Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSPEK INDUSTRI SURVEI DAN PEMETAAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Susanto, Al.
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1177.604 KB)

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan UU ini maka sebagian besar kewenangan pemerintahan yang selama ini berada di Pusat didelegasikan ke Daerah. Pendelegasian kewenangan ini membawa implikasi meningkatnya sumberdaya dan aktifitas di daerah. Hai ini memberikan peluang usaha atau bisnis yang lebih besar di daerah dibandingkan sebelum adanya otonomi di daerah. Salah satu peluang bisnis adalah industri di bidang survei dan pemetaan. lndustri survei dan pemetaan yang berkembang di Indonesia saat ini terkonsentrasi di Jakarta dan Bandung Dengan adanya peluang usaha di daerah maka industri survei dan pemetaan harus menyesuaikan diri dan mendekati pasar. Kantor industri survei dan pemetaan harus menyebar ke berbagai lbukota Propinsi. Disamping itu dalam mengantisipasi perdagangan bebas industri survei dan pemetaan nasional harus meningkatkan kualitas SDM, kualiias produk dan penyesuaian peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi. Tanpa upaya-upaya itu industri survei dan pemetaan nasional akan kalah bersaing dengan perusahaan survei dan pemetaan multinasional.ABSTRACTLaw No.22/1999 with regard to Regional Government is a basis to execute autonomy to local governments. By this law central government will delegate a great part of its authority to local government. The implication is in increasing of resources and activities of local government. This phenomenon will create a bigger business opportunity to regional area. One of the business opportunities is survey and mapping industry. Nowadays the existing survey and mapping companies are concentrated in Jakarta and Bandung with a few numbers distributed in other big cities. Related to business opportunity in regional area due to regional autonomy. National survey and mapping companies should take strategic steps such as: getting closer to markets/users, more professional human resources and using the advanced technology in doing their businesses. At least in every Province capital, national survey and mapping company should have a branch office. Without strategic steps mentioned above, national survey and mapping company will not be able to compete with similar multinational companies.Kata Kunci . lndustri, Survei dan Pemetaan, Otonomi DaerahKeyword : lndustry, Survey and Mapping. Regional Autonomy

DISAIN MODEL SPASIAL KETAHANAN PANGAN PULAU TERPENCIL Suwarno, Yatin; Munajati, Sri Lestari; Soleman, M Khifni; Fitrianto, Anggoro Cahyo
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Ada 5 (lima) indikator untuk menentukan ketahanan pangan rumah tangga di suatu wilayah, yaitu: kecukupan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan pangan, stabilitas pangan, dan kualitas pangan. Semua indikator kualitatif tersebut terlebih dahulu dirubah menjadi kuantitatif guna menghitung Indeks Ketahanan Pangan. Dengan metode âScoring and Weightingâ dalam Spatial Analysis, ketahanan pangan disajikan dalam bentuk peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepulauan Karimunjwa yang tersdiri dari 5 pulau berpenghuni memiliki tingkat ketahahan pangan sebagai berikut: Tahan Pangan (P. Karimunjawa), Cukup Tahan Pangan (P. Kemujan), dan Agak Tahan Pangan (P. Genting, P. Parang, dan P. Nyamuk). Kondisi ketahanan pangan di Kepulauan Karimunjawa dipengaruhi oleh terbatasnya lahan pertanian, aksesibilitas, dan daya beli masyarakat.Kata Kunci: Spasial, Model, Disain, Ketahanan Pangan, Pulau TerpencilABSTRACTThere are 5 (five) indicators that determine household food resilience, namely: foodsufficiency, food affordability, food security, food stability and food quality. These are qualitative parameters and should be converted into quantitative parameter. The method "Scoring and weighting" is used for Food Resilience Index that will be presented in the map. The research results show that the Karimunjawa Islands consisting of 3 villages and 5 inhabited islands have food resilience levels as follows: Endurance Food (Karimunjawa Island), Endurance Enough Food (Kemujan Island), and Near Endurance Food (Genting Island, Parang Island, and Nyamuk Island). The main factor that caused the food resilience in Karimunjawa Islands because of the limited agricultural land, limited accessibility, and the public purchasing power.Keywords: Spatial, Model, Design, Food Resilience, Isolated Island

THE EFFECTIVENESS OF SPATIAL DATA SHARING IN INDONESIA-SDI: CASE STUDY IN MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY AND PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA Sahroni, Wulan Yustia
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTIt has been almost ten years since the issuance of Presidential Decree No. 85 Year 2007 on the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) as a milestone of data sharing in Indonesia. Even since Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information was established, the implementation of the NSDI among institutions and local governments has still not been effective yet, which can be seen from the amount of participants in Ina-Geoportal. Not all agencies and local government involved and active in the data sharing through Ina-Geoportal. The study was conductedÂ in order to identified the problems causing the ineffectiveness of data sharing and give the recommendations as solutions, taking the case in the Ministry of Environment and Forestry and the Provincial Government of West Java. The problems will be analyzed from the component of policy, institutional, technology, standard, and human resources. Method conducted are in a form of interviews, questionnaire, content analysis, and statistical descriptive to determine the rank of each component in each agency. The result showed that the effectiveness of data sharing in three agencies are 67,36% with institutional as the most ineffective and technology as a good and supportive component. Provide a road-map for the clarity of the work in each agency, applying metadata standard and feature catalogue of Indonesia, complements a topographic map as a reference map, and a strong commitment from all parties involved are the recommendations given so that the process of data sharing runs effectively in support of national development planning.Keywords: spatial data sharing, NSDI, policy, regulation, content analysis, descriptive statisticABSTRAKSudah hampir sepuluh tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) sebagai tonggak berjalannya data sharing di Indonesia. Bahkan sejak Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial diresmikan sebagai payung hukum yang lebih kuat, pelaksanaan NSDI antar instansi dan daerah belum berjalan dengan efektif, terlihat dari jumlah partisipan dalam Ina-Geoportal sebagai infrastruktur berbagi pakai. Belum seluruh instansi dan pemerintah daerah terlibat dalam Ina-Geoportal. Penelitian ini ditulis untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab belum efektifnya berbagi-pakai data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta memberikan rekomendasi sebagai solusi dalam komponen kebijakan, pengaturan kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Metode deksriptif kuantitatif dalam bentuk interview, kuesioner, analisis konten, dan deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui peringkat setiap komponen dalam pelaksanaan berbagi pakai di tiap instansi. Hasil analisa menunjukkan tingkat efektivitas berbagi pakai di tiga instansi tersebut sebesar 67,36% dimana pengaturan kelembagaan menjadi komponen yang dianggap paling tidak menunjang dan teknologi menjadi komponen yang paling baik dari sudut pandang pengguna. Rekomendasi diberikan sebagai solusi untuk setiap permasalahan dalam tiap komponen, diantaranya perlu adanya road-map untuk kejelasan pekerjaan, menerapkan standar metadata dan katalog unsur geografi indonesia, melengkapi peta Rupabumi Indonesia sebagai acuan pemetaan, dan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Rekomendasi ini diberikan untuk menunjang kegiatan berbagi pakai yang efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.Kata Kunci:Â Â Â berbagi pakai data spasial, NSDI, kebijakan, peraturan, perundangan, analisa konten, statistik deskriptif

KAJIAN PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIS Riadi, Bambang; Makmuriyanto, Agus
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKPengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilakukan oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri wajib memfasilitasi pelaksanaan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berupa Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat.Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometris, sehingga kajian penerapan metode iniperlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 - 1:10.000, namun ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai saat ini baru pada skala 1:10.000 dan pada wilayah yang masih terbatas. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan data citrategak resolusi tinggi hasil perekaman satelit ataupun pesawat tanpa awak (UnmannedAerial Vehicle/UAV) diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala peta dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Lokasi penelitian ini adalah di sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogordan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar, dan tidak tahu.Demikian juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya.Kata Kunci: batas indikatif, penetapan, penegasan, UAVABSTRACTSupervision and monitoring of the village governance carried out by the head of sub-district as part of regency or city supervision. Here, theMinistry of HomeAffairs facilitates the implementation of the Government Regulation No.72 Year 2005 about Village by issuing Guidelines for Village Boundaries Delimitation and Affirmation through Regulation of Ministry of Home Affairs No. 27 Year 2006 about Village Boundaries Delimitation and Affirmation. The village boundaries delimitation is implemented to provide legal certainty especially to the village boundaries on the land portion. TheRegulation of Ministry of Home Affairs No. 76 Year 2012 as a replacement of Regulation of Ministry of Home Affairs No. 1 Year 2006regulates that the village boundaries delimitation shall be done by using chartometric method, so that an assessment of the implementation ofthe method forvillageâsboundaries is required. Implementation of the village boundaries delimitation shall be done on a map with scale of 1:5,000 - 1:10,000, yet the RBI maps is only availableon a scale of 1:10,000 and cover limited areas. An innovation, such as by utilizing high-resolution imageriesobtained by using satellite or Unmanned Aerial Vehicle (UAV), is required to accelerate the accomplishment to the village boundaries delimitation. This research was carried outat some parts of Cibinong sub-district, Bogor Regencyand Kais District, Sorong Selatan Regency, Papua Barat Province.Results of interview to people live in two nearby villages borders regarding the indicative boundaries shown on the topographic (RBI) maps provide answers of: false, true and unclear. Similar answers also addressed to a question about natural and artificial elements as indicative boundaries because the head of the village do not familiar with their villages area.Keywords: boundary indicative, determination, affirmation,UAV

SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK PENGEMBANGAN TAHURA SEBAGAI ASET DAN POTENSI PLURALITAS DAERAH Wijaya, Jaya; Nahib, Irmadi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1703.717 KB)

Taman Hutan Raya (Tahura) pada dasarnya untuk dikembangkan sebagai kekayaan daerah untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan konservasi. Merujuk UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Tahura mempunyai peranan yang penting bagi pemerintah daerah otonom. Tahura diperkirakan akan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi dai aktivitas konservasi daerah seperti kegiatan riset, pendidikan, pariwisata, pengembangan masyarakat sekitar kawasan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam penelitian ini, Tahura Herman Johannes dipilih sebagai studi kasus kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka pengembangan tahura yang merupakan asset dan pluralitas daerah otonom.ABSTRACTThe great forest park (Tahura/province park) is basically promoted to be a local richness to meet conservation and development interests. By virtue of law number 22/1999 about local government and law number 41/1999 about forestry, the province park plays an important role in fulfilling the interests of autonomous local governments. The role of Indonesiaâs Tahura in local levels is to bolster economic developments and conservation activities such as education and research developments, tourist activities, local human resources improvement and biodiversity conservation. For this instance, Herman Johannes Park is fetched up to describe the role of surveys and mapping in developing the Tahura as an asset and plurality of autonomous region.Kata Kunci : Tahura, Survei dan Pemetaan, Pluralitas Daerah, Otonomi DaerahKeyword: Great Forest Park, Survey and Mapping, Regional Plurality, Regional Autonomy

METODE KONTROL KUALITAS BUKU ATLAS Riadi, Bambang
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Peta sebagai media informasi kewilayahan sangatlah diperlukan untuk berbagai kegiatan dan sudah seharusnya peta menyajikan informasi yang akurat dan mudah dibaca oleh pengguna. Peta sebagai bahan ajar biasanya disebut dengan buku atlas karena informasi yang disajikan bersifat umum, seperti kewilayahan, posisi kota satu dengan lainnya, sumber daya alam, potensi pertanian dan perkebunan, pusat-pusat pemerintahan dan sebagainya. Kajian kontrol kualitas buku atlas ini disampaikan dengan maksud agar para penyusun buku atlas mendapat informasi tentang acuan dan standar teknis pemetaan yang harus tetap dipertahankan disamping inovasi-inovasi baru yang perlu disampaikan dalam kemasan yang menarik. Bagi pengguna buku atlas tampilan awal yang menarik akan menggugah minat untuk membuka informasi selanjutnya, seperti aspek geospasial termasuk didalamnya namaunsur geografi dan berbagai potensi suatu wilayah.Kata Kunci: Atlas, Georeference, Kontrol KualitasABSTRACTAs regional spatial information, a map is required for various activities, so it shouldpresent accurate information and should be easy to read. As an education material, maps are usually bundled in an atlas book because the information presented is general, such as territories, city positions, natural resources, agricultural and estate potencies, government centres and so on. This study on quality control of atlas books was performed with the purpose of giving information to atlas producers about reference and standards of mapping techniques that need to be maintained in addition to some new innovations that need to be delivered in an attractive package. For atlas books readers, a well-presented display mightinspire them to get more information such as geospatial aspects including geographical names and other potencies of a region.Keywords: Atlas, Georeferences, Quality Control

IDENTIFIKASI PERUBAHAN KERAPATAN VEGETASI KOTA MANADO TAHUN 2001 SAMPAI 2015 Wahyuni, Nurlita Indah; Arini, Diah Irawati Dwi; Ahmad, Afandi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKKebutuhan manusia akan lahan di wilayah perkotaan menyebabkan perubahan fungsi lahan terutama pada area bervegetasi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji perubahan kerapatan vegetasi tahun 2001 dan 2015 di Kota Manado serta pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data citra satelit Landsat 7 tahun 2001 tanggal akuisisi 14 Februari 2001 dan Landsat 8 tanggal akusisi 25 Maret 2015, data-data pendukung lainnya yaitu peta administrasi kota Manado tahun 2010, peta rupa bumi kota Manado skala 1:50.000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan nilai normalized difference vegetation index (NDVI) dengan kanal merah (red) dan infra merah dekat (NIR) yang sudah dikonversi ke nilai reflektan. Teknik analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh dengan menentukan kerapatan vegetasi dan diklasifikasikan menjadi kelas kerapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan kelas kerapatan antara 2001 dan 2015 sebagai berikut kelas tidak bervegetasi (air dan awan) mengalami peningkatan sebesar 14,29%, kelas tidak rapat (lahan kosong, pemukiman, bangunan, dan industri) mengalami peningkatan sebesar 42,56%, kelas cukup rapat (tegalan dan tumbuhan ternak) mengalami peningkatan sebesar 48,94%, kelas rapat (perkebunan, sawah kering, dan semak belukar) mengalami penurunan sebesar 68,46% dan kelas sangat rapat (hutan lebat) mengalami penurunan sebesar 314,07%. Selama kurun waktu 15 tahun penurunan areal bervegetasi di Kota Manado diperkirakan 10,57%. Perubahan areal bervegetasi di Kota Manado signifikan terjadi karena kegiatan reklamasi pantai menjadi lahan terbangun serta lahan kosong dan perkebunan menjadi perumahan. Dampak yang saat ini mulai dirasakan dengan adanya perubahan areal bervegetasi adalah peningkatan suhu dan polusi udara di wilayah perkotaan.Kata kunci:Landsat, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), kerapatan, Kota ManadoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTHuman demand on urban land has brought various impacts toward land use, one of them is vegetation area change. This study aims to identify vegetation density change between period 2001 and 2015 in Manado area along with its influence toward environment quality. The data was collected from Landsat 7 imagery with acquisition date on February 14th 2001 and Landsat 8 imagery with acquisition date on March 25th 2015. Supporting data i.e. administrative map of Manado City in 2010 and basic map of Manado in scale 1:50.000. We compared normalized difference vegetation index (NDVI) between red band and near infra red (NIR) band. Geographic Information System (GIS) and remote sensing techniques were used to determine and classify crown density of vegetation. The result showed that the density class comparison between 2001 and 2015 were: no vegetation (water body and cloud) increased 14,29%, low dense (bareland, residence, buildings and industry) increased 42,56%, moderately dense (garden and forage crops) increased 48,94%, dense (plantation, dry field and shrubs) decreased 68,46% and highly dense (forest) decreased 314,07%. In the period 15 years there was decreasing of vegetation area in Manado city 10,57% approximately. The significance change of Manado City was occurred due to coast reclamation into building area as well as bare land and plantation become residence. The impact of vegetation area change is the increasing of temperature and air pollution in urban area.Keywords: Landsat, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), density, Manado City

MODEL SPASIAL BAHAYA LAHAN KRITIS DI KABUPATEN BOGOR, CIANJUR DAN SUKABUMI Kubangun, Siti Hadjar; Haridjaja, Oteng; Gandasasmita, Komarsa
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKPemanfaatan lahan yang melampaui kemampuan lahannya dapat mengakibatkan kelestarian sumber daya lahan menjadi terancam. Keadaan inilah yang mengakibatkan lahan mengalami proses degradasi dengan cepat, yang jika dibiarkan maka lahan-lahan tersebut akan menjadi kritis. Pengumpulan data dan informasi dalam mengidentifikasi bahaya lahan kritis dapat dilakukan dengan pembaharuan model berdasarkan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Sebagai salah satu cara untuk mendukung penanganan lahan kritis, maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun parameter spasial penentu kekritisan lahan dengan skala semi-detail, sebagai model untuk mengidentifikasi kekritisan lahan. Model spasial dibangun dengan menganalisis indeks penggunaan lahan terhadap kemampuan lahan, bahaya erosi dan kerapatan vegetasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 892,57 km2 (9%) lahan tidak kritis; 3.220,45 km2 (31%) lahan agak kritis; 4.307,77 km2 (41%) kritis sedang; 1.774,77 km2 (17%) lahan kritis I; dan 214,84 km2 (2%) lahan sangat kritis yang terdapat di lokasi penelitian. Lahan kritis kerap dihubungkan dengan intervensi pengguna atas lahan. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan dan dengan mengikuti kaidah konservasi tanah dan air, serta peran pemerintah dengan mengkonservasi daerah hulu diharapkan dapat meminimalisasi bahaya yang ditimbulkan oleh lahan kritis.Kata Kunci: model spasial, semi detail, bahaya lahan kritis, mitigasiABSTRACTLanduse that has outstripped its ability can result in threats to the sustainability of soil resources. This condition can lead to degraded rapidly, which if left unchecked will become critical. Designation of critical land hazard obtained from updating the model is based on remote sensing techniques and geographic information systems. As one way to underpin the management of critical areas, this research aimed to get a spatial parameter as a decisive causal factor of soil with a semi-detailed scale, as a good example to identify the criticality of land. The spatial model made by analyzing an index of land use on land capability, vegetation density, and erosion. The identification results showed that there were 892.57 km2 (9%) of land area is not critical; 3,220.45 km2 (31%) is rather critical; 4,307.77 km2 (41%) were critical; 1,774.77 km2 (17%) critical; and 214.84 km2 (2%) are very critical.Critical land, often associated with user intervention on the land.Land use that follows the land capability, and follow the rules of land conservation as well as the governments role in conservation of water catchment areas are expected to minimize the vulnerability of the critical land area.Keywords: spatial models, semi detail, critical land hazard, mitigation

POTENSI EKOSISTEM PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL Atmawidjaja, Rubini
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 2 (2000)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1326.866 KB)

Masalah kelautan diangkat ke permukaan setelah dibentuknya Kantor Menteri (Departemen) Eksplorasi Laut dan Peikanan. Hal ini juga dimaksudkan agar yang bertanggung jawab dalam hal kelautan tidak terpencar-pencar di berbagai sektor, departemen atau unit-unit kerja. Diharapkan penyatuan kelembagaan mengenai kelautan di bawah suatu departemen akan meningkatkan effisiensi dan kinerja sehingga manfaatnya dapat optimal bagi semua. Makalah ini merupakan bahan urun rembug sebagai masukan untuk dicermati dan dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh yang berkepentingan atau stake holders.ABSTRACTMaine problems have been taking out to be held under Department of Marine Explorations and Fisheries to the purpose of Indonesian marine authority is held in the same hand. It is expected that with the merger of institutions dealing with marine under one particular department would improve the efficiency and performances so that the optimal advantages could be reached for all parties. This paper poses as an input discourse to be examined and executed by stake holders after conducting assessments.Kata Kunci: ekosistem laut, pulau-pulau kecil.Keyword: marine ecosystem, small islands.

REVIEW ON A NATIONAL MANGROVE MAPPING Hartini, Sri; Saputro, Guridno Bintar; Suprajaka, Suprajaka; Niendyawati, Niendyawati
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 2 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Indonesia is the largest archipelagic country in the world with coastline span about 95,181 km. With such long coastline, coastal resources continuously support to the live of most Indonesian people. Mangroves are among the important coastal resources in terms of its economical and ecological functions. The mangroves have been severely deteriorated mostly due to the increasing exploitation as a result from the growing number of the population. Moreover, mangroves considered as a fragile ecosystem since it only grows in a unique area, which is in the tidal plain area. These problems have been discussed widely particularly to address how to preserve the functions of the mangroves. Planners and decision makers that concern on coastal resources and developments want to evaluate their changes overtime. Therefore, current data of the status of the mangroves nationally is highly demanded. This paper describes and evaluates the experience of the Center for Marine Resources Survey, Bakosurtanal in mapping mangroves Indonesia in 2009. Remote sensing approach had been used on the mangroves mapping. Remote sensing technique was considered as the most useful approach particularly due to the area that should be covered was very large. Besides that, mangroves can be easily recognized and delineated from most of satellite imageries. However, there are also some limitations on the application of remote sensing technology for mangroves mapping.Keywords: Mangrove, Remote Sensing, Mapping, IndonesiaÂ ABSTRAKIndonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 95.181 km. Dengan garis pantai sepanjang itu, sumberdaya pesisir secara terus menerus menyokong kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Mangrove merupakan salah satu sumberdaya pesisir yang penting baik dinilai secara ekonomi maupun secara ekologi. Sebagian dari mangrove tersebut mengalami kerusakan karena eksploitasi yang berlebihan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Disamping itu, mangrove juga merupakan ekosistem yang rapuh karena mangrove hanya bisa tumbuh di lingkungan yang khusus, yaitu sepanjang area pasang surut saja. Permasalahan ini telah banyak dibahas, khususnya untuk mencari solusi guna melindunginya. Para perencana dan pengambil keputusan selalu ingin mengevaluasi perubahannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, data mengenai keberadaan mangrove terkini selalu diharapkan ketersediaannya. Tulisan ini memaparkan dan mengulas tentang pemetaan mangrove Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut, Bakosurtanal pada tahun 2009. Teknik penginderaan jauh telah digunakan sebagai pendekatan dalam pemetaan mangrove tersebut. Pendekatan ini dianggap sebagai alat yang sangat berguna karena mangrove dapat dengan mudah dikenali dan didelineasi dari citra satelit penginderaan jauh. Namun demikian, dalam aplikasi teknologi penginderaan jauh untuk pemetaan mangrove ini juga terdapat keterbatasan atau kekurangan.Kata kunci: Mangrove, Penginderaan Jauh, Pemetaan, Indonesia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA