cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 6   7   8   9   10 
RESTRIKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DALAM HAL PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI (USG) OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI Gusti Ayu Utami; Arief Suryono; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17580

Abstract

AbstractThis paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations. Keywords: Restriction; Ultrasonography; Private Midwife AbstrakTulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB).  Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi.  Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi  salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kata Kunci : Restriksi; Ultrasonografi; Bidan Praktek Mandiri
PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA Irawan Adi Wijaya; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17728

Abstract

AbstrakPerlindungan hukum bagi korban salah satunya memberikan hak restitusi, tidak hanya pada tindak pidana tertentu, tetapi sebagai bentuk distribusi keadilan bagi korban. Keberadaan Undang-Undang yang terkait pemberian restitusi kepada korban telah memberikan aturan untuk perlindungan hukum korban,tetapi pelaksanaan restitusi tersebut kepada korban masih belum banyak diterapkan dan dirasakan oleh korban tindak pidana. Artikel ini hendak menganalisis bagaimana sifat pemberian restitusi dan merumuskan restitusi yang ideal agar dapat memenuhi keadilan terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum (legal research) selalu bersifat normatif. Banyak kasus korban tindak pidana tidak mendapatkan restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian material maupun imaterial. Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi. Sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai pemberian restitusi dengan model pelayanan dimana korban diberikan pelayanan oleh penuntut umum guna mewakili tuntutan restitusi sehingga menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana.Kata Kunci: Keadilan; Restitusi; Korban; Tindak Pidana.
POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo; Sunny Ummul Firdaus; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18282

Abstract

AbstractThis article examine how important of Public Disclosure  to create good governance after the enactment Act of Public Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse Legal Policy of  Public Disclosure to create good governance at Regional Government of Wonogiri. This research is normative research that supported by empirics data. Base on this study showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good Governance is requirement for each goverment to realize the asporations of society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. The implementation of Public Disclosure at Regional Government of Wonogiri depend on legal policy and publik policy. The nation that did good governance would have good public policy. Good public policy created the welfare for the citizens.Keywords: Law policy; public disclosure; good governance; and regional autonomy.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Politik Hukum berkaitan dengan Keterbukan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data empiris. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kata kunci: politik hukum; keterbukaan informasi publik; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
KEGAGALAN IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN Restika Prahanela; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18342

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan diversi pada  tahap penuntutan  serta  upaya  untuk  menekan  kegagalan  tersebut.  Metode  Penelitian  yang digunakan adalah penelitian empiris dimana sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan pola berpikir deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab kegagalan diversi antara lain karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dengan faktor hukum dan faktor penegak hukum yang mendominasi. Untuk menekan kegagalan tersebut dilakukan upaya dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut.Kata Kunci: Anak, diversi, faktor penyebab kegagalan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) YANG BERBASIS APLIKASI DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT Sukses Integritas Perkasa) Chintya Kosasih, Dinaselina; Budhisulistyawati, Ambar
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43005

Abstract

AbstractThis articles aims to  find out about the mechanism of transactions and profit sharing at PT Sukses  Integritas Perkasa  and legal protection towards Multi-Level Marketing business members in case  settlement during the Multi-Level Marketing business activities in the case study of PT Sukses  Integritas Perkasa. This research is categorized as a descriptive empirical study. It is using a qualitative approach and primary data support and secondary data. According to the research finding, the legal protection of PT Sukses Integritas Perkasa members in case if a dispute occurs has been stated in the company code of ethics based on applicable regulations in Indonesia. The company code of ethics has elaborated the dispute resolution if a dispute occurs, whereby deliberation and consensus are prioritized prior to other resolution alternatives. In case of the deliberation and consensus failure, dispute resolution alternatives would refer to attend the third party that is arbitration based on Indonesia National Arbitrage Organization (BANI).Keywords : Multi-Level Marketing; Legal Protection; Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi beserta pembagian reward dalam  PT Sukses Integritas Perkasa dan perlindungan hukum bagi para anggota Multi Level Marketing tersebut beserta cara penyelesaiannya khususnya pada perusahaan MLM PT Sukses Integritas Perkasa. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perlindungan Hukum terhadap anggota PT Sukses Integritas Perkasa apabila terjadi perselisihan sudah tertuang dalam kode etik perusahaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan berlaku di Indonesia. Kode etik perusahaan juga telah menguraikan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dimana diselesaikan secara damai terleboh dahulu yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan musyawarah dan mufakat apabila tidak menemui titik temu maka akan penyelesaian akan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ke tiga yaitu arbitrase yang berpedoman pada peraturan yang ada di  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Kata Kunci: Multi Level Marketing; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa.
KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN NEW NORMAL DALAM PERLINDUNGAN HAK HIDUP WARGA NEGARA Vanesa Hariyanto, Ruth Crista
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i1.44287

Abstract

AbstractThis study aims to answer two problems: first, outlining the correlation of the Right to Life with Economic Rights in New Nornal Policy; and  secondly, analyzing theConstitutionality of New Normal Policy. The policy created during the Covid-19 Pandemic not infrequently reaping contracdictions. Especially the last one echoed by the governments is the existence of a New Normal Policy which is actually considered unconstitutional because with this policy the government is felt to have ignored the right of Right to Life of citizen and priorited Economic Right. For this reason, this article uses natural law theory as a means of interpretation of two existing problems. In accordance with this, this acricle argues that the New Normal Policy is a constitutional policy because it is in accordance with the spirit of Article 28A UUD NRI 1945. Keywords: Human Rights, New Normal, Public Policy, Constitutionalism.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menguraikan korelasi Hak untuk Hidup dengan Hak Ekonomi dalam Kebijakan Nornal Baru; dan kedua, menganalisis Konstitusionalitas Kebijakan Normal Baru. Kebijakan yang dibuat saat Pandemi Covid-19 tak jarang menuai kontradiksi. Terlebih yang terakhir digaungkan oleh pemerintah adalah adanya New Normal Policy yang justru dinilai inkonstitusional karena dengan kebijakan ini pemerintah dirasa telah mengabaikan hak atas Hak Hidup warga negara dan mengutamakan Hak Ekonomi. Untuk itulah, artikel ini menggunakan teori hukum kodrat sebagai alat interpretasi dari dua masalah yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, acricle ini berpendapat bahwa New Normal Policy merupakan kebijakan konstitusional karena sesuai dengan semangat Pasal 28A UUD NRI 1945.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Normal Baru, Kebijakan Publik, Konstitusionalisme.
KAJIAN PENERAPAN ETIKA DOKTER PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 J. A., Sofia
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52592

Abstract

Doctors in medical services must comply with professional ethics (professional ethical standards), and must also comply with legal provisions, laws and regulations. This study raises the question of how to provide health services during the Covid-19 pandemic and how to apply ethics in the provision of health services. The purpose of this study was to determine the application of health services and ethics in the provision of health services. This research uses normative research methods, namely research conducted in consultation with library materials. Based on the research, it can be seen that in the pandemic era, the application of health services and ethics in the provision of health services is in accordance with the applicable laws and regulationsKeywords: Covid-19, Doctor's ethics, Health services Dokter dalam pelayanan medis harus tunduk pada etika profesi (standar etika profesi), dan juga harus tunduk pada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan Kajian ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana memberikan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana menerapkan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelayanan kesehatan dan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan berkonsultasi dengan bahan pustaka. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa di era pandemi, penerapan pelayanan kesehatan dan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Etika Dokter, Pelayanan Kesehatan, Covid-19
MODEL PENGATURAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU PERPAJAKAN GUNA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta) Warman, Guruh Raditya; Riewanto, Agus; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17690

