cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO Rachmad Tahir , Muhammad; Hamzah, Suleman; Sahabat, Andi Inar
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4500

Abstract

This research aims to find out how Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency and to find out what factors hinder the implementation of Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency, such as their types. This research is descriptive in nature which aims to accurately describe the characteristics of an individual, condition, symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom or determine whether there is a relationship between another symptom in society. Based on the research results, in implementing Regional Regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency has not gone as expected because there are still several things that make this regional regulation not optimal, some of which are the causes of inappropriate achievement of goals, imposition of targets, time, making choices, and determination in measurements, from The Regional Regulation enforcement agency is the Bone Bolango Regency Civil Service Police Unit. This is indicated by the lack of special facilities for livestock from the government and if we look at it from the public, in principle they don't know about this Regional Regulation, which causes many animals to just run loose, considering that the impact of animal harm is not too fatal, as well as the lack of special facilities and budget from the government. as well as relaxing the special socialization of regional regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals.
ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Hayati, Nyoman Nidia Sari
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.1418

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan  merugikan publik.
KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Tan, Winsherly; Irawan, Indry Wulandari
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.1468

Abstract

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which is then manifested by the Batam City Government and related policy stakeholders in the form of legal products, namely Batam City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection and Management of the Environment and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good and healthy. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, as well as legal explanations. And the results of this study indicate that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health Implementation This community can encourage the achievement of the Suistainable Development Goals (SDGs).
PENYELESAIAN SANKSI DISIPLIN PROFESI DOKTER DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JUMIATI
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.3627

Abstract

Di dalam praktek, tindakan medis terhadap tubuh manusia oleh dokter atau dokter gigi kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Biasanya yang dipersengketakan berupa Pelanggaran etika kedokteran pelanggaran disiplin kedokteran; pelanggaran hak orang lain/pasien. Apabila terjadinya pelanggaran disipilin dokter atau dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran tentunya hal tersebut dapat merugikan pasien dan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu normatif dengan mengkaji hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi pasien dapat mengadukan pelanggaran disiplin. Namun, menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 32/2015, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tidak dimaksudkan untuk tujuan yudisial dan oleh karena itu para hakim pengadilan tidak terikat untuk mematuhinya. Hal ini melemahkan posisi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator, Implementasi dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi profesi dokter, sehingga mengakibatkan dokter yang tergugat membuat gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mengacu pada ketentuan ini, maka tidak sedikit hakim yang berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masuk dalam kategori badan atau pejabat tata usaha Negara. Kesimpulan pada penulisan ini yaitu penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi seharusnya dipisahkan dari bidang hukum, karena penegakan disiplin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi dokter dan dokter gigi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Ikhsanzm, Moch. Ikhsan Zihady Maulana
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.4108

Abstract

Dalam melakukan penelitian ini guna mengerti bagaimana bentuk implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berupaya untuk melindungi Merek di masa perkembangan ekonomi serta persaingan usaha ini berlangsung, era globalisasi membuat berkembangnya perekonomian dunia khususnya di Indonesia, apabila satu perkembangan ekonomi tidak diatur melalui hukum terutama dalam persaingan bisnis atau usaha dikhawatirkan akan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak akan terwujudnya cita –cita bangsa Indonesia. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual umumnya mencangkup Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Tetapi yang menjadi konsen pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan merek, dimana Merek menjadi suatu permasalahan dalam bisnis, karena Merek merupakan identitas atas hasil inovasi atau ide yang tidak berwujud yang bisa menimbulkan keuntungan apabila ide atau inovasi tersebut sesuai dengan lingkup masyarakat. Merek selalu dipermasalahkan karena penggunaan Merek yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh setiap persaingan dalam usaha karena ada Merek yang sudah didaftarkan secara resmi kepada Negara maka bagi pelaku usaha yang tanpa hak memakai merek yang sudah didaftarkan itu maka secara perdata dan pidana bisa dilakukan upaya hukum, karena Merek yang telah tercatat memperoleh kepastian hukum yang jelas, maka yang melakukan pemakaian tanpa hak bisa dilakukan dengan menggugat pemberhentian semua kegiatan yang terkait dengan merek tersebut berdasrkan UU MIG. Kata Kunci: HKI, Merek, Perlindungan.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 209/PID.SUS/2021 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT TAHIR, RACHMAD
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.4397

Abstract

The results of the research show that the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency in the last 3 years has data in 2021 that has resolved 3 cases, in this case 2 mediations and 1 arbitration. Furthermore, in 2022 there will be 17 cases with the qualification of 15 mediation cases and 2 of them are cases carried out by arbitration. As of the latest data, which is currently running in 2023, the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency has resolved 14 mediation cases and 2 arbitration cases. In Consumer Dispute Resolution, it is carried out using the trial principle which produces decisions quickly, simply and without costs, but in fact there are still decisions which charge court costs to the parties, namely cases number 003 and 004 in 2021 and 2022. For this reason, 2 (two) Aquo's decision is part of an evaluation of the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency to include legal considerations in a case that is subject to and complies with the Consumer Protection Law.
EKSISTENSI HUKUM DAN PENEGAKANNYA TERHADAP KONFLIK LAUT NATUNA UTARA istika, nayla adelina
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.5352

Abstract

Dengan dikukuhkannya Deklarasi Djuanda dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km². Luasnya lautan Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemakmuran negara Indonesia, namun juga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia salah satunya yang terjadi di laut Natuna Utara. Tujuan dari lahirnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya konflik di laut Natuna Utara dan bagaimana peran hukum maupun penegakannya dalam mengatasi konflik ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapati hasil penelitian bahwa alasan di balik aktivitas ilegal yang dilakukan China adalah mereka mengklaim bahwa perairan Natuna merupakan wilayah historis nenek moyang mereka untuk menangkap ikan (traditional fishing ground). Maka dari itu, terlepas dari adanya regulasi hukum terkait serta aturan mengenai Zona ekonomi eksklusif suatu negara yang sudah jelas adanya, peran penegakan hukum dalam mengatasi konflik di laut Natuna Utara ini diharapkan dapat lebih tegas dan efektif lagi sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI PENGAMPU ANAK DALAM KEADAAN AUTISME (Studi Putusan Nomor: 284/Pdt.P/2023/PN TJK) Erlina Bachri, Erlina Bachri; Lanando Azhari, Muhammad; Hassan, Zainudin
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.5943

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permohonan penetapan ahli pengampu untuk anak yang mengalami autisme, dengan studi kasus Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN TJK. Latar belakang masalah mencakup aspek hukum waris dan perwalian, khususnya terkait anak yang memiliki disabilitas. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris: adat, Islam, dan perdata. Studi ini lebih fokus pada aspek hukum perdata, yang menetapkan hak waris berdasarkan perorangan. Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, termasuk pembagian harta warisan. Penelitian ini menyoroti kasus seorang anak autisme, Axel Reyner, dan upaya ibunya, Riswati, untuk menjadi wali pengampu yang diakui oleh pengadilan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali pengampu berdasarkan pertimbangan hukum yang melibatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim mempertimbangkan keadaan khusus Axel Reyner sebagai penyandang autisme. Putusan tersebut memberikan ijin kepada ibu Axel, Riswati, sebagai wali pengampu untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan keperluannya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penanganan hukum terhadap kasus anak autisme dalam konteks hukum perdata. Implikasinya mencakup pentingnya penetapan wali pengampu untuk melindungi hak dan kepentingan anak dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dengan disabilitas dalam konteks perwalian.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.6095

Abstract

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code.
PERAN NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK LAUT MERAH Putra, Diwa; Nayla Adelina Istika; Muhammad Naufal
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.5428

Abstract

Laut merupakan salah satu wilayah penting di dunia karena laut di dalamnya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Disamping itu laut pun memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan perekonomian global. Laut merah menjadi contoh dari pentingnya laut dalam meningkatkan perekonomian global, dengan adanya laut merah perekonomian dunia menjadi terbantu dengan dipersingkatnya perjalanan kapal-kapal kargo pada jalur Asia dan Eropa. Sayangnya laut merah pada saat ini terdapat konflik yang melibatkan beberapa negara di dalamnya, akibatnya dari konflik tersebut menyebabkan kerugian bagi negara-negara tertentu yang kapalnya tenggelam akibat dari konflik laut merah yang kemudian menyebabkan terganggunya perekonomian dunia. Negara serta organisasi Internasional dalam hal ini tentunya memiliki peranan yang penting untuk mengatasi konflik di laut merah dengan melakukan berbagai macam cara seperti misalnya diplomasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan berupa studi pustaka. Penelitian ini tentunya ditujukan agar pembaca dapat memahami Kronologi serangan Amerika Serikat bersama inggris terhadap Houthi yaman di laut merah dan tanggapan dan Peranan Masing-masing Negara serta Organisasi Internasional dalam Menyikapi Permasalahan ini.

Page 13 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue