cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 342 Documents
Perbedaan Praktek Gadai Konvensional dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik Rafsanjani, Haqiqi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v10i1.14488

Abstract

AbstrakPegadaian konvensional dengan pegadaian syariah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kinerja untuk memenuhi tujuan organisasinya. Pada umumnya pegadaian syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama  yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang tertentu. Dalam penulisan makalah ini, ingin menemukan bagaimana perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah
KEDARURATAN (AL-MADLARAT) SEBAGAI LANDASAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI Panjalu, Gandhung Fajar
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v10i2.14489

Abstract

Establishing a statutory regulation as a guide in acting is one of the things that the government needs to do, this is also used as a form of government effort in the welfare of its people. However, it can be seen that the current condition where almost all countries including Indonesia have been hit by the Covid-19 outbreak, which means that the situation or situation of the community is not same like before pandemic era. Covid-19 is an infectious disease where the cause of this disease comes from Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), or a type of coronavirus that was recently discovered. Covid-19 is now designated as a pandemic, where many cases have occurred all over the world. With this pandemi, it certainly has an impact on various fields of life, one of which is the law. Therefore, the flexibility of the law is questioned considering the current condition of Indonesian society is not the same. The purpose of this paper is to answer the formulation of the problem, to describe out the emergencial condition as a basic of the change of the legislation and islamic law in Indonesia during the Covid-19 pandemic.
Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyyat Farisi, Salman Al
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v10i2.16059

Abstract

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh pasangan suami-istri pada umumnya. Bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan terkadang terasa hambar kehidupan dalam keluarganya. Kehadiran anak sejatinya memberikan warna tersendiri dalam sebuah keluarga. Hanya saja belakangan ini jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan istilah Childfree, bahkan di beberapa media sosial di Indonesia, di Twitter, Instagram, Facebook, Youtube maupun platform media online lainnya sempat menjadi trending topik perbincangan masyarakat digital. Childfree merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak karna berbagai alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menimbang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih childfree dengan pendekatan fiqh al-aulawiyyat sehingga bisa menjadi panduan untuk menempatkan tingkat urgensi atas pilihan childfree dalam sebuah keluarga.
Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara Hamzah, Saiful Ibnu
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v10i1.16787

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya konflik bahkan sengketa terkadang tidak bisa terhindarkan. Secara naluriah setiap orang menginginkan sengketa yang dialami bisa segera terselesaikan. Sengketa yang tidak kuasa diselesaikan secara mandiri maka diperlukan kehadiran pihak ketiga. Dari sinilah  peran mediator dan advokat memiliki peran yang sangat strategis. Namun demikian mediator dan advokat sejatinya dua profesi yang sangat berbeda sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.Dalam penelitian ini akan melakukan kajian analisis tentang peran mediator dan advokat dalam pendampingan perkara para pihak untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang dihadapi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitianDari penelitian ini dapat diketahui bahwa antara mediator dan advokat memiliki peran yang sangat penting membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum namun baik mediator atau advokat tetap berbeda dalam kedudukan dan peran.
PREMARITAL CHECK-UP DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SEMAMPIR KOTA SURABAYA Panjalu, Gandhung Fajar
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premarital health tests are a series of tests that couples must undergo before getting married. The procedures for carrying out pre-marital health checks in Surabaya were determined in 2017 according to a circular issued by the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini. This research aims to explore pre-marital health examinations in the KUA Semampir sub-district, Surabaya city, and how the KUA responds to the results of these pre-marital health tests. This research is field research. The results of this research show that (1) KUA does not have a maximum limit on when the test must be carried out. (2) The health test examination is carried out at the health center. (3) The prospective bride and groom will also receive reproductive counseling. (4) If the results of the test show that the prospective bride and groom are unhealthy, the KUA has no right to postpone the marriage. The decision is completely left to the bride and groom.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah ) Studi Kasus Masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum dasar perkawinan, menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah mampu (istiṭā’ah) dan memiliki bekal (al-bā’ah) merupakan anjuran. Oleh karena itu, memberi kemudahan dalam proses pernikahan menjadi harapan banyak pihak, baik otoritas penyelenggara perkawinan maupun keluarga mempelai. Kantor Urusan Agama, sebagai pihak yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, berkomitmen untuk menuju harapan tersebut. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, KUA meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sejak 08 November 2018. Artikel ini hendak menelaah tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap aplikasi SIMKAH. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian lapangan (field research), dengan sumber data dari 17 responden berupa pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap Aplikasi SIMKAH. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden, 7 responden (46 %) di antaranya belum dan baru pertama kali mengetahui tentang Aplikasi SIMKAH, 5 responden (33%) pernah mendengar namun belum begitu memahami Aplikasi SIMKAH, dan 3 responden (21%) mengaku memahami dan bisa menggunakan Aplikasi SIMKAH. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap Aplikasi SIMKAH masih rendah. Peneliti menyarankan agar beberapa pihak, KUA atau Kementerian Agama, unsur masyarakat dan sivitas akademik bisa menjadi unsur pendukung dalam peningkatan pemahaman terhadap Aplikasi SIMKAH. Kata kunci: Pemahaman, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH
Peran Muhammadiyah Covid -19 Command Center (Mccc) Muhammadiyah Surabaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syari’ah Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya MCCC Surabaya dalam menigkatkankan ketahanan keluarga pada masa pandemi covid 19 dengan beberapa program yaitu (1) Program preventif dan kuratif adalah program yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Covid dan penyembuhan terhadap masyarakat yang terkena covid-19 (2) Program lumbung pangan adalah berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena covid -19 berupa sembako murah dan pemberian masker (3) Program pendataan adalah data masyarakat yang terdampak covid-19 (4) Program isolasi mandiri adalah orang yang terkena rapid tes atau sudah positif covid-19 sehingga MCCC ini sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi atau kota. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Peran MCCC Muhammdiyah Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 dan analisis peran MCCC Muhammadiyah Surabaya dalam menigkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan jenis sumber data ialah data primer berupa data-data program MCCC Muhamamdiayh Surabaya dan data sekundernya berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hasil peneliatian di PDM Surabaya sesuai dengan judul yaitu Peran Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Muhammadiyah Surabaya dalam Menigkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Persefektif Maqasid Syari’ah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa MCCC Surabaya sangat berperan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga baik dari segi psikologis, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan Persefektif Maqasid Syari’ah, terutama pada penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), penjagaan pada harta (ḥifẓ al-māl), dan penjagaan pada akal luhur manusia (ḥifẓ al-‛aql). Kata kunci: Peran MCCC, Ketahanan Keluarga, Pandemi Covid -19
Penerapan Konseling Keluarga Di Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya Perspektif Maqāṣid Sharī‛Ah Ikhwanuddin, Mohammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ikatan pernikahan, yang dinamakan permasalahan dalam rumah tangga pasti ada. Dan Aisyiyah Kota Surabaya membuat sebuah biro konseling untuk seluruh pasangan suami istri yang ada di Surabaya yang bertujuan untuk membangun keharmonisan keluarga itu lagi. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Biro Konseling di Surabaya yang didirikan oleh Aisyiyah. Peneliti ingin menjawab permasalahan yaitu tentang Penerapan Biro Konseling yang terdapat di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka. Penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah selaras dengan Syariat Islam ataupun hukum hukum Islam dan bahkan selaras dengan Maqās}id Shariah, khususnya dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz al-dīn), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz al-nasl). Kata kunci: Konseling Keluarga, Biro Konseling, Maqāṣid Sharī‛ah, Aisyiyah
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021 Ibnu Hamzah, Saiful; Alfaini, Adinda Risa
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Pengadilan Agama Bojonegoro kasus perceraian pada usia 30 tahun kebawah memiliki angka yang tinggi, perceraian juga semakin meningkat akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari: 1) apa saja faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021. 2) bagaimana analisis faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu hakim dan panitera muda hukum Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, kajian terdahulu dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 adalah ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan) dan tidak adanya tanggung jawab. Perceraian usia muda terjadi karena kurangnya kedewasaan pasangan, kedewasaan lahir batin, maupun kedewasaan dalam memahami makna suatu pernikahan. Usia pihak yang bercerai tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, melainkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas yang dapat menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, keputusan hakim juga didasarkan pada undang-undang dan keabsahan dalil-dalil pembuktian. Kata Kunci : Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Usia Muda.
Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tuban Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak Ibnu Hamzah, Saiful; Putri Nurhayati, Ika
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang peran Dinsos P3A Tuban (sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkepentingan langsung terhadap fenomena ini) dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam rentang waktu tahun 2017-2021 dan Analisis peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak rentang waktu 2017-2021 (Perspektif Hukum Positif UU. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2018). Jenis penelitian Kualitatif, berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian dekskriptif. Jenis dan sumber data primer didapat melalui staff Dinsos P3A Tuban, data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian. Teknik pengumpulan data metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara dekskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak berupa: peran pendampingan, peran hukum, peran psikologi dan konseling, peran fasilitasi kesehatan atau medis. Terdapat 6 pasal dalam Perda Tuban No.3 tahun 2018, 17 pasal dalam UU. 35 Tahun 2014 yang terlaksana. Kasus kekerasan anak yang sering terjadi dari tahun 2017-2021 (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran Anak mengalami pelonjakan pada tahun 2021). Peran yang sering diberikan Dinsos P3A Tuban: (Konseling, Hukum, Medis dan Pendampingan). Saran yang diberikan: Dinsos P3A Tuban harus lebih intensif mensosialisasikan pencegahan kekerasan anak tanpa menunggu kerjasama dengan intansi lain. Kata kunci: anak, kekerasan anak, peran, penanganan.