Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau Muji Andoko; Wawan Fransisco; Fitriyani
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i5.277

Abstract

This journal discusses the Legal Review of the Implementation of Restorative Justice in the Prosecution Process of Embezzlement Cases at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. The main problem is How is the legal review of the implementation of restorative justice in the process of prosecuting embezzlement cases at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. What are the obstacles of the Lubuklinggau City District Attorney's Office to the implementation of restorative justice in the process of prosecuting embezzlement cases. How are the considerations of the victim so that they choose to resolve the case with the restorative justice mechanism in the process of prosecuting embezzlement cases. This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society. The minimum approach that must be present in normative-empirical legal research is a conceptual approach, a statutory approach, because there is no research that does not start from the concepts and applicable statutory regulations, then supplemented with one or more approaches in empirical legal research. Data collection techniques include; collection of secondary data (literature and written documents) through library studies and document studies and collection of primary data (data on the object of research conducted) through interviews with respondents and informants and sources, questionnaires or lists of questions and observations of the research location to be conducted. This study concludes that the Lubuklinggau City District Attorney's Office has implemented restorative justice in the prosecution process of the embezzlement case with the defendant Sulaiman at the Lubuklinggau City District Attorney's Office carried out in full in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 and the Circular Letter of JAM-Pidum (Junior Attorney General for General Crimes) Number: 01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. During its implementation, not all criminal cases can be resolved with restorative justice at the Lubuklinggau City District Attorney's Office. There are conditions that must be met by the victim as explained in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. The fulfillment of obligations shows that the implementation of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 creates justice for the parties, namely victims, suspects, families and the community. In addition, a peace agreement through termination of prosecution based on restorative justice is considered successful if the suspect has fulfilled his obligations to the victim or other matters have been fulfilled in accordance with the peace agreement that has been made in writing.
Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan 474/Pid.Sus/2025/Pnllg) M. Alvin Gumay; Agustinus Samosir; Devi Anggreni Sy; Wawan Fransisco
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal analysis of the sentencing of narcotics dealers from the perspective of criminal theory at the Class 1A District Court of Lubuklinggau City (Case Study of Decision Number: 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Data collection techniques include; collecting secondary data (library and written documents) through library studies and document studies and collecting primary data (data on the research object) through interviews with respondents and informants and resource persons. The conclusion in this study is that the Panel of Judges has applied legal provisions appropriately and in accordance with applicable laws and regulations. The sentencing imposed is based on valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as well as the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge in deciding the case has considered the legal and non-legal aspects in a balanced manner, including the Public Prosecutor’s indictment, witness and defendant statements, evidence, and the defendant’s social and psychological conditions. Thus, from a normative and theoretical legal perspective, the sentencing in Decision Number 474/Pid.Sus/2025/PN LLG has fulfilled the principles of justice, legal certainty, and expediency, and is in line with the objectives of sentencing in Indonesian criminal law. Keywords: Criminalization, Dealers, Narcotics   Abstrak Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan Nomor : 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). Jenis penelitian ini normatifi-empiris. Penelitian hukum normative-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (viiienyusu) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi viiienyusu dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan yang dijatuhkan didasarkan pada pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara seimbang, meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta kondisi viiienyus dan psikologis terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis viiienyusunviii dan teoritis, pemidanaan dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2025/PN LLG telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.   Kata kunci: Pemidanaan, Pengedar , Narkotika  
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Sony, Sony; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Wawan Fransisco
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4561

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.
Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru Tiya Pitri Yani; Wawan Fransisco; Fitriyani, Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4674

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah diterapkan sebagai dasar hukum utama dan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru, kesulitan pembuktian pelecehan nonfisik, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas sector
Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau Ratna Juwita; Wawan Fransisco; Fitriyani, Fitriyani; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4675

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berjalan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal, melalui mekanisme diversi dan mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, peran aktif penyidik, dan kerja sama keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pendekatan ini terbukti efektif dan humanis dalam melindungi kepentingan terbaik anak.
Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah : Studi Kasus Polres Lubuklinggau Marisya Mawaddah; Wawan Fransisco; Devi Anggreni; Fitriyani, Fitriyani
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4676

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak di sekolah yang penanganannya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan penelitian meliputi pelaksanaan hukum pidana serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum optimal karena kendala pembuktian, keterbatasan aparat, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
Efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau Friska Alfahra Ardian; Wawan Fransisco; Fitriyani; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4696

Abstract

Peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius terhadap ketertiban dan struktur sosial sehingga menuntut efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Polres Lubuklinggau serta mengkaji bentuk dan tahapan penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika di Polres Lubuklinggau belum sepenuhnya efektif karena sanksi pidana yang dijatuhkan belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera optimal. Penegakan hukum juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, personel, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan faktor operasional dan dukungan publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika.