cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JWP (Jurnal Wacana Politik)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25029185     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 243 Documents
 8   9   10   11   12 
PENERAPAN PEMILIHAN PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS Mahardika, Ahmad Gelora
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.482 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i2.23504

Abstract

Partai politik di Indonesia terlihat kurang memiliki pola pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sistematis dan demokratis. Pengambilan keputusan cenderung terpaku pada kebijakan ketua umum partai politik. Hal ini menyebabkan calon yang diajukan oleh partai politik kerap tidak dikehendaki oleh konstituen. Beberapa partai politik mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan aturan presidential threshold memaksa partai berkoalisi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini bisa diatasi dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meproyeksikan penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama terkait penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga menggunakan studi komparasi dengan negara lain yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Kesimpulan artikel ini adalah penerapan pemilihan pendahuluan perlu untuk dilakukan karena sejalan dengan tujuan regulasi yaitu sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis dengan mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh pemilih. 
PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA Muksin, Dafrin; Purwaningsih, Titin; Nurmandi, Achmad
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.622 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i2.25336

Abstract

Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (dari media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis kesamaan koding kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat legitimasi praktik dinasti politik secara modalitas dan relasinya dengan partai politik. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik dilakukan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik dinasti politik, juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG Akbar, Paisal; Purnomo, Eko Priyo
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v4i2.25381

Abstract

Penelitian ini menjelaskan dinasti politik Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga membahas terkait model dan prestasi keluarga politik dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskrifitip terhadap fenomena yang sedang terjadi, penekanan penelitian ini bersifat interpretif. Hasil dari pada penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang eksis di Kota Bontang. Sementara itu untuk Model dinasti politik yang dimiliki kota bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan diwujudkan dengan pemberiaan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, sementara itu model lintas kamar diwujudkan dengan pembagian penguasaan oleh suami dan istri serta ibu dan anak didalam tampuk kekuasaaan eksekutif dan legislatif di Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga menemukan bahwa kepemimpinan dari keluarga politik memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan Kota Bontang hal ini dilihat dari berbagai macam prestasi dan penghargaan yang diterima Kota Bontang selama keluarga politik ini berkuasa.
MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI KASUS PRAKTIK SEMI-E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2019 DI KABUPATEN MALANG Sobari, Wawan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.101 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i2.24389

Abstract

Parameter dominan dalam menilai kualitas pemilu di Indonesia selama ini merujuk pada keberhasilan substantif, yaitu kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas. Namun, keberhasilan menurut sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih terabaikan, seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemilih dan panitia atas praktik semipemilihan elektronik (semi-e-voting) melalui penerapan Aplikasi Barcode Scanner pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasilnya, pemilih dan panitia menilai kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada ukuran kualitas substantif. Untuk itu, studi ini mendorong perspektif pelayanan publik atas pemilu. Pertama, pemilih dan panitia selayaknya dipandang sebagai penerima manfaat dan penyedia. Kedua, sisi pandang ini menawarkan ukuran waktu menyalurkan hak pilih, kelayakan beban dan kemudahan kerja panitia, dan kepuasan kandidat (fairness). Ketiga, praktik semi-e-voting memperkenalkan ukuran perubahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu berupa proses pemungutan suara yang lancar dan tanpa antrian yang lama saat pemilih menunaikan haknya. Secara akademis, praktik semi-e-voting dalam pilkades relevan dengan beberapa indikator pengukuran keberhasilan pemilu, yakni kepuasan administratif dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Spesifik terhadap literatur e-voting, riset ini memperkuat studi sebelumnya bahwa implementasi semi pemilihan elektronik mampu meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas pemilih serta mengeliminasi subjektifitas penghitungan suara. 
POLITIK REPRESENTASI ISLAM DALAM FILM 212 THE POWER OF LOVE Sahid, Asep Abdul
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.191 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v5i1.26475

Abstract

Film merupakan media yang menggambarkan praktik wacana melalui penanaman kekuasaan dan ideologi. Oleh karena itu, film selalu berada dalam ruang persaingan praktik pendefinisian, pemosisian dan pengontrolan khalayak. Munculnya film-film religi bertema Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari praktik wacana tersebut. Lebih dari satu dekade, film religi yang bercerita tentang Islam dan dinamikanya telah mampu memberikan warna bagi dunia perfilman dan juga bagi perkembangan Islam itu sendiri. Kajian dalam tulisan ini merupakan perluasan kajian tentang teks film yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan bagaimana Islam dalam konteks persaingan politik Indonesia direpresentasikan melalui narasi film. Korpus kajian adalah Film 212 the Power of Love yang memiliki latar belakang Aksi Bela Islam, 2 Desember 2016 (ABI). Islam yang dianalisis pada kajian ini mengkhususkan pada ekspresi keislaman tertentu, seperti sosial dan politik. Kajian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen yang menyajikan model exclusion dan inclusion. Kedua model analisis ini umumnya sama-sama mengandung potensi promosi dan marginalisasi. Kajian ini menunjukkan bahwa pertama, Film 212 the Power of Love menyajian wacana Islam apolitis vs Islam apatis. Dan kedua, dengan wacana tersebut menjadi promosi atau legitimasi bagi semua pendukung ABI dan sekaligus marginalisasi bagi kelompok masyarakat anti ABI.
JEJARING SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN TIM SUKSES MANDIRI DI PEMILU DPRD KABUPATEN 2019 Tawakkal, George Towar Ikbal; Damayanti, Ratnaningsih; Subekti, Tia; Garner, Andrew D; Seitz, Thomas R
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.288 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i2.25654

Abstract

Perubahan dalam sistem pemilihan dan masalah partai politik dalam memobilisasi pemilih telah mendorong para kandidat untuk membangun tim sukses yang independen. Mereka adalah faktor penting dalam upaya memenangkan pemilu. Studi terbaru menunjukkan tentang keberadaan, kinerja, dan efisiensi merekadalam memberikan suara dalam pemilihan umum Indonesia dan banyak negara. Namun, sangat sedikit dari kajian-kajian itu yang membahas tentang bagaimana tim sukses independen dibangun. Artikel ini menganalisis bagaimana para kandidat pemilihan legislatif di daerah mengembangkan tim sukses independen mereka. Berdasarkan wawancara dan pengamatan dari berbagai kandidat dalam pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak, artikel ini membahas bagaimana para kandidat membangun tim sukses independen, yang mencakup bentuk dan sumber. Hasil studi ini menyatakan bahwa mereka memiliki aktor penting yang berhubungan dengan kandidat. Mereka terhubung secara sosial sebelum pemilihan, sehingga tim dibangun oleh transformasi fungsi sosial. Ini menunjukkan bahwa tim sukses independen mencerminkan jejaring sosial kandidat.
IDENTITY POLITICS IN THE 2019 INDONESIAN GENERAL ELECTIONS: ITS SIGNIFICANCE AND LIMITATION Hanan, Djayadi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.429 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v5i1.27710

Abstract

Identity politics was significant in 2019 Indonesian general elections. The result of the election however, seems to show that identity was only significant in presidential but not in legislative election. Given that the legislative and presidential elections are conducted concurrently, it is logical to assume that what is significant in the presidential election will also be significant for the legislative election. This paper tries to briefly answer several questions. Is identity politics really rising? Why does it seem to be significant only in the presidential and not the legislative election? If identity politics in the presidential election is important, assuming that the incumbent is mostly the target of that politics, why did the incumbent still win? What are the implications of this for Indonesian democracy? Data of the study were taken from the Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) and the Indonesian Survey Institute (LSI) surveys and exit poll. Theoretical guidance for the discussion will be mainly based on the voting behavior and identity politics literature. The study indicates that identity politics was rising and significantly in play during this election, including by using fake news. However, the impact of identity politics is limited by the fundamental factors (such as public evaluation on the incumbent), making it fail to be a deciding factor in presidential election. Importantly, the multipolar nature of competition in legislative election made identity politics difficult to exert decisive effect.
MARKOV CHAIN ANALYSIS, METODE ALTERNATIF DALAM MENGUKUR TINGKAT ELEKTABILITAS PESERTA PEMILU MELALUI TAGAR: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 Durrah, Fara Inka; Anwar, Samsul; Siregar, Latifah Rahayu
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.526 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v5i1.27084

Abstract

Tingkat elektabilitas merupakan informasi yang sangat penting bagi peserta pemilihan umum (pemilu) baik calon legislatif maupun eksekutif. Selama ini, elektabilitas seorang kandidat diukur melalui survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum masa tenang pemilihan. Selain membutuhkan biaya yang besar, terdapat rentang waktu antara survei dengan hari pemungutan suara sehingga hasilnya berpotensi bias. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode alternatif yang dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil survei elektabilitas. Penelitian dengan memanfaatkan informasi melalui media sosial menjadi semakin relevan seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang cukup menjanjikan dalam mengukur elektabilitas peserta pemilu dengan memanfaatkan media sosial adalah Markov Chain Analysis (MCA). Selain berbiaya rendah, MCA juga dapat mengukur tingkat elektabilitas pada hari pemungutan suara yang tidak dapat dilakukan melalui survei. Sebagai ilustrasi, penelitian ini mengaplikasikan MCA pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat elektabilitas terhadap kedua pasangan calon di media sosial melalui tagar utama pendukung masing-masing paslon (#2019tetapjokowi dan #2019gantipresiden). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hari pemungutan suara, diprediksi jumlah penyebutan #2019gantipresiden di media sosial akan lebih banyak daripada #2019tetapjokowi. Meskipun berbeda dengan hasil perhitungan resmi pada pilpres 2019, metode MCA merupakan metode alternatif berbiaya rendah yang berpotensi dikembangkan untuk mengukur tingkat elektabilitas peserta pemilu pada masa yang akan datang. Pemilihan dan penambahan tagar yang representatif merupakan kunci penting dalam meningkatkan akurasi hasil analisis MCA.
Problem Intrinsik DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Analisis FILSAFAT POLITIK TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI Lailiy Muthmainnah; Rizal Mustansyir; Sindung Tjahyadi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.27801

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas problem intrinsik gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait dengan politik pengelolaan lingkungan di Indonesia pasca reformasi.  Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya alam di Indonesia, masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Unsur-unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, induksi-deduksi, refleksi, idealisasi, dan heuristika. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih berada dalam  pusaran paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan intrinsik dalam aktualisasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain berupa karut marutnya aturan perundangan terkait pola pengelolaan lingkungan hidup, politik anggaran yang eksploitatif, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi oligarki dalam pengelolaan sumberdaya. Keempat hal tersebut secara kumulatif masih terus terjadi dalam praktik politik pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan akhirnya sekedar menjadi jargon politik. Untuk keluar dari persoalan intrinsik tersebut harus ada re-orientasi pola pembangunan di Indonesia. Orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus lebih fokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan keterjebakan pada pertumbuhan ekonomi pada kenyataan justru membuat situasi semakin melampaui batas pertumbuhan yang memicu krisis ekologi dalam jangka panjang.
KONTESTASI POLITIK PADA MASYARAKAT DESA (Studi Kasus pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan) Amin, Khairul; Nazaruddin, M; Akmal, M.
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.29784

Abstract

Pada momentum pemilu tahun 2019, tidak satu pun calon anggota legislatif yang berasal dari Desa Rias berhasil terpilih padahal Desa Rias memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang besar. Pada Pemilu 2019 DPT Desa Rias berjumlah 5.493 jiwa dan yang menggunakan hak pilih sebesar 4.807 jiwa, namun 4 calon legislatif dari Desa Rias menuai kegagalan. Oleh karena itu penelitian ini  bertujuan untuk memahami dinamika sosial politik masyarakat Desa Rias terkait kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2019, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Calon Legislatif dari Desa Rias. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif model deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang merujuk pada analisis interaktif model Mills dan Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa hal dan kondisi yang saling berkaitan yang melatarbelakangi kegagalan calon legislatif dari Desa Rias, yaitu;  (1) Konstelasi politik masyarakat.  (2) Perilaku politik masyarakat yang bersikap kritis kepada caleg dari dalam desa tetapi tidak kritis terhadap caleg dari luar desa. (3) Figur caleg dari dalam desa yang mendapatkan stigma negatif ketika mendekati pemilihan. (4) Tim sukses/relawan caleg yang tidak solid, tidak berpengalaman, hanya memanfaatkan uang para caleg dan tidak fokus memenangkan caleg dari dalam desa, dan terakhir (5) Biaya atau cost politik caleg yang kecil.

Page 10 of 25 | Total Record : 243

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 3 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) September Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May Vol 10, No 1 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) January Vol 9, No 3 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) September Vol 9, No 2 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) May Vol 9, No 1 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) January Vol 8, No 2 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 8, No 1 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) March Vol 7, No 2 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret More Issue