhadap kelompok minoritas (terkecil) dan hal itu menkankan kepada kehendak rakyat.
TALAK DALAM KEADAAN MARAH MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI Muhammad Azrul Amirullah
Journal Central Publisher Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i4.429

Abstract

Latar Belakang : Perkara talak dalam ajaran Islam merupakan salah satu perkara yang sangat serius dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa isu mengenai talak ketika marah menurut analisis Yusuf Al Qardhawi dengan merujuk pada konteks saat ini. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil dan Pembahasan : Temuan studi menunjukkan bahwa pandangan Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum talak saat emosi marah dipengaruhi oleh seberapa besar kemarahan yang dirasakan oleh pihak suami. Metodologi yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaraḍāwī bersumber dari ayat-ayat dalam QS. An-Nisā’ ayat 34-35, QS. Al-Baqarah ayat 225, serta QS. Al-A’raf ayat 150 dan 154. Ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah intiqa’ I, yang artinya sebuah keadaan atau masalah harus dipilih dari pendapat yang lebih kuat atau sahih untuk mendekati tujuan dan maksud syariat. Kesimpulan : Menurut Al-Qaraḍāwī kondisi marah yang jatuh talak harus disertakan dengan kebutuhan suami yang memang benar-benar berkeinginan menceraikan isterinya.
ANALISIS MASLAHAH BANK ASI MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI Muhammad Azrul Amirullah; Septiyan Dwi Putra; Kamila Sutanti; Nurhidayah Lutfi Yurisa
Journal Central Publisher Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i4.430

Abstract

Latar Belakang : Air Susu Ibu (ASI) memiliki peran vital dalam menunjang pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh bayi, mengandung lebih dari 300.000 sel pelindung dari berbagai penyakit. Dalam menghadapi keterbatasan produksi ASI dari ibu kandung, muncul konsep bank ASI sebagai solusi untuk menyediakan ASI donor bagi bayi, terutama bayi prematur. Namun, keberadaan bank ASI memunculkan persoalan fiqhiyah kontemporer mengenai hukum persusuan dan status mahram. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai keberadaan bank ASI menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. Metode : Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji pustaka dan karya tulis Syekh Yusuf Al-Qaradhawi serta sumber hukum Islam lainnya melalui analisis yuridis kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan keberadaan bank ASI dengan beberapa ketentuan. Menurutnya, persusuan yang menimbulkan hubungan mahram hanya terjadi jika bayi menyusu langsung dari payudara ibu. Jika ASI diberikan melalui media seperti botol atau alat bantu lainnya, maka tidak timbul konsekuensi hukum nasab atau mahram. Ia berpegang pada kaidah ushul fiqih "al-dharar yuzal" (kemudaratan harus dihilangkan), sehingga pemberian ASI melalui bank ASI diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kemaslahatan bayi. Kesimpulan : Bank ASI dapat dibolehkan secara hukum Islam menurut ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi, selama memperhatikan mekanisme penyusuan tidak langsung yang tidak menimbulkan mahram. Hal ini memberikan solusi praktis dan maslahat dalam pemenuhan kebutuhan ASI, terutama bagi bayi yang sangat membutuhkan.
SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM M Luthfillah Maulana; Muhammad Azrul Amirullah
Journal Central Publisher Vol 2 No 9 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i9.515

Abstract

Latar Belakang : Dalam Hukum Islam Plagiarisme dianggap sebagai tindakan melanggar hak cipta dan merupakan bentuk kezaliman. Hukuman dalam Islam bersifat ta’zir, yang dapat berupa teguran, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan : Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sanksi bagi pelaku plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan plagiarisme dan sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku. Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan library reasearch dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, pelaku plagiarisme dapat dikenakan sanksi administratif, akademik, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Kesimpulan : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai sanksi yang tepat bagi pelaku plagiarisme, serta mendorong kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan mahasiswa.
The Role of School in the Formation of Morality and Control of Social Deviance in Society: Analysis of Teaching Studies at Al Hasanah Islamic Boarding School Bengkulu Muhammad Azrul Amirullah; Septiyan Dwi Putra
ARZUSIN Vol 5 No 4 (2025): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/arzusin.v5i4.7235

Abstract

This research is driven by the limited strategic role of schools in instilling moral and social values, which contributes to the emergence of deviant behavior among students. Conversely, schools are also responsible for administering educational sanctions and providing counseling to address such behaviors. The study aims to explore and analyze the role of schools in shaping morality and regulating social behavior, with a specific focus on teaching practices at Al Hasanah Islamic Boarding School in Bengkulu. Utilizing a descriptive qualitative approach, the research investigates the school’s contribution to moral development and its influence in maintaining students’ social standing. The findings reveal that moral education at Al Hasanah is implemented through structured religious routines, such as Qur’an recitation, communal prayers, dhikr, and sunnah fasting—along with teacher role modeling, the reinforcement of discipline, and the cultivation of social practices like greeting, smiling, and showing care for others. These practices have effectively fostered student traits such as integrity, discipline, humility, and leadership. Additionally, the Islamic boarding school functions as a social control institution, successfully minimizing deviant behavior and producing individuals capable of becoming positive role models in society. The study affirms that Islamic boarding schools serve not only as centers of religious education but also as agents of social transformation, contributing to the development of a moral, religious, and socially responsible generation.
Konsep Keadilan menurut Aristoteles, Ibnu Khaldun, dan Korelasi dengan Undang-Undang 1945 Berdasarkan Implementasinya di Pemerintah Kelurahan Karangbesuki Malang Muhammad Azrul Amirullah; Nabil Hafidz Alkhairi
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7101

Abstract

Philosophical and practical understanding of justice plays a crucial role in local governance systems, as reflected in Karangbesuki Subdistrict, Malang City. Justice, as a fundamental principle for establishing a harmonious, prosperous, and civilized society, has been discussed by Aristotle, who viewed it as granting each individual their due proportionately, and by Ibn Khaldun, who emphasized its role as the foundation for the continuity of civilization and societal welfare. This study aims to examine the concept of justice according to Aristotle and Ibn Khaldun and to analyze its correlation with the 1945 Constitution in village-level governance practices. A qualitative descriptive method was applied through literature review and in-depth interviews with subdistrict officials and local residents. The results reveal that justice-related values such as equality, honesty, courage, and responsibility have been pursued in public services, although participation and transparency remain challenges. The correlation between the philosophers’ ideas and Indonesia’s constitutional values is evident in the spirit of public service that upholds equal rights, law enforcement, and social protection. The study concludes that strengthening the understanding of justice through philosophical and religious approaches can reinforce the implementation of fair governance oriented toward public welfare.
Konsep Negara Sejahtera menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Nilai Pancasila (Studi pada Masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Aceh) Miftah Pahlevi; Muhammad Azrul Amirullah
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7433

Abstract

The development of the Indonesian nation requires the integration of religious values and state ideology. Ibn Taymiyyah emphasized that a prosperous state must be built upon the principles of justice, trustworthy leadership, and adherence to Islamic law—concepts that resonate with Pancasila, particularly the fourth principle of democracy and the fifth principle of social justice. Aceh, as a region implementing Islamic law, provides an appropriate locus for examining the interconnection between classical Islamic thought and Indonesia’s modern ideology. This study aims to analyze Ibn Taymiyyah’s concept of a prosperous state and its relevance to Pancasila through a case study of the society and government of Aceh Province. A qualitative descriptive approach was applied using interviews, observations, and documentation conducted between May 14 and July 29, 2025. The findings demonstrate alignment between Ibn Taymiyyah’s ideas and Pancasila values, as reflected in the Aceh government’s efforts to balance the implementation of Islamic law with national principles. The people of Aceh also perceive prosperity as not only dependent on religious norms but also on economic justice and trustworthy leadership. The study concludes that Ibn Taymiyyah’s concept of a prosperous state and Pancasila values can complement one another in building a just and prosperous society grounded in both spiritual and national ideals.
Analisis Penerapan Sistem Politik Rasulullah serta Relevansinya di Indonesia sebagai Negara Modern (Studi Pemerintahan di Kecamatan Anyer, Provinsi Banten) Saipul Nasution; Muhammad Azrul Amirullah; Lu’lu Galih Martajaya
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8193

Abstract

This study is grounded in the evolving political, legal, and social dynamics in Indonesia, where, despite not being a religious state, Islam as the majority religion continues to exert a significant influence on the direction of change. The study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of the Islamic political system and to evaluate its relevance in the context of Indonesia as a modern state based on Pancasila, with a particular focus on governmental practice in Kecamatan Anyer, Banten Province. A qualitative method with a phenomenological approach was employed, concentrating the analysis on the administration of sub-district government. The findings show that the integration of the Islamic political system in Indonesia is not realized through the formalization of an Islamic state ideology, but rather through the adaptation and negotiation of Islamic values within a democratic and pluralistic framework. In the context of the Anyer Sub-District Government, the relevance of Islamic political values is evident in their function as a source of ethics and morality that contributes to shaping the character of public officials and to formulating just and civilized policies. The apparatus of Kecamatan Anyer have applied values consistent with the Prophet’s political principles, although implementation remains uneven due to bureaucratic constraints and low levels of community participation. The values of syura (consultation), justice, and exemplary leadership are shown to be relevant in supporting the effectiveness of development deliberations and in improving the quality of public service. This study affirms that the Prophet’s political values can be adapted within a modern democratic system without altering the fundamental structure of the state and can make both theoretical and practical contributions to strengthening governance grounded in ethics and religious values. Overall, the integration of the Prophet’s political values can serve as an applicative guideline for improving the quality of local government in Indonesia.
Implementasi Sistem Pemerintahan Good Governance menurut Ibnu Taimiyah dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia Muhammad Azrul Amirullah; An-Nafsi Ma’rifatul Huda
ANWARUL Vol 5 No 3 (2025): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/anwarul.v5i3.6471

Abstract

The integration of Islamic values into local governance practices is a critical priority in the context of community development at the village level, given the strategic role of village governments in public service delivery, budget management, and the empowerment of citizen participation. This study aims to examine the implementation of good governance principles, based on the thought of Ibn Taymiyyah, within village governance practices in East Java. A qualitative approach was employed, using literature review and in-depth interviews with village heads across several regions. The findings reveal that Ibn Taymiyyah’s concept of good governance emphasizes public welfare through the development of strategic sectors such as politics, society, education, and the economy. At the core of sound governance is social justice, which, according to Ibn Taymiyyah, must be realized by the state or governing authorities, regardless of the form or name of the institution. Field implementation shows that many villages have begun to adopt these principles through mechanisms such as village deliberations (musyawarah desa), budget transparency, and the establishment of internal oversight bodies. However, challenges remain in strengthening integrity, leadership ethics, and the consistent application of Islamic values. The study concludes by underscoring the importance of enhancing the moral and spiritual capacity of local leaders and the need for systematic integration of Islamic values into village governance. The implications include contributions to the literature on the Islamization of public governance and policy recommendations for ethically grounded village development.
Co-Authors An-nafsi Ma’rifatul Huda Arcandra Titan Gustama Kamila Sutanti Lu’lu Galih Martajaya M Luthfillah Maulana Miftah Pahlevi Muhammad Akbar Hilman Muhammad Sabilillah Nabil Hafidz Alkhairi Nurhidayah Lutfi Yurisa Saipul Nasution Septiyan Dwi Putra