cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 165   166   167   168   169 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM KASUS SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BITUNG (PUTUSAN NOMOR: 1161 K/PDT/2014) Mohamad Syahrial Damulawan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak kepemilikan atas tanah serta penerapan hukum dalam sengketa pertanahan antara Sarah Tohis dan Paris Takaliuang yang diputus dalam Putusan Nomor 1161 K/Pdt/2014 di Pengadilan Negeri Bitung. Permasalahan sengketa bermula dari klaim kepemilikan tanah yang didasarkan pada warisan almarhum Nimbrot Takaliuang, di mana Paris Takaliuang menguasai objek tanah tanpa persetujuan Sarah Tohis sebagai istri sah dan ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan terkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedudukan hukum Sarah Tohis diperkuat oleh statusnya sebagai istri sah berdasarkan ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun sertifikat tercatat atas nama suaminya. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh Paris Takaliuang tanpa dasar dan tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan kasasi ditolak dan kepemilikan sah ditetapkan pada Sarah Tohis. Penelitian ini menegaskan pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kuat, perlindungan hukum terhadap hak milik, serta urgensi pendaftaran tanah secara benar guna mencegah sengketa pertanahan di masa depan. Kata Kunci: Sengketa tanah, hak kepemilikan, sertifikat hak milik, perbuatan melawan hukum, Putusan 1161 K/Pdt/2014.
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI UPAH LEMBUR TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PADA PT SAI APPAREL DI GROBOGAN)1 Leonardo V. Mewengkang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan ruang lingkup Perlindungan Hak Pekerja Terhadap Kebijakan Penggantian Hak bekerja di Waktu lembur Berdasarkan PP 35 Tahun 2021 dan untuk mengkaji implementasi hukum PP 35 Tahun 2021 jika terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha tentang waktu lembur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hasil investigasi yang dilakukan secara partisipatif menemukan empat model pencurian upah yang dilakukan oleh manajemen PT Sai Apparel Industries Grobogan. a. manajemen melakukan praktik alpa kepada buruh di hari libur nasional, b. para buruh dipaksa bekerja lembur, namun upah tidak dibayarkan selama rentang periode Januari 2022 – periode Agustus 2022, c. manajemen pabrik PT Sai Apparel Industries Grobogan tidak menerapkan metode penghitungan upah lembur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, d. manajemen pabrik melakukan manipulasi pencatatan waktu kepulangan kerja pada selama durasi empat bulan. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menindaklanjuti kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran ketenagakerjaan terkait pengupahan. Pihak pemerintah juga mengimbau agar perusahaan memperbaiki sistemnya dan mengutamakan dialog sosial. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PT SAI Apparel Industries di Grobogan terbukti melanggar hukum ketenagakerjaan karena tidak membayarkan upah lembur karyawan. Kata Kunci : upah lembur, pekerja, PT. Sai Apparel Di Grobogan
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK UMUM ATAS RISIKO LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Verenly Yeremia Pesak
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum bank umum atas risiko layanan digital sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas gangguan layanan atau kebocoran data dalam sistem perbankan digital. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. POJK 21/POJK.03/2023 merupakan regulasi komprehensif yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan layanan digital oleh bank umum di Indonesia.Peraturan ini mengatur aspek kelembagaan, teknologi informasi, tata kelola, serta tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah. POJK ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan digital. 2. Tanggung jawab hukum bank umum dalam layanan digital bersifat langsung (direct liability) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Bank tetap menjadi pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas setiap risiko yang timbul dari penggunaan sistem digital, baik akibat kesalahan teknis, gangguan keamanan siber, maupun pelanggaran data pribadi. Kata Kunci : data konsumen, perjanjian pinjaman online
PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rachel Maria Tangkere; Nurhikmah Nachrawy; Vonny A. Wongkar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih bertumpu pada paradigma penal yang represif. Instrumen hukum yang tersedia lebih menekankan pada pemidanaan dibandingkan pendekatan kesehatan, meskipun undang-undang telah membuka ruang bagi rehabilitasi. Aparat penegak hukum cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui penjeratan pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika, namun mekanisme assessment terpadu tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini menyebabkan penyalahguna masih sering diproses sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I menunjukkan adanya kriminalisasi yang ketat sebagai bentuk deterrent effect, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Ancaman pidana yang berat tidak secara otomatis menurunkan angka penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dijelaskan oleh teori deterrence maupun teori labeling. Kata Kunci : penyalahgunaan, narkotika golongan I
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 Reynaldo Gregorius Muaya
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara menyampaikan pendapat dan berekspresi di media sosial. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya tindak pidana baru, salah satunya penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta penegakan hukumnya melalui studi kasus Putusan Pengadilan No. 122/Pid.Sus/2020/PN. Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penistaan agama melalui media sosial telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap pelaku masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam kasus Sorong, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara, yang dianggap tidak sebanding dengan ancaman pidana maksimal enam tahun sebagaimana diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Kata kunci: Penistaan agama, media sosial, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, hukum pidana, penegakan hukum.
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Clif Yesaya Pangkey
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 dan untuk mengetahui Kewenangan Bawaslu menangani Tindak Pidana Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam aturan ini sudah sangat jelas mengenai tata cara mengenai tindak pidana pemilu, tetapi terkadang sering kali mengalami hambatan sehingga menimbulkan suatu kasus tidak bisa diproses lebih lanjut. 2. Hambatan dari faktor waktu penanganan tindak pidana politik uang yang sangat singkat yakni 14 (empat belas) hari saja dalam memproses pelanggaran atau tindak pidana pemilu politik uang; Kata Kunci : pengawas pemilu, tindak pidana pemilu
PERLINDUNGAN HUKUM, KOMPENSASI, DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Morriz Pangeran Purba
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang menurut UU No. 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan oleh perusahaan tambang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sudah memuat di dalamnya Perlindungan Hukum, yakni Perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban tindak pidana lingkungan hidup, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak secara rinci mengatur tentang Kompensasi dan Restitusi, baik dalam penerapan besar nominal yang di terima Korban, ataupun dalam mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi. 2. Perkara Lingkungan Hidup dapat menimbulkan kerugian yang cukup luas dan berkepanjangan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku pengrusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup harus diwajibkan melakukan aspek restorative terhadap kerugian yang di alami korban dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun mekanisme terpadu belum ada yang mengatur secara rinci. Kata Kunci : kompensasi, restitusi, tindak pidana lingkungan hidup
ANALISIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Pingkan Tarro
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus kajian diarahkan pada hak, kewajiban, dan jaminan hukum yang diberikan kepada tenaga medis serta mekanisme penyelesaian sengketa medis antara tenaga kesehatan dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perluasan dan penguatan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan melalui beberapa ketentuan, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 273), penyelesaian sengketa medis melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 310), serta penerapan prinsip Restorative Justice dalam penanganan sengketa. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban rumah sakit untuk memberikan bantuan hukum kepada tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai standar profesi. Meskipun demikian, masih ditemukan problematika seperti ketidakjelasan batasan kelalaian medis, potensi kriminalisasi tenaga kesehatan, dan tantangan implementasi pada tingkat praktik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Namun, diperlukan pengawasan, sosialisasi, dan peraturan turunan yang lebih rinci agar penerapannya memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta keseimbangan antara perlindungan bagi tenaga medis dan hak pasien. Kata Kunci : Perlindungan hukum, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, keadilan restoratif.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG MELALUI GAME BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA Windari Vrina Lolowang; Adi T. Koesoemo; Harly S. muaja
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan berbagai inovasi aset digital, salah satunya Non-Fungible Token (NFT) yang kini banyak digunakan dalam ekosistem game berbasis play-to-earn. Di satu sisi, fenomena ini membuka peluang ekonomi baru, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko penyalahgunaan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Karakteristik NFT dan game berbasis blockchain yang bersifat anonim, lintas batas, serta minim pengawasan menjadikannya medium potensial untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait praktik pencucian uang melalui game berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara normatif dapat menjangkau aset digital sebagai harta kekayaan tidak berwujud, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur NFT dan game berbasis NFT. Kekosongan norma ini menimbulkan kendala dalam pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang berbasis teknologi digital. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang melalui game berbasis NFT pada prinsipnya dapat menggunakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, namun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya regulasi teknis dan koordinasi kelembagaan. Kata Kunci: pencucian uang, non-fungible token (nft), game berbasis nft
TINJAUAN HUKUM AUTOPSI KORBAN TINDAK PIDANA DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIANNYA Muhammad Owen Bangki
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai autopsi terhadap korban tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil autopsi dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku-buku hukum, jurnal, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kedokteran forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan autopsi diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa penyidik berwenang meminta pemeriksaan terhadap korban yang meninggal dunia oleh dokter forensik untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Autopsi memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena merupakan alat bukti ilmiah yang bersifat objektif, ilmiah, dan dilakukan oleh tenaga ahli berkompeten. Hasil autopsi menjadi bagian dari alat bukti surat dan keterangan ahli dalam proses persidangan, yang berfungsi mengungkap penyebab kematian serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Dalam praktiknya, pelaksanaan autopsi sering menghadapi kendala, seperti penolakan dari keluarga korban, keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas forensik, serta tekanan publik yang dapat memengaruhi objektivitas hasil autopsi. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Ferdy Sambo) menjadi contoh konkret pentingnya autopsi sebagai alat bukti ilmiah yang membantu membongkar kebenaran dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci : Autopsi, Pembuktian, Hukum Pidana, Forensik, KUHAP.

Page 167 of 175 | Total Record : 1742

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue