cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 10 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA MEDAN: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan Indra Bachri
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.054 KB)

Abstract

Abstrak: Kajian ini beranjak dari sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan yang menerima dan menetapkan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas nama Arifin bin Mhd Isya dan Dahniar binti Burhanuddin yang dinikahkan oleh Wali Hakim atas nama Anwar yang dalam hal ini adalah berstatus sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan pemohon tersebut mengalami cacat hukum, sebab hakim tidak menjadikan PMA RI sebagai bahan pertimbangan, hakim hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor nomor 3 tahun 2014 sebagai pertimbangan dimana Pengadilan Agama dapat mengesahkan permohonan Isbat yang diajukan dengan pertimbangan memberikan fasilitas kepada pemohon agar dapat melengkapi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akhirnya mengabaikan perintah Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengamanahkan kepada Kementerian Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan juga untuk menertibkan syarat pernikahan dimana posisi wali nikah adalah posisi yang sangat urgen didalam sebuah pernikahanKata Kunci: hukum Islam, putusan hakim, wali hakim, Isbat nikah
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI Zuhdi Hasibuan
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.115 KB)

Abstract

Abstract: Tujuan dari Penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui konsep UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang pembagian Harta bersama, kemudian untuk mengetahui pembagian Harta bersama Di Kecamatan Panyabungan Kota, dan kemudian untuk mengetahui faktor yang mendasari pembagian harta bersama di Kecamatan panyabungan Kota tersebut. Sedangkan metode Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (fieldresearch), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Artikel ini mengajukan temuan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Panyabungan Kota tentang pembagian harta bersama secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagaian saja, dan untuk pelaksanaan Pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak. Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi.Kata Kunci: Kata Kunci: harta bersama, hukum Islam, KHI, Mandailing
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI YAYASAN BAITUL MAAL BANK RAKYAT INDONESIA (YBM-BRI) KANWIL MEDAN TERHADAP KORBAN BENCANA ERUPSI SINABUNG Dedy Efendi
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.839 KB)

Abstract

Abstrak: Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, yang berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Dalam mendistribusikan zakat, tentunya harus memperhatikan tempat atau lokasi sasaran zakat tersebut, yakni dengan mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan tempat dana zakat itu dikumpukan (wilayah muzakki) atau lembaga zakat dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, di mana pada saat ini banyak terjadi bencanan alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.Kata Kunci: bencana, korban, erupsi, zakat, distribusi, hukum Islam, BRI
PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON: Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK Sabarudin Sabarudin
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.939 KB)

Abstract

Abstrak: Pembagian warisan adakalanya berjalan dengan lancar tanpa sengketa sama sekali, adakalanya pula harus melalui sengekata. Pembagian warisan yang ditempuh melalui sengketa sering dapat diselesaikan melalui perdamaian namun ada kalanya harus menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan. Adapun pembagian warisan yang berjalan tanpa sengketa perlu pula mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Sifat penelitian ini adalah deskriftif, yaitu mendefenisikan secara sistematis, faktual dan akurat yang fokusnya membahas pelaksanaan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Resume mediasi dirumuskan para pihak segera setelah sidang gelar perkara dan dibahas bersama Mediator saat pertama kali mediasi, Mediator melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan kepada para pihak yang berperkara hanya berupa perintah menaati isi kesepakatan di dalam akta perdamaian dan membayar ongkos perkara.Kata Kunci: hukum Islam, sengketa waris, mediasi, mahkamah syar’iyah, Aceh
HUKUM SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik Rizki Muhammad Haris
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.211 KB)

Abstract

Abstrak: Permasalahan utama dalam penulisan ini adalah tentang perbedaan arah kiblat di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia karena dipicu perubahan arah kiblat wilayah indonesia yang awalnya menghadap ke arah barat kemudian ke arah barat laut. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini maka untuk menentukan arah kiblat menjadi hal yang mudah, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini. Imam Syafi’i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat untuk selamanya. Sedangkan pendapat lain menyatakan tidak perlu mengulangi salatnya jika salatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.Kata Kunci: salat, kiblat, masjid, Batak
METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar Ahmad Yunan Siregar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.16 KB)

Abstract

Abstrak: Menurut Profesor Syamsul Anwar, metode rukyat ini memiliki aneka kendala, di antaranya kendala alam yakni jangkauan rukyat apalagi pada awal bulan terbatas tampakannya di muka bumi, sehingga akan berbeda antara negara yang telah melihatnya dengan daerah yang belum melihatnya, dengan kata lain rukyat adalah adalah sarana universal tapi berlaku temporal dan lokal. Karenanya menurutnya metode yang dapat menyatukan awal bulan kamariah adalah metode hisab karena metode ini lebih reliable untuk saat ini. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyatul hilal dalam kaitannya dengan penanggalan awal bulan kamariah, (2) bagaimana pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang hisab dan (3) apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyatukan momen-momen keagamaan seperti idul fitri, idul adha termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode rukyat menurut Profesor Syamsul Anwar menimbulkan banyak kendala,karena jangkauan rukyat terbatas tampakannya di muka bumi, mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi, namun tidak terlihat di Indonesia.Hilal mungkin terlihat di Amerika tetapi tidak di Arab Saudi. Karena perbedaan rukyat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda, hal ini berbeda dengan hisab, karena hisab tidak mengalami kendala dengan faktor alam, karena ia ,menghitung gerak bulan yang sesungguhnya, sehingga metode hisab dapat menjatuhkan awal bulan dengan serentak di seluruh dunia.Kata Kunci: rukyah, hisab, al-maqashid asy-syari’ah, puasa Arafah, kalender Islam unifikatif
RESPONS PEREMPUAN AKTIVIS TERHADAP IMPLEMENTASI INTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NO. 2 TAHUN 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh Rafiqa Rafiqa
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.124 KB)

Abstract

Abstract: Based the on theory of social construction,justice, Women In Development (WID) and Women And Development (WID). T his paper tends to responses of women aktivists againts the mayor of Banda Aceh Intructions no 2 yers 2015. sources of data obtained through legal research is empirical. Through data analysis and discussion, research shows that is (1) The results of responses of women activists in Banda Aceh contributed to broaden comprehension of the gender perspective of Islamic syariat in Aceh is KKTGA organization, disagree with the imposition of hours of night work for women, because it obstruct women’s profession, and the violence is not outside but at home. Aceh GeRAK organization disagree with the reasons that rule not need to applied because enough with existing tradition. Different from the organization LKBHuWK even agree with the premise of maintaining dignity of women. According KKTGA that Islamic syari’at is perspective gender rather difficult to implement in Aceh for Acehnese understand the law only written in the Qanun. (2) This case, these three organizations to criticize the wisdom not need to be restricted, the law sharply upwards and downwards blunt need evaluation, and must have their own consciousness. (3) Three of these organizations provide solutions including Islamic law should be firm, more attention to small community and active in socializing any regulations made.Keywords: women, activists, Aceh, organization
IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN CABAI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Asroful Anwar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.509 KB)

Abstract

Abstract: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan pemahaman tentang hukum zakat hasil pertanian cabai, penghitungan nisab, penentuan kadar yang harus dizakati, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai. Penelitian ini mengambil masalah pokok bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam perspektif Yusuf al Qardhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.Kata Kunci: zakat, pertanian cabai, al-Qardhawi, Melayu
EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH BUSANA MUSLIM MUSLIMAH DALAM MENDORONG PELAKSANAAN AJARAN ISLAM: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan Mhd. Nur Husein Daulay
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.036 KB)

Abstract

Abstrak: Efektifitas penerapan peraturan daerah busana muslim & muslimah dalam mendorong pelaksanaan ajaran Islam (Study Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan), merupakan penelitian otonomi daerah atau desentralisasi berangkat dari pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan daerah ini merupakan jawaban atas kondisi riil berkaitan dengan menurunnya moralitas dan akhlak siswa dan siswi khususnya sekolah menengah atas. Penelitian ini mendiskripssikan permasalahan secara konprehenship, holistic, integratif, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian difokuskan memahami efektifitas penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis kebijakan. Titik fokus sasaran target kebijakan ini adalah: siswa sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. (2) Garis besar rumusan kebijakan pemerintah kota Padangsidimpuan tentang pemakaian busana muslim dan muslimah tidak terlepas dari aktor kunci (key actors) keterlibatan stakehoder dan advokasi lintas pihak dalam proses penetapan kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya. (3) Implementasi kebijakan berjalan dengan baik.Kata Kunci: efektifitas, Muslim-Muslimah, Mandailing
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Dede Hafirman Said
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.164 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang.Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedure yang telah berlaku.Kata Kunci: perkawinan, anak di bawah umur, hukum Islam, KUA

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue