Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mitrawarga Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yusdiyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia Ramdani, Jefri; Ade Arif Firmansyah; Muhammad Akib; Yusdiyanto; Ahmad Zazili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian
Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Sely, Sely Anjelina; Muhtadi; Triono, Agus; Wierma, Ria; Yusdiyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1448

Abstract

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
Diseminasi Hukum Child Rights Protection Sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Bingkai Otonomi Desa Budiyono; Yusdiyanto; Ridlwan, Zulkarnain; Saleh, Ahmad; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Mitrawarga Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Mitrawarga
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jmw.v3i2.50

Abstract

Children have an important role in determining the quality of a nation's civilization. It is no wonder that preparing the next generation of the nation is an important dimension for state administrators. The guarantee for the protection of children's rights is not only regulated in the Indonesian constitution, but also emphasized in UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 on Child Protection. Various parties are obliged and responsible for ensuring the fulfillment of children's rights, starting from the smallest institutions, namely the family, community, village/kelurahan government, sub-district, district / city government, provincial government and government. Child rights protection is one of the important foundations that must be understood by all parties, including the village government as the government unit closest to the community. This is also part of realizing sustainable development through the fulfillment of children's rights. A rampant case and a problem for the Indonesian nation is the high rate of marriage at the age of a child. This community service activity aims to educate the community, especially the village government, about child rights protection as an effort to mitigate the risk of marriage at a child's age. This is important because the protection of children's human rights has been regulated in various laws and regulations in Indonesia, including the government's efforts to prevent child marriage. This is important for the community to understand so that they can avoid child marriage as a legally protected child right. This activity is a preventive solution to reduce the number of marriages at the age of children. So that the target audience in this activity is the community from various elements, BPD, and the Village Government. The location of the activity was Fajar Baru Village, South Lampung Regency. The methods used in this activity are through lectures, and discussions.
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung Muhammad Fazry Maulana; Yusdiyanto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Arif Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2663

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.
Co-Authors Agus Triono Ahmad Saleh Ahmad Zazili BUDIYONO Firmansyah, Ade Arif Heni Siswanto Malicia Evendia Muhammad Akib Muhammad Fazry Maulana Muhtadi Qorry Kharisma Sari Ramdani, Jefri Rohaini Sely, Sely Anjelina Sepriyadi Adhan S Wierma, Ria Zulkarnain Ridlwan