cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muliadi
Contact Email
muliadirusmana87@gmail.com
Phone
+6285299853005
Journal Mail Official
maleolawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hangtuah No 114 Kota Palu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MLJ
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : 25500260     EISSN : 25805835     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; constitutional and administrative law religious jurisprudence law Legal pluralism governance International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Adat Law; 
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 153 Documents
 12   13   14   15   16 
Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Privasi Data : Perbandingan Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Indonesia dengan Personal Data Protection Act 2010 Malaysia Saragih, Sarah; Khalishah, Nadila; Sampun, Gadis
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.8826

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks pemrosesan otomatis, profilisasi, serta transfer lintas batas data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan perlindungan privasi data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi di Indonesia dengan Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, khususnya terkait implikasinya bagi penggunaan kecerdasan buatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, yaitu mengkaji kesamaan dan perbedaan kedua rezim hukum berdasarkan aspek definisi data pribadi, dasar hukum pemrosesan, hak subjek data, kewajiban pengendali, serta mekanisme pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih progresif, misalnya melalui pengakuan hak untuk menolak pemrosesan otomatis dan adanya kewajiban notifikasi kebocoran data, sedangkan Personal Data Protection Act 2010 masih bersifat terbatas karena tidak mencakup data yang diproses sektor publik. Namun, Malaysia telah melengkapi regulasinya dengan pedoman khusus mengenai penggunaan sistem algoritmik dalam pengambilan keputusan dan penilaian individu yang secara substantif memperkuat kerangka hukum pengawasan terhadap penerapan kecerdasan buatan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia segera merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur secara eksplisit mengenai kecerdasan buatan, serta memperkuat mekanisme pengawasan lintas batas untuk menjamin hak privasi data di era digital.
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Uang Palsu Di Kota Palu (Studi Kasus Di Kota Palu) Lestiawati, Ida; Nafri, Moh; Tanigau, May Sjaros
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.8960

Abstract

Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu yakni diantaranya pertama, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua, melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan kasus peredaran uang palsu dan ketiga, melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu, akan tetapi peran kepolisian dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu belum berjalan dengan baik. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu diantaranya adalah kendala substansi hukum, kendala penegakan hukum dan kendala kesadaran hukum masyarakat, ketiga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara normatif empiris. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini. (2) Sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan seluruh stakeholder yang terkait bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk dan model uang palsu agar masyarakat bisa terhindar dari peredaran uang palsu di Kota Palu.
Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara Zevanya Praja Syaharani
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.9001

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has introduced new legal and ethical challenges, particularly in the misuse of deepfake technology to produce non-consensual pornographic content. This phenomenon violates individual privacy and human dignity, exposing the inadequacy of Indonesia’s current legal framework and regulatory delay. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The study reveals that Indonesia’s positive legal framework namely the Electronic Information and Transactions Law, Pornography Law, and Sexual Violence Law has not yet specifically addressed the use of AI for harmful visual manipulation. This legal vacuum (rechtsvacuum) weakens law enforcement and victim protection against gender-based digital violence. As a duty bearer under human rights obligations, the state is responsible for enacting specific AI regulations, strengthening victim protection mechanisms, and implementing a human-rights-based AI governance framework to ensure ethical and just technological development in the digital era.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Ibrahim, Vicky; Gubali, Agustina Waty
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.9004

Abstract

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Tujuan penelitian (1).Untuk megetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang adianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan perasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko seharusya mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat (2).Harus dilakukan restruktur pada organ pelayanan didesa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN KDRT YANG DIJATUHI PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Nomor : 875/Pdt.G/2025/PA.Pal.) Andini, Riska; Muhammad Ayub Mubarak Radjulaeni; Ratu Ratna Korompot; H. Mohamad Arif
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.9421

Abstract

Pengadilan agama berperan sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang berwenang menegakan keadilan dalam perkara tertentu yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Salah satu jenis perceraian yang sering diajukan yaitu perkara cerai gugat. Pengadilan Agama Palu Kelas IA telah menerbitkan putusan dalam kasus perceraian Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal mengenai permohonan pemutusan perkawinan karena terjadi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini memakai hukum normatif dengan sifatnya kualitatif untuk memahami pertimbangan hakim secara mendalam melalui pendekatan kasus (case approach). Sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data utama ialah Putusan Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan duduk perkara yang tidak mungkin dapat di damaikan kembali antara penggugat dan tergugat dan dijatuhkan putusan verstek disebabkan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Putusan verstek harus mempertimbangkan kepastian hukum dan teori keadilan serta asas audi et alteram partem untuk menjamin para pihak, baik tergugat maupun penggugat memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.
KENDALA PENEGAKAN HUKUM SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK BENAR DI KANTOR PAJAK PALU Ahmad, Muhammad
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.9445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap di Kantor Pajak Palu dan hambatannya dengan penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di wilayah kerja KPP Pratama Palu masih terjadi, baik karena unsur kelalaian (culpa) maupun karena unsur kesengajaan (dolus). Sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian administratif, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di KPP Pratama Palu lebih menitikberatkan pada penyelesaian administratif melalui pengenaan sanksi denda, bunga, dan kewajiban pembetulan SPT. Penerapan sanksi pidana masih sangat terbatas karena adanya prinsip ultimum remedium, di mana tindakan pidana baru dilakukan apabila sanksi administratif tidak efektif. Hambatan utama dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di KPP Pratama Palu adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak terdapat penyidik pajak (PPNS). Hambatan berikutnya rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hambatan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pajak, Hambatan koordinasi antarinstansi penegak hukum (DJP, Kepolisian, Kejaksaan). Secara umum, hambatan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas empiris, di mana ketentuan hukum perpajakan telah mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN Magfira
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.9530

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang didirikan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dalam hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB : Nomor 59 Kelurahan Kamonji Tahun 1995) atas nama PT. Saridewi Membangun. Permasalahan difokuskan pada ruang lingkup kewenangan pemegang sertifikat HGB di atas HPL dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perundang-undangan dan lembaga peradilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB di atas HPL diatur dalam regulasi yang mengakui kemungkinan pemberian HGB di atas HPL dengan syarat-syarat administratif tertentu; namun praktik administratif dan putusan pengadilan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait perpanjangan, jaminan hak tanggungan, dan konflik kewenangan antara pemegang HPL dan pemegang HGB. Rekomendasi meliputi harmonisasi ketentuan teknis pendaftaran, pembakuan protokol perpanjangan HGB di atas HPL, serta perlindungan administratif dan peradilan yang lebih jelas bagi pemegang HGB.
PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL: SEBUAH GAGASAN BERBASIS INDIVIDUAL-CENTRIC Raharjo, Kharis
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.9934

Abstract

Potensi risiko spesifik dari senjata perang berbasis AI dan belum adanya peraturan spesifik mengenainya, maka mendorong kebutuhan yang mendesak terkait regulasi internasional yang jelas, komprehensif, serta mengikat guna mengatur penggunaan dan pengembangan senjata perang berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengembangan kerangka hukum khusus untuk memastikan senjata yang didukung AI mematuhi prinsi-prinsip HHI. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian adalah pengembangan hukum internasional terkait peenggunaan senjata AI adalah kontrol manusia (meaningful human control), tanggungjawab pidana individu, dan kategorisasi subjek hukum. Gagasan mengenai pengaturan hukum penggunaan AI dalam konflik bersenjata berbasis individual-centric berfokus pada penegasan bahwa HHI berlaku, dan individu (manusia) tetap memegang kendali dan tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh sistem senjata otonom
HAMBATAN PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU Irsyad, Muhammad Irsyad
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.9939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHAP dan praktik di lapangan yang sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polresta Palu telah melaksanakan kewajiban pemberitahuan hak tersangka sejak awal pemeriksaan serta mendokumentasikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, implementasi hak atas bantuan hukum masih belum optimal karena adanya kendala administratif, rendahnya kesadaran hukum tersangka, serta keterbatasan koordinasi antara penyidik dan lembaga bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak tersangka secara efektif dan berkeadilan.
PERBANDINGAN PENGATURAN BEBAN PEMBUKTIAN ASAL-USUL KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA CHINA Chintya Bella; Susi Ramadhani; Asep Suherman
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.10337

Abstract

The fight against corruption faces challenges in proving guilt, especially when there is a discrepancy between the wealth of public officials and their legitimate income. Shifting the burden of proof of the origin of wealth to the defendant raises legal debates regarding the principles of the presumption of innocence and due process of law. Indonesia and China both apply the reverse burden of proof mechanism in corruption cases, but with different normative constructions and legal implications. This research aims to analyze and compare the regulations on proving the origin of wealth in Indonesia and China, and to formulate the ideal direction for criminal law policy in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory, comparative legal, and conceptual approach. The research results show that Indonesia adopts a limited and balanced form of reverse burden of proof, so the defendant’s obligation is limited to providing an explanation and cannot be used as a basis for punishment, which limits its effectiveness. Conversely, China applies pure reverse proof supported by an integrated surveillance system. Therefore, Indonesian criminal law policy needs to be directed toward strengthening effective and constitutional reverse burden of proof without disregarding human rights protection.

Page 15 of 16 | Total Record : 153

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026 Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018 Vol. 1 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue