Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH DIREKTUR CV. HARVEST (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 680 PK/PID.SUS/2023) Barus, Deo Agung Haganta; Purba, Nasywa Yasmin; Sidabutar, Eirene Dahlia; Sihotang, Agustin Pratama; Manurung, Depi Yohana; Siboro, Santiana; Simanullang, Tessa Lonika; Nababan, Limra; Ramadhan, Taufiq
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 yang melibatkan terdakwa Heintje Abraham Toisuta. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dalam proses pengadaan lahan untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tanpa prosedur yang sah. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik administrasi pemerintahan guna menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga publik..
Analisis Hak Individu Warga Negara Indonesia terhadap Hilangnya Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Ibu Marliah Lubuklinggau) Aulya, Fahrysyah; Manurung, Depi Yohana; Nababan, Limra; Hasugian, Pingky Monica; Yunita, Sri; Neva, Chandra Fhutu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dan perlindungan hak individu terkait hilangnya status kewarganegaraan warga negara Indonesia, dengan studi kasus Ibu Marliah dari Lubuklinggau yang secara administratif kehilangan status kewarganegaraannya akibat kesalahan sistem pendataan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 telah mengatur sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan, belum terdapat regulasi yang jelas mengenai akibat hukum dan mekanisme pemulihan kewarganegaraan akibat kesalahan administratif. Kasus ini mengungkap lemahnya koordinasi antarinstansi dan kekosongan norma hukum (legal vacuum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan status kewarganegaraan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dan analisis normatif untuk memahami dampak hukum dan sosial dari hilangnya kewarganegaraan serta perlunya revisi peraturan guna menjamin perlindungan dan pemulihan hak warga negara yang dirugikan akibat kekeliruan administrasi negara. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif, melainkan pengakuan negara atas eksistensi dan martabat individu, sehingga perlindungan hukum atas hak kewarganegaraan harus menjadi prioritas.