Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Law, Education and Business
Hasugian, Pingky Monica
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Jual Beli Kendaraan Motor yang Belum Habis Masa Angsuran dan Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Melalui Perusahaan FIF GROUP Cabang Tembung (Studi Literatur: Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP VS Konsumen) Sari, Bertania Permata; Sinaga, Unedo; Armanda, Tri Bayu; Hasugian, Pingky Monica; Nababan, Limra GM; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2759

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dengan perusahaan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian sewa beli, dan dokumen-dokumen terkait, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan berita media massa. Analisis isi (content analysis) dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, prinsip, dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena kepemilikan kendaraan tersebut masih berada di bawah perusahaan pembiayaan selaku lessor. Konsumen sebagai lessee hanya memiliki hak penggunaan, namun belum memiliki hak kepemilikan penuh atas kendaraan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan berhak untuk menahan atau menyita kendaraan yang dijual oleh konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi konsumen. Konsumen disarankan untuk melunasi seluruh angsuran terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan kendaraan, agar terhindar dari permasalahan hukum.
Analisis Hak Individu Warga Negara Indonesia terhadap Hilangnya Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Ibu Marliah Lubuklinggau) Aulya, Fahrysyah; Manurung, Depi Yohana; Nababan, Limra; Hasugian, Pingky Monica; Yunita, Sri; Neva, Chandra Fhutu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dan perlindungan hak individu terkait hilangnya status kewarganegaraan warga negara Indonesia, dengan studi kasus Ibu Marliah dari Lubuklinggau yang secara administratif kehilangan status kewarganegaraannya akibat kesalahan sistem pendataan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 telah mengatur sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan, belum terdapat regulasi yang jelas mengenai akibat hukum dan mekanisme pemulihan kewarganegaraan akibat kesalahan administratif. Kasus ini mengungkap lemahnya koordinasi antarinstansi dan kekosongan norma hukum (legal vacuum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan status kewarganegaraan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dan analisis normatif untuk memahami dampak hukum dan sosial dari hilangnya kewarganegaraan serta perlunya revisi peraturan guna menjamin perlindungan dan pemulihan hak warga negara yang dirugikan akibat kekeliruan administrasi negara. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif, melainkan pengakuan negara atas eksistensi dan martabat individu, sehingga perlindungan hukum atas hak kewarganegaraan harus menjadi prioritas.
Co-Authors Armanda, Tri Bayu Aulya, Fahrysyah Hadiningrum, Sri Manurung, Depi Yohana Nababan, Limra Nababan, Limra GM Neva, Chandra Fhutu Sari, Bertania Permata Siahaan, Parlaungan Gabriel Sinaga, Unedo Sri Yunita