cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
 5   6   7   8   9 
National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaigns Hertanto Hertanto; Handi Mulyaningsih; Asep Nurjaman
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4110

Abstract

Indonesia is a heterogeneous country that requires an inclusive and tolerant attitude to live in harmony. However, with the implementation of direct elections in Indonesia, there are many hoaxes and black campaigns through the mass media. The purpose of this study is to examine the national insight and political attitudes of rural youth in social media-based election campaigns. The method used is in-depth interviews through structured focus group discussions (FGD) with young students in rural South Lampung. The results showed that Lampung rural youth realized the importance of Pancasila as a unifying tool for the nation. Furthermore, the youth of Lampung strongly disapprove of hoaxes and black campaigns in the general election. This finding is very important to maintain harmony in Indonesia and can serve as a model  Indonesia merupakan negara heterogen yang membutuhkan sikap inklusif dan toleran agar dapat hidup rukun. Namun, dengan diterapkannya pemilihan langsung di Indonesia, banyak bermunculan hoax dan kampanye hitam melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wawasan kebangsaan dan sikap politik pemuda pedesaan dalam kampanye pemilu berbasis media sosial. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terstruktur dengan mahasiswa generasi muda di pedesaan Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda pedesaan Lampung menyadari pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa. Lebih lanjut, pemuda Lampung sangat tidak setuju dengan hoaks dan kampanye hitam dalam pemilihan umum. Temuan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan di Indonesia dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. 
Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020 Misran Alfarabi; Wahdania Suardi; Zuly Qodir
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4359

Abstract

In the Regional Head Election of Merauke Regency, there was a contestation between tribes to win the candidate. In this contestation, there was a conflict between ethnic groups, namely the indigenous Papuans and migrants. This study aims to discuss the political struggle of the Merauke Regency to get political support through entities. This study uses an analytical approach to research from several emerging factors such as ethnicity. Data collection was obtained from online media reporting writers, interview websites, and research reports. This study found that identity cannot be separated in the Merauke district, where politics is considered to have its positives and negatives. The positive is to ensure that ethnic immigrants in the Merauke district respect indigenous peoples as owners of territory. The negative is that there is no right to become regent for the immigrant tribes in the Merauke district even though they have fulfilled the requirements as a leader. There are no rules regarding who has the right to lead in special autonomy in the Papua region. This case raises many things related to Papuans in Indonesia in particular.Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Merauke terjadi kontestasi antar suku untuk memenangkan kandidatnya. Pada kontestasi ini terjadi konflik antar suku yaitu suku asli papua dan suku pendatang Penelitian ini bertujuan membahas pertarungan politik kabupaten Merauke untuk mendapatkan dukungan politik melaui entnisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis dari beberapa factor yang muncul seperti etnisitas. Pengumpulan data diperoleh penulis dari pemberitaan media online, website wawancara, dan laporan riset. Penelitian ini menemukan identitas tidak dapat terlepas di kabupaten Merauke dengan politik dianggap memiliki positif dan negatifnya. Positifnya adalah memastikan bahwa suku pendatang yang berada di kabupaten Merauke menghargai masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah. Negatifnya adalah tidak adanya hak untuk menjadi bupati bagi suku pendatang yang ada dikabupaten Merauke meskipun telah memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Tidak adanya aturan terkait siapa yang berhak memimpin dalam otonomi khusus di wilayah papua. Kasus ini memunculkan banyak penafsiran terkait kekhususan orang-orang papua di Indonesia.
Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Ardian Prabowo; Klara Kumalasari; Aulia Puspaning Galih; Rendra Eko Wismanu
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4420

Abstract

This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.
New Public Management New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country policies Dyah Mutiarin; Misran Misran
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.3969

Abstract

This study aims to determine the development of research on new public management policies in developed and developing countries in the last five years. To find out, we reviewed hundreds of related journals related to new general management policies in developed and developing countries with the previous 5-year edition from 2016 to 2020. Then we compared the concepts used in new public management in developed and developing countries. This study used a qualitative research method with a review of previous research. Sources are selected articles published in the Scopus database in the last five years, from 2016 to 2020. Selected items are publications relevant to new public management policy topics in developed and developing countries. This study's results were obtained through a data analysis process using the Nvivo 12 Plus and VOSviwer applications. The results showed 90 concepts in studying new public management policies in developed countries and categorized them into five groups. Again, new public management policies in developing countries have 58 concepts and can be categorized into four groups. The significance of this research is the discovery of mapping new public management policy concepts in developed and developing countries to assist in developing a conceptual framework in subsequent studies and can see the novelty in further research.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian pada tema kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Untuk mengetahuinya, kami mereview ratusan jurnal terkait kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dengan edisi lima tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian membandingkan konsep yang digunakan pada manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif dengan mereview dari penelitian sebelumnya. Sumber dipilih yang diterbitkan di data base scopus dalam lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020. Artikel yang dipilih adalah publikasi yang relevan dengan topik kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis data menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dan VOSviwer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 90 konsep dalam kajian kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. Selanjutnya kebijakan manajemen publik baru di  negara berkembang terdapat lima puluh delapan konsep dan dapat di kategorikan menjadi empat kelompok. Signifikansi penelitian ini adalah ditemukannya pemetaan konsep kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang sehingga dapat membantu dalam pengembangan kerangka konseptual pada kajian-kajian selanjutnya serta dapat melihat kebaruan dalam meneliti selanjutnya.
Rent-seeking Practices in the Budget Policymaking Processes at Local Government: Case Studies in Indonesia Salahudin Salahudin; Achmad Nurmandi; Kisman Karinda; Tinuk Dwi Cahyani
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5849

Abstract

ABSTRACTThis paper tries to analyze and utilizes qualitative document content analysis as a means of understanding rent- seeking practices in fiscal policymaking processes. This study revealed that rent-seeking practices in fiscal policymaking in Malang City, Malang Regency, and Batu City, Indonesia, involved the practices of bribery, corruption, collusion, lobbying, negotiation, and transactional politics between regional leaders, bureaucrats, private actors, and political brokers. Rent-seeking practices trough informal policymaking have a strong positive correlation to corruption. It shows that corruption resulted from rent-seeking practices in fiscal policymaking in Malang City, Malang Regency, and Batu City. Transactional politics, negotiations, bribery, collusive relations, and lobbying were also involved in rent-seeking, ultimately resulting in corruption. Therefore, the new thesis of this research is that transactional relations, negotiation, collusion, bribery, and political lobbies between regional heads, bureaucracy, parliamentary politicians, brokers, and businessmen trigger corruption in the formulation of regional budget policies. This research confirms that the practices of rent-seeking take place through informal budget policy formulation, such a transactional relations, negotiation, collusion, bribery, and political lobbies that result in acts of corruption in budget policies. Keywords: Informal policymaking, fiscal politics, local government, corruption, budget policy ABSTRAKArtikel ini mencoba menganalisis dan menggunakan analisis konten dokumen kualitatif sebagai sarana untuk memahami praktik rent-seeking dalam proses pembuatan kebijakan anggaran. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik rent-seeking dalam pembuatan kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Indonesia, melibatkan praktik penyuapan, korupsi, kolusi, lobi, negosiasi, dan politik transaksional antara pemimpin daerah, birokrat, aktor swasta, dan pialang politik. Praktik rent-seeking melalui pembuatan kebijakan informal memiliki korelasi positif yang kuat dengan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dihasilkan dari praktik rent-seeking dalam pembuatan kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Politik transaksional, negosiasi, penyuapan, hubungan kolusi, dan lobi juga terlibat dalam rent-seeking, yang pada akhirnya mengakibatkan korupsi. Oleh karena itu, tesis baru dari penelitian ini adalah bahwa hubungan transaksional, negosiasi, kolusi, penyuapan, dan lobi-lobi politik antara kepala daerah, birokrasi, politisi parlemen, pialang, dan pengusaha memicu korupsi dalam perumusan kebijakan anggaran daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik rent-seeking terjadi melalui perumusan kebijakan anggaran informal yaitu hubungan transaksional, negosiasi, kolusi, penyuapan,dan lobi-lobi politik yang mengakibatkan tindakan korupsi dalam kebijakan anggaran.Kata kunci: Pembuatan kebijakan informal, politik anggaran, pemerintah daerah, korupsi, kebijakan anggaran
Diffusion of Ideology and Role of Local Party Control to Understand Aceh Post-War Vellayati Hajad; Susetiawan Susetiawan
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5518

Abstract

AbstractThe purpose of this work are to explore the role of ideological diffusion in the creation and maintenance of GAM 's political hegemony after the Aceh War 2005-2020 and to consider how the practice of command and control were reflected when GAM worked in political parties. The study used a qualitative method with a case study approach and the research data were collected through in-depth interviews with GAM and through journals, books, and articles in print and online. Analysis of this research using data reduction, data presentation, and conclusions/verification. Diffusion of ideology is the main strategy of GAM to win elections by continuing to receive political support from the community. The spread of political ideology were reflected in the behavior of political party, legislative and executive actors, especially when they try to control the management of the government. This research was expected to explain of the use of ideology as a political strategy through the diffusion of ideology in former conflict areas. The diffusion of ideology is a tool used by local political actors as a main strategy for gaining power. By disseminating ideology, the goal is to achieve a situation of hegemony of balance that used as a way to command and control politics. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali peran difusi ideologis dalam penciptaan dan pemeliharaan hegemoni politik GAM pasca Perang Aceh 2005-2020 dan untuk mempertimbangkan bagaimana praktik komando dan kontrol tercermin ketika GAM bekerja di partai politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan GAM dan melalui jurnal, buku, dan artikel baik cetak maupun online. Analisis penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Difusi ideologi merupakan strategi utama GAM untuk memenangkan pemilu dengan tetap mendapat dukungan politik dari masyarakat. Penyebaran ideologi politik tercermin dalam perilaku para aktor partai politik, legislatif dan eksekutif, terutama ketika mereka mencoba untuk mengontrol pengelolaan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penggunaan ideologi sebagai strategi politik melalui difusi ideologi di daerah bekas konflik. Difusi ideologi merupakan alat yang digunakan oleh aktor politik lokal sebagai strategi utama untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan menyebarluaskan ideologi, tujuannya adalah untuk mencapai situasi hegemoni keseimbangan yang digunakan sebagai cara untuk memerintah dan mengontrol politik.
Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia Toni Nurhadianto; Slamet Sugiri
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5433

Abstract

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the influence of political competition, local independence, level of human development, and Supreme Audit Board (BPK) audit opinion on increasing transparency in local financial management in Indonesia. The research sample consisted of 436 local governments in Indonesia in 2016. The analytical method used to test the hypothesis is multiple linear regression. This study shows that local independence, level of human development, and BPK audit opinion have been proven to have a positive effect on increasing transparency in local financial management in Indonesia. On the other hand, political competition does not affect increasing transparency in local financial management in Indonesia. The results indicate that future studies should consider other factors to obtain more complete results. These include local government size, local expenditure, local government wealth, legislative size, local government complexity, level of dependence, local government financial capacity, press visibility, and local government administrative age. The findings contribute to the fundamental idea and recommendation for the government to improve Indonesia’s local financial management transparency. Keywords : Transparency, local financial management, local government ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh persaingan politik, kemandirian daerah, tingkat pembangunan manusia, dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 436 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2016. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah, tingkat pembangunan manusia, dan opini audit BPK terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Di sisi lain, persaingan politik tidak mempengaruhi peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Temuan penelitian ini berkontribusi dijadikan sebagai gagasan dan rekomendasi mendasar bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kata Kunci : Transparansi, tatakelola keuangan daerah, pemerintah daerah
The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia Lulu Qurrata A'yun; Nuryanti Mustari; Ahmad Harakan; Nursaleh Hartaman
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5776

Abstract

ABSTRACTThe spirit of the Election Organizing Honorary Council in supporting the disclosure of public information in terms of handling violations of the election organizers’ code of ethics has been seen since 2017. This study aims to determine the transparency carried out by the Election Organizers Honorary Council in Enforcement of the Code of Ethics for Election Organizers in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with several key informants from election organizers in Indonesia with data analysis techniques using nvivo 12 plus software. The results of the study show that the Openness of the honorary election organizers council has maximized the disclosure of public information in the implementation of the trial for violations of the election organizers’ code of ethics by doing live streaming in every trial process. Furthermore, informative indicators have also been applied in implementing the transparency of election organizers by providing easy and complete access to information. Then the disclosure of the court’s decision on the enforcement of the code of ethics is carried out in real time according to the day the case decision is issued. Keywords: Transparency, election organizers, openness of public information ABSTRAKSemangat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mendukung keterbukaan informasi public dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menujukkan Opennes (keterbukaan) Dewan kehormatan penyelenggara pemilu telah memaksimalkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan live streaming disetiap proses persidangan. Selanjutnya indicator informative juga telah diterapkan dalam pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap. Kemudian indicator disclosure atau pengungkapan hasil putusan persidangan penegakan kode etik dilakukan secara real time sesuai dengan hari dikeluarkannya putusan perkara. Kata Kunci: Transparansi, penyelenggara Pemilu, keterbukaan informasi publik
Village Law, Village Government, And Community Empowerment: The Case Study in Sub-district of Kedawung, Cirebon Ros Awaliyah Rosadah; Muhammad Iqbal Bin Samadi
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5268

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of policy implementation of Law Number 6 of 2014 on rural community empowerment in the Kedawung Sub-district, Cirebon Regency. In this study, policy implementation was described in the bureaucratic structure. This descriptive research applied a quantitative approach. The samples used were 100 respondents, and the research method employed was the descriptive analysis method. Data were collected through the distribution of questionnaires as the main instrument. Based on the study results, the influence of communication describing the implementation of the bureaucratic structure explained the policy implementation by 49.13%. The value of the policy implementation variable could be explained largely by the bureaucratic structure. Then, simultaneously, the effect of the policy implementation of Law Number 6 of 2014 on rural community empowerment was 77.87%. Meanwhile, the remaining 22.13% that participated in determining the achievement of community empowerment were affected by other variables outside of this study. This study concludes that The implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages had a significant positive effect on the empowerment of rural communities. The strongest indicator of effect was the indicator that the village government’s policies could increase people’s income. The urgency of research on community empowerment is to increase community participation and independent activities through village funds towards superior HR competitiveness and to support regional autonomy through village government which the Village Law constructs.  Keywords: Village government, policy implementation, community empowerment ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Implementasi kebijakan dijelaskan dalam struktur birokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sample yang digunakan sebanyak 100 responden, kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket sebagai instrumen utama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh komunikasi yang menjelaskan implementasi struktur birokrasi menerangkan implementasi kebijakan sebesar 49,13%. Nilai variable implementasi kebijakan dapat dijelaskan paling besar oleh struktur birokrasi. Kemudian secara simultan pengaruh implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pemberdayaan masyarakat desa sebesar 77,87%. Sedangkan sisanya yang ikut menentukan pencapaian pemberayaan masyarakat sebesar 22,13% ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Indikator pengaruh yang paling kuat adalah indikator bahwa kebijakan pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Urgensi dari penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan aktifitas mandiri masyarakat melalui dana desa menuju daya saing SDM yang unggul, dan mendukungn otonomi daerah melalui pemerintah desa yang dikontruksi UU Desa. Kata Kunci : Pemerintah desa, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat
Does COVID-19 Pandemic Transform the Performance Management of North Indralaya Sub-district Government? Faisal Nomaini; Sofyan Effendi; Oemar Madri Bafadhal; Anang Dwi Santoso
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5384

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to illustrate how sub-district governments manage performance during a time of crisis, specifically the COVID-19 pandemic. When the pandemic struck, the government, which had been criticized for its excessive concentration on routine and administrative affairs, was at a loss for how to respond. COVID-19 requires the government to perform double duty since it must continue to deliver ordinary public services while also working harder to contain the spread of COVID-19 at all levels. Thus, performance management is critical for assuring organizational performance and managing the performance of its personnel in the face of increasing work stress and work-related weariness. This study employed a qualitative method and a case study approach in the North Indralaya sub-district government. The study’s findings indicate that, aside from implementing work- from-home policies and increasing the use of information and communication technologies in public services, the sub-district government has made few modifications to performance management. As a practical consequence, adaptive and evidence-based performance management must be implemented to enable a more rapid response to the dynamics of society as a result of the COVID-19 pandemic. Due to the qualitative nature of the current study, a future study may examine the same issue using quantitative research, assessing the influence of current performance management on employee satisfaction, performance, and motivation. Keywords: Performance management, sub-districts, Covid-19 ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemerintah kecamatan mengelola kinerja pada masa krisis, khususnya pandemi COVID-19. Ketika pandemi melanda, pemerintah yang dikritik karena konsentrasinya yang berlebihan pada urusan rutin dan administrasi, memiliki sedikitpengetahuan tentang bagaimana meresponsnya. COVID-19 menuntut pemerintah untuk melakukan tugas ganda, karena harus terus memberikan pelayanan publik biasa sambil juga bekerja lebih keras untuk menahan penyebaran COVID-19 di semua tingkatan. Dengan demikian, manajemen kinerja sangat penting untuk memastikan kinerja organisasi dan mengelola kinerja personelnya dalam menghadapi peningkatan stres kerja dan kelelahan terkait pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus di Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara. Temuan studi menunjukkan bahwa, selain menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik, pemerintah kecamatan hanya melakukan sedikit modifikasi pada manajemen kinerja. Sebagai konsekuensi praktis, manajemen kinerja yang adaptif dan berbasis bukti harus diterapkan untuk memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap dinamika masyarakat akibat epidemi COVID-19. Karena sifat kualitatif dari studi saat ini, studi masa depan dapat memeriksa masalah yang sama menggunakan penelitian kuantitatif, menilai pengaruh manajemen kinerja saat ini terhadap kepuasan, kinerja, dan motivasi karyawan.Kata Kunci: Manajemen kinerja, kecamatan, Covid-19

Page 7 of 14 | Total Record : 135

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue