Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2019)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Efektifitas Penyelesaian KPR Macet Melalui Parate Eksekusi Lelang (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo) ]]>
<![CDATA[Prisilia Purwardhani]]>;
<![CDATA[Jamal Wiwoho]]>;
<![CDATA[Pujiyono .]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.28 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas penyelesaian KPR macet melalui parate eksekusi lelang di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesain KPR macet melalui parate eksekusi lelang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo sudah efektif selain itu pihak bank mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat dengan adanya dokumen risalah lelang. Kata Kunci : KPR, Eksekusi, Parate Eksekusi Lelang]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS HAK MILIK ATAU HAK GUNA BANGUNAN UNTUK RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Muhammad Fathony]]>;
<![CDATA[Lego Karjoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.809 KB)
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pembuatan akta pemindahan hak atas hak milik atau hak guna bangunan untuk rumah susun bagi warga negara asing. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis konsep asas pemisahan horizontal dalam peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun bagi warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Tehnik analisa bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dan menggunakan metode silogisme guna memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pemisahan horizontal dalam peraturan perundang-undangan hukum pertanahan khususnya rumah susun tidak konsisten, sehingga menyebabkan permasalahan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing. Dimana dalam peraturan pertanahan di Indonesia, warga negara asing hanya boleh memiliki rumah susun di atas tanah hak pakai sehingga hal ini menyebabkan pembuatan akta pemindahan hak atas hak milik atau hak guna bangunan untuk rumah susun bagi warga negara asing secara langsung yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah berakibat batal demi hukum.Kata kunci : Rumah Susun; Warga Negara Asing; Asas Pemisahan Horizontal]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Annisa Ridha Watikno]]>;
<![CDATA[Moch Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.623 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan hak atas tanah yang belum terdaftar apabila debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini, kreditor yang menerima jaminan berupa hak atas tanah yang belum terdaftar apabila debitor wanprestasi pada saat SKMHT berakhir tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap jaminannya, dan SKMHT yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dilakukan proses pendaftaran tanah sampai jangka waktunya berakhir. Kata Kunci: Tanah yang belum terdaftar; Bank; Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KELALAIAN MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009) ]]>
<![CDATA[Yosandhi Raka Pradhipta]]>;
<![CDATA[Moch Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.803 KB)
<![CDATA[Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisa penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum, dan untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab Notaris dalam kelalaian membuat Akta Jual Beli tanpa melihat dokumenasli berdasarkan studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009.Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Normatif.Sifat penelitian deskriptif danbentuk penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan.Analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan,bahwa kelalaian Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sehubungan denganpembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa melihat dokumen asli maka PPAT dalam menjalankan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuanpasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampaipemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangikemungkinan untuk dituntut gantirugi oleh pihak yang menderita kerugianyang disebabkan diabaikan nya ketentuan tersebut diatas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997. Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris;Notaris;Kelalalain Notaris;Akta Jual Beli]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Sita Ulima Ekawati]]>;
<![CDATA[Burhanudin Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengesahan oleh Notaris terhadap perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan peraturan perundang-undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim serta juga yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus berbentuk akta notariil sebagaimana yang telah diharuskan dlm bntuk akta notariil agar dapat di catatkan dukcapil, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak Kemudian setelah dicatatkan agar sesuai dengan ketentuan asas publisitas yaitu mengikat kedua belah pihak dan berlaku bagi pihak ketiga. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/ dicatatkan di kantor catatan sipil, poin penting dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Dalam artikel ini penulis memberikan saran yaitu Perlunya sosialisasi terhadap Dinas Pencatatan perkawinan dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dengan akta otentik dari notaris, apabila tidak ada akta otentik tersebut maka perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum.Kata Kunci : Perjanjian; Perkawinan; Pengesahan.]]>
<![CDATA[STATUS PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT DIKABULKANNYA PEWARGANEGARAAN PARA PEMEGANG SAHAM ]]>
<![CDATA[Deri Andrias Subiyanto]]>;
<![CDATA[M. Hudi Asrori S]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.681 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham. dan mekanisme perubahan permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini pertama, Akibat pewarganegaraan pemegang saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur asing sebagai syarat Penanaman Modal Asing sehingga kedudukan hukum Perseroan Terbatas Modal Asing secara de facto menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri namun secara de jure masih menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Kedua, perubahan status permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri tidak diatur dalam peraturan manapun sehingga menjadikan perubahan status kepemilikan modal akibat pewarganegaraan yang seharusnya hanya perubahan identitas para pemegang saham menjadi seolah-olah terjadi peralihan kepemilikan modalKata Kunci : Perseroan Terbatas; Penanaman Modal Asing; Penanaman Modal Dalam Negeri; Pewarganegaraan]]>
<![CDATA[PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN PEMUKA AGAMA ISLAM DI KAUMAN KABUPATEN MAGETAN ]]>
<![CDATA[Tira Widyasari]]>;
<![CDATA[Burhanudin Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.38 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan beberapa pemuka agama Islam yang berada di Kauman Kabupaten Magetan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Kewarisan Islam belum digunakan seutuhnya oleh pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan, karena terdapat pemuka agama Islam yang menggunakan hibah untuk pembagian harta dalam keluarganya, terdapat pula pemuka agama Islam yang menggunakan waris untuk pembagian harta dalam keluarganya. Akan tetapi, pembagian melalui jalan waris tersebut terbagi menjadi dua cara, yaitu waris dengan cara satu banding satu, dan waris dengan cara dua banding satu.Kata Kunci : Waris; Hukum Islam; Pemuka Agama.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH MEMPERTAHANKAN FUNGSI LAHAN TANAH PERTANIAN DIKABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Dwi Retnowati]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.551 KB)
<![CDATA[AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memepertahankan fungsi lahan tanah pertanian di Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan hambatan pemerintah dalam mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian di kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer serta data sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa Upaya yang di lakukan oleh Kabupaten Sragen dalam mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sragen tahun 2011-2031. Tetapi pada kenyataannya pemerintah kabupaten sragen dalam mempertahankan fungsi lahan pertanian masih tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan pemerintah membiarkan saja masyarakat mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak sesuai dengan Perda tersebut. Hambatan pemerintah dalam mempertahankan fungsi lahan tanah pertanian di kabupaten sragen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yaitu: jumlah penduduk yang terus bertambah, kurang sadarnya masyarakat mengenai hukum, meningkatnya industri di kabupaten sragen, tidak maksimalnya kinerja dari pemerintah dalam rangka penegakan hukum, lemahnya ekonomi masyarakat.Kata kunci: upaya pemerintah; pengalihan fungsi lahan; pertanian.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Waringin Seto]]>;
<![CDATA[M. Hudi Asrori S.]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (638.279 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel bertujuan mengetahui keabsahan hukum Akta Notaris berkenaan dengan penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui media elektronik dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan dengan menggunakan media teleconference. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan tidak ada keraguan hukum atas keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan dengan media teleconference sehingga hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut mengikat para pihak sebagai Undang-undang. Akibat hukum Rapat Umum Pemegang Saham melalui media teleconference diakui oleh hukum. Dengan demikian apabila terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Penggunaan media teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas yaitu sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Dengan demikian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) atau setidak-tidaknya persangkaan hakim (rechtelijke vermoden). Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham; tanda tangan elektronik; media teleconference]]>
<![CDATA[PELANGGARAN JABATAN (PPAT) DALAM HAL PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl.) ]]>
<![CDATA[Dwi Sersio Nugraheni Pangastuti W.P]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.558 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl). Penelitian ini bersifat hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dan studi pustaka dengan melakukan dan mencari data tentang bentuk pelanggaran jabatan PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Metode analisis data menggunakan teknik yakni pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah : bentuk pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), dan perjanjian jual beli antara para penggugat dengan Tergugat I batal maka akibat hukumnya adalah sertifikat hak milik atas nama Hermanus I Ketut Suyatra kembali lagi menjadi hak milik Agustinus Sastro Suparjo dan oleh karena itu maka dengan Putusan ini memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Pejabat PPAT sebagai bentuk pelanggaran jabatan (PPAT) dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) oleh Pengadilan Negeri (Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), yakni untuk menghapus daftar nama pemegang hak Hermanus I Ketut Suyatra dan mendaftarkan dan atau mencatatkan kembali nama Agustinus Sastro Suparjo sebagai pemegang hak atas objek tanah pada buku tanah. Mendaftar kembali nama pemilik semula pada objek tanah adalah sepenuhnya kewenangan administratife dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Kata Kunci : pelanggaran; perjanjian jual beli; pejabat pembuat akta tanah.]]>
