Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA YANG BERBASIS PADA SISTEM PENGELOLAAN LOKAL Wijaya, Jaya
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 1, No 2 (1999)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4277.393 KB)

Pengelolaan wilayah pesisir dalam wacana umum pada dasarnya adalah menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang sedang dan yang akan dilakukan di daerah pesisir dengan memberikan "keseimbangan relatif antara aspek eksploitasi dan aspek konservasi. Dengan pertimbangan aspek-aspek ini maka diharapkan lingkungan wilayah pesisir dapat dimanfaatkan dalam jangka lama atau berkelanjutan. Beberapa sistem pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan kajian disiplin mulai diperkenalkan untuk menjawab isu-isu kerusakan lingkungan wilayah pesisir. Dalam kenyataannya sebelum diperkenalkan model-model pengelolaan wilayah pesisir yang dianggap modern yang berbasis pada sistem, metode dan analisa dengan pendekatan disiplin tertentu, masyarakat pesisir sendiri telah mempunyai sistem pengelolaan "tradisional" tertentu yang mempunyai aspek kebijaksanaan dalam mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir.ABSTRACTCoastal management basically is to synchronize human activities by taking exploitation and conservation aspects into account. Exploitation aspects are meant to gain the optimal uses of coastal resources for public benefits, whereas conservation aspects are meant to protect environment in purpose to maintaining environmental quality and sustainable uses. By considering these aspects hopefully coastal area can be utilized for a long time. Various coastal management systems are introduced to answer issues on coastal environment degradation. ln fact, coastal community has already adopted "traditional" coastal management system before a "modern coastal management system" is introduced. This management system has policy aspect in exploiting natural resources in coastal area.

INVENTARISASI TUMBUHAN ENDEMIK DI PULAU WAIGEO, KABUPATEN RAJA AMPAT, PROVINSI PAPUA BARAT Sudarmono, Sudarmono
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 1 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Pulau Waigeo merupakan salah satu pulau besar di Raja Ampat Provinsi Papua Baratyang kaya akan tumbuhan endemik pada dataran rendah tanah kapur (karst). Tujuan penelitian ini untuk menginventarisasi jenis-jenis tumbuhan yang unik dan endemik yang perlu dilindungi. Lokasi penelitian meliputi kawasan hutan primer di sepanjang Sungai Warambiae, Hutan Adat Distrik Teluk Mayalibit dan Wilayah Gunung Danai. Tumbuhan di Pulau Waigeo sangat tinggi keanekaragamannya dikarenakan tingginya jenis-jenis tumbuhan endemik, seperti: Pule Waigeo (Alstonia beatricis), Guioa waigeonensis, Calophyllum parvifolium, Nepenthes danseri, Schefflera apiculata, Hernandia origera, sapu tangan (Maniltoa rosea) dan lain-lain. Jenis-jenis anggrek, palma dan keluarga keladi termasuk tinggi keanekaragamannya. Kawasan hutan yang masih begitu luas terutama hutan primer yang ada di wilayah sepanjang aliran Sungai Warambiae dari hulu di Gunung Danai hingga bermuara di Teluk Mayalibit perlu dilindungi karena wilayahnya belum masuk dalam wilayah cagar alam.Kata kunci : Inventarisasi, Kabupaten Raja Ampat, Pulau Waigeo, Tumbuhan EndemikABSTRACTWaigeo Island is one of the big islands in the Province of West Papua which is rich with endemic plants within lowland soil limestone (karst). The purpose of this research is to inventory the species of plants that are unique and endemic so that need to be protected. Location of research covering the area of primary forest along the Warambiae River, the indigenous forests of the Mayalibit Gulf District, Regions of Mt. Danai. Waigeo Island is high diversity and high of plants endemic, such as: Pule Waigeo (Alstonia beatricis), Guioa waigeonensis, Calophyllum parvifolium, Nepenthes danseri, Scefflera apiculata, Hernandia origera, handkerchief tree (Maniltoa rosea) etc. Species of orchids, palma and also included to the high diversities family. The forest is still primary forest in the region along the Warambiae River into the Mayalibit Gulf. This area needs to be protected because of its territory has not been included in the nature reserve areaKeywords: Inventory, Raja Ampat Islands, Waigeo Island, Endemic Plant

ANALISIS SPASIAL KELEMBAGAAN PETANI DAN KEMISKINAN PETANI TANAMAN PANGAN MENGGUNAKAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION DI PROVINSI JAMBI Nashwari, Inti Pertiwi; Rustiadi, Ernan; Siregar, Hermanto; Juanda, Bambang
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 18, No 2 (2016)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKEmpat puluh persen (40%) masyarakat Indonesia yang terlibat dalam pertanian masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingginya jumlah petani miskin belum mampu menurunkan kemiskinan petani secara berarti. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kegiatan pertanian, fasilitas fisik pertanian dan akses kelembagaan petani terhadap pengurangan kemiskinan petani tanaman pangan di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki kemiskinan di pedesaan yang tinggi dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang paling rendah di Indonesia. Pendekatan spasial metode Geographically Weighted Regression (GWR) dipilih sebagai pendekatan alternatif dalam analisis kemiskinan petani karena dapat mempertimbangkan adanya keragaman karakteristik kemiskinan dan penyebab kemiskinan yang berbeda di masing-masing wilayah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya desa dengan jaringan jalan beton/aspal berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan petani tanaman pangan di beberapa kecamatan Kabupaten Kerinci, satu kecamatan di Kabupaten Merangin dan seluruh kecamatan di Kabupaten Sungai Penuh. Semakin besar persentase desa yang melakukan kegiatan pemberdayaan dana bergulir/simpan pinjam untuk modal usaha pertanian selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Sungai Penuh dan beberapa kecamatan di Kabupaten Kerinci akan menurunkan jumlah kemiskinan petani tanaman pangan di wilayah tersebut. Keberadaan fasilitas irigasi dan kegiatan pertanian tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan petani tanaman pangan.Kata kunci: kemiskinan, petani tanaman pangan, analisis spasial, Geographically Weighted RegressionABSTRACTForty percent (40%) of Indonesian people in agriculture sectors are still living under the poverty line. The government policies have been implemented to reduce poor farmers but itâs not significant. The purpose of this study is to describe the spatial pattern of agricultural activity, the agricultural facilities and farmers access to the farm institution and to analyze its impact on poverty reduction in food crop farmers in Jambi Province. Jambi Province is selected because have high number of poverty in rural area and the lowest Farmerâs Term of Trade Indices (NTP) in Indonesia. Spatial approach Geographically Weighted Regression (GWR) was used to analyze the factors influencing the poverty among food crops famers and consider the diversity of the characteristics of poverty and a cause of poverty is different in each region. The result of this study are rural area with asphaltroads was significantly influence reducing poverty food crop farmers in several districts Kerinci, districts Merangin and districts Sungai Penuh. Rural area with empowerment activities by revolving fund for agriculture also significantly influence reducing poverty food crop farmers in the district Sungai Penuh and district Kerinci in the last three years. The irrigation facilities and agricultural activities not significant reduce farmers crops poverty.Keywords: poverty, food crop farmer, spatial analysis, Geographically Weighted Regression

ANALISIS SPASIAL KEMAMPUAN DAN KESESUAIAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN MANAJEMEN LANSKAP DI SEMPADAN CILIWUNG, KOTA BOGOR Susetyo, Budi; Widiatmika, Widiatmaka; Arifin, Hadi S; Machfud, Machfud; Arifin, Nurhayati H.S.
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1076.624 KB)

ABSTRAKKeputusan Presiden No 32/1990 menyatakan bahwa sempadan sungai adalah kawasan perlindungan setempat. Pelestarian kawasan sempadan ini juga didukung oleh peraturan lainnya. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan terus terjadi, termasuk banyaknya permukiman ilegal di kawasan sempadan Ciliwung yang memunculkan bahaya lingkungan. Oleh karena itu langkah pencegahan perlu segera ditempuh. Model perumusan kebijakan pengelolaan lanskap dirancang untuk dapat mengatasi hal ini melalui dukungan analisis spasial kemampuan lahan dan kesesuaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan lahan dan kesesuaiannya untuk beberapa tanaman guna mendukung program penghijauan di kawasan sempadan Ciliwung. Evaluasi lahan dilakukan melalui analisis Satuan Peta Lahan (SPL). Kawasan sempadan Ciliwung di Kota Bogor ini terbagi menjadi 18 SPL. Analisis spasial yang dilakukan berdasarkan data tahun 2006-2013, menunjukkan terjadinya peningkatan permukiman ilegal sebesar 0,8% dan tingkat pengurangan luas ruang terbuka hijau sebesar 0,17%. Hasil analisis kemampuan lahan menunjukkan bahwa 85,78% dari total luas lahan memiliki kemampuan sedang hingga tinggi (kelas II-e, II-w, III dan IV-e). Kelas kemampuan lahan II-IV direkomendasikan untuk lahan pertanian, sedangkan kelas V-VII direkomendasikan sebagai lahan konservasi. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, daerah ini memiliki potensi kesesuaian lahan untuk jenis tanaman budidaya, khususnya buah-buahan. Hasil ini dapat menjadi alat yang kuat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan lanskap di sempadan Sungai Ciliwung di Kota Bogor.Kata Kunci: evaluasi lahan, kemampuan lahan, kesesuaian lahan, manajemen lanskap, penghijauan, kebijakanABSTRACTAccording to the Presidential Decree No. 32/1990, riparian area is among locally protected areas. Other government regulations strongly recommend on conservation of the riparian area. Typically, continuous violation of governmental regulation is noted mainly illegal settlements in the Ciliwung riparian area, which led to environmental hazards. Hence preventive major should be taken in this regard. A policy formulation model of landscape management can be designed through spatial analysis of land capability and land suitability. The aim of this research is to analyze land capability and suitability for re-greening program in the Ciliwung riparian area. Land evaluation is carried out through analysis of soil map units (SPL), which are divided into 18 SPL, followed by land capability and suitability analysis. Results of spatial analyzes based on data year 2006-2013 showed a rate of increase in illegal settlement area by 0.8% and a rate of reduction in green open space area by 0.17%. The result of land capability analysis shows that the total area is approximately 85.78% has moderate to high land capability (class II-e, II-w, III-e and IV-e). The land capability classes II-IV are recommended for agricultural land, while classes V-VII are recommended for conservation area. Based on land suitability analysis, this area has potential for local crops. These results can be strong tools for formulating a landscape management policy for Ciliwung riparian area in Bogor City.Keywords: land evaluation, land capability, land suitability, landscape management, re-greening, policy

OPTIMALISASI POLA PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR Munajati, Sri Lestari; Kaelan, Yudi Priatno; Ardyati, Meilani
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 1, No 2 (1999)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1596.104 KB)

Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam yang mempunyai manfaat yang sangat luas ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Penggunaan hutan mangrove untuk lahan pertanian, perikanan, pengusahaan hutan, dan permungkiman terjadi hampir di seluruh bagian hutan mangrove di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian pemanfaatan hutan mangrove dengan mempertimbangkan nilai ekonomi didasarkan fungsi-fungsi ekologinya. Berdasarkan nilai ekonomi dan ekologi yang optimal, maka pola pemanfaatan hutan mengrove di daerah penelitian yang optimal adalah kombinasi hutan (80%) dan tumpang sari tambak udang (20%).ABSTRACTMangrove forest is one of natural resources that have many advantages socially, economically and ecologically. The use of mangrove forest for agriculture, fishery, forest management and settlement occur almost in every mangrove forest in Indonesia. Therefore assessment in utilization of mangrove forest considering its economical value based on its ecological functions is very important. Based on its optimal economical and ecological value the optimal utilization of mangrove forest within the area of study is combination between forest (80%) and shrimp ponds (20%).

NERACA DAN VALUASI EKONOMI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO Nahib, Irmadi; Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Penelitian ini berdasarkan pendekatan teori ekonomi, untuk mengkuantifikasi nilaiekonomi sumber daya hutan mangrove menggunakan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk menganalisa dan menampilkan secara keruangan luas dan nilai ekonomi. Tujuan penelitia ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan sumberdaya hutan mangrove dan nilai ekonomisnya. Untuk mengevaluasi luas hutan mangrove diturunkan dari citra Landsat dan ALOS yang mempunyai perbedaan waktu dan masing-masing citra dikelaskan. Citra landsat digunakan untuk data awal dan citra ALOS sebagai data akhir. Hasil klasifikasi kemudian dikonversi dalam format shapefile dan diolah dengan program SIG untuk menghasilkan peta neraca. Nilai ekonomi sumberdaya hutan didapatkan dari surveivaluasi ekonomi. Nilai-nilai ekonomi dihubungkan dengan peta neraca dan menjadi peta nilai ekonomi hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan laju degradasi hutan mangrove sebesar 2.324 hektar selama 12 tahun, sedangkan nilai ekonomi total dari hutan mangrove di Kabupaten Pohowato yang meliputi hutan mangrove 6.864 ha dan tambak 5.139 ha sebesar Rp 141 milyar /tahun.Kata Kunci : Hutan Mangrove, Nilai Ekonomi, DegradasiABSTRACTThis research applies the economic theory for quantifying the economic value ofmangrove forest resource, using remote sensing image and geographic information system to analyze and visualize spatial values. The aims of the research were to know the level of degradation of mangrove forest resources and its economic value. To evaluate the area of mangrove forest resource, Landsat and ALOS images from different time were used and classified them respectively. Landsat image was assigned as initial date and ALOS as end date. The classification of the images was converted to shapefile and processed with GIS to make the change/balance map. The economic value of the mangrove forest resource was derived from economic valuation study or survey. The economic value then was connected with the balance map and become mangrove forest economic value balance map. Results showed level of degradation of mangrove forest resources of 2,324 hectare during 12 years, meanwhile the total economic value of the mangrove forest in Pohowato covering 6.864 ha of mangrove forest and 5,139 ha of fishpond amountsto Rp141 billion/year.Keywords : Mangrove Forest, Economic Value, Degradation

EFEKTIVITAS TRANSFORMASI INDEKS VEGETASI PENEKAN PENGARUH ATMOSFER BERBASIS CITRA SPOT-6 UNTUK ESTIMASI PRODUKSI TANAMAN KELAPA SAWIT (Elaeis Guineensis Jacq) DI SEBAGIAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU Siwi, Sukentyas Estuti
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKKondisi atmosfer cukup signifikan untuk mempengaruhi nilai refleksi objek dari data penginderaan jauh, akibatnya mempengaruhi ekstraksi informasi dari data penginderaan jauh termasuk perkiraan produksi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan transformasi indeks vegetasi dasar (generik) yakni Ratio Vegetation Index (RVI) dan indeks vegetasi yang mampu mengurangi pengaruh kondisi atmosfer yakni Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) dan Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) untuk memperkirakan produksi tanaman kelapa sawit menggunakan citra SPOT-6. Daerah penelitian di perkebunan kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantations, Air Molek, Indragiri Hulu. Metode yang digunakan adalah penerapan transformasi RVI, ARVI dan VARI dan analisis regresi statistik menggunakan citra SPOT-6 tanggal 13 Juni 2013. Metode pemilihan sampel menggunakan stratified random sampling. Analisis regresi dilakukan antara tahun tanaman, indeks vegetasi, dan produksi dari lapangan untuk menghasilkan formula berdasarkan parameter pengaruh produksi, nilai indeks vegetasi dan perkiraan produksi. Hasil penelitian menunjukkan nilai estimasi produksi untuk transformasi RVI adalah 141.710 ton, ARVI adalah 143.317,5 ton dan Vari adalah 148.122,4 ton. Dibandingkan dengan produksi data lapangan sebesar 181.702,6 ton. Akurasi perkiraan produksi sebesar 77,99% dari transformasi RVI, 78,87% dari transformasi ARVI dan 81,52% dari transformasi VARI. Jadi transformasi terbaik untuk memperkirakan produksi kelapa sawit adalah transformasi VARI. Hasil penelitian membuktikan bahwa efek atmosfer pada citra penginderaan jauh dapat ditekan dengan menggunakan ARVI dan VARI transformasi.Kata kunci: transformasi indeks vegetasi, citra SPOT-6, estimasi produksi tanaman, tanaman kelapa sawitÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTThe atmosphere condition is quite significant to influence the object reflection value from the remote sensing data, so it can be affecting the information extraction from a remote sensing data including crop production estimates. This study aims to assess the ability of the transformation of vegetation index base (generic) is Ratio Vegetation Index (RVI) and the vegetation index which capable of reducing the influence of the atmosphere condition are Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) and Visible atmospherically Resistant Index (VARI) to estimate crop production of oil using SPOT-6 imagery. The study area is an oil palm plantation PT. Tunggal Perkasa Plantations, Air Molek, Indragiri Hulu. The method used role in this research is the remote sensing method by applying RVI, ARVI and VARI transformation and statistical regression analysis on SPOT-6 imagery recorded on 13 June 2013. The sample selection method used was stratified random sampling. Regression analysis was conducted between the year of crops, vegetation index, and also the production from the field to produce a formula based on the parameters the influence of production, vegetation index value and production estimate. Results showed the estimated value of production for the transformation of RVI was 141,710 tons, ARVI was 143.317,5 tons and Vari is 148.122,4 tons. Compared with the data field production amounted to 181.702,6 tons. The accuracy of estimated production amounted to 77,99% from RVI transformation, 78,87% from ARVI transformation and 81,52% from VARI transformation. So the best transformation to estimate production of palm oil is the VARI transformation. The research results prove that the atmosphere effect on the remote sensing image can be suppressed by using the ARVI and VARI transformation.Keywords: vegetation index transformation, SPOT-6 image, crop production estimates, palm oil

