Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW AND THE SUBSTITUTION OF FINES WITH IMPRISONMENT IN NARCOTICS CASES (STUDY OF DECISION NUMBER 17/PID.SUS/2025/PN/PEMATANGSIANTAR) Johan Alfred Sarades Silalahi; David L. Manurung; Dwi Nurjanah; Hasty Nadia; Icha A. Napitu; Riz Maharani Tampubolon
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 11 (2025): OCTOBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i11.1244

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the relevance of substituting fines for imprisonment as stated in Decision Number 17/Pid.Sus/2025/PN Pematangsiantar. The problem studied is how the application of criminal law to narcotics crimes in the decision and the extent to which the substitution of fines for imprisonment is in accordance with the principles of justice and the objectives of punishment. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of court decisions. The results of the study indicate that the application of criminal law in the decision has been based on the provisions of the Narcotics Law, however, the implementation of substituting fines for imprisonment still raises debate regarding the effectiveness, proportionality, and justice of punishment. In conclusion, although the judge's decision has a clear legal basis, the substitution of fines for imprisonment needs to be reviewed so as not to reduce the essence of the objectives of punishment which are preventive, repressive, and rehabilitative in narcotics cases.
Legal and Criminological Analysis of the Crime of Abortion from the Perspective of Criminal Law in Indonesia Johan Alfred Sarades Silalahi; Novelina Mutiara S Hutapea; Jenriswandi Damanik; Senni Pionita Saragih; Desy Kartika C. Sitepu
KOLABORASI: Journal of Multidisciplinary Vol. 2 No. 1 (2025): February
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/bp55cz20

Abstract

Abortion or termination of pregnancy is a controversial issue that causes debate between the pros and cons in society, where abortion cases continue to increase every year and can occur in various circles, including teenagers who are involved in free sex, but in positive law in Indonesia, abortion in certain cases can be justified if it is an abortion provokatus medicinalis, while abortion that is generalized as a criminal act is known as abortion provokatus criminalis, so in this study three main problems were studied, namely the factors that encourage a woman to commit the crime of abortion, the application of criminal sanctions for the crime of abortion, and efforts to overcome it, using library research methods, and from the results of the analysis it was found that socio-economic factors such as financial inability, pregnancy due to rape, and pregnancy outside of marriage are the main drivers for women to have illegal abortions as a solution to unwanted pregnancies; the application of criminal sanctions against perpetrators of abortion can only be carried out if there is an element of error in the act which violates the provisions as regulated in Article 77A paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which states that anyone who intentionally carries out an abortion on a child who is still in the womb for reasons and procedures which are not permitted by statutory regulations as referred to in Article 45A, can be subject to a maximum prison sentence of ten years and a maximum fine of one billion rupiah; and efforts to overcome abortion can be carried out through pre-emptive, preventive, and repressive strategies, where pre-emptive efforts are carried out through routine counseling on abortion, socialization of reproductive health, and appeals to parents and the community to carry out strict supervision and provide positive activities to build the future of the younger generation, while preventive efforts are carried out through cooperation between law enforcement and health institutions such as the Doctors Association, Police Medicine, Forensic Laboratory, and the Ministry of Health to provide guidance to women who experience unwanted pregnancies so that they do not have illegal abortions, while repressive efforts are carried out through law enforcement by imposing penalties on perpetrators in accordance with applicable provisions
Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Johan Alfred Sarades Silalahi; Binsar Rizky Tampubolon; Lucky Ezer Silalahi; Virginia Nainggolan; Surya Darma Sinaga; Ahmad Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3524

Abstract

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tanpa mengikuti tahapan hukum yang ditentukan masih menjadi persoalan dominan dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara Mahkamah Agung menilai keabsahan tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pandangan doktrin, serta dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja. Pengabaian terhadap prosedur tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pengusaha untuk memenuhi seluruh hak normatif pekerja. Putusan ini menegaskan peran peradilan sebagai mekanisme pengendali dalam hubungan kerja serta sebagai sarana perlindungan hukum bagi pekerja yang berada pada posisi yang lebih lemah.
Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdamaian Di Pengadilan Agama Siantar Johan Alfred Sarades Silalahi; Elvi Rosdiana Damanik; Anggi Sevia; Dimas Pratama; Fahri Sembara Saragih; Tongam Manurung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan guna mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak sebelum perkara diputus melalui proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di lingkungan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, namun tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain sikap para pihak yang kurang kooperatif, keterbatasan waktu mediasi, serta persepsi bahwa mediasi hanya merupakan tahapan formalitas dalam proses berperkara. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian.
Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam system Peradilan Anak di Indonesia Johan Alfred Sarades Silalahi; Faisal Yusuf Damanik; Revany Cyntia Andini; Suci Hikmala; Tria Ramadhan; Veny Indrian Damanik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3526

Abstract

Diversi dan keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan melindungi hak anak serta mengurangi dampak negatif proses peradilan formal. Pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman dinilai kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena berpotensi menimbulkan stigma dan hambatan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum diversi dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menelaah implementasinya dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dan keadilan restoratif telah diposisikan sebagai mekanisme yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pemulihan hubungan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya dukungan regulasi teknis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif.
Tanggung Jawab Hukum Influencer Mira Hayati Dalam Mempromosikan Produk Kosmetik Ilegal Di Media Sosial Sherly Ravena Sihombing; Johan Alfred Sarades Silalahi; Elsa Nora M. Sipayung; Jhon Ferry Matondang; Yessi Renata Nadeak; Yusuf Putrama Sembiring
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3527

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pemasaran modern, khususnya melalui peran influencer media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Daya persuasi dan jangkauan luas yang dimiliki influencer menjadikan aktivitas endorsement sangat efektif, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum ketika produk yang dipromosikan tidak memenuhi persyaratan legal, terutama kosmetik ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum influencer dalam mempromosikan kosmetik ilegal serta menganalisis implikasi yuridisnya melalui studi kasus Mira Hayati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, dan etis apabila secara sengaja atau lalai mempromosikan kosmetik tanpa izin edar. Kasus Mira Hayati menegaskan bahwa influencer yang terlibat dalam promosi dan peredaran kosmetik ilegal dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dikenai sanksi sesuai peraturan kesehatan serta transaksi elektronik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan guna melindungi konsumen dan membangun ekosistem digital yang aman serta bertanggung jawab.