Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Counseling Milenial (CM) PUBLIDIMAS LEX JUSTITIA
Muhammad Khadafi
Universitas Potensi Utama
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Payung Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sebagai Korban Pemerkosaan Komparasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erwin Ginting; Erni Darmayanti; Rita Natalia Pangaribuan
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.57-65

Abstract

Abortus Provocatus atau Aborsi bukan hanya merupakan suatu persoalan medis atau kesehatan, akan tetapi juga merupakan masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya wilayah perkotaan yang mengikuti pada peradaban Barat. Perlunya Payung hukum diberikan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya revisi undang- undang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perempuan yang menjadi korban pemerkersoaan akan selalu pihak yang merasakan penderitaan yang cukup besar, bukan mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun apparat penegak hukum, bahkan mendapatkan tekanan atau intimidasi sebagai perempuan murahan yang tidak mempunyai harga diri. Sehingga korban cenderung lebih untuk berdiam diri bahkan sampai berujung pada kematian. Untuk itu dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan ini bisa memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. . Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.
Kebijakan Walikota Kota Medan Dalam Prespektif Kesejahteraan Kolektif Tentang Parkir Elektronik Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Boby Daniel Simatupang; Jihan Salsabila
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.111-121

Abstract

Meningkatnya jumlah kendaran bermotor tentu juga akan meningkatkan jumlah lahan parkir khususnya di Medan. Dengan peningakatan jumlah parkir tentu akan memberi kontribusi pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31. Pajak parkir adalah pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diseduiakan sebagai suatu usaha termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun banyaknya parkir kendaran bermotor tidak memberikan pemasukan pendapatan daerah akibat banyaknya uang parkir tidak sampai kepada pemerintah daerah, tetapi hanya sampai ke oknum-oknum tertentu. Wali kota medan mengeluarkan kebijakan penggunaan Parkir elektronik sebagai solusi Pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Dengan sistim ini pembayaran parkir tidak bisa lagi menggunakan uang tunai namun harus menggunkan uang elktronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri dan uang elektronik lainnya.
Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non Conviction Bases Asset Forfeiture) dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Muhammad Khadafi
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasa. Indonesia berada di tengah pentingnya dibentuk mekanisme yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk meningkatkan pengembalian keuangan kerugian negara. Sistem Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara in rem (terhadap aset), bukan terhadap pelaku korupsi sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelebihan upaya penyitaan hasil korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem NCB sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia ketika sistem pemidanaan birokrasi sulit dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau kendala lainnya. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Pornografi Dalam Penyebaran Vidio Melalui Media Sosial Muhammad Khadafi; Dedek Gunawan
Lex Justitia Vol 8 No 1 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 1 2026
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.8.1.2026.14-23

Abstract

Revenge pornography refers to the act of disseminating sexually explicit photos and videos for the purpose of revenge. This act can have serious consequences for victims, including emotional, mental, and social impacts. Victim protection can be achieved through two mechanisms: direct and indirect. Indirect protection tends to provide emotional or psychological support. This research uses a normative juridical approach. Data collection was conducted using literature and documentation studies, followed by analysis. The literature review encompassed various techniques, including searching for references in books, e-books, journals, and other academic works, to establish linkages between theories and create an organized conceptual framework. Legal protection for women who experience revenge porn. Other protective measures include efforts to reduce the distribution of the victim's inappropriate material to prevent it from reaching more people. This can be done by communicating with communities where the victim's content is shared and blocking access to sites that disseminate the victim's material. Recommendations in this study highlight the importance of providing support to victims by guaranteeing their rights, including compensation, restitution, health support, counseling, legal aid, and information on case progress.
Peran Saksi Ahli Psikolog Anak dalam Pembuktian di Peradilan terhadap Anak Korban Pemerkosaan Fadhilla Fajrah; Muhammad Khadafi; Rodia Afriza
Counseling Milenial (CM) Vol. 7 No. 1 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/konselor.v7i1.11152

Abstract

Child victims of rape are a vulnerable group who experience severe psychological impacts and therefore require special protection in judicial proceedings. In the context of legal evidence, children’s testimonies often face limitations related to psychological conditions and cognitive development. Thus, the role of child psychologist expert witnesses is crucial in assisting law enforcement officials to understand the psychological condition of child victims and to assess the credibility of their statements. This study aims to examine the role of child psychologist expert witnesses in the evidentiary process in court involving child victims of rape. This research employs a qualitative method with a juridical-psychological approach through literature review and legal document analysis. The findings indicate that child psychologist expert witnesses play an important role in explaining the psychological condition of victims, trauma impacts, children’s capacity to testify, and providing recommendations for psychological protection during legal proceedings. The presence of child psychologist expert witnesses assists judges in evaluating evidence comprehensively and prioritizing the best interests of the child.
Penguatan Edukasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Era Digital di SMA Negeri 1 Dolok Silau Edi Kristianta Tarigan; Ern Darmayanti; Dwi Suci Amaniarsih; Erwin Ginting; Muhammad Khadafi
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): PUBLIDIMAS Vol. 5 No. 2 NOVEMBER 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.5.2.2025.11-18

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus tantangan serius bagi remaja, termasuk meningkatnya risiko kekerasan seksual yang terjadi baik secara langsung maupun melalui platform digital. Penelitian atau program ini bertujuan untuk memperkuat edukasi serta meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Dolok Silau. Kegiatan dilakukan melalui pemberian sosialisasi, pelatihan literasi digital, pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual daring dan luring, serta penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Metode pelaksanaan meliputi observasi, wawancara, dan pendampingan edukatif kepada siswa, guru, serta pihak sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap risiko dan bentuk kekerasan seksual di era digital, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelaporan dan dukungan psikososial. Selain itu, sekolah memperoleh pedoman penanganan awal yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, penguatan edukasi dan sistem penanganan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.
Urgensi Hukum Terhadap Kaum LGBT Terhadap Propaganda Kesetaraan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Pancasila muhammad khadafi; Belman Hasibuan
Lex Justitia Vol 8 No 2 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 2 2026
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.8.2.2026.23-33

Abstract

Individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mengupayakan pengakuan penuh atas hak-hak sipil yang setara dengan masyarakat luas, serta meminta pengesahan legal atas keberadaan mereka. Pandangan masyarakat umum seringkali menganggap keberadaan individu LGBT sebagai sesuatu yang tidak lazim karena dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti praktik perkawinan sesama jenis dan perubahan identitas gender yang berbeda dari kodrat alamiah. Metodologi yang diadopsi untuk studi ini adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui tinjauan literatur dan evaluasi dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis. Tinjauan literatur mencakup penelusuran sumber-sumber referensial dari buku, publikasi elektronik, artikel jurnal, dan karya akademis lainnya. Inti dari kegiatan ini adalah untuk membangun teori-teori yang saling terkait demi membentuk sebuah kerangka konseptual yang terstruktur. Kehadiran komunitas LGBT juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penyimpangan seksual merupakan ancaman bagi bangsa, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, LGBT dikategorikan sebagai ancaman non-militer yang memerlukan penangkalan dari masyarakat maupun pemerintah. Konsep Pancasila secara tegas menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang perlu dijauhi perbuatannya, bukan orangnya. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun, komunitas LGBT adalah manusia. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hakikat nilai agama, nilai moral, dan nilai hukum.
Co-Authors Belman Hasibuan Boby Daniel Simatupang Dedek Gunawan Dwi Suci Amaniarsih Edi Kristianta Tarigan Ern Darmayanti Erni Darmayanti Erwin Ginting Fadhilla Fajrah Jihan Salsabila Rita Natalia Pangaribuan Rodia Afriza