JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
112 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 3 (2023): November 2023"
:
112 Documents
clear
<![CDATA[DAMPAK PENUAAN TERHADAP KUALITAS HIDUP NARAPIDANA LANSIA: STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nawwar, Wisam Muhammad]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.911-915
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penuaan terhadap kualitas hidup narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada aktivitas mereka di dalam Lapas. Populasi narapidana lansia semakin meningkat, tetapi penelitian mengenai isu ini masih terbatas di Indonesia. Peneliti mengadopsi metode studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumenter di beberapa lembaga pemasyarakatan yang mewakili berbagai konteks geografis dan sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia memiliki karakteristik yang beragam, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Mereka menghadapi keterbatasan fisik, seperti penurunan mobilitas, yang memengaruhi partisipasi dalam aktivitas fisik di Lapas. Kesehatan mental juga menjadi perhatian, dengan isolasi sosial dan kecemasan sebagai masalah umum.Akses terhadap program rehabilitasi, dukungan sosial, dan perawatan kesehatan yang memadai juga memengaruhi kualitas hidup narapidana lansia. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap narapidana lansia dalam perancangan kebijakan dan program di Lapas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang bermakna di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Kata Kunci: Narapidana Lansia, Lembaga Pemasyarakatan, Kualitas Hidup Lansia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Indrayana, Samuel]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Bagus Ananda]]>;
<![CDATA[Azizah, Anisa Kurniatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.698-703
<![CDATA[Allocation of Village Funds is a balance of central and regional financial funds received by the Regency/City which in distribution is distributed to each village, namely at least 10% (ten percent). The purpose of this study is to find out the implementation of Mojokerto Regent Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Pungging District, Mojokerto Regency, as well as to find out what factors influence the implementation of the Mojokerto Regent's policy Number 27 of 2021. . This writing describes and knows the problems being studied in this case, namely the evaluation of the Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2015 in the context of managing Village Fund Allocations. This study uses a descriptive qualitative method, which describes the management of Village Fund Allocations in Pungging District, Mojokerto Regency. By using data collection techniques through interviews with informants regarding the implementation of Village Fund Allocations, then comparing it with Mojokerto Regent Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Village Fund Allocations. Several factors influence the implementation of Village Fund Allocation management in Pungging District, Mojokerto Regency, including internal factors, namely Executors, Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2021, Government Officials and external factors, namely Social, Political and Economic conditions. Keywords: Policy Implementation, Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2021. Allocation of Village Funds.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak ]]>
<![CDATA[Ismiraj, Muzaki]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.844-849
<![CDATA[Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and nondisabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.]]>
<![CDATA[Mengukur Keberhasilan HACCP dalam Meningkatkan Hygiene & Sanitasi dengan Fokus pada Kapabilitas Karyawan ]]>
<![CDATA[Rifai, Muhammad Syakib Asqalani]]>;
<![CDATA[Desmantyo, Pandu Sapto]]>;
<![CDATA[Arissaputra, Rivaldi]]>;
<![CDATA[Sentika, Sarah]]>;
<![CDATA[Prianka, Winda Gafrilia]]>;
<![CDATA[Nabilah, Syifa Syaliya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.1003-1012
<![CDATA[Konsumen saat ini mengejar tingkat kualitas, kebersihan, dan aspek kesehatan yang tinggi dalam produk makanan sehingga perusahaan perlu menerapkan sistem jaminan keamanan pangan yang disebut sebagai Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme dan kepatuhan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP). Rancangan yang akan digunakan didalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif menggunakan data trianggulasi. Data yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk informan. Setelah dilakukan penyajian data akan menghasilkan kesimpulan sementara yang menjawab pertanyaan penelitian Faktor yang mempengaruhi penerapan standarisasi HACCP pada PT. Cipta Karasa Nusantara diantara lain adalah tingkat kesadaran karyawan yang masih rendah mengenai hygiene dan sanitasi. Hal tersebut tergambar dari kesadaran karyawan menangani peralatan dan bahan baku, kesadaran karyawan dalam menjaga kebersihan dapat dikatakan cukup hanya perlu dibina terus menerus. Kondisi dapur masih terbilang dapat menyebakan kontaminiasi silang, yang menyebabkan kualitas produk belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara mengggunakan beberapa instrumen, PT. Cipta Karasa Nusantara belum memiliki sistem pengendalian mutu dengan konsep HACCP dan belum memenuhi standar.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN KELOMPOK RENTAN PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAMBI ]]>
<![CDATA[Aji, Trio Saputro]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.783-786
<![CDATA[Penelitian ini mengevaluasi upaya optimalisasi pembinaan kemandirian narapidana perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen internal LAPAS, laporan evaluasi program, serta penelitian terdahulu yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan ekonomi telah meningkatkan kemampuan narapidana perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian mereka. Program psikososial telah membantu meningkatkan kesejahteraan mental narapidana perempuan.Meskipun demikian, program penguatan keterampilan sosial perlu ditingkatkan agar narapidana perempuan dapat lebih siap untuk berinteraksi dengan masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi berkala program-program ini menjadi kunci untuk menjaga relevansinya dengan kebutuhan narapidana perempuan.Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya pembinaan kemandirian narapidana perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jambi dan mengusulkan perbaikan dalam program-program rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif setelah pembebasan.Kata Kunci: Lapas Perempuan, Kelompok Rentan, Lapas Jambi]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Dalam Menunjang Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Bangga Kencana ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Bagus Ananda]]>;
