Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

17 18 19 20 21

Smart City Policy in Indonesia: An Overview from the Green Constitution's Perspective Muhammad Kamal; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Smart city is now become an alternative policy to address various urban ecosystem’s issues. This article examines smart city policies in Indonesia, as well as the extent to which these policies can fulfill citizens' rights from the green constitution’s perspective. This is a normative/doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. Data was gathered through library research on primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant literature. The findings show that several smart city policies are still sectoral and unsustainable. A specific legal instrument is required to regulate smart city standardization to avoid misinterpretation and obstacles in its implementation. The smart city concept is consistent with the rights enshrined in Indonesia's green constitution, but policies continue to rely on local government initiative and discretion, resulting in citizens' rights not being placed proportionally.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Gilang Fajar Shadiq
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakSeiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Zat tersebut dikenal dengan nama New Psychoactive Subtances. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika NPS (New Psychoactive Subtances) yang belum diatur dalam Lampiran Golongan Narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana narkotika Tindak Pidana Narkotika NPS (New Psychoactive Subtances). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS) dikarenakan narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan. Kata Kunci: Asas Legalitas; Kebijakan Formulasi; New Psychoactive Subtances.

Front Matter JWY Vol 1 No 2 September 2017 Irwan Sugiarto
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar Sutiawati Sutiawati; Nur Fadhilah Mappaselleng
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakFenomena kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya penanggulangannya di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.Kata Kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; Kota Makassar.AbstractThe phenomenon of domestic violence has increased in terms of quantity and quality, so it requires serious attention to prevention and prevention. The research aims is to find out and analyze the factors that cause criminal acts of domestic violence and the efforts to prevent crime in domestic violence in the city of Makassar. The research method is used a empirical approach with a qualitative research model that is descriptive analytical by taking research sites in Makassar City. This study uses primary data and secondary data The technique of collecting literature and interview study data , then analyzed qualitatively. The results showed that the factors causing domestic violence in Makassar were law enforcement, low legal awareness, strong patriarchal culture, economic conditions / poverty, social environment, and drinking habits. Efforts to prevent domestic violence in Makassar have taken preemptive, preventive and repressive measures.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Isnanto Bidja
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kabupaten Banggai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan model analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya/kultur masyarakat.

Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Eva Noviana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rini Irianti Sundary
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan dari asas keseimbangan pada perjanjian kerja adalah tercapainya bargaining position yang seimbang antara pengusaha dan pekerja. Selama ini, perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dalam bentuk kontrak baku yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menegosiasikan bentuk dan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, serta konsep asas keseimbangan dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer dari hasil wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa eksistensi asas kesimbangan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja sering diabaikan oleh para pihak, mengingat adanya ketidakseimbangan posisi (bargaining position) antara pekerja dan pengusaha. Kurangnya penegakan hukum ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum, dan kurang jelasnya aturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak terkait dalam mewujudkan perjanjian yang ideal.

Front Matter JWY Vol 1 No 1 Maret 2017 Irwan Sugiarto
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Front Matter JWY Vol 2 No 2 September 2018 Irwan Sugiarto
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar Pipit Saputri Utami
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakNotaris/PPAT harus memastikan bahwa penghadap telah membayar pajak, karena pajak sebagai sumber penerimaan dana yang penting bagi negara dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB-nya belum dibayar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Bentuk pertanggungjawaban notaris/PPAT atas hal ini adalah sanksi administratif sesuai Pasal 93 ayat (1) sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, notaris/PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Akta Pemindahan Hak; BPHTB; Notaris/PPAT. AbstractThe Notary/PPAT must ensure that the parties have paid taxes because taxes are an important source of revenue for the state in order to create prosperity for the people. This research was conducted to analyze the responsibility of the Notary/PPAT to the deed of transferring rights to land and/or buildings for which BPHTB has not been paid. This research is a descriptive research with normative juridical type through a statutory approach with qualitative analysis methods. The form of responsibility of Notary/PPAT for this matter is administrative sanction in accordance with Article 93 paragraph (1) as a sanction for not fulfilling obligations as Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. In addition, the Notary/PPAT must apply the precautionary principle as Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. Keywords: BPHTB; Deed of Transfer of Rights; Notary/PPAT.

Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mochamad Ramdhan Pratama; Mas Putra Zenno Januarsyah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability.

Page 19 of 24 | Total Record : 236

17 18 19 20 21

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA