cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
AL-HUKAMA´
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan seluruh aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember. p-ISSN: 2089-7480 , e-ISSN: 2548-8147
Arjuna Subject : -
Articles 343 Documents
 31   32   33   34   35 
Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems Danu Aris Setiyanto
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.47-73

Abstract

Abstract : Families of different religions are a social fact in plural social life. However, interfaith marriage has always been a controversy and is considered to cause several problems, especially legal, social, and religious debates. Interestingly, some families of different religions can have good family resilience in their conditions facing social problems and religious debates. This article will answer academic anxiety about strengthening family resilience after marriage. We answer this problem with case studies and use a sociological approach.  The purpose of this article is used to explain that interfaith families have specific strategies for maintaining the resilience of their families. So, the contribution of theories and experiences of families of different religions needs to be studied in more detail through this article and subsequent research. This article produces an answer that strengthening the resilience of families of couples of different religions is carried out by mutual agreement on childcare, sharing experiences for prospective families of different religions, consultations, and couple communication that does not lead to theological differences. Abstrak : Keluarga yang berbeda agama adalah fakta sosial dalam kehidupan sosial yang majemuk. Namun, pernikahan beda agam selalu menjadi kontroversi   dan dianggap menimbulkan sejumlah masalah, terutama perdebatan hukum, sosial, dan agama. Menariknya, beberapa keluarga yang berbeda agama mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik dalam kondisi menghadapi masalah sosial dan perdebatan agama. Artikel ini akan menjawab kecemasan akademis tentang penguatan ketahanan keluarga setelah menikah. Kami menjawab masalah ini dengan studi kasus dan menggunakan pendekatan sosiologis.   Tujuan artikel ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keluarga beda agama memiliki strategi khusus untuk menjaga ketahanan keluarga mereka. Jadi kontribusi teori dan pengalaman keluarga dari agama yang berbeda perlu dipelajari secara lebih rinci melalui artikel ini dan penelitian selanjutnya. Artikel ini menghasilkan jawaban bahwa penguatan ketahanan keluarga pasangan yang berbeda agama dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak, berbagi pengalaman bagi calon keluarga yang berbeda agama, konsultasi, dan komunikasi pasangan yang tidak mengarah pada perbedaan teologis.
Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang Mohammad Fauzan Ni'ami; Agus Moh. Najib
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 1 (2022): Juni
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.1.109-126

Abstract

Abstract: This study discusses the various reasons for the legal behavior of the people of Denanyar Jombang when carrying out marriages during the Covid-19 period. Given that several policies regulate marriage during the Covid-19 period, such as Circulars, namely; P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020,P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, and 700/415.10.1.3/2020. The problem that arises is that not all people can understand properly and completely the policies issued by the government, on the one hand, the desire to remain married cannot be rejected. By using the sociology of law approach by carrying out the grounded theory of social action initiated by Max Weber, we conclude that there are various reasons why the people of Denanyar Jombang continue to carry out marriages during the Covid-19 period, which is shown in the legal behavior taken by the community. Reading the theory of social action can be inferred and reduced to the presence of effectual action, traditional action, an act of value rationality, and an act of value rationality as the basic foundation of the Denanyar community in their action. Keywords: Legal Behavior, Marriage in the Covid-19, Denanyar Society, sociology of law Abstrak: Kajian ini membahas mengenai ragam alasan perilaku hukum masyarakat Denanyar Jombang ketika melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Mengingat adanya beberapa kebijakan yang mengatur tentang pernikahan di masa Covid-19 seperti Surat Edaran yaitu; Surat Edaran Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, dan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020. Problem yang muncul adalah tidak semua masyarakat mampu memahami secara baik dan utuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada satu sisi keinginan untuk tetap menikah tidak bisa ditolak. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menjalankan grounded theory of social action yang digagas oleh Max Weber sampai kepada kesimpulan bahwa terdapat berbagai ragam alasan masyarakat Denanyar Jombang tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 yang ditunjukan pada perilaku hukum yang diambil oleh masyarakat. Melalui pembacaan teori perilaku sosial dapat diinferensikan dan direduksi adanya affectual action, traditional action, an act of value rationality, dan an act of value rationality sebagai landasan pokok masyarakat Denanyar dalam berperilaku. Kata Kunci: Perilaku Hukum, Pernikahan Masa Covid-19, Masyarakat Denanyar, Sosiologi Hukum
Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul Putri Rahyu; Arif Sugitanata
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131

Abstract

Abstrak : Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fakus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuah, Kemampuan mediator. Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Pengadilan Agama, Bantul. Abtract : This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator. Keywords: Mediator, Mediation, Religious Court, Bantul
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran Kholifatun Nur Mustofa
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 1 (2022): Juni
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.1.141-158

Abstract

Abstract: The issue of interfaith marriage is an interesting topic to be discussed again. Because the rules regarding interfaith marriage in Indonesia make multiple interpretations of permissibility or not. Couples want to carry out interfaith marriages can carry out marriages abroad or submit requests to court judges. The judge has full authority to grant or refuse. This study focuses on two cases that were submitted to the district court, No 122/Pdt.P/2020/PN.Pti and 42/Pdt.P/2014/PN.Ung. The author's reason for studying the two decisions is the similarity of the beliefs of the parties, namely men who are Muslims and women who adhere to Christianity. The focus of the first study was to dig up witness statements and the consent of the parents of both parties. Second; whether the authentic evidence presented at trial is a major consideration. The results of this study reveal that the strength of witness testimony and parental consent as well as authentic evidence that can be presented in court makes the judge grant the request.  Abstrak : Isu Pernikahan beda agama menjadi topic yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Karena aturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia menjadikan multitafsir tentang kebolehan atau tidak. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama dapat melakukan pernikahan di luar negeri atau mengajukan permohoann kepada hakim pengadilan. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak. Kajian ini memfokuskan pada  kepada dua kasus yang diajukan kepada pengadilan negeri yaitu Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti dan 42/Pdt.P/2014/PN.Ung. Alasan penulis mengkaji dua putusan tersebut adalah kesamaan kepercayaan para pihak yaitu laki-laki beragama Islam dan perempuan menganut agama Kristen. Fokus kajian pertama yaitu menggali Keterangan Saksi dan izin orang tua kedua belah pihak. Kedua; apakah bukti autentik yang dihadirkan dalam persidangan menjadi pertimbangan utama. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kuatnya kesaksian saksi dan izin orang tua serta bukti autentik yang dapat dihadirkan dalam persidangan membuat hakim mengabulkan permohonan.
Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab Tri Neneng Jafa Jafa; Masnun Tahir; Heru Sunardi
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95

Abstract

Abstract : This article discusses inter-marga marriages in the Ende and Lio Tribe Communities. The people of the Ende and Lio tribes enforce inter-marga marriages in marriage. The focus of this research is why the people of the Ende and Lio tribes apply same-marga marriages in marriages. In this study, researchers utilized a concept of legal sociology initiated by Soerjono Soekanto to analyze the reasons for the emergence of legal practice in society. This study concludes that the emergence of the practice of same-clan marriage among the Ende and Lio people in Tanjung Village is closely related to their inheritance and lineage. If their children or grandchildren marry another clan, they are worried that the inheritance will be distributed to other clans or fall into other clans. This was not wanted by the ancient ancestors. the second is worried about lineage, if from a clan they marry with another clan then their lineage will disappear. This was not wanted by their previous ancestors, so that tradition is still being implemented today. Abstrak : Artikel ini membahas mengenai perkawinan sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio. Masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pusat perhatian pada penelitian ini ialah mengapa masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan suatu konsep sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis alasan dari lahirnya praktik hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan ke marga lain atau jatuh ke marga lain. Hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. yang kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Cara Membakar Istri di Masa Pandemi COVID-19 Wahidah Zein Br Siregar
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.132-149

Abstract

Abstrak : Domestic violence is a terrifying crime. Komnas Perempuan noted that in the years of 2004 to 2021, number of domestic violence in Indonesia reached 544,452 cases. More than 70 percent of them were violence against wives. Pandemic of COVID-19 increased cases of the violence. According to UN Women, 7 among 10 women they interviewed stated that domestic violence was raising during the pandemic time. In Indonesia, research conducted by Komnas Perempuan showed that 80 percent of women who came from group of income less than 5 million per month experienced domestic violence in the COVID-19 pandemic time. This paper aims to describe and analyze cases of physical domestic violence by burning wives alive. Data on the cases were gathered from online news of the year 2020 and 2021. Description on the cases includes factors causing the violence, impacts to the victims, and sanctions that were given to the offenders. Besides adding references on the issue, this paper intents to raise awareness of the people to the need of preventing and taking serious action on domestic violence. Therefore, cases of domestic violence can be reduced if it is impossible to be demolished. . Keywords: domestic violence, COVID-19, burning alive, victim, offender, social problems   Abstrak : Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah kejahatan yang sangat mengkhawatirkan. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2004-2021, jumah KDRT di Indonesia mencapai 544.452 kasus. Lebih dari 70 persen diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap istri. Pandemi COVID-19 disinyalir telah meningkatkan jumlah kasus KDRT. Menurut UN Women, 7 diantara 10 perempuan yang mereka wawancarai, mengatakan bahwa KDRT meningkat selama pandemi. Di Indonesia, dari riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diketahui bahwa 80 persen perempuan yang berasal dari kelompok berpenghasilan 5 juta ke bawah mengalami KDRT di masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tentang kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID 19, khususnya kasus kekerasan fisik dengan cara membakar istri hidup-hidup. Data mengenai kasus ini penulis peroleh dari berita-berita online pada masa pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Penulis melakukan qualitative document analysis terhadap berita-berita tersebut. Uraian KDRT ini meliputi penyebab pelaku melakukan KDRT, bagaimana akibatnya pada korban, serta hukuman apa yang diberikan penegak hukum kepada pelaku. Selain menambah referensi tentang KDRT, tulisan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menangani dengan serius permasalahan KDRT. Dengan demikian, kasus-kasus KDRT dapat dikurangi jika tidak mungkin dihilangkan sama sekali.   Kata Kunci: KDRT, COVID-19, membakar hidup-hidup, korban, pelaku, problema sosial
The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective Nihrul Bahi Alhaidar; Muhammad Muhajir; Syamsud Dhuha
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26

Abstract

After attendance, the enactment of the Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018 answers the legal vacuum over isbat for Polygamous marriage. But in practice, the SEMA confuses its implementation. This study aims to analyze the application of polygamous marriage law in SEMA number 3 of 2018 and the juridical implications for justice, expediency, and legal certainty. This research includes normative legal research with statutory and conceptual approaches. Gustav Radbruch's theory of legal purpose is used as his analysis knife. The study concluded that closing the door of Isbat for Polygamous marriage is not the right solution because marriage isbat is one way to obtain legal guarantees in the eyes of the state. The aggrieved subject of the SEMA was a polygamous wife who could not take legal action in seeking justice. Judging from Gustav Radbruch's theory, SEMA number 3 of 2018 has not met the elements of legal objectives. The provisions in SEMA number 3 of 2018 only accommodate the interests of children. The rights of polygamous wives should be prioritized because the benefits received are more significant than tightly closing the door of isbat for Polygamous marriage. It is necessary to review SEMA number 3 of 2018 to contain concrete values of justice, expediency and legal certainty for children and wives.
Choosing Friends to Help a Victim of Domestic Violence in Surabaya Fahruddin Ali Sabri
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.27-49

Abstract

State actors and non-State actors have an important role and contribution to solving acts of domestic violence. These actors are given space through Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Legal protection and human rights are the main points for victims of domestic violence in protecting their dignity and dignity as human beings. Victims of domestic violence have the option to resolve it through both State and non-State actors, they seem comfortable with their choice of friends in resolving these acts of domestic violence. This article uses ethnographic methodology by observing the behavior, knowledge, beliefs, network of friends, and culture of the selection process for solving domestic violence in the city of Surabaya. This article is derived from data collected through documentation, semi-participant observation, and interactive dialogue. Friends as an institution where to complain, and seek resolution has been chosen by victims of domestic violence. They consider that friends play an important role as a preliminary institution rather than other actors such as nuclear relatives, police and courts who are State and other non-State actors.
For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody Zuhdi Hasibuan
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92

Abstract

In Islamic law, for a child who has not been mumayyiz, their custody falls in the hands of the mother. If the child has been mumayyiz, then the child is given the right to choose and determine who has the right to care for him. However, the judge of Panyabungan Religious Court decides the custody of a child who has not been mumayyiz to the father. This study aims to analyze the judge’s considerations in determining the custody of a child who has not been mumayyiz to the father. Using a normative and philosophical approach by using Maqasid Sharia theory, this study employs a qualitative methodology to examine the judge’s consideration. As for the results of this study, firstly, in consideration of the judge stipulating the custody of the child who has not been mumayyiz to the father is to maintain the child’s physical growth. Second, the author believes that a judge who determines to whom child custody is granted should prioritize the existence of religion over the existence of the soul. It means that child custody is given priority to one of the parents with better religion, behavior, and association than prioritizing the child's physical needs.
Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law Muhammad Fajri; Oyo Sunaryo Mukhlas; Atang Abdul Hakim
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114

Abstract

The institutionalization of substitute heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a breakthrough based on the principles of justice and humanity for heirs who are left behind, but this regulation is considered vague, has multiple interpretations, and can even disrupt the basic principles of Islamic inheritance. The existence of regulations on substitute heirs is very influential in the distribution of inherited assets, as parties who were not entitled to inheritance become entitled to it. This is a normative study with statutory, conceptual, and political approaches. The results of the study indicate that the policy of forming a substitute heir law in terms of updating and developing Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the situation and condition of legal requirements, which are more or less influenced by the values that live in society and the continuous developments in society itself, especially in aspects of justice. However, the regulation needs to be revised or corrected in the content of the article so that it is right on target and does not have multiple interpretations within its reach, so that it is in line with the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty.

Page 34 of 35 | Total Record : 343

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 10 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): June 2020 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol. 9 No. 2 (2019): December 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): June 2019 Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol 7 No 1 (2017): Juni 2017 Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 6 No 1 (2016): Juni 2016 Vol. 5 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol 5 No 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015 Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 Vol 4 No 2 (2014): Desember 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014 Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014 Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013 Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013 Vol 3 No 1 (2013): Juni 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013 Vol 2 No 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Desember 2012 Vol 2 No 1 (2012): Juni 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012 Vol 1 No 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Desember 2011 Vol 1 No 1 (2011): Juni 2011 Vol. 1 No. 1 (2011): Juni 2011 More Issue