Abstract

AbstractAs stated in Local Regulation no. 4 Year 2011 on Surakarta Regional Tax on the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution, as an effort to maximize the PAD from the taxation sector in the region, it is necessary to facilitate the payment process because in the end one of the supporting factors for taxpayers will be orderly taxes if the local government provides convenience and facilities in the payment process or more popularly referred to the term excellent service. This article is about to find the model of policy regulation of integrated taxation services for the effectiveness of public services in Surakarta City Government, this research using the method of doctrinal approach (legal research) and method of non-doctrinal approach (socio legal research), which is qualitative.                                      Keywords: Policy Settings; Integrated Services; Taxation; Public serviceAbstrakSebagaimana dinyatakan dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Surakarta  atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya memaksimalkan PAD dari sektor perpajakan di daerah, maka diperlukan adanya kemudahan dalam proses pembayaran karena pada akhirnya salah satu faktor pendukung bagi wajib pajak akan tertib pajak apabila pemerintah daerah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam  proses pembayaran atau yang lebih populer disebut dengan istilah pelayanan prima. Artikel ini hendak menemukan model pengaturan kebijakan pelayanan terpadu perpajakan guna efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Surakarta.,Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal (legal research) dan metode pendekatan non doktrinal (socio legal research), yang bersifat kualitatif.Kata Kunci: Pengaturan Kebijakan; Pelayanan Terpadu; Perpajakan; Pelayanan Publik
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 Pratama, Agung Barok; ., Aminah; Jamin, Mohammad
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18258

Abstract

AbstractThis article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.AbstrakArtikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung
TRANSPLANTASI SISTEM PERADILAN JURY PADA SISTEM PERADILAN PIDANAINDONESIA Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung; ,, Hartiwiningsih; Purwadi, Hari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18330

Abstract

AbstractThis article intends to analyze the use of the jury system in the criminal justice system of Indonesia, jury is a form of lay participation or the participation of lay that community of professional non-law in the the role of judges is absolute in the criminal justice process, in the legal system of modern states today dichotomy between legal systems tradition of common law or civil law is fading and towards the tendency make changes conceptually to the criminal justice system, so that the judicial process drab dominated the role of judges is great where law and justice seems to be the monopoly of a judge, the role of judges research using law approach, conceptual, and comparative law. The results of this study is that morality is the essence of a sense of justice in society, morality can not be separated from the law, because morality is is what is considered correct by the general public, so the public will view the law as something that has no authority and can not be trusted, when morality is left in any decision of the judge in criminal judicial institutions that exist, because the inclusion of jury in the criminal justice system to prosecute local is the living law in automatically entered in every decision, every decision so it is possible to better meet the sense of justice in society.Keyword: jury, society, the criminal justice systemAbstrakArtikel ini bermaksud menganalisis mengenai penggunaan sistem peradilan jurypada sistem peradilan pidana Indonesia, jury adalah wujud dari lay participation atau partisipasi awam yaitu masyarakat dari professional  non hukum  didalam  peradilan, untuk  memberikan putusan  yang lebih  memenuhi  rasa keadilan didalam masyarakat, untuk menghindari peran hakim yang absolut dalam proses peradilan pidana, dalam sistem hukum negara-negara modern saat ini dikotomi antara sistem hukum tradisi common law atau civil law semakin memudar dan menuju kecenderungan untuk mencampurkan kedua sistem hukum tersebut demi menemukan keadilan substantif dalam proses peradilan. Indonesia tidak pernah melakukan perubahan secara konseptual pada sistem peradilan pidananya, sehingga proses peradilan yang menjemukan yang didominasi peran hakim yang besar dimana hukum dan keadilan seolah-olah aspek hukumnya dalam mengadili, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa moralitas adalah esensi dari rasa keadilan didalam masyarakat, moralitas tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab moralitas adalah adalah apa yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak memiliki wibawa dan tidak dapat dipercaya, saat moralitas ditinggalkan didalam setiap putusan hakim didalam peradilan pidana. Memasukkanjury didalam sistem peradilan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan yang ada, sebab dengan dimasukkannya jury didalam sistem peradilan pidana untuk mengadili dalam aspek the living law secara otomatis masuk didalam setiap putusan, sehingga dimungkinkan setiap putusan lebih dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.Kata kunci: jury, masyarakat, sistem peradilan pidana

Page 8 of 18 | Total Record : 177

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue