Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Penggunaan Calon Bayangan Sebagai Strategi Pemenangan dalam Pilkades Mustajib, Mustajib; Muhibbin, Moh.; Parmono, Budi; Isnaeni, Diyan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 5 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i5.4096

Abstract

Pemerintah memandang pilkades sebagai suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan demokrasi di desa, sehingga pemerintah mengatur pelaksanaan pilkades dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, ada beberapa norma yang justru menjadi pemantik munculnya strategi pemenangan Pilkades yang mencederai dan melukai nurani politik masyarakat desa. Salah satu strategi pemenangan Pilkades yang tidak lazim itu adalah pembentukan calon bayangan. Ada fenomena seorang calon kepala desa yang sebenarnya memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan, gagal sebelum mencapai tahapan pemungutan suara karena sudah tereliminasi lebih awal. Fenomena ini terjadi ketika jumlah calon yang memenuhi persyaratan melebihi 5 (lima) orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemenangan Pilkades melalui penggunaan calon bayangan dan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung adanya calon bayangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan studi kasus pada pelaksanaan Pilkades pada Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi pemenangan calon kepala desa melalui pembentukan para calon bayangan yang didesain sedemikian rupa untuk mengalahkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan melalui seleksi tambahan. Pemerintah wajib hadir untuk mereduksi dan menghilangkan praktek-praktek pembentukan calon bayangan ini dengan cara menetapkan norma-norma aturan yang dapat menutup peluang terjadinya rekayasa pembentukan calon bayangan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades.
Legal Analysis of Land Certification Policy from the Perspective of Legal Certainty of Land Rights Safitri, Widia; Isnaeni, Diyan; Misranto, Misranto
Journal La Sociale Vol. 6 No. 6 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i6.2476

Abstract

This study aims to analyze land certification policies in order to realize legal certainty of land rights, with a focus on the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Raas District, Sumenep Regency. The method used in this study is a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. Data sources were obtained from primary legal materials such as the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24 of 1997, and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 6 of 2018, supported by secondary legal materials in the form of scientific journals, books, and reports from related agencies. The results of the study indicate that the PTSL program has been normatively designed to provide legal protection for community land rights, however, its implementation in Raas District is still faced with various obstacles. These include low community participation, limited ownership documents, land boundary issues, and a lack of community legal understanding. Although the policy is aligned with the principle of legal certainty, its effectiveness is hampered by the lack of resources, infrastructure, and accessibility in the island region. This indicates a gap between legal norms and social reality. This study recommends the need to strengthen inter-institutional coordination, increase land service capacity, and provide ongoing legal outreach to ensure equitable and just legal certainty for communities in remote areas.
Land Banking Policy (Critical Evaluation of the Economic and Social Rights of Traditional Legal Communities) Isnaeni, Diyan; Hamadi, Abdennour
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Reforming Legal Frameworks: Justice, Rights, and Innovation in Indonesia and Be
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v9i2.2196

Abstract

The problem of land acquisition for customary communities is no longer a contemporary problem, but since massive development there has been a shift in the rights of indigenous communities in managing land. In principle, this has an impact on the property rights and economy of indigenous communities in using land as the most important natural resource in their communities. Therefore, land bank policies and schemes are the most comprehensive policies to protect the land rights of indigenous peoples. The objectives of this research are the concept of protecting land rights as economic property rights of indigenous peoples and policy determination. Land Banking Policy Implications and institutional schemes for implementing Land Banking for indigenous communities in Indonesia. This research is categorized as normative legal research with a philosophical and analytical approach, and analyzed using descriptive analytical methods. The research results show that land rights for indigenous peoples have not been explicitly recognized internationally and nationally, however, the contemporary development of economic ownership rights for customary land is starting to be recognized in several jurisprudence and interpretations. The implications of the land bank policy are carried out and begin with the classification of land objects and strengthening the policies and schemes of land bank institutions.
Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang: Community Legal Education Strategy in Optimizing Land Registration and Settlement of Land Disputes in Pakisaji-Malang Village Isnaeni, Diyan; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40179

Abstract

Permasalahan pertanahan di Pakisaji, Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, menjadi isu yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adanya penyuluhan hukum yang efektif, diharapkan Kelurahan Pakisaji khususnya di Desa Genangan RT 05 RW 08   dapat menjadi contoh daerah yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, tertib, dan harmonis dalam mengelola tanah mereka. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian adalah melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terkait pendaftaran tanah dan sengketa tanah. Dalam kegiatan edukasi hukum banyak yang bertanya tentang mekanisme pendaftaran tanah, menyampaikan tidak pernah ada edukasi hukum, dan menceritakan kronologi sengketa tanah. Masyarakat banyak menanyakan cara penyelesaian sengketa yang tepat sesuai sengketa yang dialami. Kegiatan pendampingan dalam hal ini pengabdi memberikan pendampingan intens kepada masyarakat yang akan dibantu mengenai administrasi pendaftaran tanah demi mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan yang berdampak pada sengketa tanah.   Land issues in Pakisaji, Malang Regency, especially related to land registration and land dispute resolution, have become significant issues in the lives of local communities. With effective legal counseling, it is hoped that Pakisaji Village, especially in Genangan Village RT 05 RW 08, can become an example of an area that has a high understanding of the importance of land registration and land dispute resolution, so as to create a more just, orderly, and harmonious society in managing their land. The first step in implementing the service is to identify and map problems related to land registration and land disputes. In legal education activities, many asked about the mechanism of land registration, said that there had never been legal education, and told the chronology of land disputes. Many people asked how to resolve disputes that are appropriate according to the disputes experienced. Mentoring activities in this case the servant provides intense assistance to the community that will be assisted regarding land registration administration in order to prevent fraudulent practices that have an impact on land disputes.