Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Wilson Gandhi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Sony, Sony; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Wawan Fransisco
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4561

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.
Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas Tri Windi Uli Arta; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4646

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau Rah Zainal; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4664

Abstract

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.
Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru Tiya Pitri Yani; Wawan Fransisco; Fitriyani, Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4674

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah diterapkan sebagai dasar hukum utama dan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru, kesulitan pembuktian pelecehan nonfisik, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas sector
Tinjauan Yuridis Penerapan UU SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Lubuklinggau Frengki, Frengki; Ahmad Fuadi; Fitriyani, Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4679

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku pembunuhan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya di Polres Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA pada prinsipnya telah mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan, variasi pemahaman aparat, dan faktor sosiologis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.
Co-Authors Agustinus Samosir Ahmad Fuadi Devi Anggreni Fitriyani Fitriyani Frengki Frengki, Frengki Rah Zainal Sony Sony, Sony Tiya Pitri Yani Tri Windi Uli Arta Wawan Fransisco