KAJIAN WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAJALENGKA Hidayat, Edwin; Sutandi, Atang; Tjahjono, Boedi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKPertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Majalengka, namun memiliki keterkaitan sektoral yang lemah dengan industri pengolahan hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi keunggulan komparatif-kompetitif komoditas unggulan pertanian berdasarkan luas tanam, (2) mengidentifikasi desa-desa berbasis industri kecil pengolahan hasil pertanian, (3) mengidentifikasi desa yang memiliki tingkat fasilitas pelayanan dan aksesibilitas tinggi untuk mendukung industri, (4) mengidentifikasi potensial fisik lahan untuk pengembangan komoditas, (5) menentukan daerah pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian dan daerah pengembangan komoditasnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis location quotient (LQ), shift share (SSA), skalogram dan kesesuaian fisik lahan. Komoditas pertanian yang diteliti adalah jagung, mangga, kedelai, dan pisang. Hasil penelitian menunjukkan jagung unggul di 6 kecamatan, mangga unggul di 13 kecamatan, kedelai unggul di 1 kecamatan, dan pisang unggul di 3 kecamatan. Terdapat 179 desa berbasis industri kecil pengolahan hasil pertanian. Desa dengan tingkat fasilitas pelayanan dan aksesibilitas tinggi terdiri atas 50 desa. Fisik lahan yang sesuai untuk masing-masing wilayah pengembangan komoditas terdiri atas 21.862 hektar untuk jagung, 207.546 hektar untuk mangga, 4.073 hektar untuk kedelai, dan 20.669 hektar untuk pisang. Wilayah yang diarahkan untuk pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian terdiri atas 10 desa sebagai desa industri dan 6 kawasan industri yang merupakan gabungan dari beberapa desa, sedangkan arah prioritas pengembangan komoditas terdiri atas 3.264,24 hektar untuk jagung, 302,57 hektar untuk mangga, 3.694 hektar untuk kedelai, dan 907,61 hektar untuk pisang.Kata Kunci: Majalengka, komoditas unggulan, industri kecil, wilayah pengembanganABSTRACTAgriculture is a basic sector on Majalengka Regency, but it has a weak sectoral linkages with agro-processing industries. This study aimed to: (1) identify the comparative-competitive advantage of agricultural advantage commodities acreage, (2) identify the villages with become small industries of agro-processing based, (3) identify villages with high level of the facilities services and accessibility to support the industry, (4) Identify physical potention of the land for commodity development, (5) determine the development areas for small industries based on agricultural advantage commodities and its commodity development areas. The analytical method used was analysis of the location quotient (LQ), shift share analysis (SSA), schallogram and physical land suitability analyses. This research focus on commodities, those were corn, mango, soybean and bananas. The results showed that corn was superior in 6 districts, mango was superior in 13 districts, soybean was superior in 1 district and bananas was superior in 3 districts. There were 179 villages as basic of small agro-processing industries. Villages with the high level of facilities services and accessibility consisted of 50 villages. There were 21,862 ha land that phisically suitable for corn, 207,546 ha for mango, 4,073 ha for soybean and 20,669 ha for bananas. There were 10 industrial villages and 6 industrial areas that consisted of some villages, that could be developed as a development region for small industries based on agricultural advantage commodities. The priority areas for commodity development were 3,264.24 hectares for corn, 302.57 hectares for mango, 3,694 hectares for soybean and 907.61 hectares for bananas.Keywords: Majalengka, advantage commodity, small industry, development region

EVALUASI AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN UNTUK PENYUSUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Nahib, Irmadi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2018.31 KB)

Selama ini pengusahaan hutan belum didasarkan atas fungsi pokok hutan dan peruntukannya, sehingga dalam areal HPH terdapat hutan lindung dan hutan konservasi. lmplementasi dari UU No. 41 tahun 1999 (Kehutanan) dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (Pemerintah Daerah), salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah redesain pengelolaan hutan dalam kerangka otonomi daerah berbasis unit-unit pengelolaan hutan dengan tetap memperhatikan azas kelestarian. Oleh sebab pembentukan unit-unit/kesatuan kelestarian yang optimal meniadi penting, yakni pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam rangka membangun suatu KPHP atas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah ada, maka harus dilakukan deliniasi, identifikasi dan analisis luas areal HPH untuk dijadikan satu kesatuan pengelolaan hutan.ABSTRACTUntil today forest concession has not been basic function of the forest and its usage so that inside forest concession area there are protected forest and conserved forest. Implementation of Law No. 41/1999 (Forestry) in regional autonomy based on Law No. 22/1999 (Regional Government) is that it is necessary to redesign forest management in regional autonomy in the form of forest management units with consideration of sustainability. Because formation of optimal units is important, Forest Management Union such as Production Forest Management (PFM) needs to be established. ln order to implement this PFM inside an existing Forest Concession Right, delineation, identification and analysis of concession area have to be done.Kata Kunci : Unit Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Produksi, Sistem lnformasi GeografiKeyword : Forest Management Unit, Production Forest Management Union, Production Forest, Geographic Information System

PETA SKALA BESAR (BATAS RW) DAN MANFAATNYA Wibowo, Adi; Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Permasalahan di Indonesia hingga hari ini adalah bahwa batas administrasi kelurahansudah ada, tetapi batas administrasi Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) belum ada. Pemda DKI sudah memiliki peta skala besar (1:1.000) untuk membuat peta batas administrasi RW. Pemetaan skala besar (Batas RW) bermanfaat untuk akurasi informasi data kejadian penyakit demam berdarah atau penyakit lainnya, sehingga menghilangkan bias informasi karena menggunakan peta batas kelurahan. Manfaat lainnya adalah untuk akurasi manajemen alamat pelanggan, misalnya pelanggan PDAM, memudahkan verifikasi data pelanggan dengan peta sekala besar terutama yang hanya mencantumkan alamat RT/RW, tanpa menyebutkan nama jalan dan nomor rumah.Kata Kunci: Peta Skala Besar, Batas RW, Verifikasi, AkuratABSTRACTA problem in Indonesia is the fact that village boundaries are already available, but the RW/RT boundaries (RT consists of several households, while RW consists of several RTs) are still not done until nowadays. Government of DKI Jakarta already has big scale maps (1:1.000) for delineating boundary of RW administration. Big Scale Mapping (RW Boundary) can help produce more precise data, such as dengue fever or other contagious diseases, in order to prevent bias information when using village boundaries. Another usage of the big scale mapping is to better manage customer addresses, for example PDAM (clean water provider) customers, so that it would be easier to find where the address of the customers are, especially when the customers did not mention street name and house number, but only mentioned RT/RW address.Key words: Big Scale Mapping, RW Boundaries, Verified, Accurate

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA