cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN Taufik, Muh Bambang
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.5606

Abstract

Pada era perkembangan hukum yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan integritas putusan yang berkeadilan. Latar belakang penelitian ini bermula dari kebutuhan akan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode library research dengan analisis data dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih perlu diperbaiki guna memastikan integritas putusan yang dihasilkan. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan diakui oleh masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem seleksi hakim guna memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
PERAN JAKSA DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBAYARAN DENDA OLEH TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN BOALEMO Salwa Salsabilah Bahua
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.6526

Abstract

Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara melalui pembayaran denda dan uang pengganti. Dalam konteks ini, kejaksaan memegang peran strategis sebagai eksekutor putusan pengadilan, termasuk memastikan pelaksanaan pembayaran denda oleh terpidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Negeri Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memainkan peran penting dalam proses penelusuran aset, penyitaan, dan pelelangan untuk memastikan pembayaran denda. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, keberadaan aset yang disembunyikan oleh terpidana, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran jaksa dapat ditingkatkan melalui pendekatan proaktif dalam penelusuran aset, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, Kejaksaan Negeri Boalemo dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.
Dinamika Penyelesaian Perselisihan Internasional: Studi Kasus Laut China Selatan M. Nafi' Mubarok Dawam; Ahmad Fajruddin Fatwa
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.6581

Abstract

Perselisihan internasional adalah salah satu tantangan besar dalam hubungan antarnegara yang memerlukan penanganan yang tepat untuk menjaga stabilitas global. Artikel ini menganalisis teori, mekanisme, dan praktik penyelesaian sengketa internasional, dengan fokus pada studi kasus Laut Cina Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendekatan teoretis, seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam konteks hubungan internasional. Pembahasan mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang bersifat diplomatik (seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan) maupun yang berbasis hukum (seperti arbitrase dan pengadilan internasional), serta peran hukum dan organisasi internasional dalam menjaga perdamaian. Studi kasus Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan klaim teritorial dan eksploitasi sumber daya alam. Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Arbitrase 2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Filipina, implementasinya terkendala oleh faktor-faktor geopolitik dan diplomasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa internasional memerlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan hukum internasional dan diplomasi guna mencapai resolusi yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan stabilitas keamanan global.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEMATIAN MAHASISWA KARENA KEALPAAN DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KADERISASI KAMPUS (PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto) IYUT KASIM
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.6630

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana karena kelapaannya menyebabkan orang lain mati dalam hal ini para terdakwa merupakan panitia pelaksana kegiatana kaderisasi untuk mahasiswa baru. Dalam konteks hukum pidana ada yang dinamakan dolus yang merupakan kesalahan yang disengaja dan culpa merupakan kesalahan karena kealpaan. Dalam tindak kesalahan kealpaan diatur dalam pasal 359 KUHP yang memiliki unsur-unsur Barang siapa, Karena kelapaannya menyebabkan orang lain mati dan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan. Metode penelitian ini menggunakan normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh bersumber dari jurnal, internet dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuk bahwa kelima terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun hal tersebut tentunya lebih rendah dari apa yang dituntut oleh JPU. Dengan memperhatikan alasan yang meringankan dan alasana yang memberatkan majelis hakim tentunya yang mempunyai kewenangan lebih untuk mempertimbangkan hal tersebut. Para terdakwa terbukti lalai dalam melaksanakan kegiatan kaderisasi sehingga karena kealpaannya menyebabkan korban yang merupakan mahasiswa baru meninggal dunia.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; S. Hasan, Yeti
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara (2) Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Sturuktur Hukum dan Budaya Hukum Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum
Analisis Yuridis Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pidana Narkotika di Kota Bukittinggi) Kaloko, Ilhamda Fattah; Dio Prasetyo Budi
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7761

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di tengah keterbatasan pendekatan represif, hukum adat muncul sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian perkara narkotika pada anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, serta menelaah kesesuaiannya dengan sistem hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Bukittinggi masih memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika anak, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif melalui musyawarah ninik mamak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Peraturan Daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah Danduru Salurante , Belona; Rustam , Rustam; Naharuddin, Naharuddin; Dewi Primayanti, Andi
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7771

Abstract

Article 18 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that provincial, regency, and municipal governments each have a Regional People’s Representative Council (DPRD) whose members are elected through general elections. The DPRD works with the regional executive—namely, the regional head—within a system of checks and balances. One manifestation of this system is the DPRD’s supervisory function, including oversight of the implementation of regional regulations. This study employs normative legal research, a documentary approach that analyses legal sources such as statutes, court decisions, legal doctrines, and legal principles. The DPRD of Central Sulawesi Province exercises its supervisory function over regional regulations through two mechanisms: preventive supervision and repressive supervision. These oversight activities aim to ensure that regional regulations are implemented in conformity with applicable laws and the principles of good governance.

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue