Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Articles
188 Documents
<![CDATA[Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon ]]>
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.992 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i1.2357
<![CDATA[Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibilty (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas ini akan berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki financial performance dan akses pada modal, meningkatkan corporate image dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Dengan dukungan berbagai stakeholder pada ranah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (civil society) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka good corporate governance.]]>
<![CDATA[PERGESERAN PERAN DOMESTIK PADA KELUARGA TKW DI DESA SASAHAN KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG ]]>
<![CDATA[Rahmawati Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.055 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v5i2.2397
<![CDATA[This study aims to determine the shift in domestic role in the family of migrantworkers in Desa Sasahan. Talking about the father figure in the family of migrant workers is tantamount to dissect the role of a husband whose wife left to work abroad and replace domestic roles performed by the wife. The husband / father to be a double play in living family life in his own country. The issue of parenting, education, discipline, family communication to the financial management of the household must be male (husband) family life can be mastered in order to run properly. This study uses descriptive qualitative method. The informants were migrant husband, former migrant workers, migrant families and village. The results showed the economic factor is the main reason women become migrant workers because of the husband's income is not sufficient for the garden everyday needs including cost and school children during family leave, child care role performed by the husband and assisted by a large family of husband / wife, usually parents wife. Financial management result is still held by the wife works and new wife brought when his wife returned to Indonesia used to plan the future of the family.]]>
<![CDATA[ALOKASI PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Zaenal Hirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.987 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i1.2437
<![CDATA[Kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan seseorang. Kesehatan juga merupakan barang publik yang dipenuhi oleh pemerintah sebagai provider pemberi pelayanan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan dalam struktur APBD dalam satu tahun anggaran. Namun, proporsi anggaran sektor kesehatan masih sangat minim dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja perumahan dan fasilitas lainnya. Ketidak berpihakan anggaran pada sektor kesehatan, memberikan dampak ketersediaan layanan baik dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Sehingga pemerintah harus memprioritaskan sektor kesehatan menjadi salah satu tumpuan pembanguan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta.Kata kunci: anggaran sektor kesehatan]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN IJIN TRAYEK DAN KIR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Arenawati Arenawati]]>;
<![CDATA[Listyaningsih Listyaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (912.507 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v7i2.2453
<![CDATA[Route Permit Services and KIR are the two most important services is the taskof the Department of Transportation, Communication and Information. KIR trajectorylicense and is a prerequisite that must be owned by a transport vehicle, both of freightand human transport. The public, especially those who have public transport and goodswill be dealing with related services and KIR publishing trajectory license or Certificateis roadworthy vehicle. This research uses descriptive quantitative method. Thepopulation in this study were people who did KIR.Hasil trajectory license and researchshows that the value of people's satisfaction in service and KIR trajectory license at theDepartment of Transportation, Communication and Information Serang City is at 73.25categorized as good. Suggestion of this research is to multiply the seat in the waitingroom, replacing KIR test equipment with the modern tools.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN PROBLEMA KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.963 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v5i1.2392
<![CDATA[This study is aimed at determining the capacity of health services at the local level after a decade of health decentralization policy implementation. This study uses qualitative research and descriptive type. The results showed that the implementation of the decentralization policy of health for a decade turned out to be characterized by the high gab between the capacity of health services to the complexity of the health problems in the area. For the improvement of the quantity and quality of health services should continue to be done through increased financial capacity, facilities, infrastructure, and medical personnel, who accompanied the expansion of access of the poor to obtain health care services through the provision of health insurance.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BESERTA POTENSINYA DI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Suherlan Suherlan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.646 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i1.2432
<![CDATA[Potensi daerah perlu digali dan dikembangkan guna mendorong kemandiriannya dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara yang dipaksakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada warganegara yang mepunyai hubungan atau keuntungan balik. Kabupaten Subang mengalami peningkatan dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun dari sektor pajak, retribusi, dan sektor – sektor lainnya. Meskipun mengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah, Kabupaten Subang masih bergantung pada pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahannya melalui rencana anggaran dan belanja negara (RAPBD). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Subang belum maksimal menggali potensi-potensi laiannya yang berkaitan dengan pendapatan. Sebagai catatan, Pemerintah Kabupaten Subang dituntut untuk membuat keseimbanagan antara rencana pendapatan dengan realisasi perolehannya.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hendrik Toda]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.198 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v7i1.2448
<![CDATA[Poverty is a condition in which an individual or group of people under a decentstandard of living due to the lack of fulfillment basic needs such food, clothing, shelterand drinking water, which affects the quality of life. According to data from the CentralBureau of Statistics East Nusa Tenggara (NTT) the number of the poor in NTT toNovember 2014 reached 991.880 thousand people of the total number of people in NTTare 5.356.67 people spread in 22 counties and cities. Program StrategiPenanggulangan Kemiskinan has been done by the Local Government has entered thesecond period. Therefore, the government gives attention through flagship ProgramsDesa Mandiri Anggur Merah (DEMAM), which began in 2011-2015 for the NTT.Through this program is expected to bring changes to people's lives are scatteredthroughout the area in NTT. This program is intended for the 287 villages of a total of2,837 villages in NTT meaning that every village received a grant of 250 million pervillage and then given to groups of small businesses that have signed up to be membersof the cooperative, so it can be targeted. This research was conducted using qualitativedescriptors. Through this program, the government can help poor communities in NTTto improve the quality of life as well as the response of the eraser head in the area ofimproving public services and improve the competitiveness of the region by maximizingthe potentials that exist in the area for the public welfare.]]>
<![CDATA[High Performance Work Dan Peningkatan Kinerja Birokrasi ]]>
<![CDATA[Andin Nesia]]>;
<![CDATA[Arenawati Arenawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.536 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2364
<![CDATA[Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur negaramemiliki sejumlah permasalahan terkait dengan kinerja. Permasalahan yangsering mendapat sorotan adalah birokrasi cenderung statis, sering terjadi maladministrasiyang menjurus pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,pemborosan sumber-sumber keuangan, kualitas kerja rendah, lamban, biayamahal, boros dan miskin informasi. Kondisi tersebut tentunya membuat citrabirokrasi di mata masyarakat menjadi kurang baik. Lahirnya pardigma New PublicManagement memungkin birokrasi untuk menerapkan pola-pola kerja perusahaanswasta dalam organisasi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. HighPerformance Work System atau sistem pekerjaan berkinerja tinggi adalah sistempekerjaan yang memaksimalkan sistem sosial perusahaan dengan sistem teknisperusahaan. Dengan menerapkan cara-cara swasta dalam birokrasi diharapkankinerja birokrasi menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Jafar AW]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.48 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i2.2443
<![CDATA[The role of political parties is affecting the condition and future of the nation, because through the results of the election will produce a new leadership , electedthrough a general election . Meaning of democratization in the life of the nation is onewith a general election that will send the nation to the leadership and the newgovernment , in the hope , citizen want the new government will provide improvementsin all areas of life . Thus, the policy change of the state and nation , not lose frompolitical parties role’s that fill with people's democratic party with a vision and missionof the Party which varies in accordance with the ideology]]>
<![CDATA[Pengaruh Koordinasi terhadap Pengembangan Industri Kecil Produk Usaha Kerajinan Dan Bordir di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Astri Siti Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.775 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i1.2358
<![CDATA[Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.]]>
