cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Astri Siti Fatimah
Contact Email
astrisitifatimah36@gmail.com
Phone
+6285220601621
Journal Mail Official
stia.tasikmalaya@yahoo.co.id
Editorial Address
Jalan Raya Palka Km 3, Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163, Indonesia. Telepon: Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: jap@untirta.ac.id
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 20878923     EISSN : 25499319     DOI : http://dx.doi.org/10.31506/jap.v4i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 188 Documents
 12   13   14   15   16 
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi Kasus Pada Pelayanan Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun) Wyke Santika Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.9502

Abstract

The death certificate is an important document for individuals and countries because ownership of a death certificate can be used for insurance, retirement, inheritance management and the determination of a widow or widower in the National Identity Card. For Countries, deeds are also important as the statistical.  The lack of public awareness in Madiun regarding the ownership of a death certificate has prompted the Madiun City government to create an innovative death certificate service, namely “Lempeng Gapit”, or better known as “One-day Service for Managing Population Document and Civil Registration Officers who send it and get there”. This research aims to explain about the attributes or characteristics of “Lempeng Gapit” innovation in Madiun City using the Rogers 2003 theory which there are 5 dimensions, namely Relative Advantage, Suitability, Complexity, Possibility to Try, and Ease of Observation. The type of research is a qualitative descriptive research method. Sources of data in this tudy consisted of primary data sources, namely several informants and secondary data sources in the form of documents related to research. The data collection technique is structured documentation interviews. The data analysis technique is an interactive data analysis consisting of data reduction, data presentation, conclusions, and verification. In maintaining the validity of the research data, this study used source triangulation technique and triangulation methods. The results showed that the existence of “Lempeng Gapit” innovation made it easier for people to obtain a death certificate and “Lempeng Gapit” innovation in Madiun City can efficiently time, energy and costs in providing services of population administration.
KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT DI PEDESAAN (STUDI KASUS DESA SROGOL, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR) Rifqi Abdul Hafidh; Ida Widianingsih; ahmad buchari
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.11988

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan air di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan lima dimensi kapasitas kelembagaan dari Willem (2004)   Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisis  data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dimensi yang digunakan untuk melihat kapasitas kelembagaan, hanya satu dimensi yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada, yaitu dimensi Norma Sosial, Nilai dan Praktik. Dan untuk empat dimensi lainnya yaitu, dimensi individu, dimensi organisasi, dimensi jaringan organisasi, dan dimensi tata kelola publik masih perlu ditingkatkan. Kapasitas kelembagaan Janggol dalam pengelolaan air memerlukan aturan yang mengatur kerjasama antar semua elemen desa yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan air. sehingga peran Pemerintah Desa sangat perlu untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada Janggol.
MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Alfan Miko; syamsu rizaldi; Annisa Aulia Putri; Muhammad Surya Ali Dharma; Fillia Agustin Coirala; Willy Silfiana
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i1.10253

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai self-governing community sejalan dengan local self goverment. Di Provinsi Sumatera Barat, eksistensi desa ini diatur melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Salah satu nagari yang telah menerapkan Artikel ini akan menganalisis dan mendeskripsikan model community governance di Nagari Taram. Kesimpulan artikel ini yaitu Nagari Taram masih memegang tinggi nilai adat, sehingga pemerintah nagari berkolaborasi dengan tokoh adat dan agama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari bertindak sebagai pembina dan pendamping, sedangkan masyarakat melaksanakan di bawah komando dari niniak mamak kaum. Dengan adanya pelibatan tokoh adat dan agama, rasa memiliki dan rasa bernagari menjadi tinggi di Nagari Taram
Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Yunita Ratna Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.5251

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran stakeholder dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok stakeholder yang terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta yaitu pertama, stakeholder kunci yang terdiri dari Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta serta Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Kedua, stakeholder primer meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Ketiga, stakeholder sekunder terdiri atas Akademisi (P3G UNS), LSM Seroja dan Dunia Usaha. Peran masing-masing kelompok stakeholder antara lain stakeholder kunci berperan dalam penentu arah kebijakan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Stakeholder primer berperan dalam membuat program-program pro anak. Stakeholder sekunder memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. 
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Desa Bojong dalam mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Pandeglang Listyaningsih Listyaningsih; Ismanto Ismanto
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.12612

Abstract

The high number of violence that occurred in Pandeglang Regency is not directly proportional to the increase in the achievement of the Pandeglang category as an Intermediate Level Child Friendly Regency. This study aims to describe how the implementation of the fulfillment of children's rights in Bojong Village, Pandeglang Regency. A quantitative approach is used to collect data and then analyze it. The population in this study are children aged 7-17 years, where they are citizens who are the targets of the Child Friendly Village policy. The theory used in this study is the theory of G. Edward III's Policy Implementation and also the Child Friendly Village indicator. The results of the study indicate that the rights of children in Bojong Village have not been fulfilled optimally because there are several indicators that are still worrying, including the fulfillment of civil rights that have not been optimal, the lack of facilities for child growth and development and the low protection of children from acts of violence. So that effective communication between stakeholders is needed, increasing apparatus resources and community participation in fulfilling children's rights in Bojong Village to realize Child Friendly Village.
Difusi Inovasi Pelayanan Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) di Kota Madiun Merinda Ulfatiyana
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.9323

Abstract

ABSTRACT The dominance of the use of private vehicles in Madiun often causes traffic jams, especially in the education area at the rush hour. In line with this situation, traffic accidents often occurred especially on a particular lot of students who do not have a driver's license but already drive private vehicles to school. In East Java, the level of traffic accidents and traffic violations are highest in Madiun City, followed by Jember, Jombang. The municipal government of madiun through the department of transportation launched a free school transportation program to suppress accident rates and traffic infraction by students. Free School Transportation Program is an innovation from Madiun City Transportation Agency to provide free school transportation services for students. Therefore, diffusion of innovation or the process of spreading innovation is necessary to raise people's awareness of the Free School Transportation Program. This study aims to determine the diffusion of service innovation for the Free School Transportation Program in Madiun City using 4 (four) important elements of diffusion of innovation by Rogers. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in observation, depth interview, and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results of this study indicate that the diffusion of service innovation for the Free School Transportation Program in Madiun City is running quite well and suitable to public service standards.Keywords: Diffusion of Innovation
Analisis Stakeholder Dalam Upaya Mempertahankan Industri Bulu Mata Palsu Guna Mengantisipasi Pengangguran di Kabupaten Purbalingga Fikri Nur Syafiq; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.11575

Abstract

Kabupaten Purbalingga merupakan kabupaten industri penghasil bulu mata palsu terbesar di Indonesia bahkan dunia. Industri bulu mata palsu menjadi salah satu tumpuan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Pada awal tahun 2019 industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sampai 50% akibat persaingan dengan negara China yang menyebabkan terjadinya banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan peran yang melibatkan banyak stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder yang terlibat dan menganailisis stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Peran yang dijalankan oleh stakeholder antara lain policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan startegi yang meliputi penguatan finansial, pengembaangan pemasaran, dan perlindungan tenaga kerja, tidak semua model peran dijalankan oleh stakeholder yang terlibat. Pemetaan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh menunjukkan perusahaan sebagai key players dari semua strategi yang dilakukan, stakeholder dari pihak pemerintah memiliki pengaruh yang rendah meskipun mereka memiliki kepentingan yang tinggi, hal tersebut menyebabkan belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara khusus untuk menangani masalah ini sehingga tenaga kerja masih banyak yang kehilangan pekerjaanya.
Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Menangani Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus di Desa Sidoarum) Saraswati Rizqi Onilla; Retno Suryawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.13275

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada penurunan tingkat ekonomi di Indonesia. Pemberian bantuan sosial menjadi upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi secara sosial dan ekonomi. Salah satunya yaitu Bantuan Sosial Tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan studi kasus di Desa Sidoarum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu beberapa informan dan sumber data sekunder berupa dokumen terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dan validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran Bantuan Sosial Tunai sudah responsif. Hal ini bisa dilihat dari: a) kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengenali kebutuhan masyarakat penerima BST sudah baik, b) kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyusun agenda dan prioritas pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima BST, dan c) kemampuan untuk mengembangkan program pelayanan dalam penyaluran BST yang dalam hal ini sudah memiliki beberapa program yang telah dilaksanakan. Rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah adalah dapat memberikan edukasi bagi warga penerima BST tentang pemanfaatan penggunaan bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan pokok di saat pandemi.
Kemitraan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereiintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris Johanes Reynaldi Setyawan Kaparang; Sudarmo Sudarmo
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.10940

Abstract

Gerakan terorisme menjadi salah satu ancaman terbesar bagi manusia yang akan terus menyebar luas jika tidak segera dicegah. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di bidang hukum melalui sistem pemasyarakatan khususnya terhadap para mantan narapidana teroris. Salah satu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien narapidana teroris yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapas Surakarta menemui beberapa kendala diantaranya kendala yang berhubungan dengan pendanaan, fasilitas, serta stigma di masyarakat. Oleh karena itu Bapas Surakarta menggandeng Yayasan Gema Salam yang merupakan wadah atau komunitas bagi mantan narapidana teroris untuk bekerjasama menjalin kemitraan dalam rangka mereintegrasi sosial bagi para mantan narapidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam menggunakan 6 (enam) prinsip kemitraan oleh Hardy et al. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi serta sumber data yang digunakan terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris berjalan cukup efektif, hanya terdapat sedikit kendala yang berhubungan dengan pengaturan kerja dan evaluasi selama berjalannya kemitraan.
Implementasi Kebijakan Work Form Home (WFH) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Oti Kusumaningsih; Ranjani Ranjani; Sartono Sartono; Aditya Garik Waskita Nugraha
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.15637

Abstract

The Covid-19 pandemic urges the government to take preventive steps from the transmission of Covid-19. One of the policies adopted by the government is the change in the work system to work from home or Work From Home (WFH). This study aims to analyze how the implementation of work from home (WFH) policies in the Communication and Information Office of Banyumas Regency. The method used in this research is a qualitative method in the form of a fixed case study. The results of this study indicate that the implementation of the Work From Home Policy at the Communication and Information Office of Banyumas Regency has been able to fulfill the spatial aspect well, namely in the form of transforming the personal space of the employee's house at the Banyumas Regency Communication and Information Office by maximizing various existing devices and technologies that are considered comfortable to work with. In terms of time, employees of the Banyumas Regency Communication and Information Office are able to adapt to two different time situations, namely cyclic time and linear time. This shows that the harmonization of official and family support is able to fulfill the time aspect well. Meanwhile, in the aspect of social roles, the Banyumas Regency Communication and Information Office is able to provide good work productivity by aligning the role of personal narratives as an employee, husband or wife and as a parent.

Page 14 of 19 | Total Record : 188

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 2 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK More Issue