Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Optimalisasi Dui Menre’ dalam Pemanfaatan Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Perspektif Maqasid Al-Syari’ah: Studi pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sakirah; Abdulahanaa; Hukmiah Husain
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 8 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i8.9694

Abstract

This research analyzes the optimisation of Dui Menre’ in the economic utilisation of families, analysed from the perspective of Maqasid Al-Syari’ah, focusing on the Bugis community in Bone Regency. The research aims to ascertain the impact of dui Menre’ on the economic welfare of families post-marriage, how the Bugis community optimises dui Menre’, and what strategies can be implemented in the management of dui Menre’ for family economic utilisation. Additionally, it examines how this can be integrated with the principles of Maqasid Al-Syari’ah. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, with field research as its primary approach. Data collection techniques included interviews, questionnaires, observations, and documentation. The findings indicate that dui Menre’ within the Bugis community in Bone Regency has yet to be utilised optimally. The funds allocated for dui Menre’ are primarily expended on wedding celebrations. The economic impact on families results in newly married couples lacking independence, progression, and financial prosperity post-marriage. These consequences contradict the principles of Maqasid Al-Syari’ah, which can threaten the preservation of hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-mal (protection of wealth). Strategies to optimise dui Menre’ include avoiding the excessive expenditure on lavish celebrations by simplifying the concept of the wedding. Furthermore, setting aside a portion of dui Menre’ for savings and investments can support the household needs of newlyweds post-marriage.
Penguatan Kompetensi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengolahan Air Wudhu Menjadi Air Siap Minum untuk Keberlanjutan Masjid di Jakarta Utara Rahardjo, Imam Arif; Mahir, Imam; Subekti, Massus; Hidayat, Rahmat Nur; Hambali, Ahmad; Sakirah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik : Jurnal Abditek Vol. 5 No. 02 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik : Jurnal Abditek
Publisher : LPPM Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/Abditek.052.02

Abstract

Kebutuhan air bersih di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam menghasilkan volume air wudhu yang besar setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kompetensi dalam pengelolaan air, khususnya dengan memanfaatkan air wudhu menjadi air siap minum, sehingga mendukung keberlanjutan fungsi masjid di kawasan perkotaan. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, perancangan teknologi pengolahan air berbasis filtrasi multistage (pasir manganese, karbon aktif, resin, filter cartridge spun, granular active carbon (GAC), membrane RO, dan post carbon), serta pelatihan teknis kepada masyarakat, serta evaluasi keberhasilan melalui peningkatan kompetensi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi masyarakat sebesar 73% berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test, serta kualitas air hasil olahan memenuhi standar air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023. Temuan ini menegaskan bahwa program penguatan kompetensi berbasis teknologi pengolahan air mampu mendukung konsep fungsi masijd sebagai pusat pembangunan manusia, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan di wilayah Jakarta Utara.
PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENYIMAK BAHASA INGGRIS SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR Dadan Setiawan; Ghina Nur’aini; Sakirah; Vanesa Anjani
Jurnal Lensa Pendas Vol 9 No 2 (2024): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33222/jlp.v9i2.3707

Abstract

The aim of this research is to analyze the influence of audiovisual media on the English listening skills of class IV students at SDN 1 Kalikoa. This research approach is quantitative. This research method is quasi-experimental. This research design uses a non-equivalent pretest posttest control group design. The population of this research was 42 class IV students at SDN 1 Kalikoa. The sample for this study was 21 students in the experimental group and 21 students in the control group. This research sampling was not carried out randomly. This research data was collected through tests. A total of 10 multiple choice questions and 2 essay questions were given to see students' listening abilities. This research data was analyzed statistically with the help of SPSS version 25 for Windows. Research findings show that students' English listening skills have improved significantly after learning with audiovisual media. This means that audio-visual learning media has a significant influence. This is known from the sig value = <0.05. Audio-visual learning media has a positive impact on students' listening abilities
Tanggung Jawab Pemberi Kerja Dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Sakirah; Siti Rahmaniah Jamaluddin
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.611

Abstract

Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Paradigma Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Transformasi Siti Rahmaniah Jamaluddin; Sakirah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.612

Abstract

Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara