cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 1,903 Documents
 187   188   189   190   191 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Larasaty Rukmana Kusnadi; Cornelis Dj. Massie; Herlyanty Yuliana A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perikanan telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Perikanan, Pengawasan.
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Thessalonika Gloria Kalalo; Ronny A. Maramis; Merry Elisabeth Kalalo
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui mengenai penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sudah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesehatan dan juga kedokteran yang mencakup ketentuan PPDS, akan tetapi dari semua regulasi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis dan pemerataannya. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dalam pengaturannya sudah cukup baik karena memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi Pendidikan dan pemerataan dokter spesialis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum terkait penyelenggara utama PPDS yang juga merupakan bagian dari jenjang Pendidikan tinggi menurut UU yang berlaku. 2. Penerapan PPDS berbasis rumah sakit sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan penerapan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun program ini baru berjalan selama 6 bulan, sehingga belum dapat disimpulkan lebih lanjut. Kata Kunci : pengadaan dokter spesialis berbasis rumah sakit
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Prita Natalia Debora Solang
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sehubungan dengan penerapan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), perlu diperhatikan bahwa antara Perda yang telah ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur langkah-langkah teknis serta jadwal implementasi yang harus dilakukan. Ketiadaan peraturan pelaksana ini menyebabkan kebijakan yang tertuang dalam Perda sulit untuk diterapkan secara efektif. 2. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau tempat umum, yang menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi publik yang rendah, khususnya dalam pemilahan dan daur ulang sampah, menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye atau program-program kebersihan, namun dampaknya masih terbatas karena adanya ketidakterlibatan aktif dari sebagian besar masyarakat. Kata Kunci : pengelolaan sampah, kota manado
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Melisa Goreti Tiara Saisap; Caecilia Johanna Julietta Waha; Imelda Amelia Tangkere
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan upah pekerja migran indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Perlindungan Upah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di atur dalam beberapa pasal dimana Upah menjadi hak dari Pekerja Migran yang melakukan pekerjaan di luar negeri, setiap Pekerja Migran yang melakukan Pekerjaan berhak mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan Negara. 2. Pelaksanaan Upah bagi Pekerja Migran diatur dalam perjanjian kerja yang ada dari pemberi kerja dan penerima kerja sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang pasal 14 undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur Jenis pekerjaan dan perintah untuk mendapatkan Upah. Kata Kunci: upah, pekerja migran
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Leni Losia Lambiombir; Muhammad Hero Soepeno; Revvy S.M. Korah
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering sekali menghadapi hambatan dalam mengakses akan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Permasalahan ini kerap sekali muncul karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat serta belum optimalnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Dalam hukum positif Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dalam beberapa kondisi mereka dapat dinyatakan tidak cakap hukum sehingga memerlukan mekanisme pengampuan dalam pengelolaan warisan mereka. Secara yuridis penyandang disabilitas memiliki hak waris sebagaimana warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utamanya adalah mekanisme pengampuan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk memastikan hak waris penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi hukum menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Waaris, KUHPerdata, Pengampuan, Perlindungan Hukum.
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 242/KPTS/M/2020 DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI Benedict Angelica Debora Katili
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 Dalam Proses Jual Beli Perumahan Bersubsidi dan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 Dalam Proses Jual Beli Perumahan Bersubsidi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kebijakan subsidi perumahan bagi MBR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242 / KPTS/2020 merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang cukup berhasil dalam mendukung pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Kepmen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. 2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242 / KPTS/2020 masih ditemukan beberapa permasalahan kronis dan berulang kali terjadi. Di antaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi dan pelanggaran terhadap pemanfaatan rumah subsidi. Kata Kunci : pembiayaan perumahan bersubsid
KETAATAN HUKUM PEDAGANG PASAR DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 Fachri Muhammad Bagus Idris; Toar Neman Palilingan; Grace Karwur
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait pengaturan pembayaran Retribusi oleh Pedagang Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan mendalami terkait aspek ketaatan hukum Pedagang Pasar dalam membayar Retribusi Daerah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembayaran retribusi oleh pedagang pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah wajib dipenuhi oleh setiap pedagang pasar yang menggunakan/memanfaatkan segala fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, para pedagang pasar disebut sebagai “Subjek Retribusi” yang memiliki kewajiban pembayaran tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Wajib Retribusi) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing daerah termasuk dalam hal ini pada wilayah Pemerintahan Kota Manado. 2. Aspek ketaatan hukum pedagang pasar dalam membayar retribusi daerah Kota Manado dapat meliputi ketaatan yang bersifat compliance, identification dan internalization, dimana pada kesimpulan akhirnya adalah cukup baik dengan pertimbangan perkembangan Pasar Tradisional di Kota Manado yang kian membaik dari segi ekonomi. Kata Kunci : retribusi, pedagang pasar
KAJIAN YURIDIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA Alicia Tirsha Lahengkang
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak kepemilikan tanah adat dalam undang-undang pokok agraria dan untuk mengetahui implementasi undang-undang pokok agraria terhadap hak kepemilikan tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan pembahasan pertama yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan hak kepemilikan adat dalam UUPA diatur dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 22 Penjelasan dari ketiga pasal ini yaitu, Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku, Hanya warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan memperoleh hasil dari tanah ulayat dan Bersifat turun-temurun, mengikuti ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan Penetapan Pemerintah. 2. Implementasi UUPA terhadap hak kepemilikan tanah adat mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah ulayat mereka. meski UUPA telah memberikan landasan hukum bagi tanah adat, dalam implementasinya masih banyak kekurangan. Kata Kunci : kepemilikan tanah adat
KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN INTERNASIONAL Marlinda N. E. Rugian; Emma V .T. Senewe; Imelda Amelia Tangkere
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional dan untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat dari Mahkamah Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. International Court Of Justice atau Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya dan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki International Court Of Justice meliputi menerima perkara-perkara yang diajukan hanya oleh Negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional, serta menerima semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi konvensi yang berlaku. 2. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa “the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case”. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya. Kata Kunci : sengketa wilayah perbatasan, mahkamah internasional
TINJAUAN YURIDIS REGULASI PEMBERIAN IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGGAI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 Indri Timbangalan; Meiske Mandey; Mario Gerungan
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian izin usaha dan penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah legal research atau yang dikenal dengan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemberian izin usaha dan penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai belum mengikuti prinsip-prinsip serta ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan juga lemahnya sistem pengawasan yang ada serta keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran hukum dari pelaku pertambangan yang ada bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Kata kunci: Regulasi; Izin Usaha; Perusahaan Pertambangan; Penegakan Hukum Lingkungan.

Page 190 of 191 | Total Record : 1903

 187   188   189   190   191 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue