cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 124 Documents
Evaluation of Education Finance Policies In Improve Education Quality Original Papua In 2018 Irwan Boinauw; Rahmawati Hussein
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2947.728 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2342

Abstract

It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed. Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.
Urban Resilience Strategy in The Climate Change Governance in Makassar City, Indonesia Ihyani Malik; Andi Luhur Prianto; Abdillah Abdillah; Zaldi Rusnaedy; Andi Annisa Amalia
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3884

Abstract

Urban resilience strategies need to be encouraged to support a broader, planned and integrated development process. Therefore, this article aims to look at the actualization conditions of urban policies in climate change governance in Makassar City, Indonesia. strategy is an effort to find and build a model for implementing strategies for developing urban resilience in climate change governance in Makassar City. The research method used is an explorative-qualitative method with a narrative-phenomenological approach where the data sources are primary and secondary data. Data collection through field studies and document studies. The data analysis used is an interactive model. City strategy resilience development model in climate change governance in Makassar City. The results showed that for the first time, the actual condition of Makassar City was under threat of climate change, both biophysically and socio-economically. Second, multilevel governance (MLG) as an ideal model in developing urban resilience, where the principle used is collaborative impact governance, namely building collaboration in policy making to tackle climate change. Third, decentralization as a strategy for implementing resilience, such as national conservation, which begins with the reservation of parks and protected areas. The dominant natural character is controlled under the control of the local government. The number and extent of protected areas are indicators of conservation-based programs implemented by the Makassar City Government.Strategi ketahanan perkotaan perlu di dorong untuk mendukung proses pembangunan yang lebih luas, terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual strategi ketahanan perkotaan dalam tata kelola perubahan iklim di kota Makassar, Indonesia. strategi adalah upaya untuk menemukan dan membangun model strategi implementasi pengembangan kapasitas ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif-kualitatif dengan pendekatan naratif-fenomenologi dimana sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Model pengembangan kapasitas strategi ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi aktual Kota Makassar dalam ancaman perubahan iklim baik secara biofisik maupun sosial ekonomi. Kedua, multilevel governance (MLG) sebagai model ideal dalam pengembangan kapasitas ketahanan kota, dimana prinsip yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ketiga, desentralisasi sebagai strategi penerapan kapasitas ketahanan, seperti adanya gerakan konservasi modern yang dimulai dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Karakter alami yang dominan ditempatkan di bawah kendali pemerintah daerah. Jumlah dan luas kawasan lindung merupakan indikator keberhasilan program berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Increasing Local Own-Source Revenue through The Development of The Regional Tourism Sector Harries Madiistriyatno; Ida Musdafia Ibrahim; Dudung Hadiwijaya
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2999

Abstract

The tourism sector is one important sector that can contribute to improving the regional economy. However, the implementation of product and tariff strategies that are not optimal can have an impact on the low sales value and profits, and in turn affect regional revenues. This study aims to analyze the effect of product strategy performance, tariff strategy and sales value on profits. Using a quantitative approach, the population in this study is 20 tourist destinations in DKI Jakarta Province. Primary data were obtained through questionnaires and interviews, while secondary data were obtained through documents and related literature. The data analysis technique used is path analysis. The results of this study indicate product strategy, tariff strategy, and sales value have a partial and simultaneous effect both on profit. The dominant variables in this study are (1) the application of the tariff strategy as a determinant of sales value and (2) the application of the product strategy as a determinant of profit.Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang bisa berkontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, penerapan strategi produk dan tarif yang tak maksimal dapat berdampak pada rendahnya nilai penjualan serta laba yang diperoleh, dan pada gilirannya memengaruhi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja strategi produk, strategi tarif dan nilai penjualan terhadap laba usaha. Menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 20 destinasi wisata di Propinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur-literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi produk, strategi tarif, dan nilai penjualan berpengaruh secara simultan terhadap laba. Variabel dominan dalam penelitian ini ialah (1) penerapan strategi tarif sebagai determinan penjualan dan (2) penerapan strategi produk sebagai determinan laba.
Collaborative Urban Governance Model in Environmental Management of Industrial Area Tri Sulistyaningsih; Mohammad Jafar Loilatu; Saiman Saiman; Nofianda Fatimah Azzahra; Nanda Adityawan
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3942

Abstract

This paper's purpose for this study is to provide an overview related to the partnership or the cooperation between the government and the private sector, specifically the manager of the industry and the community in the environmental management of the industrial area in Gresik and Sidoarjo Regency. This research used a qualitative approach to analyze the data, interviews, documentation, and questionnaires. This study revealed that the environment's management in a sustainable manner should be supported by stakeholders, the government, the community, and the private sectors. Also, this research attends to instill a sense of environmental concern in the entire party. Collaborative urban governance sustainabilitycan not be separated from the leader's success in embracing the related parties and using existing industry resources. The stakeholder determines the success of managing the industrial area in the Gresik and Sidoarjo Regency, government, public, and private parties through a Collaborative Urban Governance model.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, wawancara, dokumentasi, dan angket. Studi ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan harus didukung oleh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu, penelitian ini hadir untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan pada seluruh pihak. Keberlanjutan Collaborative Urban Governance tidak lepas dari keberhasilan pimpinan dalam merangkul pihak terkait dan menggunakan sumber daya industri yang ada. Keberhasilan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, pemerintah, publik, dan swasta melalui model Collaborative Urban Governance. 
Land Administration Policy In Bantul and Sleman Districts Subekti Widiyasno; Dyah Mutiarin; Herdin Arie Saputra; Ikhwan Rahmatika Latif
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2573

Abstract

The collection of land belonging to the Yogyakarta Palace or Sultan Ground (SG) and the Paku Alaman Duchy or Paku Alam Ground (PAG) land has been slow due to overlapping regulations. The collection of Sultan Ground and Paku Alam Ground land which is regulated in the Privileges Act is hampered by changes in the status of land ownership at the village level which belongs to the state and individuals. The certification process by the National Land Agency cannot be carried out yet. This data collection is based on Special Region Regulation No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of Sultanate Land and Duchy Land. The purpose of this study was to analyze land management policies in sustainable areas in the regencies (four) villages in Bantul Regency and Sleman Regency. This type of research conducted by the author is a mixed/mixed research (mixed methodology). Data analysis techniques in this study used the Nvivo 12 Plus software, processing by using the Crosstab Query Analysis, Cluster Analysis, Comparasis Diagram Analysis features. The results of research in land management are still not carried out correctly and evenly. Several problems were encountered, such as the absence of road access, missing land boundaries, land parcels occupying other community lands, and conflicts. Pendataan tanah milik Keraton Yogyakarta atau Sultan Ground (SG) dan tanah Kadipaten Paku Alaman atau Paku Alam Ground (PAG) berjalan lambat karena terkendala aturan yang tumpang tindih. Pendataan tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan terganjal oleh perubahan status kepemilikan tanah di tingkat desa yang menjadi milik negara dan perorangan. Akibatnya proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional belum bisa dilakukan. Pendataan ini dilandasi Peraturan Daerah Istimewa No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penataan pertanahan di kawasan berkesinambungan di 4 (empat) desa di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian campuran/kombinasi (mixed methodology). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 Plus, mengolah dengan menggunkan fitur Crosstab Query Analysis, Cluster Analysis, Comparasison Diagram Analysis. Hasil penelitian dalam penataan pertanahan masih belum dilakukan secara baik dan merata, terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai seperti tidak adanya akses jalan, batas tanah yang hilang, bidang tanah menempati wilayah tanah masyarakat yang lain, dan konflik.
Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations Muchamad Zaenuri; Yusrim Musa; Muhammad Iqbal
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2839

Abstract

This article aims to explain the governance of collaboration between local government, village government, the private sector and the community in the management of Posong Temanggung natural attractions. Lack of mutual trust and commitment is a prominent issue. After going through qualitative research using descriptive techniques, it can be seen that collaboration that has been built among stakeholders is still embryonal; there is no formal collaboration tied to the memorandum of understanding. From the research conducted, it was found that there was an intensive dialogue between stakeholders, mutual trust between stakeholders, a high level of commitment, and a reasonably even sharing of understanding. But, four things that have not been created a formal relationship, so there needs to be a process of transformation towards partnership and sustainability in a formal bond.This study recommends that the government be the main actor in building collaboration with the public and private sectors. The government must provide space for them to contribute in making the tourism village of Posong.Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam Posong Temanggung. Hal ini dikarenakan permasalahan kolaborasi diantara stakeholder tersebut terdapat berbagai kendala. Kurangnya kepercayaan dan komitmen bersama menjadi permasalahan yang mengemuka. Setelah melalui penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dapat diketahui bahwa kolaborasi yang terbangun diantara stakeholder masih bersifat embrional, belum ada kerjasama formal yang diikat dengan nota kesepahaman. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa sudah ada dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata. Namun dari keempat hal tersebut belum tercipta hubungan yang bersifat formal, sehingga perlu ada proses transformasi menuju kemitraan dan berkelanjutan dalam suatu ikatan yang bersifat formal.Rekomendasi dalam penelitian in iadalah pemerintah harus menjadi actor utama dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan swasta. Pemerintah harus memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan kontribusi dalam membangun desa wisata Posong
Smart Human Security: Economic Safety for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Face the Impact of the Covid-19 Global Pandemic Elyta Elyta; Warjio Warjio; Ahmad AzrinBin Adnan
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2715

Abstract

This article aims to develop the concept of human security through economic safeguards for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic. The analysis was carried out using a qualitative approach. This article has found an effort to secure the economy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic by integrating the hard skills and soft skills approaches. The hard skill approach is an effort made through technical matters, namely primary education in online-based entrepreneurship and training in business management based on Information, Communication, and Technology. Primary education on entrepreneurship and training in the form of technical supervision and management of ICT-based businesses in dealing with the Covid-19 pandemic. The soft skill approach is the provision of understanding and communication skills, especially the ability to conduct diplomacy so that people can have good diplomacy skills and through empathy-buying so that people through empathy can trust again to increase their purchasing power, especially to products from MSMEs. By the author, this method is called smart human security.Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan konsep human Secuity melalui pengaman ekonomi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini telah menemukan upaya pengamanan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengintegrasikan antara pendekatan hard skill dan soft skill. Pendekatan hard skill merupakan upaya yang dilakukan melalui hal-hal teknis yaitu pendidikan dasar dalam berwirausaha berbasis online dan pelatihan pengelolaan usaha berbasis Information, Communication, and Technology. Pendidikan dasar mengenai kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan berupa teknis manajemen dan pengelolaan usaha berbasis ICT dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pendekatan soft skill merupakan pemberian pemahaman dan kemampuan komunikasi khususnya kemampuan dalam melakukan diplomasi agar masyarakat dapat memiliki keahlian berdiplomasi dengan baik serta melalui empathy-buying agar masyarakat melalui empatinya dapat kembali percaya untuk meningkatkan kembali daya belinya terutama kepada produk dari UMKM. Oleh penulis, cara tersebut disebut sebagai smart human security.
Towards an Integration of Immigration and Customs Agency in Indonesia: A Step-by-Step Process Ridwan Arifin; Intan Nurkumalawati
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2990

Abstract

Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara
Policy Of A Merit System To Make A Good And Clean Government In The Middle Of Bureaucratic Politicization Yahya Pandega Putra; Eko Priyo Purnomo; Suswanta Suswanta; Aulia Nur Kasiwi
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2393

Abstract

The phenomenon of the politicization of the bureaucracy is nothing new in politics in Indonesia, the politicization of the bureaucracy has long been the case ever since the implementation of the general elections in Indonesia for the first time in 1955. The entire regime that once ruled in Indonesia has ever put through the politicization of this bureaucracy even up regime power today because by utilizing the existing positions in the bureaucracy, it can pave the way for political purposes. The application of the merit system policies to achieve good governance and clean is a step taken by the Government as a system of monitoring the implementation of transfer, promotion, and demotion conducted by political officials. This study uses qualitative research using reference data from many previous studies used as a literature review and a national online media news concerning the application of the merit system and bureaucracy politicization pressure that occurs. Based on the analysis using the software NVivo 12 Plus, it can be deduced that to realize good and clean government in the middle of bureaucratic politicization needed policy on the application of the merit system in personnel management, which aims to encourage the government bureaucracy to become more competent in solving the problems of public-oriented towards public service.Fenomena politisasi birokrasi bukanlah hal baru dalam politik di Indonesia, politisasi birokrasi telah lama terjadi sejak penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Seluruh rezim yang pernah berkuasa di Politisasi birokrasi ini pernah dilakukan Indonesia bahkan sampai kekuasaan rezim saat ini karena dengan memanfaatkan posisi yang ada di birokrasi dapat membuka jalan bagi kepentingan politik. Penerapan kebijakan merit system untuk mewujudkan good governance dan clean merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan mutasi, promosi, dan penurunan pangkat yang dilakukan oleh pejabat politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dan pemberitaan media online nasional mengenai penerapan sistem merit dan tekanan politisasi birokrasi yang terjadi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan software NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di tengah politisasi birokrasi diperlukan kebijakan penerapan merit system dalam pengelolaan kepegawaian, yang bertujuan untuk mendorong agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berorientasi pada publik menuju pelayanan publik. 
Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District Sri Andri Yani; Etika Khairina; Suswanta Suswanta; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3161

Abstract

This article Aim to analyze bureaucratic reform in the West Pasaman district government, which is related to the last stage of the 2020-2025 bureaucratic reform grand design. This projection is an opportunity to demonstrate the dedication of the bureaucracy to good governance. On the other hand, there is one thing that cannot be denied, such as the fact that the government still leaves a lot of work that has not been completed according to the target and public services that are not yet community-oriented. The performance of the West Pasaman district government’s bureaucracy is still considered low. This study uses a descriptive research method that is supported by a literature study approach by tracing the actual data for this research material. The results of this study discuss two aspects of bureaucratic reform, namely reform of mindset and work culture. Improving the mindset is used to improve the performance of the bureaucracy in order to think in a visionary direction to create a productive, innovative, and competitive bureaucracy, for this reason, the mindset is adapted from the concept of dynamic governance (Thinking ahead, Thinking Again, Thinking Across. While the work culture is aimed at creating bureaucracy agile and fast, considering the West Pasaman bureaucracy consists of two ethnicities (Mandahiling, Minang) so that it affects the work culture of each. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terkait tahapan terakhir grand design reformasi birokrasi 2020-2025. Proyek ini merupakan peluang untuk menunjukkan dedikasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, seperti masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah sesuai target dan pelayanan publik yang belum berorientasi pada masyarakat. Kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka dengan menelusuri data aktual untuk bahan penelitian. Hasil penelitian ini membahas dua aspek reformasi birokrasi, yaitu reformasi pola pikir dan budaya kerja. Perbaikan pola pikir digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar berpikir secara visioner untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pola pikir tersebut diadaptasi dari konsep tata kelola yang dinamis (berpikir ke depan, berpikir ulang, berpikir melintas). Adapun budaya kerja ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang gesit dan cepat, mengingat birokrasi Pasaman Barat terdiri dari dua suku (Mandahiling, Minang) sehingga memengaruhi budaya kerja masing-masing

Page 5 of 13 | Total Record : 124