Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

FENOMENA KEGELAPAN DASAR LAUT PERSPEKTIF AL-QUR`AN: (STUDI TAFSĪR AL-ĀYĀT AL-KAWNIYYAH FĪ AL-QUR’ĀN AL-KARĪM KARYA ZAGHLŪL AL-NAJJĀR) Muhammad Azrul Amirullah; Arcandra Titan Gustama; Muhammad Sabilillah
Journal Central Publisher Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i3.410

Abstract

Latar Belakang : Fenomena kegelapan dasar laut merupakan salah satu rahasia alam yang menarik untuk diteliti, mengingat laut menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap oleh manusia. Dalam Al-Qur'an, fenomena ini memiliki makna yang lebih yang menarik dan mendalam, mencerminkan Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan ibrah. Setiap yang diciptakan pasti memiliki rahasia dan hikmah yang tersembunyi. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kegelapan dasar laut dari perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada Tafsir Āyāt al-Kawniyyah fi al-Qur'an al-Karim verses by Zaġlūl an-Najjār. Metode : Metode yang digunakan adalah pendekatan studi Pustaka (library research) yang mencakup analisis isi dan pengumpulan data dari penafsiran Surah An-Nur ayat 40 dan mengunakan pendekatan Tafsir bil Ma`tsur. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zaglur An-Najjar memberikan interpretasi yang selaras dengan pengetahuan ilmiah yang akurat tentang kondisi alam di laut juga menyampaikan pesan spiritual mengenai cahaya rohani dari Allah sebagai petunjuk kehidupan. Kesimpulan : Perbandingan antara perspektif sains modern dan penafsiran terkait kegelapan serta gelombang internal di kedalaman laut menunjukkan keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena alam, khususnya interaksi cahaya matahari dengan air laut.
HUBUNGAN TEORI DEMOKRASI DAN TEORI ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN KAITANNYA DENGAN PANCASILA Muhammad Azrul Amirullah; Muhammad Sabilillah; Muhammad Akbar Hilman
Journal Central Publisher Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i3.411

Abstract

Latar Belakang : Agama Islam mengatur sistem pemerintahan untuk melindungi hak umatnya, ada seorang tokoh muslim yang sangat terkenal akan pemikiran politiknya yaitu Ibnu Khaldun, pada analisis kali ini bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap sistem demokrasi yang sudah lama berkembang sejak Yunani kuno hingga sekarang dan penerapan pemikiran demokrasi menurut Ibnu Khaldun terhadap Pancasila. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan teori demokrasi dan teori Ashabiyah Ibnu Khaldun dan kaitannya dengan pancasila. Metode : Metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan sumber yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori demokrasi dan teori Ahabiyah. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi Pancasila, yang didalamnya terdapat asas-asas kemanusiaan, kebersamaan, kekuatan pemerintahan, hal tersebut mmeiliki kesamaan pada karakter Ashabiyah yang di cetuskan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke 13 M berupa tatanan kebersamaan dalam bermasyarakat serta sistem pemerintahan. Kesimpulan : Teori Ashabiyah dan teori demokrasi memiliki kesamaan dalam pemberian jaminan kebersamaan terhadap kelompok minoritas (terkecil) dan hal itu menkankan kepada kehendak rakyat.
TALAK DALAM KEADAAN MARAH MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI Muhammad Azrul Amirullah
Journal Central Publisher Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i4.429

Abstract

Latar Belakang : Perkara talak dalam ajaran Islam merupakan salah satu perkara yang sangat serius dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa isu mengenai talak ketika marah menurut analisis Yusuf Al Qardhawi dengan merujuk pada konteks saat ini. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil dan Pembahasan : Temuan studi menunjukkan bahwa pandangan Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum talak saat emosi marah dipengaruhi oleh seberapa besar kemarahan yang dirasakan oleh pihak suami. Metodologi yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaraḍāwī bersumber dari ayat-ayat dalam QS. An-Nisā’ ayat 34-35, QS. Al-Baqarah ayat 225, serta QS. Al-A’raf ayat 150 dan 154. Ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah intiqa’ I, yang artinya sebuah keadaan atau masalah harus dipilih dari pendapat yang lebih kuat atau sahih untuk mendekati tujuan dan maksud syariat. Kesimpulan : Menurut Al-Qaraḍāwī kondisi marah yang jatuh talak harus disertakan dengan kebutuhan suami yang memang benar-benar berkeinginan menceraikan isterinya.
ANALISIS MASLAHAH BANK ASI MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI Muhammad Azrul Amirullah; Septiyan Dwi Putra; Kamila Sutanti; Nurhidayah Lutfi Yurisa
Journal Central Publisher Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i4.430

Abstract

Latar Belakang : Air Susu Ibu (ASI) memiliki peran vital dalam menunjang pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh bayi, mengandung lebih dari 300.000 sel pelindung dari berbagai penyakit. Dalam menghadapi keterbatasan produksi ASI dari ibu kandung, muncul konsep bank ASI sebagai solusi untuk menyediakan ASI donor bagi bayi, terutama bayi prematur. Namun, keberadaan bank ASI memunculkan persoalan fiqhiyah kontemporer mengenai hukum persusuan dan status mahram. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai keberadaan bank ASI menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. Metode : Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji pustaka dan karya tulis Syekh Yusuf Al-Qaradhawi serta sumber hukum Islam lainnya melalui analisis yuridis kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan keberadaan bank ASI dengan beberapa ketentuan. Menurutnya, persusuan yang menimbulkan hubungan mahram hanya terjadi jika bayi menyusu langsung dari payudara ibu. Jika ASI diberikan melalui media seperti botol atau alat bantu lainnya, maka tidak timbul konsekuensi hukum nasab atau mahram. Ia berpegang pada kaidah ushul fiqih "al-dharar yuzal" (kemudaratan harus dihilangkan), sehingga pemberian ASI melalui bank ASI diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kemaslahatan bayi. Kesimpulan : Bank ASI dapat dibolehkan secara hukum Islam menurut ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi, selama memperhatikan mekanisme penyusuan tidak langsung yang tidak menimbulkan mahram. Hal ini memberikan solusi praktis dan maslahat dalam pemenuhan kebutuhan ASI, terutama bagi bayi yang sangat membutuhkan.
SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM M Luthfillah Maulana; Muhammad Azrul Amirullah
Journal Central Publisher Vol 2 No 9 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i9.515

Abstract

Latar Belakang : Dalam Hukum Islam Plagiarisme dianggap sebagai tindakan melanggar hak cipta dan merupakan bentuk kezaliman. Hukuman dalam Islam bersifat ta’zir, yang dapat berupa teguran, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan : Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sanksi bagi pelaku plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan plagiarisme dan sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku. Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan library reasearch dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, pelaku plagiarisme dapat dikenakan sanksi administratif, akademik, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Kesimpulan : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai sanksi yang tepat bagi pelaku plagiarisme, serta mendorong kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan mahasiswa.
Implementasi Sistem Pemerintahan Good Governance menurut Ibnu Taimiyah dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia Muhammad Azrul Amirullah; An-Nafsi Ma’rifatul Huda
ANWARUL Vol 5 No 3 (2025): ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/anwarul.v5i3.6471

Abstract

The integration of Islamic values into local governance practices is a critical priority in the context of community development at the village level, given the strategic role of village governments in public service delivery, budget management, and the empowerment of citizen participation. This study aims to examine the implementation of good governance principles, based on the thought of Ibn Taymiyyah, within village governance practices in East Java. A qualitative approach was employed, using literature review and in-depth interviews with village heads across several regions. The findings reveal that Ibn Taymiyyah’s concept of good governance emphasizes public welfare through the development of strategic sectors such as politics, society, education, and the economy. At the core of sound governance is social justice, which, according to Ibn Taymiyyah, must be realized by the state or governing authorities, regardless of the form or name of the institution. Field implementation shows that many villages have begun to adopt these principles through mechanisms such as village deliberations (musyawarah desa), budget transparency, and the establishment of internal oversight bodies. However, challenges remain in strengthening integrity, leadership ethics, and the consistent application of Islamic values. The study concludes by underscoring the importance of enhancing the moral and spiritual capacity of local leaders and the need for systematic integration of Islamic values into village governance. The implications include contributions to the literature on the Islamization of public governance and policy recommendations for ethically grounded village development.
An Islamic Review of the Ineffectiveness of Western Politics in Supporting the Social Order of Society Saipul Nasution; Muhammad Azrul Amirullah; Muhammad Akbar Hilman
Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation Vol. 3 No. 1 (2026): Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxati
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/iceat.v3i1.241

Abstract

Western political concepts rooted in secularism, liberalism and rationalism have become the dominant currents in organizing the lives of modern societies. However, in practice, this model often fails to ensure social justice, societal stability, and the integration of moral values in the power structure. This article aims to analyze the fundamental weaknesses in the Western political system, especially in terms of ensuring a harmonious and just social order. Through a normative and descriptive approach, this study uses the perspective of Islamic law as a tool of criticism, which emphasizes the importance of the values of tawhid, justice (al-ilah), benefit (maṣlaḥah), and the responsibility of power (al-mas'ūliyyah). The anal-ysis shows that Islamic politics offers a more complete ethical and transcendental framework in sus-taining social life, compared to Western politics that tends to be technocratic and pragmatic. Thus, it is necessary to reorient global political thought so that it does not only focus on legal-formal aspects, but also on the spiritual and moral dimensions that are at the core of Islamic law.
Tabot Bengkulu in the Perspective of Islamic Legal Sociology: A Case Study about Ritual, Authority Customs, and Shift Meaning from Sacred to Profane Rayhan Arifandi; Muhammad Azrul Amirullah
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tabot is an annual ritual observed on 1–10 Muharram in Bengkulu to commemorate the death of Husayn ibn Ali at Karbala. Although introduced from outside the region, it has become embedded in local society over centuries and constitutes a marker of regional cultural identity. This study examines Tabot through the sociology of Islamic law, focusing on its operation as a living norm, changes in its meaning and authority, and its assessment within normative Islamic law. A qualitative, literature-based case study was employed. The findings identify three principal dynamics. First, in its sacred phase, Tabot functioned as living law through ritual rules, taboos, sanctions believed to involve supernatural consequences, and authority vested in the Tabot family. Second, festivalization since the 1990s, involving local government participation and the emergence of Tabot Pembangunan (Development Tabot), has generated competing claims over the authority to define the tradition. Third, assessment through principles concerning custom and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) requires distinguishing its sociocultural practices from its associated beliefs. Its sociocultural elements may be accepted as valid custom (‘urf) insofar as they do not contradict Islamic legal texts, whereas beliefs involving sacred and magical powers require theological correction. The study concludes that Tabot warrants a differentiated assessment attentive to its social functions, changing authority, and normative implications. It contributes a contextualized academic interpretation of local traditions that integrates sociological analysis with Islamic legal and theological considerations.
DETERMINATION OF DIVORCE IN EARLY MARRIAGE: AN EMPIRICAL STUDY IN BANYUWANGI REGENCY Saipul Nasution; Samsul Setiawan; Fazari Zul Hasmi Kanggas; Muhammad Azrul Amirullah; Mahadir Mahadir
Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Vol. 8 No. 1 (2026): Islamic Geopolitics, Contemporary Interpretation, Humanitarian Crisis, Muslim D
Publisher : Journal Sophist

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sophist.v8i1.28

Abstract

The problem of early marriage in Banyuwangi Regency is still very serious and causes a high risk of divorce. This study intends to analyze the factors of underage marriage and its relationship with divorce rates. It employs empirical legal research method with qualitative approach. Data were collected through interviews, observations and documentation at the Banyuwangi Religious Court, involving judges, clerks and relevant informants of early marriage and divorce cases. The findings show that there are a number of factors that affect early marriage which include; avoiding adultery, low economic condition, socio-cultural pressure and premarital pregnancy. The main causes of divorce include economic hardship, ongoing conflict, abandonment and domestic violence. Although early marriage is not a direct cause of divorce, it is strongly associated with instability in marriage, especially due to the lack of emotional, mental and financial readiness of young couples. The study concluded that early marriage increases the risk of divorce when couples are not ready for marriage life. Therefore, it is essential to increase public awareness, promote education on appropriate ages of marriage, and strengthen institutional roles in guidance for the establishment of stable and harmonious families.