cover
Contact Name
Astri Siti Fatimah
Contact Email
astrisitifatimah36@gmail.com
Phone
+6285220601621
Journal Mail Official
stia.tasikmalaya@yahoo.co.id
Editorial Address
Jalan Raya Palka Km 3, Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163, Indonesia. Telepon: Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: jap@untirta.ac.id
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
ISSN : 20878923     EISSN : 25499319     DOI : http://dx.doi.org/10.31506/jap.v4i1
Core Subject : Social,
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Articles 188 Documents
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung) Rima Adhi Hapsari
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.8385

Abstract

Otonomi desa memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pada realitanya, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang belum berjalan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat aparat yang kurang paham dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelayanan kependudukan, selain itu masih kurangnya kedisiplinan aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur desa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka membantu adaptasi dan proses dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem komputer ini, diperlukan adanya pengembangan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa Ngimbrang dengan menggunakan model pengembangan kapasitas SDM Grindle dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu Pembimbingan Teknis (Bimtek) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tahapan tersebut sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah berpedoman pada regulasi yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada diatas pemerintah desa.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK SENI DAN USAHA KECIL MENENGAH KELURAHAN MANGKUBUMEN (MPOK SINAH KLAMBEN) (Studi Di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) Istiana wati; Sudaryanti Sudaryanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.10338

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah pembangunan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendayagunakan masyarakat melalui keahlian dan potensi yang dimilikinya, dengan harapan masyarakat dapat mengembangkan diri secara lebih mandiri. Kelurahan Mangkubumen merupakan salah satu kelurahan yang berusaha memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Mpok Sinah Klamben. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam peneltian ini dipilih secara purposive. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mpok Sinah Klamben telah dilakukan melalui tiga tahap pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran telah dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat mendukung adanya program ini, namun terdapat juga beberapa yang kurang mendukung. Tahap pengkapasitasan telah dilakukan melalui pembentukan Pengurus Mpok Sinah Klamben, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan, serta membuatkan aturan main diantara mereka.Tahap pendayaan telah dilakukan melalui pemberian fasilitas pendukung, meningkatkan promosi melalui media sosial, dan mengikutsertakan Mpok Sinah Klamben dalam event-event.
EFEKTIVITAS PROGRAM CSR BANK JATENG DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SURAKARTA Carissa Magdalena - Magdalena
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i1.9542

Abstract

AbstrakKebijakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat di Kota Surakarta. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, seharusnya program rehabilitasi RTLH ini selesai pada tahun 2021, namun karena minimnya anggaran mengakibatkan hingga tahun 2018 masih terdapat 7.375 RTLH yang belum tertangani pada tahun 2018. Maka dari itu, pemerintah mulai menggandeng CSR yang ada di Kota Surakarta ini untuk turut membantu dalam kebijakan ini. Program CSR yang dilakukan oleh Bank Jateng memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi RTLH paling banyak yaitu sebanyak 100 unit pada tahun 2017 dan 50 unit pada tahun 2019. Didalam sebuah program terdapat ukuran efektivitas di dalamnya. Dalam rangka untuk mengetahui efektivitas program CSR Bank Jateng ini, diperlukan adanya pengukuran efektivitas menggunakan model pengukuran efektivitas oleh Budiani. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR Bank Jateng ini sudah dikatakan efektif apabila diukur melalui variabel pengukuran efektifitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan juga kegiatan pemantauan program.AbstractThe policy for rehabilitation of unfit for habitation (RTLH) in the city of Surakarta aims to improve the quality of the housing environment and residential areas in order to increase the availability of livable houses for the people of Surakarta. Based on the 2016-2021 RPJMD of Surakarta City, the RTLH rehabilitation program should have been completed in 2021, but due to the lack of budget, until 2018 there were still 7,375 RTLHs that had not been handled in 2018. Therefore, the government began collaborating with CSR in the City Surakarta is to help in this policy. The CSR program carried out by Bank Jateng provides financial assistance for the rehabilitation of RTLH at most, namely 100 units in 2017 and 50 units in 2019. In a program there is a measure of its effectiveness. In order to determine the effectiveness of Bank Jateng's CSR program, it is necessary to measure the effectiveness using the effectiveness measurement model by Budiani. The type of research used is descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were structured interviews and documentation, and data sources consisted of informants and documentation. The results showed that the Bank Jateng CSR program was said to be effective when measured through the effectiveness measurement variables, namely program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring activities.
IMPLEMENTASI BISNIS PEMERINTAH DESA: STUDI KASUS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG Nikki Prafitri; Siti Hardianti
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.10075

Abstract

Bisnis pemerintah desa sebagai wujud entrepreneurial government merupakan implikasi dari diberlakukannya otonomi desa. Melalui bisnis pemerintah desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan perekonomian desa. Bisnis pemerintah desa di Desa Sukaratu dikelola oleh BUM Desa. BUM Desa Sukaratu merupakan salah satu BUM Desa yang dianggap cukup berkembang dalam mengembangkan bisnis pemerintah desa. Namun dalam pelaksanaannya BUM Desa Sukaratu belum mampu memberikan kontribusi bagi PADes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan BUM Desa, kinerja komunikasi stakeholder, kapasitas dan komitmen bisnis, sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam forum penting BUM Desa merupakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa.Kata kunci: Bisnis Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, BUM Desa
Menyoal Pembangunan Hunian Modern di Kota Bekasi Dalam Perspektif Etika Pembangunan anisa pramitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i1.11076

Abstract

Urbanisasi dan mobilisasi yang sangat tinggi di perkotaan meningkatkan permintaan hunian atau tempat tinggal. Rencana tata ruang dan wilayah sebuah kota harus dibuat sedemikian rupa agar dampak yang ditimbulkan tidak bertentangan nilai-nilai keadilan sosial sebagai bagian dari etika pembangunan. Penelitian ini akan membahas beberapa kasus pembangunan hunian di Kota Bekasi dalam perspektif etika pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis dari penelusuran beberapa data dan informasi yang telah penulis dapatkan menunjukkan bahwa perkembangan hunian berupa apartemen dan perumahan di Kota Bekasi belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi ideal yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ijin pembangunan diberikan, namun di beberapa kasus tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan. Protes serta kerugian lingkungan adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
EVALUASI KEBIJAKANPENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK Kiki Hardiyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.8342

Abstract

Masalah sampah di Indonesia adalah masalah nasional, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga daerah memiliki peran untuk mengentaskan masalah sampah didaerahnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 Ayat (2) yaitu urusan pemerintah wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, Pasal 12 Ayat (1) t poin (c) yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Ayat (1) poin (e) yaitu lingkungan hidup. Salah satu daerah yang tidak luput mengalami masalah sampah yaitu Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kriteria yang digunakan untuk menilai evaluasi yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penulisan  menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup belum optimal, kususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.Kata Kunci: Sampah, Kabupaten Demak, Evaluasi Kebijakan
ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: KASUS APBD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018-2020 Mahpudin Mahpudin; Fransisca Mega Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.11284

Abstract

Desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak era reformasi memberi peluang yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Selain itu, daerah memiliki keleluasaan menggali potensi sumber daya di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kewenangan yang besar ini tidak selalu berkorelasi positif. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tata kelola penganggaran dijalankan. Artikel ini berusaha menganalisa anggaran daerah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan anggaran daerah dengan mengambil kasus APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD) Kabupaten Lebak belum menunjukkan performa yang baik. Berbagai indikator memperlihatkan hasil kurung memuaskan dengan nilai persentase rendah.
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADOPSI INOVASI OJEK ASI DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I KABUPATEN KARANGANYAR Nora Mudlikhatul Wahidah; Rino Ardhian Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i1.10050

Abstract

Rendahnya angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia menimbulkan banyak masalah yang dapat berpengaruh pada gizi bahkan kematian pada bayi. Inovasi Ojek ASI diciptakan untuk mengatasi masalah rendahnya angka cakupan ASI eksklusif khususnya di Kecamatan Kebakkramat. Namun penerimaan inovasi Ojek ASI masih cukup rendah, hal ini dilihat dari jumlah adopter yang masih sedikit. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelima tahap dalam proses pengambilan keputusan adopsi inovasi Ojek ASI oleh adopter dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Model Proses Inovasi (rogers, 2003). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi ojek asi, adopter telah melewati kelima tahap yang ada. Namun, dalam tahap persuasi terdapat satu dimensi yang belum terpenuhi yaitu kemungkinan dicoba. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam adopsi inovasi adalah praktik sebelumnya, masalah yang dirasakan, keinovatifan dan norma yang berlaku dalam sistem sosial.Kata kunci: asi eksklusif, inovasi, pengambilan keputusan, adopsi, ojek asi
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA TANGERANG Lintang Kinanti; Rina Yulianti; Yeni Widyastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v11i2.10147

Abstract

Fokus tulisan ini Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang. Permasalahan yang ada yakni keterbatasan lahan dan anggaran, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang, keterbatasan sumber daya manusia, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga dan peduli akan adanya ruang terbuka hijau di Kota Tangerang. Sehingga masalah ini yang menjadi permasalah utama dalam pengoptimalisasian pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota tangerang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada teori fungsi manajemen menurut George R Terry terdapat empat fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan itu menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Tangerang ini belum berjalam optimal. Karena masih banyak fungsi-fungsi manajemen yang terdapat di dalam pengelolaan RTH ini berjalan dengan semestinya, seperti dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang di butuhkan sebagai mencapai tujuan  yang optimal bagi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Tangerang.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KULIAH DARING (ONLINE) SELAMA PANDEMI COVID-19 DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG Mia Rosmiati
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i1.11467

Abstract

The Covid-19 pandemic that has been occurred in the world  including Indonesia, has plunged almost all important sectors in every country and the education sector is a sector that has had a significant impact, requiring policy changes in its implementation. The purpose of this research is to find out how the policies implemented regarding the educational patterns implemented at the Bandung State Polytechnic during the Covid-19 pandemic and how the results achieved by implementing educational policies in the era of the Covid-19 pandemic. The methods used in this study are descriptive qualitative wherein it describes the results of the acquisition and analysis of data in depth regarding the application of online lecture policies (Online). The data collected is in the form of primary data obtained through direct interviews with informants or resource persons and secondary data obtained from various literary sources related to educational information during the Covid-19 pandemic. The results obtained from this study are that with the policy of new learning methods during the Covid-19 pandemic, it can still produce good output in the sense that students can attend lectures well which are supported by various learning facilities prepared  by the institution itself  through a teaching and learning activity assistance program during the Covid-19 pandemic. The Covid-19 virus is not gone yet and still it threatens the safety of mankind so that education in Indonesia seems to be implemented through online methods, therefore management is expected to further improve the quality of learning to be even better so that Polban can still produce superior future generations and ready to compete with other parties in the world of work.