cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JWP (Jurnal Wacana Politik)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25029185     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 243 Documents
 9   10   11   12   13 
PROBLEMATIKA PROFESIONALISME MILITER ERA REFORMASI: “Studi Kasus Keterlibatan TNI pada Pilkada Kepulauan Riau Tahun 2015 dan Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018” Sarah Nuraini Siregar
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.32047

Abstract

Kritik terhadap profesionalisme TNI, khususnya dalam kontestasi politik pilkada, semakin menguat saat dekade kedua reformasi. Kritik ini berdasarkan fenomena TNI yang cenderung terlibat dalam Pilkada Kepulauan Riau 2015 dan Sumatera Utara 2018. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa keterlibatan militer pada kedua pilkada tersebut hingga menyebabkan kritik profesionalisme TNI muncul. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus pada dua pilkada tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari dokumen dan pemberitaan yang relevan. Lalu data-data yang menunjang analisis berasal dari referensi ilmiah pada  topik profesionalisme militer. Peneliti melakukan validasi data melalui tehnik triangulasi, yaitu menguji data-data yang diperoleh melalui kombinasi beberapa sumber data lainnya. Dari dua pilkada tersebut, keterlibatan militer terjadi pada mobilisasi anggota TNI dan pernyataan eksplisit pencalonan diri dalam pilkada oleh perwira TNI aktif di depan publik. Hasil studi menyatakan reformasi militer di Indonesia yang belum optimal telah menimbulkan masalah dalam membangun profesionalisme TNI. Ini terjadi karena keengganan elit sipil dalam mendorong profesionalisme TNI agar steril dari politik. Lalu aspek regulasi yang mudah dalam menerjemahkan aturan keterlibatan TNI dalam pilkada melalui landasan pengamanan, serta budaya militer pada individu militer. Budaya ini menyebabkan militer belum konsisten menjauhkan diri dari pragmatisme politik.
PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN PERBATASAN NEGARA: STUDI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA Maulana, Rio Yusri; Rakhman, Moh. Arief
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i1.21008

Abstract

Laut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salahsatu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan kebijakan antara soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik di Natuna. Penelitian ini melihatbahwa kedulatan Indonesia sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang dihadirkan dalam kerangka konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam upaya menjaga keamanan wilayah Laut Natuna Utara, negara kemudian kemudian melakukan pendekatan politik dari aspek kekuatan militer (hard power) dan non-militer (soft power).
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA PEMEKARAN SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRATISASI DITINGKAT LOKAL (SUATU STUDI PADA DESA PEMEKARAN DI KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA) Putra Pratama Saputra; Siti Aisyah; Darmanto Darmanto
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.32304

Abstract

Kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan tersebut terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Ditambah adanya dukungan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan secara desentralisasi dengan berbagai kompleksitas perkembangan masyarakat, keberagaman struktur sosial dan budaya lokal, serta tuntutan demokratisasi ditingkat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Untuk mengkaji penelitian ini digunakan konsep perencanaan pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa mskipun merupakan desa pemekaran dan usia pembangunannya belum berjalan begitu lama, pembangunan desa di Kecamatan Mendo Barat sudah sampai pada tahap yang cukup signifikan menuju desa yang berkembang. Di sisi lain, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dikatakan rendah dimana terlihat dari kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri pertemuan saat pembahasan perencanaan pembangunan desa pemekaran Kecamatan Mendo Barat. Masyarakat masih berpangku tangan kepada pemerintah setempat, sehingga mereka cenderung menerima apa saja yang menjadi hasil keputusan musyawarah antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang ikut serta terkait permasalahan perencanaan pembangunan ini. Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, yaitu Pertama, pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk dapat terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kedua, advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa telah melibatkan masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan institusi terhadap kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pemekaran sudah baik. Keempat, pemerintah desa mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018 MIP, Ilham; Purwaningsih, Titin
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.30297

Abstract

Hadirnya kotak kosong yang menjadi lawan pasangan tunggal dalam pemilihan walikota 2018 disebabkan karena terdiskualifikasinya calon petahana yang di anggap melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada yang di laporkan oleh tim dari pasangan penantangnnya dalam hal ini Appi-Cicu selaku pasangan calon yang ikut bertarung dipemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan turun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada dilokasi penelitian dan wawancara secara langsung kepada informan. Selanjutnya data dari responden dikelolah dengan mengunakan rumus skala indeks kemudian melalui analis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat menangnya kotak kosong terhadap calon tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menangnya kotak kosong dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 karena ketidakpercayaan masyarakat yang sebagai pemilih kepada calon tunggal yang dianggap sebagai pendatang/wajah baru. Sebagai bentuk kecerdasan masyarakat Kota Makassar dalam berdemokrasi yang dianggap mampu mengurangi terjadinya politik uang. Kemudian bukti kejenuhan masyarakat terhadap partai politik yang hanya mengusung satu pasangan calon sehingga dianggap tidak mampu menghadirkan kandidat calon sebagai representatif ketika hanya satu pasangan calon. Kemudian adalah pertarungan antara kekuatan kecerdasan masyarakat Kota Makassar sebagai pemilih melawan oligarki politik.
POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS Fajar Rahmanto; Muchammad Iqbal Firmansyah; Titin Purwaningsih; M. Rafi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.29422

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah pada waktu pra-pemilihan presiden berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas calon incumbent. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo Subianto yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. Dapat dikatakan anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik Pork Barrel di Indonesia karena dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya.
THE DEMOCRATIC DECLINE IN INDONESIA UNDER COVID-19 PANDEMIC Abhipraya, Fairuz Arta; Pahlevi, Moch Edward Trias; Amrurobbi, Azka Abdi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i1.28581

Abstract

The debate about the weakening of democracy in various countries in controlling the COVID-19 pandemic is currently rising. This article aims to describe how the Indonesian government has implemented various pandemic control policies based on the indicators of democracy from the Freedom House, which include transparency, freedom of opinion, human rights, and pluralism. This article uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, while data collection uses a literature study focusing on various government efforts and responses from civil society regarding pandemic control. The research results reveal that the policy does not pay attention to the transparency of state budget allocations, including the appointment of goods supplier partners. Threats of doxing against those critical of pandemic control policies interfere with free speech. In the civil society realm, a pandemic’s fear raises the stigma that this virus is identical to the Chinese-ethnic group. This paper concludes that indications of weakening transparency, freedom of opinion, human rights in pandemic control policies, and community responses contrary to pluralism values potentially reduce the quality of democracy in Indonesia.
DARI EKONOMI KE EKONOMI POLITIK: TRANSFORMASI SETENGAH HATI SEKTOR EKOWISATA DI BANGKA BELITUNG Ibrahim, Ibrahim; Zukhri, Nizwan; Rendy, Rendy
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.30631

Abstract

Bangka Belitung adalah daerah yang sedang mencoba beralih dari sektor utama perkebunan dan pertambangan ke sektor pariwisata. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas setempat sedang aktif mendorong peningkatan ekonomi alternatif ini menjadi sebuah sumber pendapatan baru. Pertanyaan kritis terkait bagaimana sejatinya dimensi ekonomi dari perspektif para pelaku bisnis pariwisata dan intervensi pemerintah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Studi ini fokus pada alasan para pelaku wisata terlibat, khususnya pedagang dan pengelola kawasan wisata, serta mencermati bagaimana dimensi ekonomi politik dalam pengambilan keputusan politik untuk pengembangan ekowisata diperankan oleh pemerintah daerah. Melalui studi kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa para pedagang dan pengelola ekowisata memandang adanya prospek yang cerah dalam industri pariwisata. Secara umum pemerintah daerah belum optimal memainkan peran dalam fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dari tiga aspek tersebut, pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana serta perijinan kawasan, baru optimal dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas. Pengembangan ekowisata masih dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang basisnya secara umum adalah inisiatif komunitas, dan belum ditempatkan sebagai aktivitas dimana pengambilan keputusan politik dianggap menentukan arah pengembangan ekowisata ke masa yang akan datang.
RENT SEEKING DAN PRAKTIK KORUPSI DI TUBUH BUMD: KASUS BUMD PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT (BGD) Mahpudin Mahpudin
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.30756

Abstract

Artikel ini membahas tentang praktik rent seeking di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) spesifik pada PT Banten Global Development (BGD) sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi Banten. Alih-alih memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Banten, PT BGD justru hanya menjadi alat perburuan rente antara state actor dan economic actor dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Artikel ini berusaha memetakan pola rent seeking yang bekerja dibalik pengelolaan perusahaan PT BGD. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini, adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai bahan bacaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PT BGD menciptakan korupsi pada perusahaan pemerintah melalui praktik rent seeking. Pola rent seeking yang terbentuk adalah “rent seizing” yaitu state actors berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi pemerintah untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di sisi lain, pihak perusahaan (economic actor) memperoleh keuntungan  dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara-cara lain yang melanggar konstitusi. Pihak perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta melainkan perusahaan milik pemerintah yaitu BUMD PT BGD.
DAMPAK PERSONALISASI PARTAI TERHADAP DEMOKRASI INTERNAL PARTAI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU Ekawati, Esty; Sweinstani, Mouliza K Donna
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.28850

Abstract

Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Namun, disaat partai politik dewasa ini dituntut untuk menjadi partai modern yang menjalankan aktivitasnya secara legal dan rasional, di era reformasi partai justru terjerumus dalam berbagai persoalan, salah satunya adalah masalah personalisasi partai politik. metode kualitatif eksplanatori dengan menjelaskan fenomena personalisasi politik dalam PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem, diketahui bahwa faktor penyebab partai masih didominasi oleh satu figur/individu tertentu adalah kharisma figur,kultur patron-klien, dan motif ekonomi. Sekalipun beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa personalisasi partai politik dalam kondisi tertentu menguntungkan partai untuk menjaga soliditas partai, studi menemukan bahwa dampak positif tersebut hanyalah dampak yang bersifat semu dan jangka pendek. Personalisasi partai politik tidak dapat dimaklumi dan dikompromikan karena fenomena tersebut berdampak pada bangunan partai politik yang dibangun dari sistem ketergantungan pada figur-figur tertentu yang dapat berperan secara holistik bagi partainya. Lebih lanjut, kondisi ini mengancam demokrasi internal partai yang membuat institusionalisasi partai politik menjadi terhambat, matinya demokrasi internal partai, hingga dampak buruk pada sirkulasi elit.
LIMITING PRESIDENTIAL TERM OF OFFICE IN INDONESIA: A DEMOCRATIC PERSPECTIVE Hendra, Hendra -; Darmawan, Wawan Budi; Manan, Firman; Husin, Luthfi Hamzah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.29438

Abstract

Following the amendment of the 1945 Constitution, Indonesia became one of the countries that adopted presidential government system in which the president is directly elected by the people. The interesting thing that is still hitherto controversial is the limitation of presidential term of office for no more than two periods. Our review of various literatures illustrates that there is no standard exemplar to limit or not to limit the period that must be applied in a country that adheres to presidentialism. Furthermore, if it is associated with democracy, the limitation of presidential period will cause contradiction especially with president’s accountability in which the president is directly elected by the people. Based on this, we conducted a study using qualitative method with historiography approach that aims at knowing how the periodisation of presidential term of office in Indonesia viewed from a democratic perspective. This article argues that the model of presidential period limitation for at maximum two periods must be carried out by adding the length of service to more than five years and requiring an interlude between the first and the second period. The modelling can anticipate the tendency of power abuse by incumbent while maintaining people’s support for the legitimacy of the president.

Page 11 of 25 | Total Record : 243

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 3 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) September Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May Vol 10, No 1 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) January Vol 9, No 3 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) September Vol 9, No 2 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) May Vol 9, No 1 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) January Vol 8, No 2 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 8, No 1 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) March Vol 7, No 2 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret More Issue