<![CDATA[Indrayana, Samuel]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.938-943
<![CDATA[This research analyzes aspects of the implementation of Presidential Regulation no. 72/2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction has mandated the establishment of a National Strategy for the Acceleration of Stunting Reduction. the importance of strong cooperation and coordination between ministries, institutions and regional governments to implement the National Strategy in an effort to accelerate the reduction of stunting prevalence in Indonesia. The research method used by researchers in this research is a qualitative approach. East Java BKKBN coordinates with Cross Ministries and Population Control, Family Planning Services. Women's Empowerment and Child Protection in the East Java area. The steps taken by the East Java BKKBN are strategic and appropriate steps, to safeguard the accountability of the Bangga Kencana program and accelerate the reduction of stunting. The East Java BKKBN as an iron stock is a role model in inviting the public to take part in the Bangga Kencana Family Planning Program. The East Java BKKBN is able to influence the community through socialization of the Bangga Kencana KB program to participate in government programs and reduce stunting rates.]]>
<![CDATA[Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Katimin, Katimin]]>;
<![CDATA[Harahap, Elly Harahap Warnisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.726-735
<![CDATA[Polarisasi politik muncul setiapkali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisisi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polariasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, questioner, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis konprehensif, terutama berbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan, Â ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.]]>
<![CDATA[Beban Kerja Terhadap Kinerja Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ]]>
<![CDATA[Bachman, Muhammad Hilal Alhamdi]]>;
<![CDATA[Pangestuti, Naniek]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.884-891
<![CDATA[Beban kerja pada petugas sejatinya disebabkan oleh tidak relevannya kriteria dan kompetensi yang dimiliki petugas, sehingga banyak dari mereka bekerja tidak sesuai dengan kompetensi. Dari 71 orang petugas, 43 diantaranya masih berpendidikan terakhir SMA. Sebagian dari petugas juga masih bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan setiap bulannya. Tentu saja, hal ini berdampak buruk pada kinerja yang mana bila kita ligat masih menyebabkan adanya petugas yang terlambat setiap bulannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja petugas. Penelitian ini mengambil lokus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Populasi yang digunakan adalah seluruh petugas yaitu sebanyak 71 orang. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel total sampling karena populasi penelitian kurang dari 100 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada setiap petugas secara langsung. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, dengan nilai R square 76,9%. Penelitian ini mendapati persamaan regresi Y= 10,651 + 0,809X, yang berarti persamaan regresi ini berbanding lurus karena nilai koefisien b memiliki nilai positif.]]>
<![CDATA[Motif Komunikasi Bermedia Sosial Kaum Tunanetra di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Terapis Pijat Tunanetra Shiatsu di Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Adiyanto, Deffri Ihza]]>;
<![CDATA[Venus, Antar]]>;
<![CDATA[Koswara, Iwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.868-876
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi motif komunikasi bermedia sosial kaum tunanetra di Kota Bandung, khususnya terapis pijat tunanetra Shiatsu. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat hampir seluruh warga dunia menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone telah mencapai angka yang signifikan, bahkan di kalangan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Saat ini, terapis tunanetra Shiatsu juga aktif dalam berbagai media sosial, seperti Instagram dan Whatsapp, untuk mencari pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh terapis tunanetra Shiatsu di Kota Bandung. Tema-tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah: (1) Penasaran, (2) Permintaan dari sanak saudara dan sesama tunanetra, dan (3) Improvisasi diri. Motif penasaran mendorong para terapis untuk mempelajari dan menggali lebih dalam tentang penggunaan gadget dan media sosial. Mereka juga terlibat dalam media sosial karena diminta oleh keluarga atau sesama tunanetra yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, mereka menggunakan gadget dan media sosial sebagai bagian dari improvisasi diri untuk mengatasi keterbatasan ekonomi, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan diri.]]>
<![CDATA[ANALISIS KETEPATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Arbi, Muhammad Ar Rafii]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.814-819
<![CDATA[Pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan Remisi merupakan suatu pengurangan hukuman yang dijatuhkan atau diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan suatu hak yang diberikan kepada para narapidana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang setelah itu disempurnakan kembali dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No. 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, hak asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga cuti bersyarat. Bagi narapidana tindak pidana terorisme tidaklah mudah untuk mendapatkan pemberian remisi sebagai hak para narapidana. Terdapat banyak pertimbangan dan juga harus adanya penurunan tingkat risiko dari narapidana tindak terorisme guna untuk mendapatkan hak nya tersebut. Narapidana terorisme harus mengikuti proses deradikalisasi guna untuk mendapatkan hak nya. Proses deradikalisasi harus diikuti oleh narapidana dengan baik dan benar baik secara substantif maupun administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Narapidana Terorisme, Hak Narapidana, Deradikalisasi]]>
