JWP (Jurnal Wacana Politik)
JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.
Articles
243 Documents
<![CDATA[URGENSI UNSUR ELIT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Diah Fatma Sjoraida]]>;
<![CDATA[rully khairul anwar]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.043 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i2.13919
<![CDATA[Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung telah mewajibkan pemerintah dan perangkat publik lainnnya untuk membuat informasi agar dapat diakses masyarakat. Juga berkewajiban memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon oleh publik. Untuk menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, sebagai bukti komitmen dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi, Pemerintah Provinsi Jabar menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari KKN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat masih banyak kekurangan, baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana. Komunikasi, sumber daya disposisi serta struktur birokrasi mutlak dibutuhkan guna perbaikan dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Ringkasnya, elit birokrasi sangat penting keberadaan dan optimalisasi fungsinya demi kepuasan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGARUH DINAMIKA INTERNAL PARTAI TERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA KONGRES IV TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.166 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11053
<![CDATA[Internal conflict within a political party commonplaces in political institutions, especially in the context of fighting for power or leadership in a party. But internal conflicts in the electoral process currently Chairman of the PAN congressional IV in Bali in 2015 does not lead to a prolonged conflict until the dualism of leadership of a party or departure of chairman candidate who lost in the political competition by setting up a new political party. Post-election of Chairman of the National Mandate Party Zulkifli Hasan replacing Hatta Rajasa. Raises the political dynamics of internal new has happened in the PAN, which also affects changes in political strategy PAN good political strategy for the internal PAN and external PAN, which aims to increase the capabilities of the party, the public trust/ society against the PAN and to improve electability PAN in elections in 2019. ]]>
<![CDATA[PUBLIC POLICY AND RELIGIOUS CONFLICT IN INDONESIA: THE CASE OF AHMADIYAH ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.197 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10541
<![CDATA[among conflict cases is Ahmadiyah sect as struggling minorities who spreading their influence in the middle of Sunni Islam majority. The conflict escalated and manifest in violence during the 2000s. The government eventually enacted Joint Ministerial Decree (SKB 3 Menteri) in 2008, which constrained preaching activities of Ahmadiyah who being accused of heresy. However, the decree did not stop the violence against Ahmadiyah. The conflict of Ahmadiyah was not solely about the heresy that charged on the Ahmadis, but also involving the contest of values, ideas, and authority between the liberal and pluralist Muslim groups versus the conservative Muslim groups. While the policy embodies controversial state as it perpetuates majority domination as well as close opportunities for constructive dialogues between the conflicting parties, this article views it as a resolution to anticipate the worst scenario. Therefore, the state's role as a policy maker is stillneeded to actualize social order, national stability and keep the democratic life under control.]]>
<![CDATA[Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Kasus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar) ]]>
<![CDATA[H.B. Habibi Subandi]]>;
<![CDATA[Juwita Hayyuning Prastiwi]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.801 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i2.13920
<![CDATA[Problem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan dokumentasi, penulis melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan sebuah trade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH. Namun di sisi lain kebijakan ini dapat merugikan anggaran pemerintah yang hanya berfungsi sebagai operator RTH.]]>
<![CDATA[POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING ]]>
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.439 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10546
<![CDATA[Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.]]>
<![CDATA[KEPENTINGAN PETAHANA DALAM MANIPULASI PILKADA LABUHAN BATU SELATAN 2015 ]]>
<![CDATA[Amri Yusra]]>;
<![CDATA[Ikhsan Darmawan]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.577 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i2.13989
<![CDATA[Etika penyelenggara pemilu telah diatur dengan Peraturan Bersama di mana ketika peraturan itu dilanggar, maka penyelenggara pemilu itu dapat diberi sanksi sampai yang terberat: pemberhentian tetap. Meskipun demikian, peraturan ketat itu tak berhasil membuat empat orang Komisioner Labuhan Batu Selatan tak melakukan manipulasi dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015 yang berujung pada diberhentikannya mereka oleh DKPP. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: ‘Mengapa terjadi manipulasi dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan tahun 2015?” Dengan menggunakan metode kualitati serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menjelaskan bagaimana konteks awal terjadinya manipulasi, proses-proses yang terjadi setelahnya saat Pilkada berlangsung, dan penjelasan mengapa terjadi manipulasi disertai analisis dengan menggunakan kerangka teori manipulasi Pemilu. Sedikit berbeda dengan argumen pada umumnya bahwa manipulasi dalam pemilu terjadi karena adanya kepentingan memastikan kemenangan petahana agar bisa melewati batas menang minimal, artikel ini berargumen bahwa manipulasi dalam Pilkada Labuhan Selatan tahun 2015 disebabkan adanya kombinasi antara kepentingan memenangkan petahana dan kelemahan dalam aturan tentang proses rekrutmen penyelenggara Pilkada. ]]>
<![CDATA[WACANA NEGARA MARITIM DAN REIMAJINASI NASIONALISME INDONESIA ]]>
<![CDATA[Caroline Paskarina]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.729 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10542
<![CDATA[Although Indonesia is an archipelagic state, but the discourse on maritime state is not yet become the main discourse in the construction of nation and state of Indonesia. This discourse is reemerged when President Joko Widodo make it as one of the main strategic agenda of hisadministration. The re-emerging of this maritime nation discourse is interesting to be studied in terms of nationalism, as an attempt to reconstructing the Indonesian national identity imagination. By tracking the dynamics of the arguments that enliven the discourse in Indonesian politics, this paper wants to uncover why this discourse re-emerged and what is the political interests behind thereimagination of Indonesian nationalism.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS MEKANISME DIRECT POPULAR CHECKS LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Wimmy - Haliim]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.555 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i2.12829
<![CDATA[Penerapan mekanisme Direct Popular Checks dinilai akan menjadi solusi bagi permasalahan lembaga legislatif daerah Kota Malang dalam penyerapan aspirasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah. Karena mekanisme Direct Popular Checks dapat memberikan akses seluas-luasnya masyarakat bagi Kota Malang dalam pembuatan peraturan daerah, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hasilnya tentu saja adalah peraturan daerah Kota Malang yang responsif, bukan peraturan daerah yang bersifat otonom ataupun represif. Karena peraturan daerah yang responsif adalah peraturan daerah atau hukum yang langsung dibuat oleh masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan publik mereka sendiri. Pada akhirnya jika mekanisme Direct Popular Checks bisa diterapkan, maka lembaga legislatif daerah Kota Malang bisa murni sebagai lembaga representasi masyarakat Kota Malang.]]>
<![CDATA[REFORMULASI MODEL PENYUARAAN PASKA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI EVALUASI SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA ]]>
<![CDATA[Arif, Mokhammad Samsul]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.409 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i2.25269
<![CDATA[Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak sebagai pesta demokrasi terbesar didunia. Sayangnya, prestasi itu tereduksi oleh tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Disisi lain, efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagai sebuah tujuan belum sepenuhnya tercapai, biaya Pemilu Serentak justru dikalkulasi lebih mahal dibanding Pemilu sebelumnya. Berangkat dari problematika tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami fenomena meningkatnya korban jiwa penyelenggara Pemilu dari sisi kajian tata kelola sistem Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data yang bersumber dari literatur, observasi dan pengalaman praktis peneliti. Dari hasil analisis data, peneliti menemukan konstruksi alternatif cara untuk memutus rantai kematian KPPS dengan mengubah model penyuaraan (balotting) dari daftar terbuka menjadi daftar tertutup. Sistem Proporsonal daftar tertutup kompatibel dengan kopleksitas Pemilu serentak dengan entitas lima kotak suara, kombinasinya juga memiliki efek bagi penghematan anggaran Pemilu.]]>
<![CDATA[SUBJEK “YANG-POLITIK”: MENAFSIR SUBJEK POLITIK PADA PASCA-MARXISME ERNESTO LACLAU ]]>
<![CDATA[Haekal, Luthfian]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.214 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i2.22565
<![CDATA[Penelitian ini berusaha menguak pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme Ernesto Laclau. Subjek politik di dalam pasca-Marxisme direpresentasikan melalui subjek emansipatif yang akan membawa politik emansipasi. Melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme sangat berbeda dengan Marxisme. Perdebatan-perdebatan ontologis antara Marxisme dan pasca-Marxisme, bahkan di tubuh pasca-Marxisme mengenai “subjek” tersaji di dalam artikel ini. Secara lebih spesifik, pasca-Marxisme Laclau memadukan budaya psikoanalisis Lacan dan pasca-strukturalisme Derrida. Hal tersebut berimplikasi pada pengubahan pengartian atas “subjek”. Tradisi psikoanalisis Lacan digunakan untuk mengartikan kerentanan subjek bahwa ia tidak pernah dalam keadaan penuh. Sementara, tradisi pasca-strukturalisme Derrida digunakan untuk melakukan dekonstruksi atas tradisi-tradisi Marxisme strukturalis. Penggunaan dua tradisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada pengartian atas subjek, ia juga berpengaruh terhadap perdebatan metode dalam melakukan emansipasi. Kunci dari pengartian subjek dalam pasca-Marxisme secara luas adalah subjek yang tidak pernah penuh. ]]>
