Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.
Expanding The Benefits of Waqf For The Environment In Waqf Policy In Indonesia Sulistiani, Siska Lis; Maryandi, Yandi; Hayatudin, Amrullah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i1.336

Abstract

Waqf in Indonesia has been known since before Indonesia's independence with a narrow waqf nomenclature and limited to the purpose of religious facilities and education only. Waqf assets are widely known to be only in the form of land and buildings which are limited in their use and management so that they seem unattractive. In accordance with the results of the waqf literacy index of the Indonesian Waqf Agency (BWI) regarding the level of public understanding regarding waqf which is still minimal. Meanwhile, natural problems in Indonesia are increasing and require mitigation efforts from various aspects, one of which is waqf. The purpose of this study is to analyze the opportunities for expanding the benefits of waqf to protect the environment and minimize the impact of ecological disasters in Indonesia, through applicable regulations and policies. The research method used is a literature study through legal and policy study materials relevant to waqf. The results of this study indicate that the benefits of waqf can be expanded according to conditions and times without reducing the main standards that have been conveyed by the Prophet Muhammad in the hadith of Umar. In addition, the Waqf Law No. 41 of 2004 still needs to be changed, especially regarding the scheme for regulating and providing policies for the benefits of waqf for the environment, which can be collaborated with other financial sectors in accordance with sharia and legal provisions in Indonesia so that it can become one of the solutions to social problems in society.  [Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Indonesia Merdeka dengan nomenklatur wakaf yang sempit dan terbatas pada tujuan sarana agama dan Pendidikan saja. Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik. Sesuai dengan hasil indeks literasi wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait Tingkat pemahaman Masyarakat terkait wakaf yang masih minim. Sedangkan permasalahan alam di Indonesia semakin banyak dan memerlukan Upaya mitigasi dari berbagai macam aspek, salah satunya wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang perluasan manfaat wakaf untuk menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana ekologi di Indonesia, melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka melalui bahan kajian hukum dan kebijakan yang relevan dengan wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan zaman tanpa mengurangi standar utama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Umar. Selain itu, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 masih perlu dilakukan perubahan terutama mengenai skema pengaturan dan kebijakan manfaat wakaf bagi lingkungan yang dapat dikolaborasikan dengan sektor keuangan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu Solusi permasalahan social kemasyarakatan.]