Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum AL-Daulah Jurnal Ketahanan Pangan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL MERCATORIA JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN JURNAL USM LAW REVIEW Academia Open Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Business, Law, and Education Journal La Sociale Urwatul Wutsqo : Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Law, Poliitic and Humanities International Significance of Notary JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Isnaeni, Diyan
Universitas Islam Malang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Basis for Deciding Cases of Criminal Acts of Sexual Violence against Minors Hariyanto, Hariyanto; Rokhim, Abdul; Isnaeni, Diyan
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.11251

Abstract

This research aims to describe the legal basis for deciding cases of criminal acts of sexual violence against minors. This research uses normative legal research methods. Normative legal research methods are used to analyze and evaluate statutory regulations, legal documents, and other legal literature. This method aims to understand, interpret, and provide insight into applicable legal norms. The research results show that the legal basis for deciding cases of criminal acts of sexual violence against minors is as follows: 1) Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection; 2) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; 3) Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in place of Law Number 2 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law; 4) Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System; 5) Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. Apart from this law, there are also government regulations, regional regulations, and other regulations which also regulate child protection and sexual violence against minors in Indonesia.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sofiatul Istiqomah; Abdul Rokhim; Diyan Isnaeni
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.43642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode Argumentatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum a criminal act (actus reus) dan terpunihinya unsur kesalahan a criminal intent (mens rea) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3. Keywords: Korporasi; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris Munib, Ali; Suratman, Suratman; Isnaeni, Diyan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9653

Abstract

The aim of this research is to analyze the form of the notary's responsibility for deeds that are canceled due to forgery by the notary and to find out legal certainty regarding deeds that are canceled due to forgery by the notary. Notaries as public officials have a very important role in issuing authentic deeds as specified in statutory regulations. Their role does not rule out the possibility of misuse of the notary's authority over the deed issued. The involvement of a notary or even being the main actor in committing the crime of falsifying an authentic deed is very detrimental to the parties or parties involved. For this reason, notaries must be responsible for violations of the law. This research uses a statutory approach (statute perspective) and a conceptual approach. The method for collecting legal materials is a qualitative descriptive literature study. The results of the first research explain in detail the form of notary responsibility for forged deeds, legal sanctions will also be received by the notary if they are proven to have forged documents. These sanctions are in the form of administrative sanctions or codes of ethics, civil sanctions, and even criminal sanctions. This is as stated in Law Number 12 of 2014, an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the Civil Code, and the Criminal Code. The results of the second research show that legal certainty regarding Notarial deeds will be reduced if the Notarial deed contains forgeries or is not in accordance with the legal events that occurred. If this happens, the authentic deed will be degraded and even declared null and void. The novelty in this research is that the object studied focuses on the Notary's responsibility for deeds that are canceled due to elements of forgery committed by the Notary and explains them one by one. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris dan mengetahui kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.. Keterbilatan Notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dipalsukan, sanksi hukum juga akan diterima oleh Notaris jika terbukti telah melakukan pemalsuan surat. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris akan berkurang jika akta Notaris berisikan pemalsuan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika ini terjadi, akta autentik akan didegradasi dan bahkan dinyatakan batal demi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti fokus pada tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh Notaris dan menguraikannya satu persatu.
Legal Protection of Public WiFi Users from Cyber Crime Amin, Muhammad Yusuf; Isnaeni, Diyan; Sri Utami, Nofi
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.12599

Abstract

This research explores the legal protection of public WiFi users from cybercrime, with a focus on public awareness, security standards, and law enforcement. The main findings show that the public's low awareness of public WiFi security risks is caused by a lack of education and information, wrong perceptions of security, and dependence on technology. Additionally, security standards implemented by public WiFi service providers vary and are often inadequate, influenced by a lack of strict regulation, implementation costs, and lack of technical knowledge. Law enforcement against cybercrime has also proven weak, with limited resources, lack of international cooperation, and inadequate regulations as the main causes. This research recommends increasing public education, strengthening security regulations, increasing law enforcement capacity, and better international cooperation. The implementation of these steps is expected to create a safer digital environment and increase legal protection for public WiFi users from the threat of cybercrime.
Public Consultation Regulations on Land Acquisition for Toll Roads for Public Interests in the Perspective of Law Number 2 of 2012 Senia Dwi Astuti; Diyan Isnaeni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1137

Abstract

Public Consultation serves as a mechanism to gather the thoughts, ambitions, and concerns of the community pertaining to land acquisition projects. In the realm of land purchase for public interest, Public Consultation is not merely a formality; it is a crucial step for enhancing decision-making, fostering public engagement, and establishing a robust foundation for sustainable development. The concept of public interest in land acquisition for toll roads, as delineated in Law No. 2 of 2012 regarding Land Acquisition for Development in the Public Interest, indicates that such acquisition is categorized under Article 10, letter b, which classifies toll roads as a form of land acquisition serving the public interest. This is substantiated by the Constitutional Court Decision; furthermore, property acquisition for toll highways satisfies the criteria for the concept of interest outlined in Article 6, specifically for the interests of the nation, state, and society, regardless of whether it is publicly communicated to the community.
Application of the Principle of Good Faith in the Implementation of Trademark Registration in Indonesia Based on the Supreme Court Decision Number 1051 K / PDT. SUS-HKI / 2023 Winarsoputri, Annisa Wijayanti; Rokhim, Abdul; Isnaeni, Diyan
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.793

Abstract

Brands contain a manufacturer's promise to consistently provide certain characteristics, benefits, and services to consumers. Economically, brands have a price that motivates producers in various ways so that the brand can compete and become popular among the public. The existence of legal rules on the protection of well-known trademarks can be applied to avoid losses to holders of trademark rights and for consumer protection against the purchase of counterfeit branded goods. The case contained in the Supreme Court Decision Number 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 between Jolla and Jolla. Sus-HKI/2023 between Jollibee Food Corporation against Karsino in the "JOLLIBEE" trademark dispute is one example of bad faith in trademark registration in Indonesia. This research uses normative juridical method by using Statute Approach. The form of legal protection is in the form of cancellation of the Defendant's "JOLLIBEE" trademark from the General Register of Trademarks of the Directorate General of Intellectual Property Rights. The cancellation of the Defendant's "JOLLIBEE" trademark because there are similarities in essence with the Plaintiff's "JOLLIBEE" trademark.
Compensation for Losses of Land Ownership Rights for Public Interest in the Betoambari Baubau Airport Area Raydattul Jannah, Ghira; Isnaeni, Diyan; Sunardi, Sunardi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1209

Abstract

Development for public interest requires land as one of the important aspects that supports the success of its implementation. However, the problem is that the land controlled by the state is limited. Based on this situation, the government carries out land acquisition by using individual or legal entity land that has been controlled for the public interest. In this case, Betoambari Airport in Baubau City is carrying out development, namely expanding the runway area which requires land around the airport area. This study uses an empirical legal research method with a conceptual approach and a legal approach, both of which are interconnected from concepts and laws and regulations. The results of the study in the implementation of compensation for land rights together with the release of land for the expansion of the Betoambari Airport area in Baubau City have been carried out in 2 stages totaling 23 plots of land with a total area of 34,177 M². The obstacles that occur are that there are land certificates of owners that have been mortgaged to obtain loans at the bank. In an effort to overcome these obstacles, the city government provides time to complete the installments of the bank loan and encourages the community involved in the loan to complete the obligations of the certificate owner
Implikasi terhadap Status Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan Dewinta Sukma Wijaya; Isnaeni, Diyan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11826

Abstract

This study aims to analyze the transformation of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) into individual limited liability companies and the legal implications on land ownership status. The enactment of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) introduces substantial amendments to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly allowing the establishment of a company by a single founder via an online platform, without the requirement for a notarial deed or minimum capital. This regulatory simplification facilitates the formalization of MSMEs into individual PTs, enhancing legal certainty and access to financial services. However, a critical issue arises concerning land ownership: individual PTs, as legal entities, are not permitted to hold freehold title (hak milik). Land assets used for business purposes must be converted to land use rights, such as building use rights (HGB) or right to cultivate (HGU), to comply with agrarian regulations. This change may pose practical challenges for MSME owners who previously held land under personal ownership. For instance, farmers or small-scale producers using their residential land for business must navigate land status conversion procedures, which can be complex and costly. This study, through a normative juridical approach, reveals a regulatory gap that may affect the operational continuity of MSMEs post-conversion. Compared to previous literature that generally emphasizes administrative ease, this study highlights the often-overlooked implications of asset restructuring, particularly in land governance. The findings underline the need for harmonized policies that support MSMEs' transformation while safeguarding their control over productive land assets.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Perseroan Terbatas Perorangan serta implikasi hukumnya terhadap status kepemilikan tanah. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam memperbolehkan pendirian perseroan oleh satu orang pendiri melalui sistem daring tanpa keharusan akta notaris dan modal minimum. Kebijakan ini mempermudah proses legalisasi UMKM menjadi badan hukum, memberikan kepastian hukum, serta akses yang lebih luas terhadap pembiayaan. Namun, tantangan muncul terkait kepemilikan tanah, karena badan hukum seperti PT tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Tanah yang digunakan sebagai aset usaha harus diubah statusnya menjadi hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan agraria. Perubahan ini berpotensi memengaruhi operasional UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang menggunakan tanah milik pribadi untuk kegiatan bisnis, seperti petani atau produsen rumahan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan menemukan adanya celah regulasi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha pasca transformasi menjadi PT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kemudahan administratif, penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap restrukturisasi aset, terutama dalam hal pertanahan. Temuan ini menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan agar transformasi badan usaha tidak justru menghilangkan kendali UMKM atas aset produktif yang dimilikinya.
WHIP SANCTIONS IN THE CRIMINAL ACT OF PROSTITUTION BASED ON QONUN ACEH NUMBER 06 OF 2014 CONCERNING JINAYAT LAW FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Faisol Dzikir Towil; Abdul Rokhim; Diyan Isnaeni
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v6i1.1030

Abstract

This study focuses on the application of caning sanctions in criminal law in Aceh, especially in cases of prostitution, by examining the historical, legal, and cultural dimensions as the basis for the legitimacy of the punishment. The research method used is qualitative with a case study approach, including legal document analysis, in-depth interviews, and field observations to obtain comprehensive empirical data. The results of the study indicate that caning punishment is not merely a product of formal law, but also a symbol of social and moral control that is strongly legitimized by religious traditions and local cultural norms. The implications of this study emphasize the need for a multidimensional understanding in enforcing sharia law in order to adapt to the principles of human rights and the ever-evolving social dynamics of Acehnese society.
IMPLEMENTATION OF LAND DISPUTE SETTLEMENT BY VILLAGE HEAD TOWARDS VILLAGE COMMUNITY (STUDY OF RANDUATI VILLAGE, NGULING DISTRICT, PASURUAN REGENCY) A. Jalalludin; Misranto; Diyan Isnaeni
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v6i1.1032

Abstract

This study focuses on the preferences of the Randuati Village community towards informal mediation mechanisms by the village head in resolving land disputes. Using a qualitative approach with a case study method, data were obtained through in-depth interviews and participatory observations. The results of the study indicate that the choice of informal mediation is not only due to limited access to the formal legal system, but further reflects collective trust in the social and historical authority of the village head. This confirms the existence of legal pluralism, where formal law and local law not only coexist but also influence each other in the practice of conflict resolution. The village head acts as a legal broker who bridges state law with the law that lives in society. The implications of this finding emphasize that justice at the grassroots level is the result of a complex interaction between norms, culture, and social structures. This study makes an important contribution to the development of more contextual and community-based agrarian policies, as well as opening up space for strengthening local mediation systems that are responsive to community needs.
Co-Authors A. Jalalludin Abdul Rokhim Abdul Rokhim Abdul Rolhim Amanu, Damar Amin, Muhammad Yusuf Andriyanti, Maritha Anggraini, Yeni Fera Dewinta Sukma Wijaya Faisol Dzikir Towil Hamadi, Abdennour HARIYANTO HARIYANTO Kholisah, Nur Mat Hasan Misranto Misranto Misranto, Misranto Mochamad Ali Fajar Moh Muhibbin, Moh Mohammad Muhibbin Mukhamad Fahminudin Alfiandi Munib, Ali Mustajib, Mustajib Nurdaiman, Taqiy Nurwijayanti Parmono, Budi Prisnawan, Ari Raydattul Jannah, Ghira Safitri, Widia Senia Dwi Astuti Sofiatul Istiqomah Sri Utami, Nofi Sunardi Sunardi suratman Suratman Suratman Utami, Novi Sri Winarsoputri, Annisa Wijayanti Yongky Indriawan