cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OMBUDSMAN RI SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (Kajian Aspek Hukum Penolakan Ombudsman Oleh KPK Dalam Menangani Laporan Endar Priantoro) Halawa, Filemon
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3966

Abstract

Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan keterlaksanaan pelayanan publik. Dalam penelusuran penulis melalui sumber website resmi lembaga pemerintah dan portal berita online yang dapat dipercaya, masih ada sejumlah lembaga negara yang menolak dipanggil, diperiksa dan bahkan menolak hasil temuan Ombudsman RI. Padahal jelas-jelas, Ombudsman adalah salah satu lembaga negara independen yang dijamin UU. Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pengaturan Ombudsman masih menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. UU No.37 Tahun 2008 yang merupakan legacy Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan berbasis pada penguatan Ombusdman RI sebagai control keberadaaanya dalam lembaga ketatanegaraan. Sebagai salah satu contoh kasus, saat Ombudsman RI memanggil KPK saat menagani laporan Brigjen Pol. Endar Priantoro. KPK melalui Sekjen dengan tegas menolak diperiksa Ombudsman RI. Dalam tulisan ini menemukan hasil dan kesimpulan tiga pertanyaan permasalahan yakni ada aspek hukum yang menjadi wewenang Ombudsman atas pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK yang diadukan oleh Brigjen Endar Priantoro. Kedua cara mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dan ketiga adanya Penguatan dan Perlindungan Hukum Bagi Ombudsman RI sebagai Pengawasan Pelayanan Publik. Untuk memudahkan penulis mendapat jawaban dan kesimpulan tersebut menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon ) dan hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns) nurul ulfa
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3972

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERKAIT MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK SEOLAH-OLAH KETERANGAN ITU ADALAH KETERANGAN YANG SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN TJK) Daniel
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3989

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021. PN TJK. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analasis yuridis kualitatif. Pelaku kejahatan pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik ada kesamaan dengan tindak pidana korupsi artinya sama-sama ada sifat buruk yang timbul dari diri seseorang untuk kepuasaan sendiri atas suatu hak yang bukan miliknya menimbulkan kerugian atas orang lain. Secara umum kejahatan terjadi karena faktor interaksi dari personal maupun faktor lingkungan yang mengakibatkan adanya kesempatan dalam melakukan kegiatan dimana merupakan suatu bentuk kejahatan, secara perspektif perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani sehingga tidak mampunya mengkontrol disaat ada kesempatan mengakibkan berbagai cara dalam hal ini memalsukan tanda tangan sehingga menimbulkan suatu bentuk kejahatan dimata hukum. Secara teori biologis perilaku tersebut sudah bawaan dari lahir atau keturunan akan sifat dan karakter yang turun ke generasinya ditambah dengan lingkungan yang tidak baik akan pertumbuhan karakter dan perilaku timbul suatu bentuk kejahatan.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES HYBRID MEDIASI-ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 Asror, Hanif
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.3758

Abstract

Penyelesaian Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan oleh pengadilan, dilakukan melalui proses gugatan berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Sistem penyelesaian sengketa di pengadilan yang formalistik, dan adanya berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian sehingga biaya tidak terukur, dan produk penyelesaian sengketa berupa Putusan Pengadilan yang bersifat “kalah – menang”, menjadi alasan penggunaan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui penelitian hukum normatif dan mempergunakan metode analisis data secara kualitatif dan deskriptif analisis, diperoleh hasil bahwa sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi-arbitrase”. Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses “mediasi-arbitrase” secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, akan mengikat para pihak pada proses arbitrase, yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan mengikat. Sehingga “mediasi-arbitrase” dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Kelemahan daripada mediasi disempurnakan oleh arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam satu proses penyelesaian.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Hartono, Bambang; Aprinisa, Aprinisa; Pawaka, Ardatama
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.3815

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial, menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normative yuridis. Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang menjatuhkan pidana pidana penjar selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu dikarenakan hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sehingga menimbulkan multi tafsir antara hakim yang ada di Pengadilan Negeri Mataram dengan Hakim Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun sehingga keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns) nurul ulfa; Safitri, Melisa; Fajriah Febriani, Nurul
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4069

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
A ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK): Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Ananda, Saqinaya
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4234

Abstract

Disputes arise due to various reasons and underlying problems. These consumer disputes occur due to violations of consumer rights. Judicially, consumer dispute resolution can be carried out through court or outside court, with the provisions regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Based on the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Agency of the Minister of Industry and Trade. BPSK as an out-of-court consumer dispute resolution body that carries out arbitration functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decision made by BPSK is final and binding, so the BPSK decision cannot be submitted for legal action again, according to the settlement method chosen by the consumer, whether mediation, conciliation or arbitration. BPSK as an out-of-court consumer dispute resolution body that carries out arbitration functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decisions taken by the BPSK panel are final and binding, in accordance with the settlement method chosen by the consumer, whether mediation, conciliation or arbitration. The method used in this research is the normative legal method or also known as doctrinal legal research with a descriptive approach. The purpose of this research is to determine the process and effectiveness of resolving consumer disputes through arbitration through BPSK.
Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terkait Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Negara Hamzah, Diwa
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4383

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, hal ini disebabkan karena dampak buruk yang diberikan oleh korupsi menibmulkan efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu tadanya tindak pidana korupsi tentunya dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi tentu menimbulkan dampak yang sangat. Korupsi menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai, korupsi memiliki berbagai macam jenisnya misalnya seperti suap menyuap. Menutu Wiyono suap merupakan suatu upaya dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang ataupun barang kepada seseorang yang memiliki wewenang demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai kompensasi atas suatu hal yang diinginkanny. Di Indonesia praktik suap menyuap menjadi hal yang sudah biasa, masyarakat tidak menganggap suap menyuap sebagai suatu permasalahan yang berbahaya. Baginya suap menyuap menjadi alat untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya dengan memberikan suap kepada pejabat negara pada instansi pemerintahan. Dalam penulisan jurnal, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini dibuat tentunya dengan tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan, mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana suap menyuap, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara pada instansi pemerintahan.
DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TERWUJUDNYA STABILITAS NASIONAL Danar, Danar
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4384

Abstract

korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruption. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis disebut corruption dan dalam Bahasa belanda disebut dengan corruptive, Sehingga pengimplementasian kalimat Bahasa Belanda dapat dijadikan kalimat korupsi dalam Bahasa Indonesia. Secara arti luas Korupsi memiliki makna yaitu korup yang berarti busuk, buruk, Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap mekanisme penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu : KUHP, UU Perampasan aset, KUHAP, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.
PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS Hikmal Yusuf Argiansyah; Kayowuan Lewoleba, Kayus
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4495

Abstract

Pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum di Indonesia membuat integritas dan profesional dari notaris serta kepatuhan terhadap kode etik notaris menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang tentu saja mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia dan mencemarkan nama baik notaris di Indonesia. Metode yang telah digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode normatif-yuridis dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data-data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris di Indonesia diawasi oleh menteri dan Dewan Pengawas Notaris di Indonesia. Proses penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris dimulai dari persidangan sidang tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dan persidangan pada tingkat banding yang dilakukan Dewan Pengawas Pusat atau Kongres. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

Page 12 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue