Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI 2009-2014 DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011 NIM. E43011032, BARLIY BRASILA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3823.883 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.977

Abstract

DPRD telah menargetkan 29 Peraturan Daerah (Perda) pada Program legislasi Daerah (Prolegda) 2011, namun target tersebut masih belum terealisasi hal ini disebabkan  rendahnya  kemampuan (ability) dan motivasi (Motivasion) anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah teori David (dalam mangkunegara 2005:13-14) yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (Motivasion). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legilsasi Daerah (Prolegda) tahun 2011 disebabkan, faktor kemampuan terdiri dari faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam melakukan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi legislasi, faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam menguasai subtansi dan bahasa hukum Peraturan Daerah (Perda), walaupun ada program bimtek (bimbingan teknis) serta ahli pakar yang membantu proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), selain itu faktor kemampuan anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi rendah pada Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang mereka targetkan dan dihasikan pada Program Legislasi Daerah (Perda) tahun 2011, kemudian faktor motivasi anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), maka menyebabkan kinerja anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Saran dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya, anggota DPRD menunjukan kemampuan berpolitik sebagai insan politik, memahami peran penting program bimbingan teknis, meningkatkan peran perwakilan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif lebih ditingkatkan, kemudian ketua fraksi sebaiknya menunjukan kepemimpinan dengan melakukan pendekatan secara emosional untuk membangun motivasi anggota DPRD. Kata-kata Kunci: Kinerja, anggota DPRD, Peraturan Daerah (Perda), dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). 
DETERMINAN PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TBC) PADA MASYARAKAT Wagiran, Wagiran; Sardi, Adtya; Akhmad, Akhmad; Brasila, Barliy; Pratama, Yuanita
JURNAL ILMIAH OBSGIN : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan P-ISSN : 1979-3340 e-ISSN : 2685-7987 Vol 16 No 4 (2024): DESEMBER
Publisher : NHM PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuberkulosis disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis, yang menyebar ketika orang yang sakit Tuberkulosis mengeluarkan bakteri ke udara; misalnya dengan batuk. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru (TB paru). Menurut data yang diperoleh dari WHO sekitar satu perempat populasi di dunia telah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis (WHO, 2020). Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab utama dari gangguan kesehatan dan termasuk salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Indonesia masuk peringkat ke 2 beban TB tinggi yang menyumbang 86% dari semua perkiraan kasus insiden di seluruh dunia setelah India (26%), Indonesia (8,5%) (WHO, 2023). Keberhasilan program penanggulangan penyakit dan pencegahan penularan TB paru ditentukan oleh beberapa factor, baik itu factor internal dan external. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kuantitatif dengan desain cross sectional dengan sampel sebanyak 73 orang. Tenhik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan Ada hubungan antara Pengetahuan (p-value = 0,019), pendidikan (p-value = 0,021), Pendidikan (p-value = 0,028), Status kontak (p-value = 0,508), dukungan keluarga (p-value = 0,001), jarak ke puskesmas (p-value = 0,759) dan peran tenaga kesehatan (p-value = 0,001) dengan tindakan pencegahan tuberkulosis. Faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan tuberkulosis yaitu Pengetahuan, pendidikan, dukungan keluarga dan peran tenaga kesehatan. Upaya pencegahan penularan TBC harus dilakukan lebih aktif kepada kontak pasien serta dukungan yang positif dari keluarga dan tenaga kesehatan
TINJAUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KLAIM BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL DI PUSKESMAS KEBONG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 Herman, Joni; Rudiansyah, Rudiansyah; Sardi, Aditya; Brasila, Barliy
NURSING UPDATE : Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN : 2085-5931 e-ISSN : 2623-2871 Vol 15 No 4 (2024): DESEMBER
Publisher : NHM PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan penyelengara jaminan sosial merupakan lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program seperti jaminan sosial. Tujuan: Untuk mengetahui tinjauan kelengkapan persyaratan administrasi klaim Badan Penyelengara Jaminan Sosial di Puskesmas Kebong. Metode: Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian petugas klaim Badan penyelengara jaminan sosial informan utama petugas klaim dan informan pendukung petugas pendaftaran. Sedangkan objek penelitian persyaratan dokumen badan penyelengara jaminan sosial. Hasil: Persyaratan yang sering tidak dibawa pasien badan penyelengara jaminan sosial yaitu kartu badan penyelengara jaminan sosial, sedangkan persyaratan yang sering kurang mengajukan klaim pasien badan penyelengara jaminan sosial adalah kwitansi, fotokopi kartu tanda penduduk dan Fotokopi kartu badan penyelengara jaminan sosial. Penyebabkan keterlambatan pengajuan klaim ke badan Penyelengara Jaminan Sosial kesehatan karena masih ditemukan berkas atau dokumen rekam medis yang belum di tanda tangan oleh dokter. diharapkan Puskesmas Kebong untuk mensosialisasikan kembali terkait persyaratan berobat pasien badan penyelengara jaminan sosial kesehatan, agar klaim ke badan penyelengara jaminan sosial tepat waktu.
Evaluasi Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Sungai Durian Joni Herman; Yolanda Montessori; Wagiran; Yolanda Mentessori; Sohibun; Novin Yetiani; Akhmad Hasan; Nurul Khoirun Nisa; Uray Bilchairi Jakti; Barliy Brasila
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5461

Abstract

Rekam medis elektronik merupakan sistem informasi yang menyimpan catatan medis pasien dalam format digital, menggantikan rekam medis berbasis kertas. Pelaksanaan rekam medis elektronik terdapat beberapa kendala seperti jaringan internet lelet, masih terbatasnya sumber daya manusia yaitu tenaga lulusan rekam medis, petugas rekam medis belum sepenuhnya menguasai pengunaan rekam medis elektronik, computer di ruangan rekam medis hanya dua. Tujuan: Mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan rekam medis elektronik di Puskesmas Sungai Durian Tahun 2025. Metode: jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif dengan subjek penelitian yaitu petugas pendaftaran dan kepala instalasi rekam medis sedangkan objek penelitian pelaksanaan rekam medis elektronik. Hasil penelitian kendala ketika melakukan pendaftaran pasien yaitu mengakses fitur-fitur yang jarang digunakan, Proses pengajuan melalui bendahara nanti dari pihak puskesmas yang akan membelikan kebutuhan sesuai dengan pengajuan. peningkatan kapasitas jaringan wifi. computer di unit rekam medis puskesmas tersedia 2 unit, computer yang digunakan sering error. Belum ada penambahan unit computer. Kesimpulan: pelaksanaan rekam medis di puskesmas sesuai dengan kebutuhan pengguna, hanya saja beberapa aspek yang perlu penambahan sesuai dengan kebutuhan pengguna rekam medis elektronik.
Type 2 Diabetes Mellitus and Pulmonary Function Impairment Wagiran Wagiran; Barlie Brasila; Aditya Sardi; Sunarti Sunarti; Sohibun Sohibun; Rika Yuanita Pratama; Denny Saptono Fahrurodzi
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.44769

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a disease that can lead to complications in other organs, such as the lungs, which typically manifest after three years of DM onset. Mild symptoms often reduce public vigilance. Information and research on this topic are still rare. This study aims to determine the relationship between type 2 DM and pulmonary function disorders in individuals aged 40-65 years. This quantitative study employs a cross-sectional design. A total of 2,414 respondents were randomly selected. Cox regression analysis was used. The proportion of pulmonary function disorders in type 2 DM patients was 48.8%. A significant relationship was found, with a prevalence ratio of 1.99 (1.67-2.37; p=0.000) after controlling for age, sex, and smoking degree. Increasing awareness of pulmonary function testing in type 2 DM patients is an important consideration for preventing further complications
Pembuatan Tepung Biji Durian sebagai Bahan Kue untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Promosi Kesehatan pada Ibu-Ibu di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Juliansyah, Elvi; Haryanti, Yunida; Sohibun, Sohibun; Wagiran, Wagiran; Saragih, Septina Boru; Barsilia, Barly
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 2 (2026): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i2.1755

Abstract

Utilization of local food for family food security through processing durian seeds containing carbohydrates and processed as a substitute for wheat flour. Baning Kota Village, Sintang District, with abundant availability of durian fruit, its use as a food ingredient is not optimal. The aim is to improve the knowledge and skills of mothers in processing durian seeds into ingredients for making additional food supplies (AFS) cakes. The method of implementation of the activity was carried out through an educational approach in the form of demonstrations and direct practice of making durian seed flour and cake processing. The activity was carried out in Baning Kota Village, Sintang District, targeting Family Empowerment and Welfare (FEW) mothers. The results of the activity increased understanding of the nutritional value of durian seeds, the processing process, and the ability to make flour and cakes. The enthusiasm of the participants was evident from their active involvement during the activity and the ongoing discussions. This activity is effective as a community-based health promotion intervention and has the potential to support family food provision and improve nutritional status, especially for early childhood.
Peran Tokoh Adat dalam Keputusan Kesehatan tentang Program KB di Desa Kenyabur Baru, Kabupaten Sintang: Perspektif Strukturalisme Sosiologi Barliy Brasila; Rizki Amartani; Yolanda Montessori; Lea Masan; Akhmad Hasan; Silvia Finida Hannisa
Jurnal Global Futuristik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/globalistik.v4i1.1030

Abstract

This study aims to analyze the role of traditional leaders in health decision-making regarding the Family Planning (KB) program in Kenyabur Baru Village, Sintang Regency, through the perspective of structural functionalism. Using a qualitative method with a descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with Dayak and Javanese traditional leaders, village government officials, health workers, and the local community. The results indicate that the success of the KB program in this region is driven by the fulfillment of four functional prerequisites in the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). Traditional leaders play a central role in the integration function by aligning government policies with traditional values, ensuring that the KB program is accepted as part of moral responsibility and orderly living rather than structural coercion. The tripartite synergy between traditional authorities, the village government, and health workers creates an equilibrium that minimizes social resistance and strengthens cultural legitimacy toward modern healthcare service.