cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 145 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2017 DI LAPAS SUKADANA LAMPUNG BARAT LENI HARYANTI; baharudin, baharudin
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.2714

Abstract

Abstrak Hak-hak narapidana sebagaimana Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017, narapidana atau tahanan berhak mendapatkan beberapa fasilitas guna menunjang kehidupannya seperti pakaian, uang, obat-obatan dan sebagainya, namun tidak dipungkiri adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan terhadap fasilitas atau barang yang tidak boleh dibawa didalam Rumah Tahanan. Permasalahan adalah implementasi Pasal 5 Huruf C Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan apakah yang menjadi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian yaitu Implementasi Pasal 5 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Rutan Sukadana saat ini telah diterapkan sesuai syarat dan prosedur yang ada namun belum maksimal. Faktor penghambat diantaranya yaitu Secara kuantitas jumlah pegawai Rutan Sukadana belum memadai, Masih belum maksimalnya kegiatan pelatihan dan pembinaan serta bimbingan teknis bagi petugas yang, sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas, kemudian alokasi biaya/anggaran yang ada terbatas/minim dalam mengimplementasikan peraturan, Kurangnya kesadaran narapidana, Kondisi Over kapasitas.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE E-LEARNING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH jainah, zainab; M chandra leka; khotman, Khotman Arifin
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.2731

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode E-learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberlakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditentukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian . Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? (2) Apakah faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisi data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning pada Lapas dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kompetensi pegawai yang meliputi performansi, yaitu prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja. Responsibilitas, yaitu kemampuan pegawai mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan mengembangkan pelayanan publik serta kompetensi, yaitu sifat dasar pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sesuai tugas pokok dan fungsi pegawai. (2) Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terdiri atas faktor SDM, yaitu jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada setiap setiap masih periode terbatas sehingga kurang terjadi pemerataan kesempatan untuk mengikuti diklat. Hambatan dari Faktor Non SDM, yaitu pelaksanaan program diklat e-learning yang tergantung pada kestabilan jaringan internet.
ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERKAITAN DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA Satrio Nugroho
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.3141

Abstract

Tulisan ini dimaksudnya untuk menelaah presidential threshold dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak menimbulkan pro dan kontra tentang pengaturan presidential threshold. Dalam prespektif konstitusi, menggunakan atau tidak menggunakan presidential threshold sesungguhnya tidak bertentangan dengan konstitusi, karena presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali tentang ketentuan presidential threshold terutama dalam hubungannya denga pemilu serentak, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold, agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial dapat tercapai. Adanya pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan ketentuan presidential threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan. Namun, apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya presidential threshold, maka jalan tengah yang dapat dipilih adalah menerapkan presidential threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.
PENYELESAIAN DAN PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA erly pangestuti; Maisa; dewi, retno sari; Yuli Indarsih
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.3422

Abstract

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat bahkan dilakukan secara turun menurun. Penetapan Hari Anak Nasional pada 23 Juli bertujuan untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melindungi anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara fisik dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan serta penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan menyimpang lainnya. Kekerasan terhadap anak terjadi pada hampir seluruh kalangan yang tidak mengenal batasan wilayah, ras, keyakinan, maupun strata sosial. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal orang tua, wali maupun pengasuh anak yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman. Menurut data yang diperoleh dari UPP-KPPA mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anakadalah rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, kemiskinan, dll. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian yaitu melalui unit PPA pada Polres setempat di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kasus kekerasan anak, pidana anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT MELALUI GUGATAN WANPRESTASI PERALIHAN HAK MILIK ATAS JAMINAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :72/PDT.G/2021/PN.TJK hendra wijaya
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.2635

Abstract

Default in the legal process itself is an act that is negligent in fulfilling its achievements and requires the party affected by the default to pay for the decision that will be decided by the judge later. The problem in this research is the legal protection for the Plaintiff, the Judge's consideration and the legal consequences of the Judge's decision as a form of legal protection for the Plaintiff who suffered losses due to the defendant's bad faith. The research method is normative and empirical juridical. Based on the research and legal protection for the Plaintiffs, it is to ask the Panel of Judges for legal certainty to punish the Defendants to vacate the object of the dispute a quo and state that the Defendants are no longer entitled to the object of dispute under the law as a result of the breach of promise or default by Defendant I and Defendant II. (Defendants) against the Plaintiff through a breach of contract in court in accordance with the provisions of the civil procedural law. The judge's consideration is to see that the case is a breach of contract which has caused harm to the Plaintiff as well as legal considerations based on evidence of action and authentic and supported by legal facts that were not revealed at trial.
ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH jainah, zainab; IRFAN MAULANA; kurniawan , aris
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.2730

Abstract

Abstrak Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi public adalah dengan memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04. IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? (2) Apakah faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik berupa self service sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Layanan Informasi dan Konsultasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara serta Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui media sosial yaitu website, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter dan Whatsapp. Selain itu dilaksanakan layanan kunjungan online WBP. (2) Faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia pengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada WBP maupun masyarakat. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet.
DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY Nugroho, Timothy; Sulhin, Iqrak
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3496

Abstract

Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, pidana mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Eksistensi pidana mati ini sesungguhnya menimbulkan polemik di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Ada kalangan ilmuwan hukum yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi pidana mati tersebut. Penelitan ini menganalisis diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum Indonesia yang menyetujuinya. Metode penelitian ini menggunakan analisis diskursus Foucault untuk melihat adanya diskursus dominan dari pidana mati. Perspektif counter-colonial criminology juga digunakan dalam tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh teori penghukuman Barat terhadap diskursus normatif pidana mati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori penggentarjeraan yang dipengaruhi filsafat utilitarianisme Barat sangat mempengaruhi diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum yang menyetujuinya.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KETERANGAN PALSU DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG michael
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3549

Abstract

Tujuan penelitian membahas serta menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu pemalsuan laporan dengan alibi korban pencurian dengan kekerasan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kebenaran menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap memperhatikan dari unsur-unsur Pasal 374 KUHP dimana terdakwa melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang menjadi dasar terdakwa melakukan laporan ke SPKT. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari perusahaan terdakwa bekerja, dan kemudian terdakwa beralibi yang membuat laporan palsu ke kantor SPKT Bandar Lampung karena korban pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENETAPAN WALI UNTUK IZIN JUAL BERUPA WARISAN SEBIDANG TANAH MILIK ANAK DIBAWAH UMUR (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Tjk) D. Galih Bagus. S
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3565

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis permohonan penetapan melalui pengadilan dalam penetapan wali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan wali untuk izin jual berupa warisan sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen yang dimiliki oleh anak dibawah umur berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ela, gacriela
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3625

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Internasional bagi tenaga kerja Asing yang bekerja di Indonesia perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak diminati oleh perusahaan. Sejatinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni Tenaga Kerja Asing yang membawa modal sebagai investor atau Tenaga Kerja Asing yang membawa skill yang terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, norma-norma hukum/kaidah-kaidah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Page 11 of 15 | Total Record : 145

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue