cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,875 Documents
 167   168   169   170   171 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA QUASI LEGISLATIVE: STUDI TERHADAP PUTUSAN YANG BERSIFAT ADDITIVE DAN INTERPRETATIVE Frendy Uway; Dani R. Pinasang; Sarah D. L Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan batasan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat additive dan interpretative dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari praktik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga quasi-legislatif terhadap sistem pembentukan hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiMeskipun demikian, batas konstitusional peran MK tetap ditegaskan: Mahkamah tidak boleh menciptakan norma baru di luar konteks konstitusi atau menggantikan fungsi legislasi DPR. Dengan kata lain, praktik putusan additive dan interpretative harus dipahami sebagai bentuk penegakan supremasi konstitusi, bukan pelanggaran terhadap prinsip separation of powers. 2. Praktik Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga quasi-legislative membawa beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, terjadi pergeseran paradigma pembentukan hukum nasional dari dominasi kekuasaan legislatif menuju model kolaboratif antara legislatif dan yudikatif. Kedua, fungsi quasi-legislative MK memperkuat supremasi konstitusi dan prinsip rule of law dalam pembentukan hukum nasional. Ketiga, dari perspektif prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), praktik ini menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap hubungan antar lembaga negara. Kata Kunci : mahkamah konstitusi, lembaga quasi-legislative, putusan yang bersifat additive dan interpretative
SANKSI TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SULAWESI UTARA Richi Dendeng
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan usaha dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tenteng Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di wilayah laut Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara yuridis formal, pengaturan hukum tentang usaha di bidang perikanan di Indonesia dasar utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di Laut Sulawesi Utara dapat dikenakan sanksi pidana. Secara khusus, sanksi terhadap pemalsuan dokumen izin penangkapan ikan diatur dalam hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Pelaku pemalsuan surat izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kata Kunci : pemalsuan dokumen, penangkapan ikan, Sulawesi Utara
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO Yesi Pane
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dan menilai keselarasan implementasinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dan temuan faktual melalui wawancara serta observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN Manado telah mengadopsi sejumlah instrumen SMAP, antara lain kebijakan anti-penyuapan, mekanisme pengaduan, audit internal, serta digitalisasi pembayaran untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur dan kesiapan infrastruktur. Secara keseluruhan, penerapan SMAP di PTUN Manado telah mencerminkan komitmen institusi dalam memperkuat integritas serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti-penyuapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif. Kata kunci: SMAP, PTUN Manado, ISO 37001:2016, Tindak Pidana Korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA Marshanda Nelke Laureen Manossoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh orang tua serta pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, di mana terdakwa terbukti melakukan penelantaran anak karena tekanan sosial dan rasa takut akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan asas kesalahan proporsionalitas (schuld) pidana dan dengan menjatuhkan pidana lima bulan penjara terhadap terdakwa, mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan psikologis. Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas kesejahteraan dan keselamatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penelantaran Anak, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN Setiany Et Loveny Wori
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan restorative justice dalam tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan memahami penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Restorative justice dalam tindak pidana pencurian merupakan wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pengaturannya telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 11 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perkap No. 8 Tahun 2021 yang sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2. Penerapan restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memulihkan hubungan sosial. Keberhasilannya bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan. Kata Kunci : restorative justice, tindak pidana pencurian
GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL (MANADO-BITUNG) Yehezkiel Pammase
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung sebagai Proyek Strategis Nasional membawa dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya terkait pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemberian ganti rugi menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak dan kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak Masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung serta mengkaji bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam praktik masih ditemukan kendala seperti perbedaan penilaian nilai ganti rugi, status tanah yang belum bersertifikat, serta lemahnya tahapan perencanaan dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Kata kunci: ganti rugi, pengadaan tanah, pemerintah daerah, jalan tol Manado–Bitung.
PENERAPAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL. Rachel Patricia Runtu; Lusy KFR Gerungan; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang berperan dominan dalam membentuk aturan serta kebijakan perdagangan global, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota. Indonesia sebagai anggota WTO sejak diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan WTO. Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional serta meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang menilai bahwa larangan ekspor bijih nikel melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 serta prinsip Most Favoured Nation (MFN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan ketentuan WTO, khususnya dalam perspektif pengecualian umum Pasal XX huruf (g) dan (i) GATT 1994. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum, ruang lingkup, serta penerapan klausul pengecualian tersebut sebagai justifikasi kebijakan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal XX GATT 1994 memberikan ruang bagi negara untuk melindungi sumber daya alam strategis dan memenuhi kebutuhan domestik, sepanjang kebijakan tersebut memenuhi persyaratan substansial dan ketentuan chapeau Pasal XX. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen liberalisasi perdagangan internasional dalam kerangka hukum WTO. Kata Kunci : World Trade Organization; Larangan Ekspor Bijih Nikel; GATT 1994; Pasal XX GATT; Sengketa Perdagangan Internasional; Hilirisasi Mineral.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS BAGI PETUGAS IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM IMIGRASI DI KOTA MANADO Regita Takapente; Noldy Mohede; Mario Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan pejabat imigrasi menurut prinsip akuntabilitas dan integritas terhadap warga negara asing yang masuk keluar wilayah Kota Manado dan bagaimana penegakan hukum oleh Pejabat Imigrasi di Kota Manado jika didapati warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat Permohonan visa; Masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Pemberian Izin Tinggal; Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2. Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan melakukan proses hukum Justitia menurut Hukum Acara Pidana. Kata kunci: Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Integritas, Petugas Imigrasi, Penegakan Hukum Imigrasi, Di Kota Manado
PENGATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Henri Rex Maurits Sondakh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pemungutan pajak atas transaksi digital. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi PMSE serta mengkaji pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak PMSE dalam UU HPP telah memberikan dasar hukum yang kuat dan adaptif terhadap ekonomi digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengawasan transaksi lintas negara, perbedaan kapasitas teknologi pelaku usaha, serta potensi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak PMSE. Kata Kunci: Pajak Digital, PMSE, PPN, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
TINJAUAN YURIDIS PENYAMPAIAN RELAAS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI TAHUNA DAN KANTOR POS CABANG TAHUNA Nalla Aulya Ponto
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penggunaan surat tercatat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penyampaian relaas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna, serta implikasi hukumnya dalam proses persidangan di wilayah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS tersebut memberikan efisiensi administratif dan transparansi melalui sistem pelacakan digital, namun implementasinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna menghadapi tantangan geografis yang signifikan, seperti jadwal transportasi laut yang terbatas dan kendala sinyal komunikasi. Implikasi hukum dari keterlambatan penyampaian relaas menuntut kebijaksanaan hakim untuk mengedepankan prinsip audi alteram partem guna menjamin hak defensif para pihak. Disarankan adanya sinkronisasi jadwal logistik dan pengembangan fitur aplikasi luring (offline) untuk memitigasi kendala infrastruktur di wilayah kepulauan. Kata Kunci : Relaas, Perjanjian Kerja Sama, Pengadilan Negeri Tahuna, Kantor Pos Cabang Tahuna

Page 169 of 188 | Total Record : 1875

 167   168   169   170   171 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue