Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Social Science Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Golden Generation Legal Science
Wenly R. J. Lolong
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Konteks Pemilihan Umum Pilander, Marsheila Carla; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Rawung, Hendrasari
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Agama Minoritas dalam Pendirian Tempat Ibadah Nadia Gloria Sanger; Wenly R. J. Lolong; Merry Lenda Kumajas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5913

Abstract

This research discusses the protection of human rights (HAM) for religious minorities in Indonesia in the context of the establishment of places of worship. Indonesia, as a country with diverse ethnicities, cultures, and religions, guarantees freedom of religion through the 1945 Constitution and Pancasila. However, religious minority groups often face various challenges and discrimination in establishing places of worship, which has the potential to cause interfaith conflict and threaten the disintegration of the nation. This research uses normative legal research method or literature study to analyze related laws and regulations, especially the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 8 and 9 of 2006 (PBM No. 8 & 9/2006) which regulates the establishment of houses of worship. Problems that often arise include licensing difficulties such as Building Construction Permit (IMB), rejection from the majority community, administrative manipulation, to acts of intolerance in the form of prohibition, forced closure, and even destruction of places of worship. This study aims to identify problems in law enforcement related to the human rights of minority groups in establishing places of worship and analyze the effectiveness and impact of existing regulations, such as PBM No. 8 & 9/2006, on efforts to fulfill these rights and maintain religious harmony in Indonesia.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mumu, Zefanya Piero; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Simandjuntak, Reynold
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4457

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada alasan yuridis perlunya pengaturan hukum terkait, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Masalah KDRT tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus KDRT, termasuk ketergantungan ekonomi, norma budaya patriarki, dan hambatan dalam sistem hukum. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencegah berulangnya kekerasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan sistem peradilan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan korban. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan hukum terkait KDRT di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS ATAS HAK-HAK TERSANGKA MENURUT HAK ASASI MANUSIA Alfionita Pansariang; Wenly R. J. Lolong; Harly Rumagit
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.254

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Co-Authors Adensi Timomor Agnes Sesilia Manasa Alfionita Pansariang Cicilia Presy Kolantung Eka Rika Tumading Evanglis A. L. Tompoliu Gafrila Jenifer Runtu Harly Rumagit Hendrasari Rawung Lumaing, Engeli Yuliana Mamuaya, Grace Natali Merry L. Kumajas Merry Lenda Kumajas Mumu, Zefanya Piero Nadia Gloria Sanger Pilander, Marsheila Carla Rawung, Hendrasari Reynold Simandjuntak Rosel Denis Pakasi Yoan Barbara Runtunuwu