cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 7   8   9   10   11 
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO Hersriavita, Sara; Karjoko, Lego; Novianto, Widodo tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29172

Abstract

AbstractThis paper aimed to study theasset recovery effort from corruption cases conducted by Sukoharjo State Prosecutor Office with public policy law study and law effectiveness study.Regarding itstype, this paper was a problem solution research, as it seeks to find solutions that relate to the problems being studied, so that the type of paper is sociological with non-doctrinal / empirical approach. In this study using primary data sources, and secondary and tertiary as supporting data. Data collection techniques, researchers use interview techniques and library research (library research). Data analysis is by model of flow analysis (interactive model of analysis) andinteractive analysis (interactive model of analysis).The results of paper and discussion although in returning the asset recovery from corruption cases in practice there are several inhibiting factors related to the legal effectiveness resulting in the return of the stolen state asset become not maximized, but the State Prosecutor Sukoharjo already implemented several policies related to the stolen state asset.Keywords: Prosecutor Office; Asset Recovery; Corruption.AbstrakArtikel ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi  yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan kajian hukum kebijakan publik dan  studi keefektivitasan hukum.Berdasarkan jenisnya artikel ini merupakanproblem solution, karena berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteli, sehingga jenis artikel ini adalah artikel sosiologis dengan metode pendekatan non-doktrinal/empiris.Dalam artikel ini menggunakan sumber data primer, dan sekunder serta tersier sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (library research). Analisis data yaitu dengan model analisis mengalir (interactive model of analysis) maupun analisis interaktif (interactive model of analysis).Berdasarkan hasil artikel dan pembahasan meskipun dalam mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat terkait dengan keefektivitasan hukum sehingga menyebabkan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi tidak maksimal namun, Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah menerapkan beberapa kebijakan terkait pegembaliankerugian Negara.Kata Kunci: Kejaksaan; Pengembalian Kerugian Negara; Korupsi.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONSERVASI OLEH KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA Warsito, Edi; Purwadi, Hari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29210

Abstract

AbstractThis article aimed to reveal and analyze the solutions in addressing ownership of protected wildlife carried out by the Yogyakarta Natural Resources Conservation Center (BKSDA). It is a descriptive socio-legal research based on the fifth concept of law, which is law as a manifestation of the symbolic meanings of social perpetrators as seen in the interaction among them. Data were obtained through interview and library research. Analysis technique was qualitative data analysis.Based on the discussion, it can be concluded that the measures conducted by BKSDA Yogyakarta in relation with the issue of protected wildlife ownership is not accordance with the Law No. 5 of 1990 on Conservation.It essential to raise public awareness, particularly those who possess protected wildlife, that the protected wildlife is an integral part of an ecosystem entity. As the follow-up, they will be asked to hand over them to the government and make a statement that they will not repeat their action.By considering the Law No. 5 of 1990 which is imbued with the spirit of the protection, utilization and preservation of biodiversity aimed at the conservation of biodiversity as a single entity of the ecosystem as a buffer for life and survivorsof the serious risk of extinction, BKSDA Yogyakarta determines to prioritize the safety of animals. The main purpose of conservation is biological conservation by releasing wildlife into theirnatural habitat. Measures carried out by BKSDA Yogyakarta are in accordance with one of the objectives of law, namely expediency.Keywords : Wildlife ownership;release of wildlife; releasingAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang cara menyelesaikan masalah kepemilikan satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, bersifat deskriptif dengan menggunakan konsep hukum kelima yaitu hukum sebagai manifestasi maknamakna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa datanya adalah teknik analisa data kualitatif.Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah kepemilikan satwa liar dilindungi undang-undang oleh masyarakat di Yogyakarta adalah tidakmenerapkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi.Masyarakat yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang diberikan penyadaran bahwa satwa liar yang dilindungi undang-undang adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem, kemudian  diminta untuk menyerahkan satwanya kepada pemerintah dan membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.Dengan mempertimbangkan bahwa semangat yang dibawa oleh undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini adalah dalam rangka perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan keanekaragaman hayati yang bertujuan lestarinya keanekaragaman hayati sebagai satu kesatuan dari ekosistem sebagai penyangga kehidupan dan selamat dari bahaya kepunahan, maka yang lebih diutamakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta adalah dengan memprioritaskan keselamatan satwanya.Tujuan utama konservasi adalah kelestarian hayati, yang dilakukan dengan melepasliarkan satwa ke habitatnya. Langkah yang diambil oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I  Yogyakarta sudah sesuai dengan salah satu dari tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.Kata kunci: Memiliki satwa liar; menyerahkan satwa; melepasliarkan
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) Gabriel Pradipta, Yosua; Budi Kharisma, Dona
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43020

Abstract

AbstractThis articels discusses how to discuss the process of dispute resolution at the Indonesian Institute  for Alternative Banking Dispute Resolution (LAPSPI). In this study, the author uses empirical legal research methods. This research is descriptive. By referring to the invitation, the primary legal material used in this study is the legislation and secondary legal materials used consisting of legal books and relevant legal journals. The technique of answering legal material carried out by the author in this legal discussion is in the form of library studies, interviews or interviews. This study uses a qualitative method. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that LAPSPI had 3 (three) services that could be used to complement banks that is mediation, adjudication, and arbitration.Keywords: Banking disputes; LAPSPI; Banking Dispute Settlement.AbstrakArtikel ini bertujuan unutk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis di dalam penulisan hukum ini berupa studi kepustakaan, wawancara atau interview. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu LAPSPI  memiliki 3 (tiga) layanan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan yaitu  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.Kata kunci : Sengketa perbankan; LAPSPI; Penyelesaian Sengketa Perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PADA TINDAKAN OPERASI DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) Kurniawati, Santi Novia Ayu
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49766

Abstract

AbstractThis research aims to determine the agreement for surgery based on informed consent and legal  protection for patients in surgery in an informed consent. This research uses empirical legal research. The results of this study were that before the operation was performed, the hospital provided a medical action agreement document based on the informed consent which had to be signed by the patient and / or family as the person in charge and 2 witnesses, namely from the family and the hospital. The agreement document based on informed consent consists of 2 parts, namely the provision of information and consent to medical action. Mistakes made by doctors are the responsibility of the hospital. This is because the hospital is a government hospital and doctors who work are permanent doctors.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian tindakan operasi atas dasar informed  consent dan perlindungan hukum bagi pasien pada tindakan operasi dalam persetujuan tindakan medis (informed consent). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum dilakukan tindakan operasi, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar informed consent yang harus ditanda tangani oleh pasien dan atau keluarga sebagai penanggung jawab dan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga dan rumah sakit. Dokumen perjanjian atas dasar informed consent terdiri dari 2 bagian yaitu pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter tetap.
FAKTOR KREDIT PERBANKKAN BERMASALAH/ NON PERFORMING LOAN PERBANKAN PONOROGO Prihatin, Lilik; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Pujiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17592

Abstract

Abstract The objective of this article is to investigate the non-performing loan factors. In distributing loans, many problems occur in the form of non-performing loans which cause disadvantages to banks. This article used the empirical/non-doctrinal research method. The result of the study shows that the loan applicants have not used the given loans in accordance with its intention, in which the loans are used to finance other businesses or to finance consumption. Due to the bank customers’ less ability to manage their businesses, due to their incomprehensio/ignorance to their business prospects, and/or due to the rift in their marriages/divorces, the debtors are no longer able to pay the deferred payments, and therefore they are unable to be responsible for the loan settlement. Keywords:    Factors non-performing loan, relations between banks and customers Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor kredit perbankan bermasalah/non performing loan, dalam penyaluran kredit bank banyak mengalami permasalahan kredit macet/kredit bermasalah yang mengakibatkan  pihak bank merasa dirugikan. Jenis artikel dalam penulisan ini adalah empiris/non-doktinal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pengguna kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, dimana tujuan pemberian kredit digunakan untuk usaha lain atau untuk keperluan yang konsumtif, Nasabah kurang mampu mengelola usahanya tersebut, juga disebabkan ketidaktahuan/ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, serta keretakan rumah tangga/cerai, dimana debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran sehingga pelunasannya tidak bertanggungjawab lagi. Kata Kunci : Faktor Kredit Bermasalah, Hubungan Bank Dengan Nasabah
UPAYA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI DI TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG Cahyani, Ferina Ardhi; Winarno, Djoko Wahju; Sudarwanto, Albertus Sentot
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17754

Abstract

AbstractThe aim of this article is to review and analyze the management policy of Ujungnegoro-Roban Coastal Park. This research type is empirical research with qualitative approach. Data source used is primary and secondary data source. Primary data sources were obtained through interviews with officials in the relevant offices, while secondary data was obtained through literature studies. Ujungnegoro-Roban Coastal Park was formed based on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. Kep.29 / Men / 2012 on the Determination of Coastal Areas and Small Islands Ujungnegoro-Roban Batang Regency in Central Java Province. The coastal park is formed because it meets the criteria in Regulation of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands. Ujungnegoro-Roban coastal park potentially damaged coral reef ecosystem, mangrove, abrasion, and sedimentation. Coastal management policy in Ujungnegoro-Roban Coastal Park has been implemented by the Government of Batang Regency such as the installation of artificial reefs and mangrove planting. With the transfer of authority of the coastal park management from the district government to the provincial government, a regional regulation on zoning plan that divides the sea space so as to realize conservation objectives.Keywords: Policy; conservation; coastal areas; protection.AbstrakTujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban.Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pada dinas terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Taman pesisir tersebut dibentuk karena memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Taman pesisir Ujungnegoro-Roban berpotensi mengalami kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, abrasi, serta sedimentasi.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan pemasangan terumbu karang buatan dan penanaman mangrove.Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan taman pesisir dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka diperlukan peraturan daerah tentang rencana zonasi yang membagi ruang laut sehingga dapat mewujudkan tujuan konservasi.Kata kunci: Kebijakan; konservasi;wilayah pesisir;perlindungan.
IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA ,, Sri Mulyani; Mangesti, Yovita A; Suryana, Arief
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18302

Abstract

bstractThis paper is intended to know the implementation of Law No. 52 of 2009 on Population Development and Family Development in the enforcement of women’s reproductive rights Indonesia inthepolicy of Family Planning and determine the factors that become an obstacle in the implementation of Law No. 52 of 2009 on Population Development and family Development in the enforcement of women’s reproductive rights in family planning programs. Legal research is empirical research or non doctrinal with method approach qualitative research in Puskesmas Kebakkramat. The results showed that the implementation of the Law No. 52 Year 2009 on Population Development and Family Development with Reproductive Rights of Women conducted by Puskesmas Kebakkramat already well underway, in which medical personnel in health centers Kebakkramat providing information about contraceptives, providing extension, KB free sale, provide information that apply two children is better and the implementation of contraception in men. Barriers to implementation of the Law No. 52 of 2009 in efforts to uphold women’s reproductive rights in Puskesmas Kebakkramat include the reduction of Field Officers Extension KB), participation Men in KB still low, especially Medical Operations Man, KB is active still dominated by methods injectable contraceptives, lack of public knowledge and just some people who are aware of the problem kindness of family planning programs.Keyword: implementation; Family Planning Program; Reproduction HealthAbstrakTulisan  ini  bermaksud  mengetahui  implementasi  Undang-undang  Nomor  52 Tahun  2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam upaya penegakan hak reproduksi perempuan  Indonesia dalam kebijakan program Keluarga Berencana dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam penegakan hak reproduksi perempuan dalam program keluarga berencana (KB). Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiric atau non doktrinal dengan metode pendekatan penelitian kualitatif di Puskesmas Kebakkramat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Hak Reproduksi Perempuan yang dilakukan oleh Puskesmas Kebakkramat sudah berjalan dengan baik, dimana petugas kesehatan di Puskesmas Kebakkramat telah memberikan informasi tentang alat kontrasepsi, mengadakan penyuluhan, memberikan promosi KB gratis, memberikan informasi bahwa menerapkan dua anak lebih baik serta pelaksanaan kontrasepsi pada pria.  Hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam upaya penegakan hak reproduksi perempuan di Puskesmas Kebakkramat antara lain adalah berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB), kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP), peserta KB aktif masih didominasi oleh metode kontrasepsi suntik, rendahnya pengetahuan masyarakat dan hanya sebagian orang yang sadar akan masalah kebaikan program keluarga berencana.Kata kunci: implementasi; program KB; kesehatan reproduksi
PENDAYAGUNAAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya Dan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat). Hazdan, M Fahmi; Sulistiyono, Adi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18364

Abstract

AbstractThis article examines about what are the factors that constrain the inclusion of academic paper in the formation of regional regulations design of Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan Province in years of 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015. And analyze the implications of legislation that does not utilize the academic paper. This article is a non-doctrinal research, and a qualitative descriptive research. Data in this article is derived from in-depth interviews and documentation study.  From this research showed the  factors that constrain  the inclusion  of  academic  paper  in  the formation of regional regulations design of  Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan in years 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015 among others are due to the inclusion of academic paper are not required in the preparation of a formation of regional regulations design in legislation Number 12 Year 2011 about legal drafting. Holders authority of the regulations that do not all have a background in law, especially regarding the establishment of the regulation also be a factor in addition to the lack of awareness of the local community in terms of participation in the process of formation of the regional regulation.Keyword : Academic Paper, Local Regulations, Local Government.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam  pembentukan  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu  Raya dan  Kota Pontianak  di Provinsi Kalimantan  Barat Tahun  2011, 2012, 2013,  2014 dan  tahun 2015. Serta melakukan  analisis mengenai implikasi  Perda yang  tidak mendayagunakan  naskah akademik tersebut. Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum non-doktrinal, dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.Data dalam artikel ini menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu RayaDan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 antara lain ialah karena tidak diharuskannya penyertaan naskah akademik dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Pemegang  wewenang dari pembentuk peraturan yang tidak semua memiliki latar belakang hukum khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang – undangan juga menjadi  salah  satu  faktor penyebab selain  kurangnya kesadaran  dari masyarakat di daerah dalam hal partisipasi dalam proses pembentukan Perda tersebut.Kata kunci : Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM HAL KEDISPLINAN ,, Wijiatmo; ,, Supanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29200

Abstract

AbstractThis writing aims to determine how the criminal law policy in providing legal protection of teachers, especially those involved in teaching discipline to students. This Legal Research or Legal Research uses a normative study by understanding and analyzing the source of regulations  concerning the protection of teachers and children. The results of this study we can understand  that according to the Criminal Code of action of teachers in educating students, especially by upholding the discipline that caused a certain violence is not an act that can be punished for reasons of Tuchrecht as the reason for the criminal eraser. While the protection of teachers when doing acts of violence against the students is regulated by Law Number 14 Year 2005 jo Law Number 20 Year 2003 on National Education System jo Government Regulation Number 74 of 2008 Also confirmed by the Jurisprudence of the Supreme Court and the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 10 Year 2017 on Protection for Educators and EducationPersonnel.Keywords: Criminal law policy; legal protection; teacher.AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru khususnya yang menyangkut dalam mengajarkan kedisiplinan pada siswa. Penelitian Hukum atau Legal Research ini menggunakan kajian saecara normative dengan cara memahami dan menganalisis dari sumber peraturan yang menyangkut tentang perlindungan guru dan anak. Hasil dari penelitian ini dapat kita pahami bahwa menurut KUH Pidana tindakan guru dalam mendidik siswa khususnya dengan menegakkan kedisiplinan  yang menga- kibatkan adanya kekerasan tertentu bukan merupakan tindakan yang dapat dipidana karena alasan Tuchrecht sebagai alasan penghapus pidanaa. Sedangkan perlindungan guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap murid diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan.Kata kunci : Kebijakan hukum pidana; perlindungan hukum; guru.
PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Ade Witoko, Prasetyo; Budhisulistyawati, Ambar
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43015

Abstract

Abstract  This article aims to find out about interfaith marriage arrangements carried out through legal  smuggling in Indonesia. This study is a descriptive doctrinal legal research. Data sources from this article are in the form of primary legal material and secondary legal material. The technique of collecting legal material in this article is the library study technique. The approach in this  research is the legislative approach. The result of the article is that marriage according to the  Marriage Law is a marriage carried out according to each religion and belief. So that marriage is considered valid if according to the religion and beliefs of each prospective husband and wife is also valid. Every religion cannot authorize interfaith marriages, because all religions want their followers to marry the same religion, it can be concluded that interfaith marriages are not legal, because they are not in accordance with the contents of the Marriage Law, namely marriage is valid if carried out according to each religion -one, then avoidance of the law that should apply or can be said to be an act of legal smuggling.Keywords: Marriage; Different Religion Marriage; Law SmugglingAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perkawinan beda agama yang  dilakukan melalui penyelundupan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penilitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil artikel yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon suami istri tersebut juga sah. Setiap agama tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, karena tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka dilakukan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum.Kata Kunci : Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Penyelundupan Hukum

Page 9 of 18 | Total Record : 177

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue