Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Law, Poliitic and Humanities
Yudhi Hertanto
Universitas Siber Muhammadiyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Informed Consent in Medical Practice: A Reconstruction of the Concept of Consent to Medical Procedures from Legal and Bioethical Perspectives Desy Kartika Ningsih; Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Silvester Magnus Loogman Palit; Tumian Lian Daya Purba
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3158

Abstract

The reform of Indonesia’s criminal law through the enactment of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) signifies a fundamental transformation in the orientation of sentencing objectives. This shift reflects a transition from a retributive approach, which primarily emphasizes punishment of offenders, toward a more humanistic and restorative justice–oriented paradigm. This article aims to critically examine the reorientation of sentencing purposes within the National Criminal Code and its implications for the criminal justice system in Indonesia. This study employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches, by analyzing relevant legal regulations and scholarly literature. The findings reveal that the objectives of sentencing under the National Criminal Code are no longer confined to the imposition of penalties, but also encompass crime prevention, offender rehabilitation, victim restoration, and social reintegration. This humanistic approach positions individuals as the central focus of criminal law, striving to balance the interests of offenders, victims, and society. Therefore, this reform is expected to foster a more equitable, responsive, and humane criminal justice system.
Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara: The Role of the State in Guaranteeing the Right to Health as a Constitutional Right of Citizens Sri Setiawati; Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Arief Fahmi Lubis; M. Aslam Fadli
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 5: Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10463

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Hak kesehatan setiap warga negara harus dipenuhi tanpa diskriminasi, menurut pengakuan tersebut. Pembentukan peraturan bukan satu-satunya cara untuk memenuhi hak-hak ini implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, serta keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa peran negara dalam melindungi hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara, dengan memberikan penekanan khusus pada jenis tanggung jawab negara dan berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data dievaluasi secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup secara normative komprehensif dalam menjamin hak atas kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta persoalan pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran negara melalui kebijakan yang lebih responsif, peningkatan alokasi anggaran, serta pengawasan yang efektif guna memastikan terpenuhinya hak kesehatan yang merata dan adil bagi semua orang
Co-Authors Anna Veronica Pont Arief Fahmi Lubis Desy Kartika Ningsih M. Aslam Fadli Silvester Magnus Loogman Palit Sri Setiawati Tumian Lian Daya Purba